Covid-19, Parlemen, dan Penanggulangan Kemiskinan

Wa Ode Zainab ZT (JAKARTA, www.sorotparlemen.com) — Sejak tahun 2009, Pemkab Sleman mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan (SIMK) yang memuat data rinci warga miskin dengan berdasarkan nama dan alamat. Sistem ini diintegrasikan dengan sistem informasi milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman, sehingga data kemiskinan otomatis menjadi data riil karena diperbarui setiap ada kematian, kelahiran, dan mutasi penduduk.

Kemudian, pada 2014, SIMK Sleman diintegrasikan dengan sistem Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibentuk pemerintah pusat. Dengan adanya sistem informasi tersebut, Pemkab Sleman memiliki gambaran riil kondisi kemiskinan warganya, dan ini memudahkan pengidetifikasian siapa-siapa saja yang akan dimasukkan dalam program penanggulan kemiskinan.

Keberhasilan Pemkab Sleman itu mungkin bisa diadopsi dalam segmen tertentu untuk penanganan kemiskinan massal yang ditimbulkan dari bencana pandemi Covid-19 yang sedang mengganas saat ini dan menerpa nyaris seluruh planet bumi, tidak terkecuali Indonesia. Betapa tidak? Selain mengakibatkan banyak kematian, pandemi Covid-19 juga menciptakan pengangguran massal karena aktivitas produksi (ekonomi) dan sosial nyaris terhenti semua, terkecuali sebagian besar yang berbasis teknologi digital.

Merujuk keberhasilan Pemkab Sleman tersebut, pada Jum’at pagi (22/5), di Jakarta Timur, bertepatan dengan “Yaum al-Quds” (Hari Peringatan untuk Pembebasan Bait al-Maqdis, Palestina), www.sorotparlemen.com/WSPC meminta komentar pemerhati politik La Ode Zulfikar Toresano (yang akrab disapa dengan panggilan “Aba Zul”) perihal kemungkinan pengadopsian konsep termaksud.

“Secara esensial, kebaikan dari manapun mengandung kemanfaatan. Jadi, SIMK yang berhasil diterapkan oleh Pemkab Sleman itu bisa saja ditiru atau diadopsi untuk penanganan kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Tapi, kan, TNP2K adalah program yang dicanangkan Presiden SBY. Masalahnya, apakah (substansi) materi pengintegrasian SIMK ke sistem milik TNP2K terus dijalankan di masa Presiden Jokowi, ataukah Pemkab Sleman mengganti pengintegrasiannya ke sistem yang dikembangkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi?” tanya Aba Zul, yang juga adalah Koodinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN).

Dia menambahkan, dalam konteks pandemi Covid-19 seperti saat ini, setiap kabupaten/kota memang perlu membangun SIMK seperti yang dikembangkan Pemkab Sleman, dengan tentu saja   mengintegrasikannya ke data korban Covid-19 yang ada di berbagai Rumah Sakit dan institusi-institusi terkait; sehingga data dari sistem tersebut bisa menjadi acuan bagi semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyusun program yang berkaitan dengan kemiskinan.

Data warga, lanjut Aba Zul, yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan juga diambil dari sistem tersebut. Sehingga, program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan tepat sasaran.

Saat WSPC menanyakan, komponen-komponen apa saja yang masuk dalam program termaksud, ia menandaskan bahwa angka kemiskinan bisa ditekan dengan dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar warga (terutama yang menjadi sasaran penanggulangan kemiskinan), seperti kesehatan dan pendidikan. Khusus untuk kesehatan, perlu dipikirkan pengadaan puskesmas keliling sebagai komplementer. Sedangkan untuk pendidikan, harus dimasukkan kurikullum/paket-paket  pelatihan melek digital, salah satunya yang berkaitan dengan kewirausahaan; namun hal ini pelaksanaannya harus transparan dan akuntabel (mulai saat  perencanaan) sehingga menutup peluang ditunggangi kepentingan politik atau bisnis pragmatis. Dan jangan lupa, untuk warga yang berpenghasilan harian, karena untuk sementara aktivitas mereka dibatasi, maka pemerintah perlu memberikan jaminan bantuan tunai berupa uang dan paket bahan makanan sehari-hari untuk jangka waktu tertentu.   

