Bila Islam menolak pengabaian nilai-nilai Ketuhanan dalam pembuatan hukum dan perundang-perundangan [lihat Al-Qur’an Surah (QS) 5 : 45 dan 47], yang berarti memberikan hak lebih tinggi bagi perealisasian “kehendak Allah SWT”, lalu bagaimana mengsinkronkan beragam pemahaman atas nilai-nilai Ketuhanan itu dari perspektif masing-masing mazhab (teologi atau  fiqh) yang ada dalam Islam?

Bagaimana pula menepis anggapan bahwa praktik formalisme penerapan nilai-nilai Ketuhanan dalam sistem bernegara akan menjurus menjadi semacam kediktatoran mazhab (agama) yang berkuasa atau mayoritas? Mana yang lebih penting, formalisasi syariat (secara total) ataukah objektivikasi syariat dalam hukum nasional / negara, yang berarti syariat — bersama-sama hukum lain, seperti hukum adat, hukum Barat dan hukum yang disepakati oleh masyarakat — bisa diterapkan secara kontekstual melalui tahapan penyerapan, verifikasi, dan uji layak untuk menjadi hukum negara? Kemudian, bagaimana membedakan, mana yang disebut syariat dan mana yang tafsir syariat? Apakah tafsir atas syariat harus diperlakukan secara baku atau lentur?

Bila sorotannya diperluas, bukankah penerapan nilai-nilai Ketuhanan itu dapat pula diklaim oleh agama-agama, ideologi-ideologi atau  the interest-groups  lain? Nah, jika semua pihak diberi hak dan ruang main yang sama, berarti rambunya adalah “demokrasi”. Dengan memilih jalur demokrasi, berarti hanya ada dua sarana yang bisa dipakai untuk memperjuangkan suatu prinsip atau mission (program), yaitu: sarana politik (struktural) dan sarana kultural (yakni melalui sosialisasi apa yang hendak diperjuangkan). Persoalannya, demokratisasi yang menggunakan sarana politik mendapat kritik dari Rene Guenon. “Konsep demokrasi membelenggu hak-hak rakyat dalam borgol kedaulatan kuantita (suara mayoritas),” begitu kata Guenon. Kritik yang sama juga dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal “Transparency International” Emmy Hafild. Emmy menyatakan, “lama-kelamaan rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kegagalan elite politik memberantas korupsi.” (“Indonesia Makin Korup Salah Demokrasi?” — Bara Hasibuan, Kompas, 1 November 2003).

Memang betul tidak ada jaminan bahwa praktik berdemokrasi akan mendorong ke arah perbaikan dan keteraturan. Polling yang diselenggarakan pada tahun 1993 mengungkapkan fakta, 39 persen penduduk Moskwa dan St Pettersburg berpendapat bahwa kehidupan yang lebih baik justru didapatkan ketika penguasa komunis berkuasa; dan hanya 27 persen yang mengatakan lebih nyaman di bawah pemerintahan demokratis. Ini dapat ditafsirkan bahwa demokrasi justru menimbulkan sejumlah masalah, bahkan ada masalah-masalah tertentu (baru) yang tidak akan muncul seandainya tidak dipraktikkan demokrasi. [Tetapi bukan berarti komunisme adalah baik atau benar, sebab komunisme sama saja bobroknya seperti kapitalisme (neoliberalisme)].

Fakta menunjukkan, demokrasi tidak jarang melahirkan otoritarianisme (sipil atau militer). Kasus pembatalan hasil pemilihan umum yang dimenangkan oleh Front Penyelamatan Islam (Front Islamique du Salut / FIS) di Aljazair pada masa lalu, penjegalan pemerintahan demokratis Hammas di Palesina oleh negara-negara Barat, dan juga berbagai ketimpangan pada sistem politik demokratis sekularistik di Turki yang didirikan oleh Kemal Attaturk (sejak 1923) dapat dijadikan contoh terbaik. Kendati praktik demokrasi di Turki mendapatkan pujian dari Huntington (1991) dan Bernard Lewis (1993) — juga Bung Karno — tapi ummat Islam tahu betapa bernafsunya Attaturk memarjinalkan peran Islam dalam tatanan bermasyarakat dan bernegara. Ini antara lain terlihat pada dipaksakannya perempuan untuk tidak mengenakan jilbab di tempat-tempat umum, atau juga dirubahnya  adzan  shalat ke dalam bahasa Turki.

