Covid-19, DPR, dan Politik Pangan

Wa Ode Zainab ZT (JAKARTA, www.sorotparlemen.com, 23/4/2020) — Dalam rapat dengar pendapat (RDP) virtual dengan Komisi IV DPR RI pada hari Kamis (9/4/2020), Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) mengemukakan, untuk mengatasi kelangkaan beras dalam suasana tingginya intensitas dan persebaran Covid-19, Bulog menyiapkan opsi pangan alternatif berupa “sagu”. Menurut dia, bila kebutuhan beras dalam negeri tidak mencukupi, sulit mengandalkan impor karena adanya persoalan produksi di negara asal impor beras, seperti Vietnam dan Thailand; di mana negara-negara ini tidak lagi melakukan ekspor beras sebanyak tahun-tahun sebelumnya.[1]

Antisipasi soal kelangkaan beras yang dikemukakan Buwas itu seakan mendapatkan pembenaran  dari Direktur Utama PTPN VIII, Dr Ir Wahyu, bahwa produksi beras masa panen pertama pada bulan April 2020  berpotensi kurang baik karena ada pergeseran musim tanam dan juga kendala hama.

“Diperkirakan, produksi gabah turun hingga 50 persen,” papar Wahyu dalam Focus Group Discussion (FGD) ‘Strategi Efektivitas Implementasi Stimulus Ekonomi Dampak Covid-19’.[2] Tentu saja proyeksi tersebut mengkhawatirkan, karena data di lapangan menunjukkan bahwa stok beras saat ini di Bulog adalah sekitar 1,4 juta ton. Sementara kebutuhan beras rata-rata adalah sekitar 2,5 juta ton – 3 juta ton per bulan.[3]

Mengomentari diskusi virtual dalam FGD yang diselenggarakan oleh Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi & Keuangan bersama Tim Ekonomi Kerakyatan ARBI (Arus Baru Indonesia) itu, pemerhati politik La Ode Zulfikar Toresano (LZT) menandaskan,  pemerintah bukan saja perlu mengoptimalkan peran Bulog dan BUMN untuk ketersediaan pangan dan menjadi off-taker produk hasil pertanian, tetapi juga harus menjadikan momentum musibah Covid-19 sebagai pintu masuk untuk melakukan pembenahan (reformasi) struktural/sistemik politik pangan.

“Seharusnya tag line perjuangan untuk pemberdayaan pangan bukan ‘Ketahanan Pangan’ (Ketap), melainkan ‘Kedaulatan Pangan’ (Kedap). Kedap lebih progresif daripada Ketap. Kedap bukan sekadar soal pertanian (dan kelautan/perikanan), tetapi juga menyangkut politik yang terkait dengannya,” papar LZT yang lebih akrab disapa dengan panggilan ‘Aba Zul’.

Lebih lanjut ia memaparkan, karena pangan menyangkut kepentingan negara, maka cadangan pangan sebuah negara berdaulat tidak pantas dinegosiasikan dalam forum Organisasi Perdagangan Dunia/WTO (yang didikte oleh Amerika Serikat/AS dan beberapa negara Barat), misalnya; apalagi bila juga turut ditentukan oleh kartel-kartel oligarki bisnis (yang berkelindan dengan kelompok politik) tertentu di dalam negeri.

Dalam hubungan ini Aba Zul salut atas protes keras India terhadap AS (and the gang), saat Konferensi Tingkat Menteri Ke-9 WTO di Bali pada akhir 2013, karena hendak membatasi subsidi untuk petani di negara-negara berkembang, termasuk mengatur batasan waktu dalam pemberian subsidi. Padahal, negara-negara maju memberi subsidi sangat besar kepada petani mereka. “Bukankah itu adalah politik standar ganda alias politik kemunafikan?” gugat Aba Zul.

