Dosa Struktural akibat Pemubadziran Peluang Pembangunan dari Dana Desa

(Editorial www.sorotparlemen.com, Ahad, 13/9/2015)

Oleh La Ode Zulfikar Toresano

1424787344DIHITUNG dari hari ini, Ahad, 13 September 2015, tahun anggaran 2015 tinggal 109 hari. Sementara penyerapan anggaran yang diproyeksikan bisa menggerakkan ekonomi menjadi terasa lambat. Padahal, penyerapan dana desa, misalnya, bisa menjadi stimulus meningkatkan konsumsi di pedesaan sehingga sektor rill bisa bergairah, yang diprediksi akan mampu menumbuhkan perekonomian nasional 0,5 persen dan menurunkan tingkat ketimpangan kesejahteraan (rasio gini) sebesar 0,01 (Kompas, 8/9).

Pemerintah pusat telah menyalurkan 79,5 persen dari Rp 20,76 triliun dana desa (74.093 desa yang ada di seluruh Indonesia) — Rp 1 milyar lebih untuk setiap desa — ke rekening pemerintah kabupaten/kota, namun sebagian besar masih belum disalurkan ke rekening kas desa-desa (artinya, banyak desa belum kebagian). Menurut Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Dirjen PPMDes Kemendes PDTT) Ahmad Erani Yustika, sampai akhir pekan pertama bulan September, dana desa baru dicairkan di 38.000 desa.

Ia menerima informasi baru 56 kepala daerah yang menerbitkan peraturan daerah untuk acuan pencairan dana desa. Jumlah ini sangat sedikit karena ada 433 kabupaten/kota yang menerima dana desa (Kompas, 8/9). Padahal, penyaluran sudah masuk pada tahap kedua (dengan target 40 persen, senilai Rp 8,3 triliun, pada Agustus lalu) — dari target tiga tahap (40 persen pada tahap pertama di bulan April, telah disalurkan sebesar Rp 8,3 triliun) — dan akan disalurkan lagi untuk tahap ketiga atau tahap terakhir (20 persen atau senilai Rp 4,2 triliun) pada bulan Oktober nanti.

Dalam hal ini dana tahap kedua tertahan di kabupaten/kota (bahkan pencairannya ada yang sangat berbelit/rumit, dan sebagian dananya ada yang dikembalikan lagi ke pusat), padahal — menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (Kompas, 5/9) — seharusnya dalam waktu tujuh hari setelah pemerintah pusat mengirim ke rekening pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa sudah menerima dana desa itu. Sayangnya tidak ada sanksi yang tegas atas pelanggaran jangka waktu tujuh hari itu, padahal bisa saja bagi kepala daerah yang melanggar, penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) ke daerahnya ditunda atau dikurangi (untuk tahun berikutnya), dan juga dikurangi dana alokasi khusus (DAK)-nya pada tahun depannya.

***

HAL serupa terjadi di tingkat daerah, di mana dana pusat yang ditransfer ke daerah (untuk dana daerah) tersimpan di bank daerah, yang besarnya mencapai Rp 272 triliun; dan dana ini belum digunakan.

Jika kita petakan, rendahnya penyerapan dana desa tersebut antara lain disebabkan banyaknya aturan yang multitafsir [antara lain Permen Desa PDTT No 5/2015 (yang menyatakan dana desa diprioritaskan untuk belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa) dan Permendagri No 114/2014 (yang menyebutkan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa)], regulasi yang memberatkan aparatur pemerintah desa atau mekanisme pelaporan yang rumit [misalnya Permendagri No 113/2014 yang meminta desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap semester], terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan desa, dan juga ketakutan dikriminalisasi; meskipun ada kemungkinan lain berupa pengaitan (perencanaan dan penggunaan dana tersebut) dengan kepentingan politik tertentu, misalnya pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember mendatang, seperti diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Kompas, 9/9).   Dalam “Bedah Editorial Metro TV” pada Selasa (8/9) lalu terungkap adanya kasus dana desa yang baru akan dicairkan kalau ada pemberian dukungan kepada calon kepala daerah tertentu yang akan maju di Pilkada (serentak) nanti.