Pertanyaan selanjutnya, jika dalam sistem demokrasi, partai-partai politik dimaksudkan dapat menjadi  interest aggregation, mengapa yang banyak terjadi justru sebagai lahan persemaian benih-benih eksklusifisme agama, ideologi, paham kebangsaan chauvenistik, profesi, atau kesukuan? Lalu, mengapa pula setelah dicetuskannya pemerintahan demokratis (seperti di Rusia) banyak muncul bandit-bandit politik — yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif — yang melakukan penjarahan kekayaan negara karena tidak yakin bisa tetap bertahan setelah pemilihan umum (pemilu) berikutnya (biasa, penyakit  aji mumpung!!!), atau bahkan memang diniatkan untuk membiayai pemenangan pemilu di masa datang?

Dalam kaitan ini, bukankah benar apa yang dikemukakan oleh Prof Hans Kelsen yang di masa pra-Hitler menulis buku tentang demokrasi, bahwa demokrasi adalah suatu istilah politik yang paling banyak disalahgunakan negara-negara (para elite politik) di dunia?

Tak dapat dipungkiri bahwa agama [bisa juga dibaca: “Kehendak Tuhan” (lawan dari “Kehendak Rakyat”) — BUTONet 2] tetap memiliki fungsi terbaik bagi kehidupan manusia, seperti diisyaratkan oleh William Durant dalam  The Lesson of History. Dan bahwa agama senantiasa hidup di tengah kehidupan ummat manusia sepanjang masa. Suatu hal yangcontradictory dengan sekularisme atau juga keyakinan Nietzsche dan Ludwig Feurbach, bahwa Tuhan (agama) telah mati.

Bila demikian, mengapa semua pihak — tanpa ada yang dikecualikan — tidak segera membangun kesepakatan bersama (common platform) yang tulus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan yang bersifat universal itu? Mengapa tidak disepakati saja bahwa agenda yang paling mendesak untuk diperjuangkan bersama — yang menguntungkan semua pihak  (mutual benefit) — adalah penegakkan keadilan (karena ia bersifat universal), di samping mentradisikan praktik bermusyawarah? Bukankah Al-Qur’an sangat menekankan keuniversalan nilai-nilai keadilan itu (QS 4 : 58 dan 5 : 8), dan oleh karenanya ia — bersama-sama dengan komitmen terhadap kepentingan dan kesejahteraan umum (al-maslahat al-am) yang merupakan representasi dari al-ihsan (performance of good deeds) — sangat dianjurkan untuk ditegakkan (QS 16 : 90)? Bukankah Al-Qur’an juga sangat mendorong penyelesaian persoalan atau resolusi konflik lewat musyawarah (QS 3 : 159)? Tetapi, agar proses musyawarah berjalan efisien dan efektif, semua pihak yang terlibat selayaknya memiliki kapasitas atau frekuensi berfikir yang seimbang agar tidak  “hang” (“tulalit” alias “telat berpikir“). Maka, masyarakat perlu diberdayakan potensi berfikirnya, di mana  entry point-nya adalah dengan “membaca” (iqra). Namun, yang diperlukan adalah membaca dengan nama Tuhan (QS 96 : 1), bukan dengan hawa nafsu, misalnya terjebak pada pengkultusan simbol-simbol materialisme, prestiseisme, konsumerisme atau kapitalisme (neoliberalisme), dan sebagainya.

