Ekonomi Konstitusi dan Platform Ekonomi Partai Hanura? (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

Berikut ini adalah “Platform Ekonomi Partai Hanura” yang dipublikasikan dalam harian Kompas, Kamis, 20 Februari 2014.

  • Membangun ekonomi dengan basis sumber daya lokal.
  • Memprioritaskan pencapaian swasembada dan ketahanan pangan sehingga Indonesia tidak melakukan impor pangan.
  • Meningkatkan ekspor dan menekan impor.
  • Pembiayaan usaha kecil dan menengah yang berpotensi dan berdedikasi. Sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja.
  • Program untuk kebutuhan sektor pertanian dan nelayan. Sektor tersebut menjadi perhatian serius mengingat potensi perikanan besar dan wilayah Indonesia 80 persen adalah laut, sementara hasil nelayan  masih sangat kecil.

***

KITA sepakat bahwa pembangunan bangsa merupakan pembangunan seutuhnya yang mencakup dimensi lahir dan batin. Dengan demikian, ia tidak bisa dilihat secara parsial, sektoral, atau terpenggal-penggal. Dan, bahwa apakah pembangunan nasional pantas direduksi sekadar menjadi pembangunan ekonomi, padahal sesungguhnya fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah merumuskan perencanaan pembangunan secara integral?

Namun, karena dalam harian Kompas, Partai Hanura hanya menampilkan platform  ekonominya, maka  pada kesempatan ini kita batasi sorotan kita — dalam bentuk sejumlah pertanyaan — pada persoalan ekonomi saja.  Itupun bagi kita, pembangunan ekonomi yang nasionalistik dan berorientasi kerakyatan adalah pembangunan yang adalah fardhu ‘ain hukumnya untuk bertumpu pada konstitusi (Undang Undang Dasar 1945/UUD 1945); atau dengan kata lain pembangunan ekonomi seperti itu harus dikemas dalam sebuah konsepsi “ekonomi konstitusi”, yang acuannya terdapat dalam Pasal 23, 27, 28, 31, 32, 33, dan 34, di mana substansi dari masing-masing pasal tersebut adalah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN (Pasal 23), kehidupan yang layak (Pasal 27), perlindungan hidup dan kemerdekaan berserikat (Pasal 28), pendidikan yang layak (Pasal 31), perlindungan dan pengembangan kebudayaan (Pasal 32), redistribusi aset (Pasal 33), dan jaminan sosial (Pasal 34).

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan

setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  (Pasal 23 UUD 1945; lihat juga Pasal 23A, 23B, 23C,

23D, 23E, 23F, dan 23G)

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

[Pasal 27 ayat (2); lihat juga ayat-ayat lainnya]

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

[Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3); lihat juga ayat-ayat lainnya]

   “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran

pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional”. [Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4); lihat juga ayat-ayat lainnya]

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai bidayanya.

[Pasal 32 ayat (1); lihat juga  ayat lainnya]

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. [Pasal 33 ayat (4); lihat juga ayat-ayat lainnya]

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

[Pasal 34 ayat (2); lihat juga ayat-ayat lainnya]

Rangkaian pasal-pasal tersebut kemudian diperkuat — sebagai pengunci — oleh “Pembukaan UUD 1945”, yang substansinya adalah “pemuliaan martabat manusia”. Atas dasar ini, apa yang menjadi pertimbangan Partai Hanura sehingga menempatkan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal sebagai prioritas utama (butir kesatu) dalam Platform Ekonominya, dan bukan pembangunan  sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas?

Apakah sumber daya lokal yang melimpah akan dapat bermanfaat optimal bagi rakyat kita jika tidak dikelola manusia-manusia Indonesia yang berkualitas? Lagipula, mengapa tidak lebih dahulu diprioritaskan pembenahan ketimpangan atau kelemahan organisasional berbagai potensi yang bisa memperkuat pembangunan atau pemberdayaan SDM, di antaranya: (1) Pengelolaan secara tepat dana alokasi sektor pendidikan yang dalam UUD 1945  [Pasal 31 ayat (4)] ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN (misalnya dengan meminimalisir berbagai korupsi di sektor pendidikan dan menekan  pengalokasian anggaran pendidikan dari yang untuk anggaran rutin ke peruntukkan anggaran riset yang dapat mendorong tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi dan industri produktif); (2) Mobilisasi tenaga-tenaga ahli dan profesional yang selama ini kurang diberdayakan oleh negara; dan (3) Penguatan kerjasama dengan komunitas diaspora Indonesia di seluruh dunia.

