Cyber-Security untuk “e-Smart IKM” dan Kesiapan Indonesia Menyongsong Era “Industry 4.0”

La Ode Zulfikar Toresano (JAKARTA, www.sorotparlemen.com, 7/8/2018) — Belum lama ini  World Economic Forum (WEF) meluncurkan “Global Competitiveness Report 2017”,[1]  yang menempatkan posisi daya saing Indonesia di peringkat ke-36; naik sebesar 5 point dari posisi 41 pada tahun 2016.[2]Prestasi tersebut harus dijadikan sebagai pemicu untuk terus melakukan pembenahan dan perubahan secara sistematis dengan strategi yang optimal, sehingga nantinya Indonesia mampu berkompetisi secara prima di tingkat dunia.

Kajian dari aspek ekonomi

Dalam laporannya yang dikeluarkan pada tahun 2017, WEF mencatat index mengenai beberapa faktor penghambat utama dalam berbisnis (most problematic factors for doing business) di Indonesia, yaitu: [3]  

  • Korupsi (corruption) : 13,8
  • Birokrasi pemerintahan yang tidak efisien  (inefficient government bureaucracy) : 11,1
  • Akses pembiayaan  (access to financing) : 9,2
  • Penyediaan infrastruktur yang tidak memadai  (inadequate supply of infrastructure) : 8,8
  • Ketidakstabilan/ketidakkonsistenan kebijakan (policy instability) : 8,6
  • Ketidakstabilan pemerintahan (government instability/coups) : 6,5
  • Tarif  pajak  (tax  rates) : 6,4
  • (dan seterusnya).

Dari  Subindex A  (Basic requirements), Subindex B (Efficiency enhancers), dan Subindex C (Innovation and sophistication factors) dalam laporan WEF tersebut tertampil  sejumlah index penting yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan. Dan hal ini dimungkinkan melalui penyusunan strategi studi pembangunan yang lebih optimal untuk beberapa aspek/faktor, di antaranya :

  • Institutions [Public (Rank : 48; Value : 4,2) and Private (Rank : 45; Value : 4,5)];
  • Infrastructure [Transportation (Rank : 30; Value : 4,7) and Electricity-Telephony (Rank : 77; Value : 4,3)];
  • Macroeconomic  environment [salah satu parameternya : Government budget balance % GDP (Rank : 63;  Value : -2,5)];
  • Technological Readiness [Technological Adoption (Rank : 49; Value : 4,8) and  ICT Use (Rank : 93; Value : 2,9)];
  • Business Sophistication [salah satu parameternya : Production Process (Rank : 48; Value : 4,3)];
  • Innovation [salah satu parameternya : Gov’t procurement of advanced technology products (Rank : 12; Value : 4,4)];
  • (dan berbagai parameter lainnya yang tidak dapat disebutkan di sini).

“Industry 4.0” di Indonesia

Salah satu strategi pemerintah  untuk mereduksi  faktor-faktor (ketimpangan) yang disebutkan di atas adalah mencanangkan program “Making Indonesia 4.0”.  Program — yang diusung oleh Presiden Joko Widodo dan Kementerian Perindustrian — ini merujuk pada (gagasan peradaban besar) Industry 4.0.[4]   Target dari program  tersebut adalah untuk mengantarkan Indonesia memasuki transformasi digital di berbagai sektor, di mana hal ini akan memberikan dampak positif yang sangat besar bagi kemajuan bangsa.

Berikut ini kami berikan lampiran tentang evolusi  peradaban industri hingga era “Industry 4.0”, yang kemudian akan dilanjutkan dengan persiapan menyongsong era Digital Ecosystem.

Dalam acara “Sosialisasi Roadmap Implementasi Industry 4.0” — yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa, 20 Maret lalu — Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyampaikan, “Sejak tahun 2011, kita telah mulai memasuki era Industry 4.0, yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas dan interaksi antara manusia, mesin, serta sumber daya lainnya; dan semuanya semakin berkonvergensi melalui teknologi informasi dan komunikasi.”

Tentu saja kita sadari bahwa transformasi digital tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga berpotensi memunculkan sejumlah dampak negatif. Salah satu dampak positif yang dimaksud adalah tercapainya efisiensi yang optimal dan didapatkannya kualitas produk yang tinggi. Sedangkan dampak negatifnya (akibat dari pemanfaatan “Information, Communication and Technology”/ICT), antara lain, munculnya problem dalam hal keamanan digital (baik data maupun lainnya). Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi termaksud adalah sangat penting memperhatikan kualitas infrastruktur dan standardisasi keamanan siber (Cyber Security). Ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan kompetisi dalam era revolusi  “Industry 4.0”.