Sesungguhnya, bertindak berdasarkan hawa nafsu identik dengan perilaku tidak rasional yang berarti “mengaburkan” atau “melibatlan misteri” atas suatu kebenaran hakiki (harap dibedakan dari “kebenaran semu”). Jika kita membuka kamus Webster’s New Twentieth Century Dictionary, terlihat bahwa kata “mengaburkan”, “melibatkan misteri”, dan “menjadikan teka-teki” merupakan terjemahan dari kata “mistify”. Dan menurut kamus bahasa Belanda  van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands,“mistifikasi”  diartikan sebagai “penyimpangan dari pakem yang otentik”. Ya, betul, pakem otentik adalah pakem yang didasarkan pada fitrah (QS 30 : 30), dan — bila mau jujur — ia berasal dari Allah SWT (QS 3 : 60). Maka, adagium “dari rakyat”, “oleh rakyat”, dan “untuk rakyat” harus dirubah menjadi “dari Allah”, “oleh Allah”, dan “berproses untuk menggapai keridhaan Allah” (inna lillahi wa inna ilaihi rojiun — QS 2 : 156). Tetapi, ini jangan naïf diartikan sebagai mematikan inisiatif-inisiatif manusia (pada kesempatan lain BUTONet 2  akan memuat artikel tentang “ijtihad” — yang ditulis oleh pemikir Iran, Ayatullah Prof Murtadha Mutahhari — di mana di situ dapat kita simak betapa Islam sangat menjunjung tinggi berbagai prakarsa atau inisiatif manusia).

Oleh karena itu, mengacu pada logika elementer, sesungguhnya masyarakat konsumeristik yang mengklaim diri paling modern banyak terjebak pada mistifikasi, praktik tebak-tebakan, teka-teki, atau gandrung undian. Suatu bentuk lain dari praktik judi atau “adu nasib” yang sangat dinistakan agama-agama  samawi. Sering kita saksikan betapa histerisnya sekelompok orang tatkala menyaksikan penampilan atau mendengarkan artis idolanya. Atau betapa naifnya rakyat memilih tokoh-tokoh politik yang memanipulasi simbol-simbol tertentu, padahal tokoh-tokoh tersebut hanya sibuk membakar kemenyan politik yang aromanya dapat meningkatkan nafsu syahwat politik mereka.

***

KENDATI demokrasi mengandung sejumlah kelemahan, tapi toh juga dipakai dalam Islam. Imam Khomeini (pencetus Revolusi Islam di Iran), misalnya, mengatakan: “Rakyatlah yang memilih seorang sosok atau figur. Rakyatlah yang seharusnya mengatur ketentuan-ketentuan administratif dan urusan-urusan pemerintahan lainnya. Berdasarkan hak-hak asasi manusia, adalah kalian, rakyat, yang mesti menentukan sendiri nasib kalian.” (Jurnal Al-Huda Volume 2 Nomor  4, 2001).

Kemudian, Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi (lahir: 975 Masehi di Basrah, Irak) — seorang ulama bermazhab Syafi’i — juga menguraikan tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Dalam kitabnya, Al Ahkam Al Shulthoniyah (Hukum-hukum Kekuasaan), ia menguraikan dua cara pemilihan seorang pemimpin (Khalifah atau Presiden), di mana salah satunya adalah dipilih oleh parlemen (ahlul halli wal aqdi). Akan tetapi, sistem pemilihan tidak langsung ini (beda dengan yang digagas oleh Imam Khomeini tentang pemilihan Presiden, yang menekankan sistem pemilihan secara langsung) bisa mereduksi peran politik rakyat. Elite politik yang duduk di parlemen dengan mudah bisa berbuat manipulatif dengan mengatasnamakan rakyat. Dengan kata lain, mereka seakan memiliki kebebasan penuh untuk mengisi (menuliskan) cek kosong yang diberikan oleh rakyat.

Jadi, persoalannya sekarang adalah bagaimana “mur” demokrasi (baca: “Demokrasi Islam”) bisa  match  dengan “baut”  musyawarah (syura) — meskipun wilayah  “syura”  jauh lebih luas dari demokrasi — agar bisa menopang konstruksi mesin Islam, yang dapat berwujud sebagai tata kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan tata kemasyarakatan global. Nah, dalam konteks ini, bagaimana ulama harus memosisikan diri untuk membangun tatanan seperti itu, mengingat posisi mereka sebagai pewaris Nabi  (al ‘ulama warasathul anbiya)?

