Gara-gara Mahar Politik untuk Pilkada (Resume dan olahan “Bincang Pagi Metro TV”, Jum’at, 31/7/2015)

karikatur-ongkos-pilkadaJAKARTA, www.sorotparlemen.com — Pengunduran diri Sebastian Salang sebagai bakal calon bupati (Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT) dalam pemilihan kepala daerah/pilkada Desember nanti, yang diungkapkannya dalam “Bincang Pagi Metro TV” (Jum’at, 31/7), bisa dijadikan konfirmasi penguat soal kebenaran desas-desus atau rumor (dugaan) adanya praktik sumbangan uang atau “uang mahar” (Mahar Politik/MP) alias “uang perahu” sebagai salah-satu persyaratan tidak resmi yang diberlakukan oleh partai politik (parpol) dalam mengusung orang tertentu menjadi calon pasangan kepala daerah atau wali kota.

Jika pengakuan Sebastian itu benar, sungguh sangat memprihatinkan kita semua dan mengancam masa depan demokrasi yang terus kita bangun/perkuat  bersama.  Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sudah diatur mengenai sanksi  bagi parpol yang melakukan praktik uang mahar (Pasal 47). Kita pun, akhir-akhir ini, sudah sering mendengarkan pengakuan dari  jajaran parpol  yang berjanji berkomitmen untuk menolak tegas praktik MP, antara lain seperti tercermin dari  pernyataan fungsionaris Partai NasDem (Zulfan Lindan) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP (Bambang Wuryanto) dalam “Bincang Pagi” yang diselenggarakan Metro TV   pada Selasa, 28/7 (teks: lihat www.sorotparlemen.com, Selasa, 28/7: “Pilkada Tanpa Mahar”).

***

BAGI Sebastian — seperti  dituturkan dalam Bincang Pagi Metro TV itu — masuk mencalonkan diri melalui parpol adalah sebuah pilihan yang sadar karena antara lain didorong idealisme bahwa parpol harus diperkuat sebagai pilar demokrasi, pilkada merupakan momentum untuk memilih calon-calon kepala daerah yang terbaik, dan juga keyakinannya bahwa parpol  (jajaran parpol) masih punya hati nurani.

Dorongan yang terakhir itu ia simpulkan setelah melakukan serangkaian komunikasi  informal dengan  sejumlah fungsionaris dari berbagai parpol di tingkat DPP (Dewan Pimpinan Pusat), dan sudah ada jaminan dari  mereka  soal  fairness, antara lain  tidak adanya  MP itu.  “Partai Golkar (baik dari kubu Agung Laksono maupun Aburizal) dan Partai Kebangkitan Bangsa/PKB memberikan dukungan tanpa uang mahar kepada saya, tapi  karena untuk Kabupaten Manggarai persyaratan kursinya tidak terpenuhi, maka  terpaksa tidak jadi,”  kata Sebastian yang juga adalah Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Sebastian mengaku, setelah tidak ada peluang untuk dicalonkan melalui dua partai tersebut (Partai Golkar dan PKB), ia kemudian mencoba menjajaki lagi  komunikasi dengan parpol lain, dan parpol itu pun memegang komitmen yang sama, yakni tidak memberlakukan MP. “Sayangnya, dalam prosesnya di tataran praktik, parpol termaksud mensyaratkan penyetoran uang mahar yang cukup besar bernilai  milyaran rupiah, dan tentu saja hati nurani saya menolak. Saya kemudian menyatakan mundur dari pencalonan tanpa beban, terlebih lagi  saya  belum mengeluarkan biaya apa pun,” tambah Sebastian.

Menurut  Nasrullah, dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), potensi terjadinya praktik MP bukan hanya terjadi di tingkat DPP, tetapi juga hampir semua tingkatan di bawahnya. “Sayangnya, maaf, ibarat buang gas (kentut), sepak terjang pelaku MP itu sulit sekali dideteksi, meski demikian diduga pelakunya bukan lagi  individual, tapi sudah melibatkan partai,” tambah Nasrullah.

Sinyalemen  dugaan keterlibatan parpol  yang  diutarakan Nasrullah itu dipertegas oleh Titi Angraeni — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) — bahwa ada parpol yg berani bertaruh untuk mengajukan calon yang (pernah) punya masalah hukum atau politik; dan fakta ini seharusnya patut diselidiki oleh Bawaslu.

“Bawaslu harus memberikan pengawalan pada daerah-daerah yang potensial diduga bermasalah.  Dan kalau kemudian ditemukan penyimpangan, harus didorong untuk diproses secara hukum. Apalagi Bawaslu punya kewenangan untuk menindaklanjuti temuan-temuan seperti itu, misalnya  kejadian yang dialami   Sebastian, seperti  diungkapkan  tadi,” tutur Titi.

