Dewan Perwakilan Daerah dan Revisi Undang-Undang Kehutanan

nasional.kontan.co.idPanitia Ad Hoc (PAH) II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (UU Kehutanan) dan sinkronisasi antara UU yang telah direvisi tersebut dengan UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup, UU Pemerintahan Daerah, serta UU lain yang terkait dengan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia,” demikian yang kita kutib dari harian Kompas, 24 November 2006.

Lebih lanjut dijelaskan, PAH II menilai UU Nomor  41 / 1999 sudah tidak representatif lagi karena bukan hanya tidak mengakomodasi hak masyarakat adat atas hutan adat, melainkan juga tidak mencerminkan pluralitas hukum. Menurut Ketua Tim Kerja Revisi UU Kehutanan PAH II, sifat UU ini masih sentralistik dan absolut, seperti UU zaman kolonial.

Terhadap rencana revisi UU Nomor 41 / 1999 tersebut, pertama saya menanggapinya secara epistimologis (salah satu cabang filsafat) mengingat proses awal pembentukan suatu rancangan undang-undang (RUU) dimulai dari penyusunan naskah akademis yang di dalamnya harus mengandung landasan filsafat (baca: “filsafat hukum”). Perlu ditandaskan bahwa keabsolutan tidak selamanya berkonotasi negatif atau sentralistik, dan oleh karenanya harus dibedakan dari monopolisme atau pendominasian. Tuhan yang salah satu sifat-Nya adalah “Absolut” memberikan kebebasan kepada makhluk-Nya (manusia) untuk menentukan pilihan, kendati pilihan-pilihan tersebut diberi arahan menuju kepada sesuatu yang konstruktif dan produktif.

“……sesungguhnya Kami (Allah SWT) menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal (membangun kerjasama konstruktif) . [Al-Qur’an Surah (QS) 49 : 13]

Sungguh usahamu sekalian (manusia) sangat beraneka ragam.”
(QS 92 : 4)

Substansi dari ayat-ayat di atas adalah bahwa “ke-Absolut-an” bukanlah lawan dari “kerelatifan”, sebab jika eksistensi sesuatu yang “Absolut” bergantung pada sesuatu yang “relatif” atau ada saling ketergantungan di antara keduanya (reciprocal dependence relation), maka yang “absolut” itu menjadi “relatif”; dan dari perspektif logika yang paling sederhana saja hal itu sangat mustahil, sebab “kerelatifan” identik dengan “ketidakabsolutan” atau “ketidakmutlakan”. Jika “Yang Mutlak” itu adalah sesuatu yang “Ada”, pertanyaannya: Mungkinkah “ketidakadaan” ada bila tidak ada “Ada” yang ada?

Kalau UU Kehutanan yang hendak direvisi itu terkait dengan persoalan absolutisme dan sentralisme, maka pertanyaan mendasar di atas harus bisa dijawab, sebab kita perlu menghindari untuk membuat sesuatu yang sesungguhnya kita tidak pahami. Dikhawatirkan, jika tidak hati-hati, niat baik revisi UU tersebut akan berbalik menjadi semacam “kebohongan publik”.

Lebih lanjut, kendati dua ayat Al-Qur’an di atas mengandung semangat pluralitas dan multikultural, namun untuk ayat QS 49 : 13 paradigmanya terkesan masih bersifat ”top-down”.  Karena relasi antara “Khalq” (Sang Pencipta) dan “makhluq” itu bersifat dialogis (dalam bahasa ilmu kimia disebut  reversible reaction dan dalam wacana fisika mekanika bisa dipahami dari Hukum Newton III: Aksi = Reaksi), maka harus ada paradigma “bottom-up” sebagai padanannya atau komplemennya (lihat juga QS 36 : 36 yang menekankan tentang paradigma berpikir “the couple existence”). Ini merupakan bagian sangat kecil dan awal dari pemahaman Keadilan Ilahi (al ‘adlul Ilâhiy). Pemahaman awal tentang Keadilan Ilahi itu bisa disimak lewat buku al ‘adlul Ilâhiy (karya Ayatullah Murtadha Mutahhari) dan  Falsafatuna (karya Ayatullah Muhammad Baqir Sadr).

Selanjutnya, mari kita simak ayat berikut:

Bergotong-royonglah kamu sekalian dalam kebaikan ……”
(QS 5 : 2)

Ayat ini memberi peluang lebar kepada komunitas di desa-desa dan pelosok-pelosok untuk memberdayakan diri mereka termasuk merumuskan tata aturan yang mengikat kehidupan mereka berikut relasinya dengan lingkungan yang lebih luas di luar mereka.