Ada lima jenis (bidang) teknologi yang dapat menopang pembangunan sistem Industry 4.0, yaitu Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Human Machine Interface (HMI), robotika dan sensor, serta  3D Printing.[5]

Solusi “e-SMART IKM” dari Pemerintah

Untuk menangkap peluang berkontribusi dalam ekosistem industry 4.0 (yang dapat mewujudkan stabilitas peningkatan ekonomi bangsa) itu, pemerintah — dalam hal ini adalah Kementerian Perisndustrian (Kemenperin) — tidak hanya mendorong sektor manufaktur skala besar, melainkan juga kalangan industri kecil dan menengah (IKM).

Dalam hal ini, misalnya, melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin, pemerintah mendorong terwujudnya “e-Smart IKM” dengan berkolaborasi  bersama “Marketplace” (di antaranya: Shopee, Tokopedia, Blibli,  Bukalapak, dan Blanja.com). Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan akses pasar kalangan IKM dengan memanfaatkan  “internet marketing”.[6]

Di bawah ini kami berikan skema “e-Smart IKM” : [7]

Desain utama sistem yang bagannya ditampilkan di atas mengusung infrastruktur digital dengan tulang punggung (back bone)-nya adalah Palapa Ring, Satelit BRI, dan PLN. Dalam hal ini dibutuhkan fasilitas internet dan listrik, yang kemudian diintegrasikan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk memberikan jaminan produk, keamanan, dan standardisasi. Menteri Perindustrian menegaskan, “E-smart IKM perlu dikembangkan. Tujuannya agar kita dapat menjadi showcase produk sendiri, bukan hanya menjadi  reseller  produk-produk  dari negara lain.” [8]

Tinjauan untuk Aspek “Cyber Security”

Sementara itu, hasil studi yang dilakukan oleh Microsoft  dan Frost & Sullivan — mengenai keamanan di dunia siber — menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi  yang diakibatkan oleh gangguan keamanan siber. Nilai kerugian ini dapat mencapai 34,2 miliar dolar AS. Angka tersebut setara dengan 3,7 persen PDB Indonesia, yang nilainya sebesar 932 miliar dolar AS. [9]

Perhatian Pemerintah terhadap “Cyber Security” [10]

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menawarkan solusi untuk mengantisipasi serangan siber di daerah, dengan mengfungsikan sistem “data center” untuk memproteksi ruang siber bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kepala BSSN Djoko Setiadi telah menyampaikan tekadnya untuk mengantisipasi keamanan siber di seluruh provinsi dengan mengandalkan solusi Data Center”  yang terkoneksi langsung ke BSSN. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi atau menangkis setiap serangan siber secara  real time”.

Sementara itu, bertempat di ruang pimpinan Kemendagri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa bersama BSSN, kementerian yang dipimpinnya akan melaksanakan assessment  keamanan sistem dan infrastruktur secara rutin. Ini penting untuk melakukan deteksi dini atas ancaman penyadapan dan pembocoran informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Solusi infrastruktur tersebut menggunakan teknologi VPN (Virtual Private Network) yang  dimiliki  BSSN.  Perangkat/sistem — yang memiliki fitur enkripsi khusus — ini dapat digunakan untuk memproses pengiriman informasi-informasi yang bersifat biasa, terbatas, maupun rahasia.

Dalam hubungan itu, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Watannas)  — yang bekerja sama dengan Kemendagri, BSSN, dan “Konrad Adenaur-Stiftung” (KAS) — telah menyelenggarakan latihan simulasi untuk aspek serangan (insiden) siber. Sekjen Watannas Doni Monardo mengatakan, “Aspek keamanan siber termasuk dalam bagian dari tugas negara untuk memberi rasa aman kepada seluruh warga negara”.

Peraturan Pemerintah untuk “Cyber Security” [11]  

Untuk kepentingan “Cyber Security”, pemerintah menerbitkan  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  Dengan kata lain, Perpres tersebut menjadi landasan pembentukan BSSN.  BSSN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator  Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Perlu diketahui, BSSN merupakan hasil peleburan atau penggabungan dua institusi, yaitu Lembaga Sandi Negara (LSN) dan Direktorat Keamanan Informasi [serta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika)] Kemenkominfo.  Dengan peleburan itu, maka peralatan, pembiayaan, arsip, dan dokumen yang ada pada Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo — dan juga  “Indonesia Security Insident Response Team on Internet Infrastructure” (ID SIRTII) serta  LSN — kemudian dialihkan ke BSSN.

Menteri Kominfo (Komunikasi dan Informatika) Rudiantara menyatakan, BSSN menjadi lembaga yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan ancaman keamanan siber.

