Elite Parpol dan Praktik Politik Uang? (Tanya-Politik-Tanya)

moneypoliticBUTONet 2 Sulit dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2014 diliputi atau dicederai banyak ketimpangan atau kecurangan, seperti penggelembungan suara, suara hilang (pencurian suara), penyelewengan/perubahan suara, surat suara tertukar, praktik politik uang, dan sebagainya; dan itu terjadi hampir merata di seluruh Tanah Air (Indonesia).

Dugaan penggelembungan suara, misalnya, terjadi pada saat penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Semantara, untuk suara hilang atau perubahan suara (pemindahan/penggantian suara) terjadi saat surat suara di TPS  pindah ke kelurahan/desa, kemudian ke kecamatan (dan dikhawatirkan juga di saat pergerakannya ke kabupaten hingga ke tingkat Pusat).

Kita yakin, ketimpangan-ketimpangan tersebut merupakan konsekuensi logis alias tidak bisa dilepaskan dari penerapan Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;  berikut Peraturan KPU Nomor 15 / 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Oleh karena itu, bila benar para elite partai politik (parpol) merasa prihatin dengan ketimpangan atau kecurangan seperti terjadi dalam Pemilu 2014 ini, dan memiliki tanggung jawab memperbaiki bangsa, sebelum mereka ribut memperebutkan jatah dalam lembaga kepresidenan yang segera akan terbentuk, tidakkah lebih beradab bila di depan rakyat mereka terlebih dahulu berikrar — melalui kesepakatan atau kontrak politik — untuk menggerakkan kader-kader mereka yang (akan) duduk di parlemen agar segera memperbaiki UU No 8 / 2012 itu berikut Peraturan KPU No 15 / 2013 (serta berbagai peraturan dan perundangan yang terkait dengannya), sehingga kecurangan tidak terulang lagi di masa mendatang dan rakyat  bisa menjalani Pemilu yang jujur, rahasia, aman, dan adil pada 2019 nanti?

Bukankah kalangan elite parpol menyadari betul bahwa kualitas Pemilu sangat menentukan perjalanan bangsa kemudian, mengingat  anggota parlemen adalah produk Pemilu  yang berperan penting dalam pembuatan undang-undang, penyusunan anggaran negara, dan pengawasaan penyelenggaraan negara; sehingga  mereka tidak boleh sebagai  “garbage in, garbage out“?

Terkait dengan itu, apakah tidak terpikirkan oleh para elite parpol bahwa substansi sebuah undang-undang tidak saja antara lain mempertimbangkan aspek integritas dan keadilan, melainkan juga efektifitas?  Maka, demi efektifitas dan untuk menghindari penyimpangan, mengapa harus dipertahankan rantai panjang (nan rawan) saluran pengumpulan (rekapitulasi) suara dalam Pemilu, mulai dari TPS, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kodya, hingga Pusat?

Apa perlunya mereka menutup diri dari pemanfaatan secara optimal aneka perangkat teknologi — khususnya teknologi informasi, komunikasi, dan instrumentasi — dalam mendukung aktifitas Pemilu yang bersifat massal itu, apalagi secara kumulatif berbiaya lebih murah dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu yang konvensional seperti hingga saat ini? (Dalam hubungan ini, agaknya pada Pemilu 2019 mendatang, sistem e-voting adalah sebuah keniscayaan).  Bila usulan demikian diabaikan, salahkah bila kemudian rakyat mensinyalir adanya  hidden  agenda  konspiratif  (koalisi) ala “dagang sapi” di kalangan sesama elite parpol  yang intinya hanya menyelamatkan kepentingan subyektif pragmatis mereka seraya mempermainkan bin mengorbankan nasib dan harkat-martabat rakyat tertindas (mustadh’afin)?  Bila kondisi itu terjadi, tidakkah wajar bila kita ingatkan para elite parpol itu: Hati-hati dengan kaum  mustadh’afin  karena Allah  Azza  wa  Jalla  selalu berpihak kepada mereka [lihat Al-Qur’an Surah (QS) 28 : 5], dan bahwa merekalah yang dimaksud  “pasukan Allah” (hizbullah) — seperti diisyaratkan dalam QS 2 : 257 — dan “suara Tuhan”, sebagaimana dalam adagium: “Suara rakyat adalah suara Tuhan”  (vox  populi  vox  Dei)?

Wahai para elite parpol, bila kalian mengaku “beriman”, tidakkah kalian sadari  bahwa di dalam Kitab Suci dijelaskan tentang nasib tragis yang selalu dialami siapa pun yang melecehkan hak-hak kaum  mustadh’afin?