Menurut dia (Titi), hal itu perlu sekali dilakukan karena akan sulit  didapatkan pengakuan langsung dari pelaku praktik MP (pihak-pihak yang terlibat).  Jika ada pendapat bahwa kasus Sebastian belum bisa dikategorikan sebagai  praktik money politic (sebab belum terjadi transaksi), masih menurut Titi, tapi  kan  di  Indramayu sudah ada laporan resmi dari pengurus parpol tertentu soal praktik MP itu.

“Sehingga, kalau praktik MP terjadi di sebuah daerah, seharusnya dipertanyakan (diselidiki) apakah yang lolos maju dalam pilkada di daerah tersebut terlibat praktik MP,” demikian Titi menggugat.  Ia menambahkan, dugaan soal MP itu sudah terjadi  di  4 (empat) daerah, sehingga ia dapat dikatakan merupakan fenomena  gunung  es, bahwa praktik  MP itu patut diduga kuat  berlangsung  sangat  masif.

***

MENANGGAPI Titi dan Sebastian, Nasrullah menyatakan bahwa Bawaslu akan mencatat semua kejadian dugaan pelanggaran termaksud dan akan mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi  (MK) agar dokumen-dokumen atau data-data tersebut bisa menjadi rujukan jika pelaku yang diduga terbukti terlilit kasus hukum (dugaan korupsi) di masa mendatang.  “Pihak yang merasa diri dirugikan,  seperti Sebastian, kami persilahkan melapor ke Bawaslu agar menjadi bahan untuk investigasi lebih lanjut. Kami berharap bantuannya agar bisa diproses,” tandas  Nasrullah.

***

SEBENARNYA, sanksi atas pihak-pihak yang terlibat praktik MP sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2015.  Titi menjelaskan, berdasarkan UU ini, parpol memang dilarang menerima imbalan terkait dengan pencalonan dalam pilkada. Tapi, pelanggarannya harus dibuktikan (diputuskan) di  pengadilan. “Dengan demikian, UU tersebut terkesan hanya sekadar seruan moral. Apalagi di sana hanya diatur bahwa sanksi atas pihak-pihak yang terbukti terlibat praktik MP cukup membayar uang denda sebesar 10 kali dari nilai uang yang disetorkan. Padahal seharusnya, pasal tentang dendanya dimasukkan dalam kasus pidana,” demikian Titi menegaskan.

 

Berdasarkan amatan Nasrullah, pengaturan sanksi dalam UU No 8 Tahun 2015  tersebut kurang jelas. Sehingga bagi oknum-oknum tertentu dicarilah celah (kelemahan) hukumnya. Atas dasar itu, Nasrullah menyarankan perlunya ditemukan dasar hukum lainnya, misalnya saja dalam UU KUHP. Ia menambahkan, hal ini penting karena  jika seorang kepala daerah sejak awal (proses  pencalonannya) sudah  tidak benar, maka  seterusnya akan bermasalah.

Selain itu, masih menurut Nasrullah, ada institusi berkompeten yang bisa membantu melakukan pelacakan, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga-lembaga ini bisa mendeteksi siapa-siapa saja pengurus parpol yang melakukan transaksi yang potensial bermasalah.

“Kami sudah minta melalui surat resmi kepada PPATK agar rekening seluruh kandidat (dan keluarga mereka) yang maju dalam pilkada dan juga pengurus parpol untuk ditelusuri/dilacak. Hasil dari pelacakan  itu akan digunakan  untuk  proses hukum  bila dibutuhkan nanti,” demian Nasrullah meyakinkan.

***

NAMUN, Sebastian agak pesimis menyaksikan ketimpangan akut di seputar tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada. Baginya, bangsa ini sudah harus segera memperbaiki diri, meskipun ia mengaku bahwa ketimpangan tersebut sulit dikontrol. Misalnya saja, apakah MP masuk ke kas partai, hal itu sulit sekali diverifikasi.

“Saya tidak  yakin Pilkada Serentak 2015 akan menghasilkan kepala daerah-kepala daerah yang semuanya bebas dari MP.  Dalam pilkada periode lalu saja ada  sekitar 300 kepala daerah yang (diduga) terlilit kasus korupsi.  Saya tidak bermimpi lagi untuk maju menjadi  kepala daerah.  Spirit dari  proses politik ini sebenarnya sudah ada, yakni undang-undang, meskipun masih samar (berada dalam wilayah abu-abu). Sejumlah tokoh parpol pun dengan gagahnya berkoar menolak MP. Sehingga tinggal komitmen yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.  Dalam hal itu, seandainya  seorang calon menolak praktik MP, maka tidak akan ada MP itu,” demikian Sebastian berargumen layaknya seorang  pegiat masyarakat sipil  (civil  society). [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Sabtu, 1/8/2015). Materi tulisan di atas  diolah dari  “Bincang Pagi  Metro TV”  (Jum’at, 31/7/2015)  bertajuk : “Gara-gara Mahar Politik“.

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one + 16 =