Khusus untuk banyaknya aturan dan mekanisme pelaporan yang rumit, seperti disebutkan tadi, hal itu terkait dengan tiga syarat pencairan dana dari kabupaten/kota ke desa: (1) Harus memiliki APBDes; (2) Harus memilki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan (3) Harus membuat Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes).

Dokumen untuk memenuhi tiga syarat tersebut harus/wajib diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota lalu diteruskan ke pusat. Sayangnya, ada banyak lembaran dokumen yang harus diisi, dan hal ini menyulitkan aparatur desa (selain keterlambatan pemerintah kabupaten/kota membuat peraturan daerah landasan penyusunan APBDes). Bersyukur pemerintah telah menyederhanakan tiga syarat di atas.

Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto menyatakan, untuk pencairan dana desa cukup menyerahkan dokumen APBDes (dokumen ini pun akan disederhanakan sehingga pemerintah desa tidak kesulitan membuatnya) kepada pemerintah kabupaten/kota. Adapun dua dokumen lainnya, yakni RPJM Desa dan RKPDes bisa menyusul setelah dokumen APBDes diajukan (Kompas, 8/9).

Kendati demikian, pengawasan implementasi dari penyederhanaan tiga syarat tersebut perlu diperketat.

***

MENGENAI rendahnya penyerapan dana desa yang disebabkan terbatasnya SDM, seperti disebutkan di atas, tentu akan mengakibatkan kurangnya kemampuan perangkat desa dalam menyusun peraturan desa (tentang APBDes) dan membuat proposal APBDes.

***

SEMENTARA itu, penyerapan rendah untuk dana daerah pada umumnya lebih disebabkan ketakutan pemerintah daerah dikriminalisasi (tersangkut masalah hukum). Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, serapan anggaran daerahnya (hingga Juli 2015) yang hanya 19,2 persen (dari total Rp 69,28 triliun APBD-nya) dikarenakan Peraturan Gubernur dan penetapan APBD baru terbit bulan April lalu.

Lima daerah yang memiliki serapan anggaran paling rendah (hingga Juli 2015) adalah Kalimantan Utara (18.6 persen), DKI Jakarta (19,2 persen), Papua (21,7 persen), Jawa Barat (25,5 persen), dan Riau (25,5 persen).

Kenyataan berbeda terlihat pada penyerapan dana daerah Provinsi Kalimantan Tengah (tertinggi di Indonesia), di mana hingga 31 Agustus, realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)-nya mencapai 56 persen dari volume APBD Rp 3,652 triliun. Kunci dari prestasi tersebut adalah perencanaan yang matang dan pelelangan yang dilakukan setahun sebelum tahun anggaran berjalan.

Dalam hal ini pembelanjaan bisa dilakukan jika ada kontrak setelah dilakukan tender. Sedangkan tender hanya bisa diselenggarakan jika sudah ada daftar pelaksanaan anggaran (DPA) yang mengacu pada kebijakan umum APBD serta kebijakan umum anggaran dan program prioritas anggaran sementara (PPAS). Namun, sebelum ada kebijakan umum dan PPAS, harus ada rencana kerja pemerintah daerah. Dari sini kemudian dibentuklah sistem perencanaan dan pengendalian percepatan penyerapan anggaran (SP4A).

Jadwal setiap proses itu juga dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng yang dibuat setiap tahun, di mana di dalamnya sudah tercantum jadwal dan target setiap proses yang ada. Setiap triwulan pun sudah ditetapkan target realisasi (dalam persentasi).

Proses/mekanisme penyerapan anggaran daerah di Kalteng seperti dipaparkan diatas merupakan penjelasan Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kalteng Syahrin Daulay (Kompas, 5/9). Syahrin menambahkan, penetapan pejabat pengelolaan anggaran, paling lambat pada 7 Januari 2015. Kemudian rangkaian perencanaan dan persiapan itu diakhiri dengan   kick off penandatanganan kontrak secara kolektif pada 22 Januari 2015; dan ini merupakan salah satu wujud transparansi anggaran.

 ***

 TERLEPAS dari praktik pemanfaatan anggaran di Provinsi Kalimantan Tengah — yang sungguh patut dijadikan teladan — itu, untuk mengatasi terhambatnya penyaluran dan penyerapan anggaran/dana, pemerintah menerbitkan surat edaran anti kriminalisasi dan telah membuat satuan tugas lewat Kejaksaan Agung yang akan memberikan pendampingan kepada bupati/wali kota agar mereka merasa nyaman memanfaatkan anggaran tanpa takut dijerat hukum.