Sebagai  “wali”  (lihat kriteria seorang  “wali” yang dimuat dalam  artikel “Islam Liberal?”), ulama harus benar-benar membimbing, mendidik, mematangkan atau mendesain masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (civil society), seperti yang telah diteladankan oleh Rasulullah Muhammad  Shalallahu  alaihi  wa  âlihi  wassalam (Saww). Ulama seperti itu (lihat kriteria “ulama”  dalam  artikel “Islam Liberal?”) tidak hanya cukup memiliki kemampuan esoterik — karena masyarakat yang dibimbingnya terdiri dari sekelompok manusia yang merupakan makhluk paradoksal [materi ber–rukh (berspiritual) dan rukh  bermateri] — tapi juga kapasitas  dzahiriyah (duniawi). Kerangkapan pola kapasitas kepemimpinan — merujuk pada prinsip  the couple existence (QS 36 : 36) — inilah yang sesungguhnya bisa menempatkan ulama seperti seorang kepala keluarga yang bervisi (dunia dan akhirat), bijak, dan bertanggung jawab.

Nah, bila ulama telah menjalankan fungsi dengan penuh tanggung jawab yang — antara lain — didasarkan pada visi, kearifan, dan kebijaksanaan sebagai implementasi dari  tawhid dan amanah Kenabian (Nubuwwah), pantaskah masyarakat sebagai anak-anak sah dari institusi ulama bertindak seperti kacang yang lupa akan kulitnya? Sebaliknya, pantaskah ulama membiarkan dirinya menjadi  political broker yang dimanfaatkan oleh para petualang politik (politician for rent)? Betulkah ungkapan sejarawan Inggris John EE Dalberg — yang dikenal sebagai  Lord Acton (1834 – 1902) bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak pasti korup) — bisa berlaku untuk sosok-sosok ulama yang diidealkan seperti dimaksud?

Harus diakui bahwa problem terbesar ummat Islam saat ini adalah krisis ulama, yang kemudian menjalar menjadi krisis multi-dimensi. Banyak yang mengklaim diri sebagai ulama, tapi miskin inisiatif dalam mengemban amanah Kenabian. Ini bisa disebabkan karena yang mengklaim diri sebagai ulama (atau juga cendekiawan — ulil albab) belum memenuhi persyaratan utuh — yakni faqahah, ‘adalah dan qifaah  (lihat  artikel “Islam Liberal?”) — sehingga kepercayaan diri (self confidence) dan rasa kemuliaan diri (self esteem)  untuk mengurus ummat semakin merosot. Akibatnya, terjadilah kesenjangan antara rakyat (ummat) dan ulama. Ummat tidak lagi mencintai ulamanya. Celah inilah yang kemudian dimasuki oleh aneka model kepemimpinan yang bersifat duniawi belaka, yang sering kali ditutupi dengan topeng humanisme, keadilanisme, nasionalisme, kerakyatanisme, atau bahkan spiritualisme yang serba tanggung (pas-pasan).

***

PERAN sentral ulama — bukan seperti sentralisme dalam komunisme atau fasisme militeristik — menjadi penting ketika Islam menjadikan politik (lebih tegasnya: “ideologi”, meminjam alur berfikir Ali Syari’ati, intelektual Iran) sebagai instrumen untuk membangun suatu maslahat (jalbul mashlahah) setelah berupaya menghindari kerusakan (dar’ul mafsadah). Masalahnya, siapa yang lebih mengerti perihal haram, halal, atau makruhnya berbagai persoalan atau kasus agar kerusakan bisa dihindari secara tersistem? Bila jawabannya adalah ulama, maka seharusnya perannya pun bukan lagi sekadar ibarat pemadam kebakaran. Maka, dari perspektif ini kita bisa menolak pernyataan Thomas S Kuhn bahwa demokrasi (baca: demokrasi Islam) bukanlah suatu (bagian dari) ideologi, tetapi cara menyeleksi masalah (a way of dealing with problem). Lebih jauh, kita juga layak perdebatkan proyek deideologisasi Adorno, salah seorang tokoh filsuf mazhab Frankfurt.

***

DENGAN peran sentral ulama (maaf: “bukan ulama palsu”) yang mengawal dan membimbing demokrasi, maka efek pembersihan (cleansing effect) yang dimiliki oleh demokrasi itu akan bisa bekerja efektif. Dalam mekanisme demokrasi seperti ini, siapa pun yang dinilai gagal mengemban amanah kepemimpinan dari rakyat pasti tercampakkan, atau terkena penyakit “campak politik”.