***

HAMPIR bersamaan dengan pelaksanaan “prioritas utama” tersebut, bukankah sebaiknya dilancarkan “dekonstruksi plus reformasi birokrasi” (ini akan lebih berdampak signifikan daripada sekadar “reformasi birokrasi” seperti yang telah kita saksikan  kegagalannya) di semua sektor, yang selain bisa meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas (yang menyatu dengan transparansi dan akuntabilitas), juga akan dapat menggulung praktik-praktik korupsi dan konspiratif?

Dalam hubungan ini, sekadar ilustrasi, pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa, 20 Agustus 2013, pakar perminyakan Kurtubi menyatakan bahwa menurut perhitungan, pendapatan dari tiga komoditas atau sektor: minyak, gas, dan batubara seharusnya bisa mencapai Rp 56 ribu triliun setiap tahun (bandingkan dengan APBN tahun 2013 yang hanya Rp 1.600 triliun). Dalam acara di ILC itu pakar ekonomi Drajad Wibowo menambahkan, perusahaan  trading  minyak “salah-satunya” adalah Petral, yakni anak perusahaan PT Pertamina yang berkantor di Singapura; padahal untuk  trading  minyak tidak perlu bikin anak perusahaan karena bisa saja dijual langsung oleh Pertamina.

Bila dana fantastis akibat  mismanagement  atau yang dikorupsi oleh para predator di tiga sektor itu bisa diselamatkan, bukankah akan dapat memperkuat berbagai sektor kehidupan bangsa/rakyat, terutama untuk sektor pendidikan, di mana SDM yang dihasilkannya kemudian akan bisa dikaryakan oleh negara untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal (seperti yang dimaksud dalam butir kesatu/prioritas utama Platform Ekonomi Partai Hanura) dalam sebuah jaringan kerja bersama tenaga-tenaga ahli kita (yang selama ini kurang terorganisir), serta komunitas-komunitas diaspora Indonesia di seluruh dunia yang jumlahnya cukup banyak?

Secara esensial, bukankah awal dari alur (untuk tidak menyebut “strategi”,  karena kami ini adalah amatiran, bukan pakar) pembangunan ekonomi seperti yang tersirat dalam pertanyaan-pertanyaan di atas mengandung semangat yang hampir sama dengan butir kesatu (prioritas utama) dalam Platform Ekonomi Partai Hanura, yakni “Membangun ekonomi dengan basis sumber daya lokal”?

Bukankah frase “sumber daya lokal” mengandung makna yang hampir sama dengan “potensi yang tersedia”? Sepakatkah kita bahwa potensi yang tersedia itu harus lebih diprioritaskan pemanfaatannya untuk pemberdayaan kualitas SDM? Kalau kita menyepakatinya, maka dari sekian banyak potensi yang tersedia dan mudah digunakan “langsung” untuk meningkatkan kualitas SDM, mengapa tidak dimulai dari perbaikan pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan yang besarnya 20 persen dalam APBN itu?

Kemudian, dengan kejujuran dan kemauan politik (political  will), bukankah tidak sulit  melakukan “dekonstruksi plus reformasi birokrasi” di berbagai bidang dengan diawali dari sektor minyak dan gas (migas), juga pertambangan (termasuk di sini adalah membenahi peraturan dan perundang-undangan tentang kontrak dengan perusahaan asing) sebagai “potensi yang sudah tersedia” dan sedang berlangsung pengelolaannya di negeri ini?

Bila awal dari alur pembangunan ekonomi seperti tersirat dalam sejumlah pertanyaan tadi disetujui oleh Partai Hanura, maka persoalannya kemudian, bagaimana strategi Partai Hanura (kali ini saya sebut “strategi” karena partai ini memiliki banyak pakar) untuk memulai, melaksanakan, dan mengamankan perealisasian optimalisasi pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan yang besarnya 20 persen dalam APBN itu; juga menanamkan kejujuran dan kemauan politik (political  will) yang membaja dalam diri para kader Partai Hanura untuk melakukan “dekonstruksi plus reformasi birokrasi” di berbagai bidang — seandainya diamanati memegang pemerintahan nanti — dengan diawali dari sektor migas dan pertambangan?

