Adakah Keteladanan dari Politik Silaturahim Ketua DPR Setya Novanto-Donald Trump?

(Diolah dari “Bincang Pagi Metro TV”, Senin, 7/9/2015)

JAKARTA, www.sorotparlemen.com — Ketua DPR Setya Novanto (dari Fraksi Partai Golkar) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon (dari Fraksi Gerindra) terus menuai protes akibat kehadiran mereka dalam acara jumpa pers kampanye yang digelar bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump, di lobi Trump Tower (Fifth Avenue), New York, pada Kamis (3/9) lalu. Keduanya dinilai banyak pihak melanggar kode etik (Pasal 1 hingga 6 dan Pasal 292 Tata Tertib tentang Kode Etik), melakukan kegiatan keparlemenan di luar agenda resmi (selain menghadiri Konferensi Dunia IV Pimpinan Parlemen Dunia di Markas Besar PBB, yang berlangsung dari 31 Agutus hingga 2 September) yang diatur oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, serta tidak bijak menempatkan tugas dan fungsi mereka sebagai pimpinan DPR; selain itu sebagai pejabat negara mereka juga tidak mampu membawa diri dalam pergaulan politik internasional karena saat kampanye pemilu atau pemilihan presiden (terlebih lagi untuk negara asing), seorang pejabat tak diperkenankan hadir sebagai partisan apalagi memberi dukungan, dan juga bahwa — dari sisi hukum dan politik — tidak dibenarkan suatu negara atau perwakilan negara (dalam hal ini Ketua DPR adalah jabatan resmi) melakukan tindakan yang dapat dipersepsikan mengintervensi urusan negara lain, sehingga Setya dan Fadli layak diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

***

SUBJUDUL Kompas pada Senin (7/9) ini adalah: “Setya Novanto: Bertemu Donald Trump untuk Silaturahim” (mantap legit terma yang digunakan!!!). Subjudul (dari judul berita “Pimpinan DPR Tak Taat Asas”) tersebut merupakan rangkaian berita dari hari-hari sebelumnya soal pertemuan Setya Novanto dengan Donald Trump. Diberitakan, dalam konferensi pers politiknya di Trump Tower, Trump yang telah menutup pernyataannya kemudian kembali ke podium, khusus untuk memperkenalkan Setya sebagai Ketua DPR RI, orang kuat yang sangat berpengaruh, yang sengaja datang untuk menemui dirinya bersama rombongan [yang terdiri antara lain Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar), Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya (Fraksi Partai Golkar), dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha (Fraksi Partai Golkar)]. Kepada Setya, Trump bertanya, apakah Indonesia menyukai dirinya. Setya pun menjawab “ya” (Kompas, 5/9).

Sementara itu, seakan memperkuat sikap Setya, Fadli Zon menyatakan menyukai Trump karena dia adalah pengusaha besar yang berinvestasi di Indonesia, terutama Bali dan Jawa Barat. “Jadi dia adalah teman Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, ketika mereka bicara soal miliarder, yang langsung muncul di kepala mereka, ya, Donald Trump,” ujar Fadli (Kompas, 5/9).

Bahkan Setya mengaku bahwa pertemuan dengan Trump itu merupakan bagian dari fungsi parlemen, yakni untuk lebih meningkatkan hubungan baik RI-AS dan meningkatkan investasi AS di Indonesia. “Kebetulan ini bakal calon (presiden AS) yang dalam survei cukup signifikan,” kata Setya (Kompas, 5/9). Apalagi, masih kata Setya, Donald Trump juga telah membuat kesepakatan dengan (pengusaha) Hary Tanoesoedibjo untuk melakukan investasi di Bali dan Lido, Jawa Barat; sehingga diharapkan ada investasi selanjutnya dari Trump atau pengusaha-pengusaha AS lainnya di Indonesia. Tidak hanya di bidang properti, tetapi juga di bidang lain, seperti perhubungan dan transportasi (Kompas, 7/9).

***

KRITIK atas model silaturahim ala Setya Novanto dan rombongan anggota DPR itu bahkan juga datang dari Bambang Soesatyo, rekan sefraksi Setya. Dalam pengantar “Bincang Pagi Metro TV” tadi pagi (7/9) diungkapkan kutipan pernyataan Bambang bahwa perjalanan atau pertemuan tersebut tidak elok.

Sementara itu anggota DPR (dari Faksi PDI-P) Junimart Girsang — sebagai narasumber dalam “Bincang Pagi Metro TV” tadi pagi — menanggapi, pertama kita harus pahami kode etik, yakni norma kode etik, yang menyangkut martabat dan citra anggota DPR (sebagai pejabat negara yang dipilih oleh rakyat). Ada 16 pokok ketentun yang merupakan bagian dari kode etik tersebut.

“Setya dan Fadli adalah simbol negara, sehingga tindakan mereka mempermalukan anggota dewan, apalagi Fadli bilang bahwa kunjungan tersebut tidak terjadwal (tidak disengaja). (Kemudian kalau dikatakan bahwa kunjungan mereka dalam rangka meningkatkan investasi), setahu saya fungsi dewan tidak berkaitan dengan urusan-urusan dengan calon investor. Kalau alasannya kunjungan mereka bisa dikaitkan dengan kegiatan investasi, kenapa harus Donald Trump yang dihubungi?” ujar Junimart.

Junimart lalu bertanya, bagaimana track record Trump? Lagipula, dalam pemahaman saya, kata Junimart, kita sudah punya diplomat; sehingga DPR cukup memerankan tiga fungsinya itu (yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran).