Lebih lanjut ia menguraikan, jargon utopia “Revolusi Hijau” ala rezim Orde Baru, yang  mematikan peluang penguatan kedaulatan pangan (lokal), hingga kini masih saja dipuja (dikultuskan) dan dipraktikkan, seperti terlihat dalam sejumlah program pangan pemerintah. Pemerintah, misalnya, masih saja terobsesi menggenjot produksi dan ketersediaan pangan dari pihak-pihak luar negeri. Untuk peningkatan produksi pangan, pemerintah membiarkan sejumlah korporasi asing mendikte petani dalam hal benih, pupuk, pestisida, dan teknologi (termasuk juga pasar dan media); padahal semua itu bukan saja menghilangkan keanekaragaman benih, bahkan juga menghancurkan kedaulatan petani atas pangan. Salah satu akibatnya, masih menurut Aba Zul, petani hidup di bawah kebijakan sejumlah perusahaan (asing) besar dan menjadi bergantung dari luar dirinya, mulai hulu hingga hilir pertanian. Jangan heran, meski Indonesia pernah mengalami swasembada dan ketersediaan pangan, petani tetap saja hidup di bawah standar kesejahteraan (kewajaran). Lalu, profesi petani dianggap sebagai sebuah “profesi kutukan”; ia diidentikkan dengan kemiskinan dan kenestapaan, yang sebagian besar masalahnya bersifat structural/sistemik (berada di luar diri petani). Kemiskinan ini kemudian berdampak pada hilangnya akses petani atas lahan dan juga terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat masif.

***

KALAU tadi Aba Zul mengkritisi kebijakan peningkatan produksi pangan, kebijakan untuk menaikkan ketersediaan pangan pun ia soroti.

“Salah satu segmen politik pangan warisan Orde Baru (Orba) yang hingga kini enggan dikoreksi oleh pemerintah adalah monokulturisasi dan penyeragaman makanan/pangan pokok. Berbarengan dengan implementasi program transmigrasi dari Jawa dan Bali ke berbagai daerah, rezim Orba juga menggencarkan pembukaan lahan-lahan sawah untuk menanam padi di daerah-daerah yang baru dijamah, dan kemudian ditindaklunjuti dengan penetapan aneka kebijakan substitusi pangan lokal (berbahan baku sagu, jagung, dan lain-lain) menjadi “Pangan Nasional” (baca : “Pangan ala Jawa”, yakni beras sebagai makanan pokok),” urai Aba Zul di tempat kongkow-nya, ‘Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional’ (Forum SPTN), di Rawamangun, Jakarta Timur.

Orang Buton kelahiran Makassar ini kemudian menambahkan, politik persebaran penduduk (Jawa dan Bali) melalui transmigrasi tentu memiliki sejumlah manfaat, terutama untuk penguatan “Ketahanan Nasional”; tapi hal itu bukan berarti harus mematikan kelestarian makanan/pangan lokal atau mengkapitalisasi komoditas “monokultur” yang justru berkontribusi besar bagi hancurnya ketahanan pangan, terlebih lagi kedaulatan pangan.

Atas dasar itu, menurut Aba Zul, untuk mengantisipasi kekurangan pasokan beras tidak cukup hanya  “sagu” yang memang perlu dijadikan sebagai opsi bahan pangan alternatif oleh Bulog,[4] tetapi juga bahan-bahan pangan lokal lainnya; di antaranya, jagung, singkong, dan ubi. Jadi, elemen politik pangan kita tidak sekadar menggeser dari “monokultur” (yakni “padi”) menjadi “dwikultur” (yakni “padi” dan “sagu”). Politik pangan kita harus memasukkan elemen “multikultur” untuk memperkuat terwujudnya “Kedaulatan Pangan” (KP).

“Untuk menjamin terwujudnya KP itu harus ada regulasi sebagai bagian dari politik hukum yang menghargai hak-hak warga dan komunitas (bukan dimonopoli atas nama negara, apalagi korporasi). Maka, peran DPR RI menjadi sangat penting dan strategis dalam membuat undang-undang berkualitas tinggi yang terkait dengan hal ini,” tandas Aba Zul.

