Adu Tarik Tambang RAPBN: DPR Versus Pemerintah

(Diolah dari “Bincang Pagi Metro TV”, Rabu, 28/10/2015)

rapat-paripurna-dprJAKARTA, www.sorotparlemen.com Menteri Perencanaan Pembangunan   Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan (pada Ahad, 25/10), pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 oleh DPR bersama  pemerintah akan segera tuntas dalam waktu dekat.

 “Mudah-mudahan bisa diketok pekan depan. Semua sudah oke tinggal diketok,” kata Sofyan Djalil (Media Indonesia, 26/10). Ia menyebutkan berbagai besaran dalam RAPBN 2016 ditetapkan berdasarkan prognosis yang sudah disampaikan pemerintah.

Berbeda dengan Sofyan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra) mengusulkan agar pembahasan RAPBN 2016 ditunda, sebab masih banyak masalah yang belum mampu teratasi dengan baik dalam RAPBN tersebut. Ia meminta agar semua masalah yang ada (dalam RAPBN itu) dapat segera diselesaikan. Jika tidak, RAPBN yang rencananya akan dibahas 30 Oktober mendatang sebaiknya ditunda. “Kalau tidak selesai saya usulkan ditunda saja, dan menggunakan anggaran yang sebelumnya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/10) — Media Indonesia, 26/10.

***

DALAM “Bincang Pagi Metro TV” tadi pagi — yang dipandu Zilvia Iskandar — dengan narasumber: Apung Widadi (aktivis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/Fitra) dan Syaifullah Tamliha (anggota Badan Anggaran/Banggar DPR dari Fraksi PPP), mengemuka bahwa Banggar belum bisa menyetujui tambahan anggaran untuk DPR — yang diajukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR — sebesar Rp 740 milyar.

“Sampai saat ini fraksi-fraksi belum sepakat soal besar tambahan anggaran tersebut. Yang ada sekarang adalah postur sementara. Sehingga, Setjen dan BURT DPR perlu menyampaikan kepada publik secara transparan. Sebab, tambahan anggaran sebesar itu tidak mungkin hanya untuk menaikkan tunjangan bagi anggota DPR,” ujar Tamliha. Menurut dia, seharusnya Setjen dan BURT sampaikan saja kepada masyarakat mengenai rincian anggarannya secara transparan hingga satuan dua (untuk program) dan satuan tiga (rincian dari program), sebab — berdasarkan aturan — Banggar hanya bisa membahas dan mengetuk/mengesahkan satuan satu saja (hal ini akan dilakukan bersama dengan Menteri Keuangan).

Agak berbeda dengan Tamliha, Apung Widadi berpendapat, justru Banggar dan BURT yang belum transparan soal permintaan tambahan anggaran DPR sebesar Rp 740 milyar itu.

“Ada satu hal yang perlu diluruskan, bahwa Banggar memang tidak bisa membahas hingga satuan tiga; tapi, kan, Setjen — atas arahan Pimpinan DPR — bisa membuka hingga satuan tiga. Jangan-jangan dana Rp 740 milyar itu siluman,” sindir Apung.

Seakan berapologi, Tamliha meresponi, anggaran yang Rp 740 milyar itu mungkin saja untuk renovasi gedung (atau pembangunan alun-alun demokrasi di kompleks parlemen), karena kondisi gedung DPR sudah tidak memenuhi persyaratan. “Kalau Setjen memang hendak mengalokasi anggaran sebesar Rp 740 milyar untuk membangun gedung baru, umumkan saja. Kalau tertutup, kan, menjadi tebak-tebakan. Jangan-jangan BURT yang bermain,” ujar Tamliha.

Ia mengaku cukup memahami/memaklumi   anjuran pemerintah agar DPR berhemat. Sayangnya, ia kemudian menambahkan, anggaran untuk DPR dari Rp 5 triliun lebih yang turun menjadi Rp 4,6 triliun cukup kontras dibandingkan dengan anggaran untuk Kementerian Kelautan yang mengalami kenaikan hingga 400 persen; padahal — masih kata Tamliha — Menteri Kelautan tidak bisa mempertanggungjawabkan untuk apa anggaran sebesar itu.

“Jadi jangan DPR saja yang diminta berhemat. DPR menilai pemerintah belum transparan soal RAPBN itu, maka DPR menunda pengesahannya. Termasuk juga pemerintah perlu transparan soal penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti yang menjadi keberatan Fadli Zon,” tegas Tamliha.

Sebagaimana diberitakan dalam sejumlah media massa, Fadli mengatakan, justru BUMN yang seharusnya berkontribusi kepada negara dalam hal keuangan/anggaran, bukan sebaliknya negara yang dibebankan menopang keuangan BUMN.

Meresponi keberatan Tamliha tadi, Apung memaparkan, sebenarnya untuk satu lembaga seperti DPR, anggaran untuk satu tahun sudah cukup Rp 4,6 triliun, bahkan bisa diturunkan hingga Rp 4 triliun saja (anggaran yang dimaksud adalah anggaran rutin, bukan untuk pembangunan gedung atau alun-alun demokrasi).

“Belanja pemerintah memang naik sebesat 4,6 persen, di antaranya untuk Kementerian Kelautan. Jika ada pertanyaan, kenapa DPR saja yg diminta berhemat; sebenarnya, permintaan itu karena memang anggaran/alokasi untuk DPR sudah memadai. Kalau masalah gedung yang dituntut, misalnya, dari dulu sudah menjadi perdebatan. Jika kita cermati, justru saat berlangsung rapat-rapat, masih banyak anggota DPR yang tidak hadir,” tegas Apung.

Dengan demikian, menurut dia, yang mendesak adalah optimalkan saja dulu pengfungsian gedung-gedung yang sudah ada, dan jangan minta pembangunan gedung (baru). Apalagi, Fitra menganggap soal anggaran DPR, selama ini tidak transparan, termasuk permintaan anggaran yang Rp 740 milyar itu. Dalam penilaian Fitra, urai Apung, politik anggaran DPR dan Pemerintah belum memihak kepada rakyat, belum bersifat independen, belum ada open budgeting (yang antara lain mewujud dalam bentuk e-budgetting), dan masih bersifat transaksional.

“Dengan sifatnya yang masih transaksional, belum ada transparansi bahwa RAPBN sebesar Rp 2000 triliun itu dialokasikan untuk kepentingan apa saja. Kemudian, soal belum adanya pemihakan, misalnya, anggaran untuk kesehatan belum memenuhi amanat undang-undang yang besarnya 5 persen   dari APBN,” begitu paparan Apung. [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Rabu, 28/10/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi Metro TV” (Rabu, 28/10/2015) bertajuk : “Tarik Ulur RAPBN di Parlemen“.

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

11 − 8 =