Budi Gunawan dan Penentuan Jabatan Wakapolri

calon-kapolri-budi-gunawan-ikuti-uji-kelayakan_20150114_195246JAKARTA, sorotparlemen.com (Selasa, 28/4/2015) — Jabatan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) akan ditentukan setelah Kepala Polri dilantik. Penentuan Wakapolri akan melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri serta Presiden. Demikian pernyataan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti saat diwawancarai sebuah stasiun TV pada Selasa malam (7/4).

Agaknya, pernyataan Wakapolri itu merupakan respons dari apa yang terjadi di Senayan (DPR) pada Senin lalu (6/4), di mana seusai rapat konsultasi (tertutup) dengan Presiden Joko Widodo (yang agendanya: Presiden menjawab dua pertanyaan DPR tentang calon Kapolri dan APBN Perubahan 2015), mayoritas fraksi di DPR menyatakan, alangkah baik bila Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (Kepala Lembaga Pendidikan Polri) sama-sama memimpin Polri, masing-masing sebagai Kapolri dan Wakapolri (Kompas, Rabu, 8/4). Namun, menurut Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, Presiden Jokowi belum menerima usulan tersebut; dan Presiden hanya mengatakan, hal itu merupakan urusan internal Polri (Kompas, Selasa, 7/4).

Pernyataan Presiden, yang dikutib Yandri, soal penyerahan urusan pemilihan Wakapolri kepada internal kepolisian itu, sebelumnya sudah kita ketahui dari sumber lain, yakni keterangan anggota Komisi Hukum DPR, Hazrul Azwar, bahwa ketika ditanyai atau diminta sejumlah fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, untuk memperhatikan nasib Budi Gunawan, yang diusulkan (oleh anggota DPR) agar ditempatkan sebagai Wakapolri menggantikan Badrodin Haiti, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ikut-ikutan soal pencalonan Wakapolri itu. “Tapi Presiden bilang masalah Wakapolri diserahkan kepada Kapolri dan Wanjakti Polri. Beliau tidak ikut-ikutan soal Wakapolri,” kata Azwar (TEMPO.CO, Senin, 6/4).

Pernyataan Badrodin di sebuah stasiun TV — seperti dikutib di atas —terkesan normatif karena sehari sebelumnya (Senin, 6/4), di kompleks Istana, ia menyatakan, bukan tidak mungkin Budi Gunawan menjadi Wakapolri. “Ya bisa juga, bisa juga,” katanya saat menjawab pertanyaan wartawan soal pencalonan Budi Gunawan sebagai Wakapolri (TEMPO.CO, Senin, 6/4).

***

DALAM pertemuan tertutup (rapat konsultasi antara Presiden dan Komisi III DPR) — yang dimulai sekitar pukul 11.00 dan berlangsung sekitar 3 jam di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta Selatan — itu, hampir semua fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, tidak mempersoalkan pengajuan Badrodin sebagai calon baru Kapolri, semua fraksi bertanya dengan lugas dalam suasana kekeluargaan (TEMPO.CO, Senin, 6/4) dan dalam nuansa santai (MEDIA INDONESIA.com, Selasa, 7/4); dan di situ Presiden — yang didampingi sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; serta Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil — juga mengemukakan alasan membatalkan pelantikan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yaitu untuk mengakhiri perdebatan di masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketenangan dan keamanan (TEMPO.CO, Senin, 6/4 dan MEDIA INDONESIA.com, Selasa, 7/4). “Terkait dengan alasan tersebut , kami menerangkan alasan sosiologis dan alasan yuridis,” kata Presiden (TEMPO.CO, Senin, 6/4).

Kendati demikian, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate, fraksi-fraksi, termasuk fraksi Partai NasDem, memberikan catatan terhadap penjelasan Presiden Joko Widodo. Catatan tersebut, kata Johnny, adalah bahwa Komjen Budi Gunawan yang diduga terlibat masalah hukum ternyata dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan praperadilan.