Tentu saja pembenahan sektor migas dan pertambangan itu juga mencakup keberanian untuk merevisi atau minimal melakukan  judicial  review  atas undang-undang (UU) yang terkait dengan sektor-sektor tersebut karena bertentangan dengan konstitusi  (berdasarkan kajian, ada 116 undang-undang yang menyalahi konstitusi dan sekitar 72 UU yang proses pembuatannya dikawal oleh konsultan asing sehingga patut diwaspadai bermuatan kepentingan asing).

Namun, rangkaian perevisian UU yang terkait dengan sektor perekonomian harus berpangkal pada UU Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007) yang bernuansa sangat liberal dengan memberi kesempatan pihak asing menguasai 95 persen sumber daya alam nasional. Nah, bila butir kesatu atau prioritas utama Platform Ekonomi Partai Hanura  adalah “Membangun ekonomi dengan basis sumber daya lokal”, bagaimana rakyat  bisa membangun bila sumber daya alam kita sudah dikuras oleh pihak asing yang berlindung di balik legalitas UU Penanaman Modal?

Maka, seandainya Partai Hanura mengendalikan pemerintahan, beranikah merevisi UU Nomor 25 Tahun 2007 itu, berikut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 sebagai pendukungnya (yang memberi peluang bagi pihak asing untuk menguasai 99 persen saham perbankan nasional); juga UU lainnya yang (diduga) menyengsarakan rakyat, seperti UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (yang menghilangkan proteksi bagi nelayan)?

***

ALUR pembangunan ekonomi dengan “dua garapan awal” seperti disebutkan tadi kita sebut sebagai “Membangun SDM dan ekonomi dengan basis potensi yang tersedia”. Bila kita bisa menalari bahwa penyelamatan anggaran yang sangat besar — akibat  (dugaan) penyimpangan di sektor migas dan pertambangan — akan dapat memberdayakan “dua garapan awal” tersebut, maka dapatkah diterima rasionalitasnya bahwa alur pembangunan ekonomi tahap selanjutnya (tahap kedua) adalah yang  berbasis maritim/kelautan, atas dasar pertimbangan bahwa 2/3  wilayah Nusantara terdiri dari perairan (laut, danau, dan sungai) dan panjang pantai 95.181 kilometer atau terpanjang kedua di dunia, sehingga seharusnya aktifitas maritim ditempatkan dalam satu paket dengan prioritas utama platform ekonomi dan kemudian baru diperkuat pendukungnya yakni sektor pertanian (namun bukan berarti pembangunan pertanian yang sudah berjalan menjadi diterbengkalaikan)?

Berdasarkan data, pada sektor kelautan terkandung potensi ekonomi yang sangat fantastis, yakni mencapai 1,2 triliun dollar AS per tahun atau tujuh kali lipat APBN 2013 yang sebesar 170 miliar dollar AS atau Rp 1.600 triliun; namun potensi tersebut masih sedikit sekali dimanfaatkan. Basis luas pengembangan kekayaan maritim juga lebih murah investasinya — selain tidak merusak ekosistem — dibandingkan dengan membuka lahan baru untuk pertanian. Lagipula, dengan mengakrabi kembali kehidupan maritim, apakah itu tidak juga bisa dipahami sebagai bentuk penguatan   kebudayaan Nusantara dan penguatan “Wawasan Nusantara”, seperti yang pernah diteladankan dalam tradisi maritim Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, (Pemerintahan) Kerajaan Gowa (bertahan hingga 1667), Kesultanan Ternate, dan (Kerajaan kemudian menjadi) Kesultanan Buton (1332-1960)?

Terkait dengan itu, tidakkah tim perumus Platform Ekonomi Partai Hanura  menyadari bahwa keterasingan rakyat Indonesia kini dari budaya maritim leluhur mereka tidak terpisahkan dari strategi penguasaan alur laut oleh kolonialis Belanda di masa penjajahan dulu yang dilakukan bersamaan dengan diterapkannya sistem politik pertanian/perkebunan kolonial untuk menopang penguatan tanam paksa pada berbagai daerah di Nusantara?