Mengenai pendanaannya, masih menurut Aba Zul, selain menggunakan alokasi anggaran yang ada (di kas pemerintah), juga bisa bekerjasama dengan berbagai korporasi; misalnya mendorong mereka untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Badan Amal Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) juga bisa didorong, misalnya  memberikan bantuan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin. Bahkan mungkin perlu pula dicanangkan gerakan orang tua asuh (GEOTA).    

“Karena pemerintah juga mengendalikan atau mengelola aneka infrastruktur kebijakan (selain memegang  anggaran), maka ia harus memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran penanggulangan kemiskinan, di antaranya mendorong optimalisasi pasar desa dan memberikan bantuan permodalan untuk usaha-usaha yang layak dan prospektif,” urai Aba Zul.

Selanjutnya, ia menandaskan, setiap Pemda dan Pemkot harus melakukan kajian atau pengukuran rutin yang antara lain menghasilkan indeks kemiskinan multidimensi (IKM), meliputi tiga aspek/dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dan standar hidup ini terdiri atas 11 indikator, antara lain akses terhadap air bersih, ketersediaan sanitasi, listrik, melek huruf, dan akses gizi bagi anak balita.

“Sesuai dengan namanya, ‘parlemen’ berasal dari kata ‘parle’, yang berarti ‘berteriak/berbicara’. Dengan kata lain, sejatinya setiap anggota parlemen menanggung amanat untuk menyuarakan aspirasi rakyat atau konstituennya. Maka, secara esensial, yang diteriakkan haruslah pemikiran-pemikiran alternatif atau mengandung nilai tambahan (added value). Sebab kalau terus sama dengan pihak yang diawasi, yakni pemerintah, bukankah parlemen lebih baik dilebur saja ke dalam institusi pemerintah? Oleh karena itu, aspek-aspek dalam IKM versi pemerintah tidak harus sama dengan IKM versi parlemen, atau juga indeks kemiskinan versi parlemen tidak harus bersifat multidimensi seperti versi pemerintah atau sejumlah lembaga penelitian,” tandas Aba Zul, yang sejak tahun 1983 hingga 2006 aktif memberikan training (formal maupun informal) di lingkungan HMI untuk materi Nilai Dasar Perjuangan/NDP, Nilai Dasar Islam/NDI, dan Strategi Taktik dalam Perjuangan Politik (yang tentu ada kontribusinya dalam menumbangkan rezim despotik Orde Baru).    

Dalam idealisme Aba Zul, seorang anggota parlemen sejati (amanah), minimal harus memiliki kepekaan dalam menangkap dan memetakan amanat penderitaan rakyat (listen  attentively), berpikir cepat (think  faster) — bahkan lebih antisipatif ke depan, apalagi ia bekerja tanpa hambatan birokrasi (red  tape  barriers) — dan cerdas serta memiliki keterampilan bernalar (achive  the  unthinkable), sehingga antara lain mampu memperjuangkan kebebasan/kemerdekaan dan keadilan sosial  (hurriyah wa  ‘adalah  ijtima’iyyah). 

“Anggota parlemen seperti itu otaknya harus terpenuhi nutrisi DHA (docosahexaenoic  acid), yakni salah satu zat asam yang dibutuhkan otak, yang banyak terdapat pada jenis ikan laut atau organisme laut bersel tunggal,” pungkas Aba Zul seraya tertawa penuh makna. [**]

Sumber Gambar: https://asset.kompas.com/crops/sXC6g_0jxnHSE81Ai71nOXqAOcI=/0x0:0x0/750×500/data/photo/2020/03/30/5e81cf680f99b.jpg

Facebook Comments

Topik Tarkait