Dugaan Pencatutan Nama Presiden dan Wacana Sanksi Hukum atas Ketua DPR Setya Novanto

(Diolah dari “Bincang Pagi Metro TV”, Jum’at, 20/11/2015)

JAKARTA, www.sorotparlemen.com Hingga saat ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum juga menentukan kapan akan memproses kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada Senin lalu (16/11), padahal berbagai petisi dan ungkapan kekesalan terus deras bermunculan di dunia maya (media sosial), yang isinya menampilkan kegeraman publik dan agar kasus — yang pelakunya diduga adalah Ketua DPR Setya Novanto (dari Partai Golkar) — tersebut segera dituntaskan. Terlebih lagi pada hari Rabu (18/11), Sudirman — diwakili Staf Khusus Kementerian ESDM Said Didu dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron — sudah menyerahkan rekaman pembicaraan pertemuan (yang tersimpan dalam satu flash drive berwarna putih) — antara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (FI) Ma’roef Sjamsoeddin, Setya Novanto, dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid — pada 8 Juni 2015 di sebuah hotel (di Jakarta).

Dalam laporan tersebut Sudirman menyatakan, dalam pertemuan itu ada permintaan saham — oleh Setya Novanto — kepada PT FI (terkait dengan perpanjangan kontrak PT FI), yang disebut akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Langkah Sudirman melaporkan kasus itu ke MKD mendapat dukungan dari Wapres Jusuf Kalla. “Jika kasus itu tidak dijelaskan (tidak dibuka jelas), orang tidak percaya lagi dengan pemerintah. Kalau tidak percaya kepada Presiden dan Wapres, negara ini rusak karena pemimpinnya dianggap korupsi,” ujar Kalla (Kompas, 20/11). Bahkan Presiden pun mengatakan menghormati proses yang tengah berlangsung di MKD terkait dengan laporan Sudirman (Kompas, 19/11 dan 20/11).

Seakan berbeda dengan Presiden dan Wapres, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan — yang juga adalah sesepuh di Partai Golkar — mengatakan, tak ada restu dari Presiden kepada Sudirman untuk membawa kasus itu ke MKD. “Aneh saja, kenapa Sudirman melaporkan itu ke MKD,” kata Luhut.

Ia juga menegaskan, pemerintah tak ingin memperpanjang kasus pencatutan nama ini, seraya membantah apa yang disebutkan tentang dirinya dalam rekaman pembicaraan (konon disebutkan 17 kali) 8 Juni itu, bahwa ia telah bertemu pejabat PT FI untuk meminta sesuatu dari perusahaan tersebut sebagai bagian dari negosiasi perpanjangan kontrak PT FI. Juga tidak mungkin dirinya atau mantan bawahannya di Kantor Staf Presiden dulu (Darmawan Prasojo, Deputi I Kantor Staf Presiden) — yang juga disebut dalam rekaman pembicaraan Setya dan dua rekannya — membahas negosiasi kontrak PT FI sebelum 2019 (Kompas, 20/11).

***

DALAM soal Freeport itu terkesan ada perbedaan antara Sudirman — yang beberapa saat lalu disebut keblinger oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli karena antara lain hendak memperpanjang kontrak PT FI sebelum 2019 — dan Luhut. “Sikap Presiden jelas, tidak akan pernah memperpanjang kontrak PT FI sebelum 2019 karena itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Negosiasi baru akan dilakukan tahun 2019 atau dua tahun sebelum kontrak PT FI berakhir, yakni pada 2021. Ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014,” ujar Luhut (Kompas, 20/11).

Publik dibuat heran atau bingung, kan? Inikah yang disebut Rizal Ramli, dalam sebuah stasiun TV, bahwa sekarang kita sedang nonton sinetron?

***

SALAH seorang dari masyarakat yang merasa heran itu adalah aktifis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Faris. Dalam “Bincang Pagi Metro TV” tadi pagi (Jum’at, 20/11) — yang dipandu Zilvia Iskandar — ia (Donald) menilai ada keanehan atas diri Luhut karena sama sekali tidak mempermasalahkan namanya yang belasan kali disebut-sebut dalam rekaman percakapan itu; sebab biasanya dia cukup keras/tegas dalam bersikap. Dalam rekaman itu, papar Donald, antara lain disebutkan bahwa soal pemberian saham termaksud adalah kemauan Luhut.

“Hal ini yang seharusnya menjadi item yang   dipersoalkan Luhut. Kalau dia tidak mau membawa ke ranah hukum, paling tidak dipersoalkan dari segi etika. Pernyataan Luhut bahwa tidak akan melacurkan profesinya/jabatanya (dengan meminta saham), itu merupakan pernyataan standar; sebab dalam sumpah jabatan pun pernyataan seperti itu diucapkan. Kemudian, ada hal yang kontradiktif: Luhut bilang bahwa laporan Sudirman ke MKD belum dikoordinasikan, sementara Wapres Jusuf Kalla (JK) bilang sebaliknya. Bahkan JK bilang, tidak menutup kemungkinan kasus itu dibawa ke ranah hukum,” ujar Donald.

Lebih lanjut Donald mengatakan, Presiden Joko Widodo pun memberi lampu hijau atas langkah Sudirman melapor ke MKD, sehingga dapat dimaknai bahwa keduanya (Presiden dan Wapres) marah sekali.