 ***

 SEMENTARA untuk mengatasi terhambatnya penyerapan dana desa — yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (dimana dengan UU ini desa berwenang mengelola dana dari APBN demi kemaslahatan warganya) — bupati/wali kota harus: (1) Membuat peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi kepala desa menyusun peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mengelola dana desa; (2) Menyiapkan pendampingan yang intens kepada kepala desa dan jajarannya [berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi/Kemen Desa PDTT (untuk penyiapan pendamping lokal untuk pengawalan penyaluran dana desa dan pemberdayaan masyarakat desa) dan Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri (untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan program)], termasuk dalam menyusun APBDes dan menggunakan anggaran agar terhindar dari kriminalisasi/penjeratan hukum (yang dicari-cari); (3) Membuat kegiatan bimbingan teknis; dan (4) Menyiapkan pemfasilitasian.

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat harus benar-benar konsisten mewujudkan kebijakan yang telah dicanangkannya, yakni menyederhanakan aturan-aturan atau persyaratan penyaluran dana desa, di antaranya adalah meniadakan/menunda RPJM Desa sebagai salah satu syarat penyalurannya. Terkait dengan ini kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brojonegoro yang akan menyempurnakan beberapa hal terkait dengan (penerbitan) Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri — yakni Menkeu, Mendagri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) — tentang Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tahun 2015, kita harapkan harus bersifat solutif karena di antaranya dijanjikan mampu memangkas birokrasi (dalam penyaluran dana desa), misalnya perencanaan program desa cukup maksimal tiga program, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa juga singkat dan ringkas.

Harapan kita terhadap penyempurnaan SKB dari Menkeu itu tidak berlebihan karena sebelumnya lewat SKB — yang dimaksudkan untuk memangkas birokrasi pencairan dana desa (untuk memacu penyaluran dan penyerapan dana desa) — tersebut antara lain diinstruksikan, pertama, agar bupati/wali kota segera menyalurkan dana desa ke rekening kas desa apabila desa sudah menyampaikan APBDes. Kedua, APBDes diusulkan kepala desa ke Badan Musyawarah Desa (BMDes) untuk ditetapkan sebagai aturan desa. Ketiga, bupati/wali kota memerintahkan kepala desa yang belum punya rekening kas desa untuk membuka rekening guna menampung dana desa dan pendapatan desa lainnya. Keempat, agar bupati/wali kota memerintahkan camat dan aparat kecamatan untuk memfasilitasi penyelesaian peraturan desa tentang RPJM Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RK Pemdes), dan APBDes.

Tetapi, kita berharap agar SKB tersebut berjalan efektif dan merupakan regulasi terakhir pemerintah terkait dengan dana desa, sebab berubah-ubahnya regulasi penyaluran dana desa telah membingungkan aparatur pemerintah kabupaten/kota dan desa. Sebagaimana diketahui, perubahan regulasi ikut menyebabkan terhambatnya penyaluran dana desa. Misalnya saat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 diubah menjadi PP No 22/2015 tentang dana desa yang berasal dari APBN, pemerintah kabupaten menyusun ulang (aturan) perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 agar sesuai dengan aturan terbaru, kemudian aturan tersebut kembali disosialisasikan kepada aparat desa.

Kita juga mengharapkan, mungkin lebih baik sekaligus bila keputusan (SKB) tersebut dilengkapi dengan pembentukan semacam tim terpadu untuk membantu saat ada hambatan yang muncul dalam pencairan dan pemanfaatan dana desa tersebut.

Selain itu seharusnya ada upaya konkret penegakkan/penguatan kesepakatan (SKB) tersebut untuk memberi sanksi tegas bagi kabupaten/kota yang mengendapkan dana desa, misalnya menunda penyaluran DAU dan DBH ke daerahnya atau mengurangi DAU dan DBH tahun berikutnya, dan juga mengurangi DAK pada tahun depan. Jadi bukan hanya — seperti dijanjikan Kemendagri (Kompas, 11/9) — akan memantau sejauh mana bupati/wali kota melaksanakan SKB sekaligus memfasilitasi jika ternyata SKB masih belum bisa mempercepat penyaluran dana desa.