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Yenni Sucipto dari Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) mengatakan, tidak mungkin agenda pertemuan tersebut tidak direncanakan atau tidak terjadwal (lihat pernyataan Fadli di atas). “Maka, tentu anggaran untuk perjalanan itu —yakni sebesar Rp 4,6 miliar selama 12 hari — sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga karena fungsi DPR ada tiga, di mana salah satunya adalah penganggaran, lalu apakah kunjungan ke AS itu adalah juga dalam rangka menjalankan fungsi penganggaran karena hal tersebut berkaitan dengan misi mencari investor?” tandas Yenni.

Dengan juga mempertimbangkan bahwa dari 37 Rancangan Undang-undang (RUU), baru dua yang selesai, maka Yenni menyimpulkan ada perencanaan buruk yang disusun oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Setjen (Sekretariat Jenderal); dua institusi yang merencanakan/menyusun mata anggaran di DPR.

Pernyataan ini disanggah oleh Junimart. “Saya tidak setuju kalau perencanaan perjalanan ke AS itu dibilang buruk; yang benar adalah tidak transparan. Dalam hal ini Banggar mempertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak pengajuan anggaran dari Setjen DPR,” ujar Junimart.

Namun, Yenni memotong, yang dimaksud perencanaan buruk itu adalah ketiadaan relefansi dari perjalanan DPR itu terhadap tiga fungsi DPR. Misalnya, lanjut Yenni, kunjungan kerja (studi banding) untuk RUU Hukum Adat ke Belanda, misalnya, kan, itu sama sekali tidak relefan karena bisa dilakukan di dalam negeri. Sehingga seharusnya, masih kata Yenni, MKD sudah melakukan intervensi pada saat pembuatan/penyusunan anggaran.

Masih terkait dengan perencanaan buruk yang disebutkan tadi, menurut Yenni, sebenarnya berdasarkan jadwal, perjalanan resmi menghadiri acara Konferensi Dunia IV Pimpinan Parlemen Dunia di Markas Besar PBB itu hanya satu hari; lalu yang sebelas hari untuk apa? (total masa kunjungan adalah 12 hari).

Sementara itu, di tempat dan kesempatan lain, terkait dengan perencanaan anggaran, Fadli Zon mengaku, ia tidak tahu soal anggaran, dan anggaran tersebut sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tetapi, dalam “Bincang Pagi Metro TV” tadi pagi (7/9), pengakuan Fadli itu disanggah oleh Junimart. “Mengenai (perencanaan) anggaran tidak ada alasan anggota dewan bilang tidak mengetahui, sebab setiap anggota DPR memegang sendiri hitungan-hitungan penggunaan uangnya/anggarannya. Tidak mungkin BPK sudah mengaudit, karena saat itu rombongan DPR belum berangkat ke AS. Sehingga mustahil diaudit lebih dulu (di depan),” jelas Junimart.

***

BAGI Yenni, sanksi terhadap Setya Novanto dan Fadli harus berat karena mereka menabrak aturan-aturan yang ada. Alasan untuk mencari investor, kata Yenni, tidak bisa diterima karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang siapa yang bertanggung jawab untuk urusan investor itu. “Mereka juga malanggar Undang-Undang MD3 (UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD),” ujar Yenni.

Namun, Yunimart menanggapi, dalam konteks penanganan kasus, ada 2 mekanisme kerja MKD: (1) Bekerja karena aduan; dan (2) Bekerja tanpa aduan.

Untuk butir (2) — bekerja tanpa aduan — akan dilakukan bila perkaranya menarik perhatian publik. [Jika kasus Setya ini masuk dalam butir (2)] nanti MKD akan memverifikasi, lalu dibawa ke sejumlah rapat, yang ujungnya adalah rapat pleno. Menurut Junimart, dari sini akan terungkap apakah kunjungan Setya — dan rombongannya — ada dalam jadwal dan merupakan bagian dari protololer DPR (BKSAP); kalau tidak, maka pertemuan termaksud merupakan   pelanggaran.

Oleh karena itu, lanjut Junimart, MKD terlebih dahulu akan minta Setjen untuk mengatur pertemuan dengan para anggota dewan yang berkunjung ke AS itu. “Kalau kita mengacu pada norma kode etik, semuanya harus jelas (clear). Adapun mengenai sanksi, ada tiga jenis: (1) Ringan; (2) Sedang; dan (3) Berat,” tegas Yunimart.

Lebih lanjut dia (Junimart) menjelaskan, untuk sanksi ringan, wujudnya hanya berupa teguran (peringatan); sanksi sedang, berupa pencopotan dari alat kelengkapan dewan atau dipindahkan/dimutasi ke posisi lain; sementara untuk sanksi berat berwujud pemecatan sebagai anggota DPR.

***

DI atas semua itu beberapa kalangan sangat menyesalkan langkah Setya Novanto [yang menurut “Trending Topic” Metro TV (Senin, 7/9) mengenakan jam tangan mewah seharga Rp 500 juta ke atas saat bertemu dengan Donald Trump]. Prof Hikmahanto mengatakan, Donald Trump memanfaatkan kunjungan Setya, seakan-akan hendak mendapatkan justifikasi bahwa dia diterima umat Islam Indonesia yang jumlahnya terbesar di dunia, padahal Dolald tidak setuju kalau di WTC dibangun Masjid.

“Trump itu masih sebagai bakal calon presiden (belum calon presiden) dan dia selalu melemparkan pernyataan rasis, anti kesederajatan, dan antiperdamaian antarbangsa. Orang yang pemikiran dan sikapnya bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila malah didatangi pimpinan DPR,” kata Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya, Usman M Tokan (Kompas, 7/9). [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Senin, 7/9/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi Metro TV” (Senin, 7/9/2015) bertajuk : “Tingkah Laku Wakil Rakyat“.