Bagi dia, karena dampak pandemi Covid-19 sangat mengancam ketersediaan pangan nasional, maka anggota DPR, khususnya yang duduk di Komisi IV, perlu melakukan terobosan “bernilai tambah” dengan berpikir cepat (think faster), berinisiatif untuk menyimak secara saksama (listen  attentively) amanat penderitaan rakyat, dan melakukan terobosan-terobosan mengagumkan (achive  the  unthinkable), seraya terus membangun komunikasi serta kerjasama yang lentur   (build  in  flexibility) dengan berbagai kalangan.

***

DALAM paparannya yang sesekali diselingi dengan menyeruput kopi jahe itu, Aba Zul menandaskan, substansi dari “Undang-Undang Pangan” (dan sejumlah produk perundang-undangan serta kebijakan yang terkait dengannya) adalah harus mampu mewujudkan “Kedaulatan Pangan”, di mana materinya antara lain mengatur soal :

(1). Penguatan/perlindungan hak-hak petani dan komunitasnya;

(2). Pemberdayaan pangan lokal (mulai dari hulu hingga hilir), terutama yang bernilai strategis dan selama ini menjadi makanan pokok masyarakat/penduduk;

(3). Penetapan visi dan manajemen pangan (strategis) dengan didasarkan pada prinsip ekonomi Pancasila seraya menolak dengan tegas prinsip liberalisasi sektor pangan;

(4). Menunjuk Bulog (Badan Urusan Logistik) atau membentuk institusi baru untuk mengkoordinasikan secara transparan, profesional, dan akuntabel terjaminnya ketersediaan serta pendistribusian stok pangan nasional; termasuk untuk menciptakan stabilisasi harga pangan strategis dan kemampuan menyangga kehidupan petani. Dalam hal ini termasuk pula pelibatan dan bantuan bagi Bulog dalam menetapkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) agar tidak berada di bawah “harga pasar”;

(5). Memberikan kewenangan, dukungan, dan mandat kepada Bulog bersama-sama instansi lain yang terkait untuk mewujudkan “Kedaulatan Pangan”, seraya secara bertahap (dan terukur) mengurangi/memperkecil impor komoditas pangan strategis yang selama ini menjadi ketergantungan nasional. Dukungan menyeluruh ini termasuk pula antara lain pemberian pinjaman dana yang bersifat non-komersial;

(6). Secara bertahap (dan terukur) mengurangi/melarang aktifitas impor komoditas pangan strategis yang dilakukan (hingga sekarang) oleh selain Bulog seraya mewujudkan transparansi dalam penetapan serta pengawasan atas importir-importir pangan strategis yang masih beraktifitas;

(7).  Perlunya dukungan sistemik bagi Bulog untuk perumusan mekanisme kerjasama yang inovatif dan berkualitas dengan berbagai instansi/institusi yang relefan. Dengan Kementerian Pertanian, misalnya, kerjasama Bulog sangat penting untuk tercapainya surplus pangan strategis; dan

(8). Khusus untuk penyediaan serta pendistribusian pangan strategis bagi kepentingan program bantuan sosial pemerintah yang dipercayakan kepada Bulog, harus dibuat sistem dan mekanisme yang efisien, efektif, produktif, transparan, dan akuntabel, sehingga menutup peluang kemungkinan bermainnya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab; termasuk juga untuk menghindari peluang munculnya hambatan dari instansi/institusi-institusi (seperti BUMD dan BUMDes/Badan Usaha Milik Desa) yang juga jenis usaha atau produk/komoditasnya sama dengan yang dikelola oleh Bulog. [**]

————————-

Catatan :

[1]. https://tirto.id/imbas-corona-bulog-siapkan-sagu-antisipasi-kesulitan-beras-impor-eMvg

[2]. https://republika.co.id/berita/q85b7o257/bulog-dinilai-perlu-berperan-jadi-off-taker-produk-pertanian

[3]. https://republika.co.id/berita/q85b7o257/bulog-dinilai-perlu-berperan-jadi-off-taker-produk-pertanian

[4]. Https://tirto.id/imbas-corona-bulog-siapkan-sagu-antisipasi-kesulitan-beras-impor-eMvg

Sumber gambar: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/MPRDPRBuilding.jpg/240px-MPRDPRBuilding.jpg

Facebook Comments

Topik Tarkait