***

SEMENTARA itu dalam kesempatan yang sama, pengamat hukum pidana Suparji Ahmad mengatakan, kalau transkrip/rekaman itu benar berarti ada unsur pidananya karena adanya dugaan penipuan. “Selain itu juga ada potensi korupsi, yakni soal pembagian saham (untuk Presiden dan Wakil Presiden) yang akan menimbulkan kerugian negara. Padahal saham seharusnya untuk negara, bukan untuk Presiden dan Wapres. Kemudian, mengenai pernyataan Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti bahwa jika sudah ada pihak yang mengakui (yakni Setya Novanto sendiri yang diantaranya menyatakan bahwa pembagian saham itu hanyalah guyonan), rekaman itu tidak perlu dilaporkan dan diperiksa (divalidasi/verifikasi) di Pusat Laboratorium Forensik Polri/Puslabfor Polri, kita menilai pendapat ini ada kelemahan, terutama kalau kemudian kasusnya dilanjutkan di Pengadilan,” ujar Suparji.

Menurutnya (Suparji), validasi diperlukan untuk mempertegas keabsahan peristiwa dan rangkaiannya (rangkaian peristiwanya), dan jangan sampai berpotensi menjadi kabur/terendapkan, karena jika kasusnya terendapkan, negara ini akan memilki memori buruk. Maka atas dasar pertimbangan itu, lanjut Suparji, seharusnya kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres tersebut dilaporkan ke aparat penegak hukum.

“Sebagai perbandingan, dulu di Jawa Tengah ada orang yang mengaku-ngaku dari jajaran KPK, dan oknum tersebut kemudian dilaporkan ke penegak hukum. Sehingga, kalau kemudian ada oknum yang mengatasnamakan (mencatut nama) Presiden dan Wapres, masalahnya akan menjadi lebih serius. Apa pun alasannya, kasus ini tidak boleh dianggap enteng, apalagi ia (kasus pencatutan nama Presiden-Wapres yang terkait dengan PT FI) bisa menjadi pintu masuk untuk membuka kasus-kasus pertambangan lainnya,” tandas Suparji.

Hampir senada dengan Suparji, Donald juga menyarankan pentingnya kasus tersebut dibawa ke ranah hukum atau pemidanaan. Dalam pandangannya (Donald), pendekatan pidana perlu dilakukan untuk memberi sanksi tegas (efek jera) sebab dengan pendekatan etik tidak akan bisa menyelesaikan hingga ke akar masalah. “Ada pintu masuk untuk menjerat si pencatut dari segi pidana, misalnya antara lain dengan menggunakan Undang-Undang Tipikor Pasal 12 Huruf e. Saya kecewa dengan tidak adanya respons KPK atas kasus ini, padahal di situ ada unsur pidananya; dan KPK bisa masuk melalui UU Tipikor Pasal 12 Huruf e itu, misalnya. Mengacu pada pasal ini, permintaan saham dapat dimaknai sebagai upaya memperkaya diri sendiri atau pihak tertentu. Sehingga, tanpa delik aduan pun aparat penegak hukum (seperti KPK) sudah bisa masuk (melakukan pengusutan),” ujar Donald.

Sekadar komparasi, lanjut Donald, dalam kasus pidana pembunuhan, misalnya, meskipun pelaku baru sebatas merencanakan, dan belum terjadi pembunuhan, ia sudah bisa dijerat; jadi tidak harus menunggu hingga terjadinya pembunuhan. Dalam hal ini, masih kata Donald, yang dilihat adalah rangkaian kasus atau peristiwanya.

“Hal yang sama bisa juga diterapkan dalam rangkaian kasus Setya Novanto, di mana meski belum terjadi pengalihan saham, tapi sudah ada niat, yakni niat membagikan saham. Jadi sudah ada rangkaian peristiwa,” demikian Donald.

Menurut Donald, untuk MKD, kasus yang terkait dengan Setya Novanto kali ini menjadi ujian yang kedua. “Kalau MKD kembali tidak mampu membongkar kasus Setya, lalu untuk apalagi ada MKD? Menjadi pertanyaan juga kenapa dalam sejumlah kasus yang melilit Setya, ia selalu lolos atau tidak bisa dijerat secara hukum?” gugat Donald.

Ia kemudian berharap semoga untuk kasus yang terkait dengan Freeport ini cukup kuat untuk menyeret Setya. Terkait dengan itu, kata Donald, isu kocok ulang jabatan pimpinan DPR menjadi relefan karena pimpinan DPR merupakan etalase dari lembaga tinggi negara

***

SULITNYA menjerat Setya dari sisi hukum, seperti yang dipertanyakan Donald, hampir mirip dengan kekhawatiran anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul yang dihubungi via telepon oleh Zilvia, meski Ruhut lebih melihat kepada rangkaian kasus yang melibatkan Setya, mulai dari soal kasus cesie Bank Bali, yang merugikan negara ratusan milyar rupiah.

“Saya menghormati MKD, tapi masa untuk kasus pertemuan Setya dengan Donald Trump, bakal calon presiden dari Partai Republik (AS), baru-baru ini, MKD hanya bisa beri peringatan ringan (kepada Setya)? (Dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres ini) Setya seharusnya melapor ke polisi karena sudah dicemarkan nama baiknya oleh Sudirman. Sudirman pun harus melaporkan Setya ke polisi. Sungguh, Setya bukan hanya merusak rakyat, tapi juga merusak anggota DPR,” ujar Ruhut. [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Jum’at, 20/11/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi Metro TV” (Jum’at, 20/11/2015) bertajuk : “Menghukum Pencatut Presiden“.

Facebook Comments

You May Also Like