Kita tahu bahwa persoalan hutan itu berkaitan erat dengan hak ulayat (hak adat) dan kearifan lokal. Maka sistem atau prinsip pengelolaan dan pelestarian hutan di setiap daerah pasti berbeda-beda. Pertanyaannya, sudah adakah pemetaan hukum-hukum atau norma-norma adat dari berbagai daerah yang berkaitan dengan kehutanan itu? Jika belum ada, pantaskah kita memaksakan pembuatan RUU Kehutanan dengan usungan antara lain untuk memperjuangkan keragaman hak-hak adat lokal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan? Jangan-jangan kita malah terjebak lagi pada paradigma sentralistik yang berciri top-down policy dan meminggirkan pluralitas, padahal itu justru yang hendak kita singkirkan bersama. Maksud  saya, pemetaan tersebut diperlukan karena dari sana hukum-hukum atau norma-norma adat dan budaya-budaya lokal yang erat kaitannya dengan pelestarian dan pemberdayaan hutan bisa tampak transparan ibarat gaya-gaya tercecer yang kemudian dibuatkan gaya resultannya. Gaya resultan inilah yang nantinya antara lain dijadikan sebagai bahan baku pembentukan payung hukum nasional yang antara lain berupa (disebut sebagai) “Undang-Undang Kehutanan”.

***

SEMENTARA itu, di negeri ini sering kali areal pertambangan didesain menerobos kawasan hutan, baik itu berupa hutan lindung, taman nasional, maupun hutan adat. Demikian pula dengan perluasan perkebunan yang mengorbankan hutan. Maka pernyataan: ……sinkronisasi antara UU Kehutanan yang telah direvisi dengan UU Pertambangan, ……” patut dikoreksi karena mengandung kelemahan logika bahasa yang tentu saja bisa memengaruhi substansi UU yang akan direvisi.

Selain itu, bukankah hutan adat terkait erat dengan sistem “penghayatan kepercayaan” (bukan “agama”) atau “kearifan” komunitas atau suku-suku lokal, yang notabene hak-hak mereka belum terakomodir sepenuhnya dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang baru saja disahkan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)? Maka, kalau mau kritis dan betul-betul hendak membangun sistem hukum di negeri ini, DPD harus terlebih dahulu membenahi UU Pertambangan (dan juga menyoroti undang-undang lain yang terkait, seperti antara lain UU Adminduk itu, meski sekadar dalam bentuk  dissenting opinion) ketimbang UU Kehutanan.

Meminjam alur berfikir filsuf Immanuel Kant, rapat-rapat atau sidang-sidang dalam parlemen di negeri ini (termasuk DPD) jangan terperangkap pada penggunaan rasio yang berlebihan, yang melampaui batas kemungkinannya untuk berpikir logis karena manusia lebih dari sekadar makhluk rasional, di mana selain rasio murni untuk memahami dan rasio praktis untuk menjalankan tindakan, manusia juga memiliki daya perasaan untuk mempertimbangkan tujuan tindakannya.

***

SUNGGUH, banyak sekali persoalan yang terkait dengan UU Pertambangan yang merupakan sepupu dari UU Kehutanan. Tapi sekadar catatan buat DPD, saya akan tunjukkan realitas terbatas untuk eksploitasi minyak dan gas di Pulau Jawa saja: (1) 20 Mei 1971, sumur pengeboran minyak Pertamina di Kedokan Bunder Unit III Bongas, Cirebon, meledak dan menyemburkan minyak bercampur lumpur sehingga menggenangi daerah sekitarnya; (2) 1 September 1984, sumur eksplorasi Pertamina di Pasirjadi A, Subang, terbakar akibat kebocoran gas yang keluar dari lubang sumur yang tersambar percikan api; (3) 24 Oktober 1995, kebakaran hebat di kompleks kilang minyak Unit Pengolahan IV, Cilacap. Dalam perisitiwa ini, 590 rumah rusak, 738 sumur air tanah tercemar debu, dan jelaga BBM (bahan bakar minyak) terbakar; (4) 26 Februari 2002, kebakaran menimpa sumur eksplorasi minyak Randublatung 01, Blora, di mana 1.096 warga terpaksa mengungsi; (5) 16 Maret 2004, sumur pengeboran minyak milik Pertamina di Struktur Pondok Tengah, Desa Bunibakti, Bekasi mengalami kebocoran dan menyemburkan gas. Ratusan warga mengungsi; (6) 15 Februari 2005, enam pekerja Proyek Langit Biru Pertamina Unit Pengolahan VI Balongan, Indramayu menderita luka dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat pipa gas nitrogen — yang sedang mereka pasang — meledak; (7) 7 Desember 2005, salah satu sumur minyak tua milik Pertamina Operasi Hulu Jawa Bagian Timur yang terletak di Ledok, Blora terbakar dan meledak; (8) 29 Mei 2006, sumur pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Sidoarjo mengalami kebocoran. Gas dan lumpur panas dari sumur tersebut keluar ke permukaan tanah dengan luas genangan hingga mencapai 195 ha (19 / 8 / 2006). Warga yang mengungsi mencapai 11.603 jiwa, dan banyak merusak infrastruktur dasar serta membuat pincang jalannya perekonomian Jawa Timur (dan Indonesia Timur); dan (9) 29 Juli 2006, sumur Sukowati-5 di Desa Campurejo, Bojonegoro menyemburkan gas ke permukaan. Sedikitnya 2.672 warga di sekitar lokasi mengungsi dari rumah mereka.