Sebagaimana diberitakan, hingga Kamis (10/9) tinggal Menkeu yang belum menandatangani SKB tersebut karena masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan agar mudah pengimplementasiannya. Di antaranya terkait dengan blangko APBDes yang menjadi salah satu persyaratan pencairan dana desa (Kompas, 11/9).

Kita tidak tahu apakah penyempurnaan dimaksud antara lain terkait dengan pernyataan Menkeu bahwa upaya untuk memperkuat daya beli masyarakat dilakukan pemerintah dengan mengarahkan “dana desa” untuk membangun infrastruktur pedesaan dan pengerjaannya harus dilakukan dengan padat karya dari masyarakat desa setempat, di mana hal ini akan berpengaruh langsung pada ekonomi atau kesejahteraan masyarakat desa (Kompas, 10/9).

Namun, apa pun alasan pertimbangan pemerintah, rakyat mengharapkan agar SKB tersebut segera menjadi solusi pamungkas agar dana desa mampu berperan sebagai penggerak ekonomi pedesaan; terlebih lagi SKB tersebut diperkuat dengan peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I (yang diikuti dengan deregulasi 98 peraturan, penyiapan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 aturan lainnya) — yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu (9/9) lalu — yang tujuannya (meskipun bisa kurang fokus karena mencakup banyak hal) adalah untuk menggerakkan ekonomi dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah akibat pelemahan ekonomi, dengan rincian (tujuannya): (a) Menggerakkan sektor riil untuk memperkuat fondasi perekonomian; (b) Memperkuat industri nasional dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi; (c) Memperlancar perdagangan daerah; dan (d) Meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menaikkan produksi ikan tangkap.

***

UNTUK mempercepat penyerapan dana desa itu pula, asosiasi kepala desa dan perangkat desa atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di setiap kabupaten/kota perlu mendesak pemerintah daerah agar segera menyiapkan percepatan penyediaan “pendamping” seperti disebutkan dalam butir (2) di atas dan juga mendorong munculnya relawan bermental fasilitator desa di setiap desa (misalnya dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat untuk mendorong munculnya relawan-relawan tersebut), tetapi tetap menghargai masyarakat desa sebagai subjek pemberdayaan/pembangunan.

Memang, pendamping termaksud harus memenuhi kualifikasi tertentu, minimal memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan pendukung yang berguna untuk kegiatan pendampingan. Tetapi, syarat-syarat dan aturan dasar untuk merekrut pendamping — yang akan dibuat Kemendagri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa) — tidak perlu terlalu ideal, yang akan menghambat pewujudannya segera.

Aturan ini perlu juga mempertimbangkan kemungkinan perekrutan “pendamping” mantan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan — yang masih ada di desa — meskipun perspektif dan paradigma fasilitator PNPM berbeda dengan “Pendamping Dana Desa”, karena PNPM (yang dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di masa lalu) sebatas membangun partisipasi warga, sedangkan dana desa (sebagai amanat UU Desa) adalah untuk membangun desa secara terpadu, termasuk di dalamnya penguatan pemerintah desa.

Dengan adanya pendamping, pemerintah desa bisa cepat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sehingga dana segera disalurkan. Selain itu, setelah dana diterima, aparatur pemerintah desa tidak ragu menggunakan dana tersebut.

***

SELAIN ketersendatan penyaluran dana desa, masalah lain adalah bahwa penggunaan dana yang sudah masuk ke rekening desa pun belum optimal. Aparatur pemerintah desa takut memanfaatkan dana karena khawatir (ditersangkakan) tersangkut masalah hukum. Dalam hubungan ini perlu kajian mendalam soal pendekatan hukum atas (kemungkinan) kesalahan kebijakan (masalah-masalah penggunaan anggaran) oleh aparatur desa, apakah lebih dikedepankan hukum administrasi ketimbang pidana, ataukah ada cara lain yang lebih baik dan bersifat solutif.