***

KHUSUS untuk praktik politik uang, berbagai media massa memberitakan bahwa  pelakunya diduga adalah sejumlah calon anggota legislatif (caleg) — dan/atau sebagian tim sukses mereka — dari berbagai partai politik (parpol).  Bila  mengacu pada nalar realistis dan logika umum, apakah keengganan Irwan Suryono  (pegiat Masyarakat Transparansi Bantul, Provinsi DI Yogyakarta), misalnya, untuk melaporkan sejumlah praktik politik uang di daerahnya dapat merepresentasikan keengganan massal di seluruh Nusantara — untuk berurusan dengan para (fasilitator) penegak peraturan (Panwaslu/Bawaslu) — sebagai akibat dari lemahnya  tindakan atas sejumlah laporan pelanggaran Pemilu, terutama yang terkait dengan politik uang?

Atas dasar ini, bukankah beberapa kasus politik uang skala kecil yang diteruskan ke pengadilan hanyalah ibarat alat promosi atau pencitraan agar Bawaslu/Panwaslu terkesan serius menangani praktik politik uang? Sekadar komparasi, beranikah, misalnya, Bawaslu/Panwaslu  mengusut tuntas praktik politik uang yang diungkapkan Budi Haryanto  (Staf Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta) bahwa pada hariSelasa, 15 April 2014, Panwaslu Gunung Kidul mengirimkan  tim ke Surabaya guna mengklarifikasi soal uang  [Rp 500 juta  berupa pecahan Rp 5.000 dan 10.000, yang disertai berkas formulir serta atribut calon anggota DPR (Ahmad Hanafi Rais, putera Pendiri PAN) dan DPRD DIY (Arief Setiadi) dari Partai Amanat Nasional / PAN] dari Pusdemham (Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia) — selaku pihak yang disebut sebagai pemilik uang — dan juga untuk melacak kebenaran informasi ihwal asal-muasal uang dan peruntukannya yang sempat  “diduga kuat” sebagai amunisi serangan fajar ketika pelaksanaaan Pemilu?

Menyusul pengumuman  quick  count  hasil Pemilu 2014 oleh sejumlah lembaga survei, pantaskah dari perspektif moral, para elite parpol itu langsung bak kesurupan sibuk mewacanakan dan membangun lobi-lobi politik untuk koalisi di parlemen seraya menentukan pasangan Presiden-Wakil Presiden, padahal sebagian caleg mereka (diduga) terlibat praktik politik uang?

Bila caleg mereka yang bermasalah itu tulus dianggap sebagai anak-anak dari para elite parpol, bukankah para elite tersebut lebih pantas memprioritaskan mengurusi atau memberi sanksi kepada anak-anak mereka yang sudah mempertontonkan aib (politik uang) kepada rakyat/masyarakat?  Dengan akuntabilitas moral dan ideologis yang dimekarkan, mengapa bukan kesedihan,  introspeksi, evaluasi diri, dan rembug keprihatinan bersama — di antara sesama elite lintas parpol — yang seharusnya didahulukan oleh para elite parpol itu (terlebih lagi praktik politik uang adalah tragedi besar yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara), dan bukannya berpesta pora memanggul syahwat  “jabatan” bak hilang kesadaran dan rasa malu, padahal malu (bukan “kemaluan”) adalah sebagian dari iman?

Apakah para elite parpol itu tidak prihatin, bahwa kursi parlemen yang diduduki atas andil praktik politik uang niscaya juga “panas diduduki”, sehingga rawan membawa petaka atau kemudharatan? Dengan kondisi demikian, mampu dan berhasilkah kemudian sang wakil rakyat menjalankan tiga fungsi utamanya (legislasi, penganggaran, dan pengawasan)?

***

Jika kita mengakui bahwa maraknya politik uang tersebut adalah akibat kesalahan  parpol yang telah memilih  “sistem pemilihan proporsional terbuka” (SPPT) untuk pelaksanaan Pemilu 2014 (yang kemudian mengkondisikan para caleg untuk berlomba-lomba melakukan segala macam cara, termasuk politik uang, demi mendapatkan suara terbanyak), lalu apakah upaya mengatasinya adalah dengan kembali lagi menerapkan “sistem daftar tertutup” (SDT) seperti pada masa lampau?  Bukankah dulu SDT terbukti menciptakan merebaknya nepotisme di lingkungan parpol?  Lalu, kita harus bagaimana lagi?