***

DARI data-data di atas semakin jelas bahwa seharusnya yang perlu diprioritaskan adalah revisi UU Pertambangan dengan terlebih dahulu mengingatkan pemerintah agar jangan sampai negara bertindak seperti tukang teror yang mengancam kehidupan rakyat. DPD juga perlu mengkaji, bukankah sebaiknya eksplorasi dan pemanfaatan energi tidak terbarukan (non renewable energy / NRE) dikurangi secara drastis seraya menggantikannya secara besar-besaran dengan energi terbarukan (renewable energy / RE). Tapi, dalam rangka pemanfaatan RE itu, rakyat tidak boleh dijebak dalam politik mobilisasi dan homogenisasi untuk memilih jenis RE tertentu, misalnya “minyak tanaman jarak pagar” (jatropha curcas) atau gas alam.

Pemakaian energi nuklir pun perlu dikaji oleh DPD, namun harus dikritisi negara mana yang layak dimintai bantuan teknologinya. Misalnya, apakah pantas dipilih negara yang secara tradisional selalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan menempatkan kita sebagai ancaman?

Atau, dalam rangka mengoptimalkan kerjasama OPEC dan menghindari bencana serta kerusakan lingkungan, tidakkah sebaiknya Indonesia menjalin kerjasama memperbesar kapasitas dan memperbanyak kilang pengolah minyak (oil refinery) saja ketimbang  ngotot  membuat sumur-sumur minyak atau gas yang baru? Bukankah sejauh ini kita sudah berhasil menggandeng National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) dan Petroleus de Venezuela (PDVSA) untuk membangun kilang yang minyak mentahnya (crude oil) disuplai oleh kedua perusahaan tersebut? Jelas, di masa datang, Iran akan kelebihan minyak dan gas karena untuk kebutuhan dalam negerinya segera disubstitusi dengan energi nuklir. Bukankah peluang ini layak dimanfaatkan Indonesia?

Kenyataan lain yang patut dipertimbangkan bahwa, sejak merdeka, pemerintah telah memberi 812 izin eksplorasi pertambangan yang meliputi 75 persen wilayah Indonesia. Kendati baru 10 persen beroperasi, bumi Nusantara sudah hancur parah. Bagaimana jika semua izin tersebut direalisir?

Oleh karenanya, bukankah lebih baik pemerintah konsisten saja dengan program revitalisasi pertanian yang pernah dicanangkannya karena sektor ini terkait erat dengan kehidupan rakyat banyak dan tidak mengancam kelestarian lingkungan? Kendati demikian, saya  berpendapat bahwa sektor pertanian yang dimaksud harus lebih diprioritaskan pada sektor kelautan (maritim). Jadi paradigmanya bukan lagi land-based. Ini penting karena 2/3 dari wilayah RI merupakan perairan dengan garis pantai sepanjang 81.000 km (nomor 2 setelah Kanada), dan di dalamnya terdapat sekitar 17.000 pulau. Tragisnya, pemerintah kurang memerhatikan pulau-pulau terluar (baca: “pulau-pulau terdepan”), padahal kedudukan pulau bagian dalam dan luar atau pulau besar dan kecil dalam konstelasi geostrategi Indonesia adalah sama.

Seharusnya, pulau-pulau terluar itu juga dimasukkan dalam rencana umum tata ruang nasional dengan memerhatikan kepentingan  stakeholders (rakyat, pemerintah, dan para investor).

Strategi penguatan laut / bahari (maritime based) mendesak dilakukan, sehingga devisa negara bukan lagi mengandalkan sektor migas (minyak dan gas) dan pertambangan — termasuk kehutanan — yang selain porsi bagi hasilnya maksimum hanya 30 persen untuk pemerintah, juga banyak merusak lingkungan hidup (itu pun belum ada jaminan transparansi dalam sistem produksi atau pengembangannya).

Pengabaian pemerintah atas pembangunan maritim itu bukan saja terlihat dari kurangnya perhatian atas pemberdayaan pulau-pulau terluar, tapi juga dari alokasi dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bagi pengembangan sektor perikanan, di mana selama tiga tahun terakhir hanya dikucurkan minimal Rp 2 triliun per tahun. Akibatnya, devisa yang disumbangkan kepada negara masih di bawah Rp 1,7 triliun. Bila dilihat dari potensi sebagaimana dipaparkan di atas, bukankah ini suatu tragedi? Apalagi pembangunan maritim bukan sebatas sektor perikanan. [**]

_______________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul) adalah Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional  (Forum SPTN) dan sejak Maret 2014 belajar mengabdi sebagai Pemimpin Redaksi  BUTONet 2.

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus Digital Nomor 3 / Tahun Ke-1, 19 Oktober 2006  dan Jurnal Parlemen Online (Jurnal ParlemenO) / Oktober 2006.

Facebook Comments

Topik Tarkait

3 thoughts on “Dewan Perwakilan Daerah dan Revisi Undang-Undang Kehutanan

  1. I every time used to read paragraph in news papers but now as I am
    a user of internet therefore from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

  2. I don’t even know the way I stopped up right here, however I assumed
    this post was once good. I don’t recognize who you might be
    but certainly you are going to a famous blogger in the
    event you are not already. Cheers!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 + 10 =