Dalam kaitan itu pula perlu dipikirkan agar pendampingan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat bisa mendorong optimalisasi penggunaan dana desa yang antara lain untuk menggerakkan/menumbuhkan sektor riil, terutama industri-industri kerajinan berbasis pedesaan (dengan spektrum kultural) dan industri berskala kecil modern dengan nilai tambah (added value) dari komoditas primer yang banyak terdapat di pedesaan, sehingga dari sini akan bisa terserap tenaga kerja yang cukup besar, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, kalau perlu dalam paket kebijakan ekonomi tahap berikutnya (paket kebijakan ekonomi tahap pertama diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu, 9/9/2015) perlu diakomodir kemudahan pengimplementasian program tersebut, yang di dalamnya juga tercakup menganai posisi ekspor komoditas atau produk-produk desa dalam rangka memperkuat cadangan devisa negara, yang merupakan bagian terpenting stabilisasi kurs (rupiah).

Kita yakin bila terjadi optimalisasi pemanfaatan dana desa dengan dilandasi visi yang cemerlang dan perencanaan yang matang (tidak sekadar bagian dari blue print, melainkan juga grand design pembangunan ekonomi Indonesia, meski tetap saja terasa mandul karena belum adanya “Undang-Undang Perekonomian” yang menjadi proyeksi utama dari Pasal 33 UUD 1945, sekaligus merupakan payung bagi semua aturan dan perundang-undangan di bidang ekonomi dan sumber daya), maka akan terjadi pemerataan spasial, pemerataan pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan (rakyat Indonesia), yang pada gilirannya bisa berperan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

***

DARI tahun ke tahun anggaran yang terserap terus saja menjadi persoalan, padahal keledai saja akan menghindari untuk terperosok dalam lubang yang sama. Penyerapan anggaran tersebut tidak sekadar lambat, melainkan juga tidak maksimal sehingga pembangunan pun menjadi nir-optimal. Inilah yang disebut “pemubadziran peluang pembangunan” (untuk tidak menyebut “pensyaitanan pembangunan” karena mubadzir itu adalah perilaku syaitan — almubadziru ikhwanussyaithan). Sungguh persoalan ini bak penyakit kronis yang selalu kambuh meski beragam obat dan terapi telah diberikan, juga sejumlah mantera/doa telah dirapalkan.

Selama dana desa masih mengendap di kabupaten atau kota, bukan saja ia tidak bermakna bagi masyarakat desa, bahkan merupakan “dosa struktural” bagi pihak-pihak yang (berperan) mengendapkannya. Maka, hanya ada satu kalimat kunci: “Salurkan dana desa sekarang juga, dan hal itu fardhu ‘ain hukumnya!!!”

***

KITA juga menyadari bahwa penyediaan dana desa telah mendorong pemekaran banyak desa. Hingga kini ada 661 desa pemekaran. Sehingga tentu saja pada tahun depan dana desa tersebut akan meningkat/membengkak jumlahnya (diproyeksikan dana desa pada APBN 2016 adalah Rp 47 triliun). Padahal untuk mengelola dana yang sekarang saja masih belum beres. Masuk akal bila kemudian ada kekhawatiran bahwa kerumitan penyaluran dana desa itu akan semakin kompleks di tahun-tahun mendatang bila tidak ada manajemen komprehensif — bahkan kepemimpinan yang berkualitas dan berwibawa — untuk pengelolaannya.

Satu hal lagi, kita juga patut mempertanyakan, bagaimana pemanfaatan dan akuntabilitas bunga bank dari dana desa yang diendapkan di kabupaten/kota itu. Jangan sampai dana-dana tersebut tidak dipertanggungjawabkan ke depan publik (jadi bukan sekadar dilaporkan ke atasan alias bos birokrat), sehingga lenyap begitu saja ibarat dimakan syaitan tuyul. [**]

________________________

JAKARTA, www.sorotparlemen.com [Ahad, 13/9/2015] : La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

 

Facebook Comments

You May Also Like

27 thoughts on “Dosa Struktural akibat Pemubadziran Peluang Pembangunan dari Dana Desa

  1. Las anomalías hormonales, como el aumento de prolactina (hormona producida por la glándula pituitaria anterior), el abuso de los esteroides por los físicoculturistas, demasiada o demasiado poca hormona tiroidea, y las hormonas administradas para tratar el cáncer de próstata pueden causar impotencia. Las anomalías hormonales, como el aumento de prolactina (hormona producida por la glándula pituitaria anterior), el abuso de los esteroides por los físicoculturistas, demasiada o demasiado poca hormona tiroidea, y las hormonas administradas para tratar el cáncer de próstata pueden causar impotencia.