Terkait dengan ini Sekretariat Kabinet (Setkab) menginformasikan bahwa BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dengan mengkoordinasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber, baik untuk deteksi, pemantauan, penanggulangan, pemulihan, maupun evaluasi atas insiden atau serangan siber.

Chairman  “Indonesia Cyber Security Forum” (ICSF), Ardi Sutedja, menyambut baik berdirinya BSSN. Tetapi, ia menilai keamanan siber tak efektif bila dilakukan secara langsung melalui proses birokrasi yang berjenjang dan cenderung lamban.

Sementara itu, Komisi I DPR bertekad akan terus mengawasi dan mengevaluasi BSSN, terutama untuk memastikan tidak ada hak-hak warga yang dilanggar.

 

Hak Digital Warga atas Keamanan Siber [12]

Dalam pertemuan “Practitioners Workshop: Cyber Security in ASEAN”, yang diselenggarakan pada 19-20 April di Singapura, hak digital warga atas keamanan siber (Cyber Security) menjadi salah satu materi  yang dibahas. “Southeast Asian Freedom of Expression” (SAFEnet) adalah salah satu dari tiga organisasi masyarakat sipil yang diundang dalam pertemuan yang penyelenggaranya adalah “The Asia Foundation (TAF)” dan “Kedutaan Besar Amerika Serikat” di Singapura itu. Dari pertemuan tersebut disimpulkan bahwa, selain pentingnya menjaga keamanan siber, negara juga harus menjamin warganya dalam menggunakan hak-hak digital mereka. Dan ini hanya bisa terwujud jika pemerintah melibatkan masyarakat sipil untuk   merumuskan kesamaan visi dalam aspek-aspek politik, strategi komprehensif, dan lain-lain.

Kesimpulan

Dari sekilas paparan di atas dapat disimpulkan bahwa :

  • Pemerintah telah membuat persiapan yang matang untuk menyambut era “Industry 4.0” di segala sektor.
  • Dalam memasuki era “Industry 4.0”, pemerintah tidak hanya memberikan dukungan kepada sektor industi besar, melainkan juga  Industri Kecil Menengah (IKM) melalui program “e-Smart IKM”. Dukungan ini dilakukan bekerja sama dengan sejumlah “marketplace”, terutama untuk pemanfaatan teknologi berbasis digital, yakni  “Internet Marketing”, agar kegiatan perekonomian dan perdagangan dapat berjalan efektif dan efisien.
  • Untuk meminimalisir kerugian negara akibat serangan siber, yang ditimbulkan dari penyalahgunaan pemanfaatan teknologi digital, pemerintah menawarkan solusi berupa layanan “Data Center” yang terkoneksi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).   

Saran

  • Perlunya dibentuk Forum Khusus yang resmi, di mana keanggotaannya terdiri dari para pemangku kepentingan (stakeholder), baik pemerintah, lembaga penelitian, universitas/perguruan tinggi, perusahaan  (corporate), masyarakat, dan institusi-institusi yang berkecimpung pada “Industry 4.0”. Mereka ini kemudian bersama-sama berpartisipasi mewujudkan kerjasama yang kondusif di berbagai bidang.

Untuk mewujudkan lingkungan yang memanfaatkan teknologi digital yang handal, perlu senantiasa dilakukan kajian dalam hal pengawasan dan independensi infrastruktur yang ada. Tentu saja hal ini perlu ditopang oleh “Tim Cyber Security” (Tim Ketahanan Siber) negara yang selain unggul, juga netral dari kepentingan-kepentingan pihak lain.

Daftar Rujukan

[1] http://reports.weforum.org/pdf/gci-2017-2018/WEF_GCI_2017_2018_Profile_IDN.pdf

[2] http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

[3] http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/#economy=IDN

[4] www.kemenperin.go.id/download/18384

[5] http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4

[6] https://swa.co.id/swa/trends/kolaborasi-kemenperin-dan-marketplace-hasilkan-e-smart-ikm

[7] http://indonesia.go.id/?infographic=skema-e-smart-ikm

[8] http://www.kemenperin.go.id/artikel/16170/Kemenperin-Rilis-

[9] http://www.tribunnews.com/techno/2018/05/24/riset-ancaman-keamanan-siber-bikin-indonesia-merugi-342-miliar-dolar

[10] https://infokomputer.grid.id/read/12906598/ini-strategi-bssn-antisipasi-serangan-siber-di-daerah-daerah

[11] https://www.kominfo.go.id/content/detail/9800/bssn-jadi-lembaga-utama-keamanan-siber/0/sorotan_media

[12] http://id.safenetvoice.org/2018/04/keamanan-siber-seharusnya-juga-menjamin-hak-digital-warga/

Facebook Comments

You May Also Like