Bersatu untuk Bangsa/Negara atau Kekuasaan?

(Resume dan olahan “Bincang Pagi Metro TV”, Senin, 27/7/2015)

20150724_061809_harianterbit_pilkada_serentak_2015Peta politik nasional berbeda dengan daerah. Jika dinamika di parlemen beberapa saat lalu — pasca pemilu legislatif/presiden (pileg/pipres) — mempertontonkan kentalnya perkubuan/perkoalisian, maka menghadapi pilkada (di daerah) nanti situasinya mengharuskan dibangunnya realisme politik, yakni kerjasama pengajuan pasangan calon oleh dua parpol atau lebih, yang sejauh ini memiliki visi berbeda.  Misalnya, ada daerah yang  calon bupatinya dari  PDI-P, tapi calon wakil bupatinya dari Partai Gerindra.

Hal itu dimungkinkan karena, konon, semua parpol memiliki tujuan utama mencari tokoh atau figur-figur untuk memajukan daerah — terutama melalui optimalisasi kearifan lokal — dengan tanpa melihat latar belakang parpolnya. Dalam hubungan ini PDI-P, misalnya,  memiliki latar belakang sosiologis dan kesejarahan yang  fleksibel serta  bisa berkoalisi (bekerjasama) dengan parpol lain untuk maju dalam pilkada.   Kendati demikian, parpol yang menjadi mitra kerjasama PDI-P harus punya platform tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah; di antaranya memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat (masyarakat di daerah).  Tentu saja hal ini akan berpengaruh untuk pemenangan di pilkada nanti, di mana kemenangan PDI-P — dan mitra parpol kerjasamanya — secara kumulatif diklaim akan dapat memperkuat pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Skenario kerjasama demikian seakan mengkonfirmasi kebenaran premis bahwa dalam politik tidak ada yang abadi, sehingga juga tidak ada oposisi permanen. Oleh karena itu, pilihan politik  tersebut  dinilai  sangat realistis, terlebih lagi  diberi  jargon penyedap : “Bersatu untuk bangsa dan  negara”.

Memang, ada sedikit indikasi timpang dari realitas dibangunnya realisme politik seperti disebutkan di atas, bahwa parpol gagal membangun kaderisasi politik (untuk memperlunak tudingan bahwa parpol-parpol saat ini tidak memiliki ideologi). Padahal, seharusnya parpol harus berjalan longitudinal, terus menerus/kontinu, tidak hanya baru menyiapkan kadernya menjelang pilkada. Agaknya, tesis ini mementahkan klaim  PDI-P bahwa  mereka  sudah  lama menjaring kader-kader  untuk  ditampilkan dalam pentas  pilkada.

Harus disadari inilah dilema dalam sistem politik Indonesia sejak dulu. Di masa silam, misalnya, hanya Partai Masyumi yang tegas menyatakan diri tidak berkoalisi dengan (partai) pemerintah. Kalau sekarang, sulit mencari koalisi berdasarkan ideologi yang sama. Jadi semuanya bergantung pada pragmatisme politik, mengikuti angin bertiup ke arah mana.

Dengan atmosfir seperti itu, keharmonisan masyarakat sangat ditentukan oleh para politisi, apakah mereka bersedia untuk berpikir sebagai negarawan, sehingga harus memikirkan masa depan negara.  Dengan kata lain, perlu ada kedewasaan berpolitik  dari aktor-aktor politik.

***

KITA bersyukur karena jika dulu Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai pemerintahan daerah, yang diduga dijadikan sebagai instrumen  political leverage/bargaining, maka kini terjadi perubahan politik, di mana para tokoh KMP  mendukung program-program pemerintah.

Hal itu diperkuat lagi dengan bersatunya partai-partai politik dari KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam mengusung calon-calon mereka untuk maju dalam pilkada nanti.  Jadi tidak ada lagi alasan untuk mendikotomikan KMP dengan KIH  karena dalam kontestasi politik selalu terbuka kerjasama.  Misalnya saja, PDI-P hanya punya 62 pasangan calon kepala daerah yang akan diajukan sendiri, sehingga selebihnya harus berkoalisi dengan parpol lain.  Agaknya, perlu dibangun sebuah kontestasi tanpa harus merekayasa munculnya pesaing bayangan (pseudo  competitor) yang sangat mencederai makna dan nilai pilkada, di mana ia (pilkada serentak) merupakan pilar untuk memenangkan pileg  dan pilpres  pada periode mendatang, sekaligus merupakan momentum untuk konsolidasi partai dalam rangka mempertegas  komitmen kerakyatan.

Oleh karena itu, semua partai harus bersungguh-sungguh mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak yang baru pertama kali akan diselenggarakan. Dan jika keharmonisan kerjasama  lintas  parpol di tingkat daerah terbukti  berhasil, maka seharusnya  juga menular ke tingkat pusat. [**]

________________________________

La Ode Zulfikar Toresano  adalah Pemimpin Redaksi  www.sorotparlemen.com.

Materi tulisan di atas  bersumber dan diolah dari  “Bincang Pagi  Metro TV”  (Senin, 27/7/2015)  bertajuk : “Bersatu untuk Kekuasaan”.

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

eighteen − three =