  2. Tadalis Sx Naturel Pas Cher Buy Levitra From Canada No Rx Zithromax And Birth Control Canadian Ed Selection Bentyl Mastercard Canada

  3. Esta situación es lo que se conoce generalmente como la impotencia masculina o disfunción eréctil. Los problemas relacionados con la impotencia requieren la intervención del médico quien, a través de una serie de formularios y pruebas, deberá descartar la presencia de alguna enfermedad psicológica o física que pudiera producir el problema.

  4. Viagra Remboursement Prostate Costco Pharmacy Propecia Cialis Prix En Pharmacie Belgique zoloft Doxycycline Venta Online Generic Levitra 20mg Tablets

  5. Meridia Propecia Amoxicilina 650mg Discount In Us With Free Shipping Amoxicillin Clavulanate 125 Tab Price Buy Valtrexin Usa

  6. Propecia Configurar Propranolol Online No Prescription Cephalexin And Pink Eye Viagra In Farmacia Quanto Costa Ciprofloxacin 500mg Buy Online Safe

  7. This is called a scalp biopsy. Sometimes a dermatologist needs to pull out a hair to get the necessary evidence. Sometimes treatment can restore hair.

  8. La prevalencia de esta enfermedad se estima en torno al 1– 10% en menores de 40 años, 2– 9% entre los 40 y los 50 años, un 20– 40% entre 60 y 70 años y 50– 100% en mayores de 70 años.

  9. You may need to try several medications before you find one that works. These medications can have side effects. If you’re experiencing unpleasant side effects, talk to your doctor. Buy cialis online. They may be able to recommend a different medication. If you’re experiencing psychological ED, you may benefit from talk therapy.

  10. Alimentación: Si sufres de disfunción erectil, puedes consumir determinados alimentos que ayudan a mejorar la circulación, a la relajación de los músculos, la producción de testosterona, etc. Este profesional sabrá guiar a la persona afectada hasta dar con el trastorno emocional que está provocando el inconveniente. También la cirugía (especialmente la cirugía radical de próstata debido a cáncer) puede lesionar nervios y arterias cerca del pene, causando DE. https://comprarlevitra.com/

  11. Puede encontrar que el simple hecho de reconocer sus problemas y ser honesto con su pareja le quita parte del peso. Más hombres han buscado ayuda y regresado a la actividad sexual normal debido a tratamientos mejorados y exitosos de la DE. La disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular poseen prácticamente los mismos factores de riesgo, como es hipertensión, arteriosclerosis, obesidad, tabaco, drogas o alcohol. Onde comprar Viagra generico mais barato. En advertencias: En caso de antecedentes de disminución o pérdida súbita de la visión de uno o ambos ojos, se debe analizar el riesgo del uso del medicamento. La secuencia completa incluye los impulsos de los nervios en el cerebro, en la columna vertebral y en el área alrededor del pene, así como las respuestas de los músculos, los tejidos fibrosos, las venas y las arterias en y cerca de los cuerpos cavernosos. Después de completar un examen físico y revisar su historial médico, su médico le hará algunas preguntas y le realizará algunas pruebas para descartar las causas médicas de su DE.

  12. Si no está del todo preparado para hablar con un terapeuta sobre su impotencia psicológica, hay algunas terapias alternativas que puede probar en casa. Del mismo modo, el estrés y las inquietudes relacionadas con la salud mental pueden provocar disfunción eréctil o empeorarla. Ir al terapeuta con su pareja también puede ayudarlo a resolver cualquier problema de relación que haya estado afectando su vida sexual para que ambos estén más satisfechos. Donde Comprar Levitra en venezuela. En contraindicaciones añadir: neuropatía óptica isquémica. Obesidad: Se trata de una enfermedad relacionada con la acumulación de grasa por la ingesta de una cantidad de calorías mucho mayor a la que el organismo puede gastar.

  13. The standard Cialis pill has earned the nickname of the weekend pill because users report that it can last for thirty-six hours on a single dose.

Leave a Reply

Your email address will not be published.