Memang, dari pemikiran Samuel Huntington bisa ditangkap rumusan bahwa kendati sistem demokrasi tidak ideal, tapi belum tentu sistem lain lebih baik. Merujuk pada rumusan Huntington, apakah dengan belum idealnya penerapan dan operasionalisasi sistem lain lalu bisa disimpulkan bahwa sistem demokrasi lebih unggul dari sistem lainnya?

Sementara itu, Winston Churchill mengakui bahwa pemerintahan demokratis merupakan bentuk pemerintahan yang paling buruk (the  worst  form  of  government), namun bentuk lainnya tidak lebih baik dari demokrasi.

Nah, karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna [lihat Al-Qur’an Surah (QS) 95 : 4], mengapa hasil karya manusia yang paling maksimal di bidang politik (pemerintahan) hanya berkualitas sebatas “paling buruk” (merujuk pada pemikiran Churchill)?  Lalu, bagaimana pula sosok hasil karya yang berkualitas  “buruk”?

Bukankah dengan mengatakan berkualitas “buruk”, secara tersirat kita mengakui adanya kualitas “baik” atau “benar”, tanpa harus menistakan sistem-sistem lainnya?  Jika seandainya sistem politik “yang benar” (berkeadilan) itu ada (bukan utopia), adakah hubungannya dengan firman Allah berikut ini?

Kebenaran itu dari Tuhan, maka janganlah kamu Termasuk orang-orang yang ragu.
(QS 3 : 60)

Dan jika kita yakin bahwa Tuhan beserta kita di mana pun kita berada, mengapa dalam menata pemerintahan, kita acap mengabaikan prinsip-prinsip atau rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Swt?

Dan Ia (Tuhan) itu beserta kamu di manapun kamu berada.
(QS 57 : 4)

 

Bukankah Allah Swt telah mengatur segala sesuatu — apalagi untuk kepentingan manusia yang merupakan makhluk paling mulia — dengan peraturan yang pasti, minimal dari segi garis-garis pedomannya (guidelines)?

Dan Ia (Tuhan) menciptakan segala sesuatu kemudian mengaturnya dengan peraturan yang pasti.
(QS 25 : 2)

 

Dan Kami (Tuhan) telah turunkan kepada engkau (Muhammad) suatu kitab (Al-Qur’an) sebagai keterangan tentang segala sesuatu serta sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
(QS 16 : 89)

 

Dan jika sistem (demokrasi) yang kita hendaki adalah yang mulia, mengapa kita tidak sandarkan kepada Pemberi Kemuliaan (yakni Allah Swt)?

Barang siapa menghendaki kemuliaan maka seluruh kemuliaan itu ada pada Tuhan.
(QS 35 : 10)

 

Pertanyaannya, salahkah bila dalam rangka untuk mencari kemuliaan dari Allah itu pula kita mengedepankan “gotong royong” dalam menyelesaikan persoalan kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah urusan politik, kebangsaan, dan kenegaraan?

Bergotong-royonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bergotong-royong dalam kejahatan dan permusuhan.
(QS 5 : 2)

 

Kalau kita yakin akan kebenaran prinsip hidup kita untuk memuliakan “gotong royong”, agaknya tidaklah keliru pemikiran Bung Karno (Ir Soekarno) bahwa bila lima sila dalam Pancasila diperas, maka  akan ditemui prinsip hidup “gotong royong”, yang notabene merupakan jati-diri bangsa Indonesia.

Dan karena ia merupakan jati diri (kebangsaan) kita, bukankah pengamalannya merupakan wujud dari penguatan kearifan lokal dan penghormatan atas keragaman (diversity)?

Katakanlah: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan kesadaranmu, sesungguhnya aku akan bekerja  (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.
(QS 39 : 39)

Dengan kata lain, bukankah praktik gotong-royong yang sesuai dengan proporsi masing-masing itu merupakan implementasi semangat  “berikhtiar” (lihat QS 11 : 61; QS 53 : 39; QS 13 : 11; QS 16 : 90; QS 17 : 84; QS 42 : 38; dan QS 39 : 39), yang kemudian dapat memperkuat praktik  “bermusyawarah” (yang juga merupakan jati diri bangsa kita), dan sebaliknya?

……… urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.

(QS 42 : 38)

 

Masalahnya, jika prinsip gotong-royong, musyawarah, dan sejenisnya, merupakan jati diri bangsa kita, mengapa sulit pengamalannya setelah terbentuk Republik Indonesia?[**]

_______________________________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul).

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × two =