Dan, dalam dunia kontemporer, bukankah hal itu kemudian dilanjutkan (dilestarikan) dengan penguatan penguasaan maritim/laut oleh negara-negara besar melalui penggelaran armada-armada kapal perang mereka dengan berkedok untuk melindungi alur distribusi perdagangan dan juga sebagai proteksi atas proyek-proyek riset berbasis kelautan yang dikerjasamakan dengan bangsa kita?

Oleh karena itu, dengan menempatkan kegiatan pertanian di atas aktifitas maritim, apa argumentasi Partai Hanura bila kemudian rakyat menilainya sebagai sebuah strategi ahistoris yang merupakan repetisi peminggiran kebudayaan (baca: kebudayaan maritim)? Bahkan kalau mau jujur, Partai Hanura memiliki platform pembangunan maritim/kelautan yang masih samar.

Selain pembangunan kelautan yang ditempatkan pada prioritas (butir) kelima dalam platform-nya, juga sesungguhnya tidak terdapat kata “maritim” di sana, melainkan sekadar kata “nelayan”,  yang dinyatakan sebagai “Program untuk kebutuhan sektor pertanian dan nelayan”; dengan diberi penegasan bahwa “sektor tersebut menjadi perhatian serius mengingat potensi perikanan sangat besar dan wilayah Indonesia 70 persen adalah laut, sementara hasil nelayan masih sangat kecil”.

Apakah hal ini merupakan representasi defenitif bahwa sesungguhnya Partai Hanura kurang memiliki visi pembangunan kelautan/maritim yang terpadu (integrated maritime development)? Dalam perspektif lain, tidakkah sebaiknya strategi pembangunan  Bidang Pangan Partai Hanura — seperti yang ditempatkan pada butir kedua dalam platform ekonominya (yakni “Memprioritaskan pencapaian swasembada dan ketahanan pangan sehingga Indonesia tidak melakukan impor pangan”) — menempatkan aktifitas maritim sebagai prioritas utama (fardhu  ‘ayn), dengan ujung tombaknya adalah pengembangan pangan berbasis kelautan, dan cukup memposisikan kegiatan pertanian sebagai penunjang (fardhu kifayah) — bersama kegiatan-kegiatan di berbagai bidang lainnya — terlebih lagi, berdasarkan kajian komprehensif, aktifitas (industri) maritim tersebut sifatnya lebih terpadu (integrated) dan berspektrum luas (broad-based), termasuk di dalamnya adalah peluang pengembangan bioteknologi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, wisata bahari, biota laut (untuk bahan baku industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, dan industri kertas), pertambangan dan energi (energi kelautan dan eksplorasi tambang), perhubungan laut (termasuk industri perkapalan), dan industri jasa sehingga pasti akan menyerap tenaga kerja banyak, yang berarti bukan saja akan menurunkan kemiskinan rakyat, melainkan juga memperkecil kesenjangan kekayaan yang kini semakin lebar dengan ditunjukkan melalui Gini  ratio  yang naik dari 0,41 pada tahun 2012 menjadi 0,413 di tahun 2013?

Lagipula, strategi pengembangan lahan pertanian baru di luar Jawa dan Bali  bisa dinilai memindahkan persoalan ke daerah-daerah lain dengan berlindung di balik jargon kesatuan wawasan Nusantara, keutuhan nasional, atau kesatuan bangsa?

***

MASALAHNYA kemudian, dari mana sumber pendanaan untuk membangun sektor maritim yang terpadu itu?  Terhadap pertanyaan ini, kita balik bertanya, bukankah anggaran awal untuk melancarkan pembangunan maritim atau revolusi biru (blue  revolution) “terutama” bisa diambil dari dana yang dapat diselamatkan dari (dugaan) penyimpangan di sektor migas dan pertambangan, seperti dikemukakan tadi?  Maka, untuk itu mampukah Partai Hanura meyakinkan rakyat bahwa seandainya mendapat kepercayaan menjalankan pemerintahan, maka kepemimpinan yang dijalankannya bersifat kuat, tegas, transparan, dan akuntabel, sehingga antara lain bisa menyelamatkan dana-dana yang disimpangkan itu dan kemudian dimanfaatkan secara “utuh bin utuh” untuk kepentingan rakyat?

Butir pertama (Prioritas utama)

Platform Ekonomi Alternatif?

…………………………………………………………………(Bersambung ke Bagian Kedua)

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve − four =