Untuk itu, DPR meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan dan memulihkan nama baik Komjen Budi Gunawan dengan mengusulkan dan menempatkan dia pada posisi yang memungkinkan pemulihan nama baiknya. Dalam menanggapi hal itu, menurut Johnny, Presiden memperhatikan poin tersebut (MEDIA INDONESIA.com, Selasa, 7/4).

***

FAKTA yang digambarkan di atas agak berbeda dengan realitas yang diangkat media massa akhir-akhir ini, di mana dalam serangkaian acara bincang-bincang atau berita di sejumlah stasiun TV, misalnya, sebagian anggota DPR terus mempersoalkan pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, atas dasar pertimbangan bahwa pencalonan (Kapolri) t — yang notabene diusulkan oleh Presiden — tersebut sudah disetujui DPR.

Terkait dengan itu, Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin mengatakan, Komisi III akan menggelar rapat pleno Rabu (8/4) ini, dan sampai dengan Selasa malam (7/4), Azis belum juga dapat memastikan kapan akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Badrodin (Kompas, 8/4), meskipun waktu yang tersedia untuk memproses pencalonan Badrodin hanya 13 hari.

Dengan menghitung bahwa pada 2 April Badan Musyawarah DPR telah membahas surat Presiden perihal pencalonan Badrodin sebagai Kapolri (jabatan yang belum ditempati/diisi sejak 16 Januari 2015), maka Wakapolri (Badrodin) sudah harus ditetapkan menjadi Kapolri paling lambat 20 April 2015. Sehingga, antara lain, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto dan anggota Komisi Kepolisian Nasional, M Nasser, dapat menutup berbagai spekulasi mengenai merenggangnya hubungan sejumlah perwira tinggi Polri; dan juga bisa mencegah kemungkinan timbulnya gangguan proses operasional (karena Kapolri punya kewenangan dan kekuatan untuk memimpin kegiatan operasional), pengelolaan sumber daya manusia / SDM (karena Kapolri mempunyai wewenang untuk menentukan dan mempertimbangkan kebijakan pengembangan SDM), dan soliditas di tubuh Polri pada tingkat daerah (terutama Polda dan Polres) akibat penantian sosok jenderal bintang empat yang memegang tongkat estafet kekuasaan puncak dalam struktur Polri (Kompas, 7/4).

Penentuan waktu (tanggal) tersebut mengacu pada Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang menyebutkan, persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden terkait calon Kapolri harus diberikan paling lambat 20 hari, terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima DPR.

Sementara itu, Badrodin sudah menyatakan siap mengikuti fit and proper test calon Kapolri di DPR. “Saya siapkan visi dan misi program prioritas yang akan kami jalankan,” katanya (Kompas, 7/4).

***

PERNYATAAN Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti pada alinea awal di atas senada dengan yang diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto di Jakarta beberapa saat sebelumnya (Selasa, 7/4), “Semua (jenderal bintang tiga) memiliki kompetensi dan kesempatan yang sama” (Kompas, Rabu, 8/4) untuk dipilih menjadi Kapolri oleh Wanjakti serta Presiden dengan membuka berbagai masukan dari sejumlah pihak.

Masukan-masukan tersebut akan dipertimbangkan dan dianalisis dalam pertemuan Wanjakti (yang terdiri dari perwira tinggi Polri, yaitu para jenderal bintang tiga yang menjabat di struktural Polri, serta beberapa jenderal bintang dua yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Asisten Kapolri Bidang Operasi, serta Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia), yang dipimpin oleh Kapolri atau Wakapolri.

Kita mencatat, jenderal Polri berbintang tiga yang ada saat ini adalah Badrodin Haiti, Budi Gunawan, Dwi Priyatno, Putut Eko Bayuseno, Budi Waseso, Djoko Mukti Haryono, Suhardi Alius, dan Anang Iskandar (dua yang disebutkan terakhir, kini masing-masing bertugas di Lemhanas dan menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional). [**]

_________________________________________

[www.sorotparlemen.com (Selasa, 28/4/2015): La Ode Zulfikar Toresano].

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

six + seven =