Selanjutnya, sistem tersebut bertanggung jawab untuk menjamin selalu menghasilkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Dengan kata lain, demokrasi seperti itu tidak akan memberikan cek kosong untuk seenaknya diisi oleh para bandit-bandit politik yang menyelewengkan kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, ulama berkewajiban memberikan bimbingan dan arahan kepada rakyat agar cek kosong itu dipercayakan untuk diisi oleh pribadi-pribadi yang memenuhi persyaratan. Dengan begitu, kekeliruan demokrasi Barat yang telah melahirkan diktator (bengis) Hitler dan Mussolini — melalui mekanisme pemilu yang cukup  fair — tidak akan terulangi; dan bahwa  “democracy”  tidak akan menjadi  “democrazy”.

***

DARI spektrum pemikiran yang digelar di atas dapat dinyatakan bahwa demokrasi tidak identik dengan  vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Setiap orang memiliki “maqam” (kedudukan atau tingkat-tingkat) tertentu di hadapan Allah SWT. Dan yang paling layak serta gigih dalam mengemban amanah Allah adalah pribadi-pribadi yang memenuhi kriteria Wali; atau dengan kata lain ia harus faqahah, ‘adalah, dan qifaah (seperti telah disinggung di atas). Pribadi-pribadi seperti itu akan kelihatan dari amal salehnya di berbagai ranah kehidupan, mulai dari kepeduliannya atas penggusuran tanah, kekerasan terhadap rakyat, otoritarianisme, kemiskinan masyarakat, penyelewengan jabatan, pungutan liar dan korupsi, hegemoni kekuatan global, perjuangan membebaskan  al-Quds (masjidil aqsa) secara konkret (bukan hanya sekadar berdemonstrasi atau unjuk rasa), penciptaan rasa damai (nyaman dan aman), dan seterusnya. Dan yang terpenting lagi, dia harus hidup sederhana (menurut ukuran masyarakat bawah), tidak mengumbar hawa nafsunya menikah di sana-sini alias mengoleksi aneka model perempuan (dengan berlindung di balik argumen kehalalan berpoligami atau “nikah di bawah tangan“), dan melebur serta berjuang bersama masyarakat yang diperjuangkannya.

Ulama demikian tidak akan membiarkan hidupnya terperangkap seperti dalam alur marxisme, di mana lingkungan sosial-ekonomi menguasai ide, sikap, dan perilaku. Dengan kata lain, justru ide, sikap, perilaku, komitmen, perjuangan, dan keyakinan — untuk tujuan bersama yang adil dan luhur — ulama seperti dimaksud yang harus memengaruhi lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan, tentu saja, untuk itu ia harus memiliki aura, kharisma atau kewibawaan sebagai refleksi dari ke–tawadhu-an atau watak/karakter Ilahiah yang menyatu dalam dirinya.

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.”
[Al-Qur’an Surah (QS) 35 : 28]

“Kemudian Kitab (Al-Qur’an) itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara
hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri
dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang
lebih dahulu dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah (yakni ulama — Forum SPTN / BUTONet 2).
Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.”
(QS 35 : 32)

Ulama seperti itulah yang mampu menerjemahkan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad Saww, bukan saja ilmu dzahir tapi juga ilmu ghaib  sebagai modal untuk mengemban misi Kenabian  (Nubuwwah).

“Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib.”
(QS 81 : 24)

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib.”
(QS 2 : 3)

“Ulama adalah pewaris Nabi.”
(Al-Hadits)

***

UNTUK menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan, para pendukung teori demokrasi (baca: demokrasi Barat) mengajukan rumusan agar kekuasaan dibatasi melalui sistem negara hukum atau  “rule of law“. Ini dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan menjadi negara kekuasaan. Dan salah satu cara pembatasan kekuasaan adalah melalui mekanisme  accountability, yakni pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat — untuk memerintah — kepada yang memberi mandat. Persoalannya, bagaimana kalau moral pemberi mandat mudah  goyah karena diberi suap, misalnya?

Dalam kaitan ini, perlu dikaji apakah hambatan mekanisme  check and balances  yang sering kita saksikan, antara lain, disebabkan oleh  moral hazard  seperti itu?  Bila jawabannya, “ya”, maka persoalannya terletak pada “moral” (akhlak). Nah, kalau “Nabi” diutus untuk menyempurnakan akhlak”, maka logikanya — setelah Nabi — yang berakhlak adalah pewaris Nabi, yaitu ulama. Maka, kalau ada ulama yang tidak berakhlak (misalnya, tidak sejalannya perkataan dan perbuatannya — lihat QS 61 : 2), sesungguhnya dia hanyalah sebatas mengklaim diri sebagai ulama; dan tidak pantas untuk dipanuti, apalagi membimbing atau mengawal demokrasi.

