Covid-19, Presiden Jokowi, dan Inisiatif Parlemen

La Ode Zulfikar Toresano (JAKARTA, www.sorotparlemen.com, 16/5/2020) — Pada Jum’at (15/5) sebuah koran nasional memberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan masyarakat untuk beraktivitas sebagaimana biasa dengan maksud agar masyarakat kembali produktif. Kendati demikian, tetap diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga tetap aman dari Covid-19.[1]

Dari kebijakan tersebut, kita menilai, dengan masih diberlakukannya PSBB berarti katup kebebasan beraktivitas dibuka “secara bertahap”.

“Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan,” kata Jokowi dalam siaran pers resmi  di  Istana Presiden pada hari Jum’at kemarin (15/5). [2]

Atas dasar itu, bukankah seharusnya kemudian tidak muncul tudingan dikotomis soal ajakan Jokowi untuk berdamai dengan Covid-19 (beraktivitas di tengah pandemi) [3] di satu pihak dan semakin meningkatnya angka korban Covid-19 di Indonesia di pihak lain?

Berdasarkan data, hingga saat ini, tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia, yakni sebanyak 1.043 orang meninggal dunia dari 16.066 kasus positif tertular.[4]

Kendati begitu, kita tak mau terperangkap dalam pola pikir dikotomis alias “ekstrimisme” : bergerak terayun dari kutub yang satu ke kutub lainnya, bagai bandul yang pasrah pada “sumber gerak”. Padahal secara kodrati, gerak bandul pun mengalami evolusi menuju “titik keseimbangan” (equilibrium condition).

Dalam perspektif agama, kondisi seperti ini disebut “wasathiyah”. Islam mengajarkan kita untuk menjadi “umat pertengahan” (ummatan wasatha). Maka, tepatlah, dalam konteks menyikapi pandemi Covid-19, Indonesia tidak menerapkan kebijakan “lockdown” seperti India (yang justru memunculkan problem perekonomian), [5] atau kebijakan pintu/lalu lintas sangat terbuka seperi Italia dan AS pada hari-hari awal penyebaran Covid-19.

Covid-19 dan Inisiatif Parlemen

Tentu saja kebijakan makro itu akan efektif bila mendapatkan dukungan penuh dari DPR. Jadi seharusnya bukan kebijakan makronya yang dipersoalkan terus oleh anggota Dewan yang terhormat, [6] melainkan juga mengawasi implementasinya. Bahkan kalau perlu, institusi perwakilan rakyat ini terlebih dahulu berinisiatif membuat “daftar antisipasi” atas penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan Covid-19; misalnya soal  physical distancing di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), yang dikhawatirkan potensial memunculkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.

Inisitif seperti itu penting karena mustahil pemerintah sebagai objek pengawasan mampu bersikap “sangat objektif” dalam mengevaluasi kebijakan dan kiprahnya sendiri.

Dengan mempertimbangkan penyebaran pandemi Covid-19 yang sudah menjangkau ke daerah-daerah, maka selain anggota DPR RI, anggota-anggota DPD RI juga harus turut berperan; bukan malah terus melamun dan meratapi peluang-peluang penguatan perannya dalam sistem “Bicameralism” (Parlemen Dua Kamar).   

Dalam bahasa santri, inisiatif parlemen seperti dimaksud terpayungi dalam kaidah, “Dar’ul  Mafâsid  muqaddamun  ‘ala  Jalbil  Mashâlih” (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada membuat kebaikan). Mungkin tidak salah bila kaidah ini dijadikan sebagai salah satu prinsip politik parlemen dalam memperjuangkan amanat penderitaan rakyat, terutama mereka yang lemah dan terlemahkan (Dhuafa  wal  Mustadh’afin). [**]

———————————-

Catatan :

[1] https://news.detik.com/video/200515086/jokowi-masyarakat-dapat-beraktivitas-normal-kembali

[2] https://nasional.kompas.com/read/2020/05/15/20455401/jokowi-pemerintah-akan-mengatur-agar-kehidupan-berangsur-normal

[3]  https://sosok.grid.id/read/412143487/presiden-jokowi-sudah-izinkan-masyarakat-indonesia-beraktivitas-di-tengah-pandemi-corona?page=all 

[4] https://www.suara.com/health/2020/05/15/095718/kalahkan-china-dan-iran-tingkat-kematian-indonesia-tertinggi-se-asia

[5]   https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/india-jadi-contoh-dilema-lockdown/ar-BB11TZSK

[6]http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28767/t/Kerumunan+di+Bandara+Soetta+Berpotensi+Jadi+Sumber+Penularan+Covid-19

Sumber Gambar: https://asset-a.grid.id/crop/0x0:0x0/360×240/photo/2020/05/10/2576000867.jpg

Facebook Comments

Topik Tarkait