***

DARI pemikiran Samuel Huntington bisa ditangkap rumusan bahwa kendati sistem demokrasi tidak ideal, tapi belum tentu sistem lain lebih baik. Merujuk pada rumusan ini, kita patut bertanya, apakah dengan belum idealnya penerapan dan operasionalisasi sistem lain lalu bisa disimpulkan bahwa sistem demokrasi lebih unggul dari sistem lainnya?

Sementara itu, Winston Churchill mengakui bahwa pemerintahan demokratis merupakan bentuk pemerintahan yang “paling buruk” (the worst form of government), namun bentuk lainnya tidak lebih baik dari demokrasi.

Nah, karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna (QS 95 : 4), mengapa hasil karyanya yang paling maksimal di bidang politik (pemerintahan) hanya berkualitas sebatas “paling buruk”, seperti yang dapat kita tangkap dari pernyataan Churchill? Lalu, bagaimana pula sosok hasil karya yang berkualitas “buruk”? Bukankah dengan mengatakan berkualitas “buruk”, secara tersirat kita mengakui adanya kualitas “baik” atau “benar”, yang kemudian menjadi “paling benar” tanpa harus menistakan sistem-sistem lainnya? Jika seandainya sistem politik “paling benar” itu ada, adakah hubungannya dengan firman Allah berikut ini?

“Kebenaran itu dari Tuhan, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.”
(QS 3 : 60)

Dan, jika kita yakin bahwa Tuhan beserta kita di manapun kita berada, mengapa dalam menata pemerintahan, kita acap mengabaikan prinsip-prinsip atau rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT?

“Dan Ia (Tuhan) itu beserta kamu dimanapun kamu berada (termasuk ketika Anda sedang  nangkring
memimpin rapat di kelurahan, di kabinet, atau tatkala bersidang sambil  ngantuk
di parlemen — Forum SPTN / BUTONet 2)”
(QS 57 : 4)

Bukankah Allah SWT telah mengatur segala sesuatu — apalagi untuk manusia yang diciptakan paling mulia — dengan peraturan yang pasti, minimal dari segi garis-garis pedomannya (guidelines)?

“Dan Ia (Tuhan) menciptakan segala sesuatu kemudian mengaturnya dengan peraturan yang pasti.”
(QS 25 : 2)

“Dan Kami (Tuhan) telah turunkan kepada engkau (Muhammad) suatu kitab (Al-Qur’an)
sebagai keterangan tentang segala sesuatu serta sebagai petunjuk, rahmat
dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”
(QS 16 : 89)

Dan jika sistem (demokrasi) yang kita hendaki adalah yang mulia, mengapa kita tidak sandarkan kepada Pemberi Kemuliaan (Allah SWT)?

“Barangsiapa menghendaki kemuliaan maka seluruh kemuliaan itu ada pada Tuhan.”
(QS 35 : 10)

***

AKAN tetapi, apakah dalil-dalil (hujjah) yang dikemukakan di atas tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan berikhtiar yang telah dianugrahkan Allah SWT kepada manusia? (lihat QS 11 : 61; 53 : 39; 13 : 11; 16 : 90; 17 : 84; 42 : 38; dan 39 : 39).

“………..urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.”
(QS 42 : 38)

“Katakanlah: ‘Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan kesadaranmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula),
maka kelak kamu akan mengetahui.”
(QS 39 : 39)

Atau, jangan-jangan karena kita terlalu percaya diri  (over confidence), maka kita enggan berserah diri kepada Allah (QS 16 : 89) yang kemudian mempersulit diri sendiri.

“Sesungguhnya manusia itu mempersulit diri sendiri dan bodoh.”
(QS 33 : 72)

_______________________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul) adalah Koordinator Umum  Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN. Sejak Maret 2014 juga bekerja sebagai Pemimpin Redaksi   BUTONet 2.  Tulisan ini pernah dimuat dalam  Jurnal ISLAM LiBeRaL?  edisi Juni 2004.