Gayus HP Tambunan dan Kredibilitas Lembaga Pemasyarakatan

 (Diolah dari “Bincang Pagi Metro TV”, Selasa, 22/9/2015)


mqdefaultJAKARTA, www.sorotparlemen.com Pada hari Senin (21/9), untuk kesekian kalinya, terkuak lagi aurat kebobrokan pengelolaan lembaga pemasyarakatan (LP) di negeri yang katanya “negara hukum” (rechtsstaat; staatswet) ini. Pada hari itu di media sosial beredar foto yang diduga adalah terpidana korupsi pajak Gayus HP Tambunan, yang sedang makan bersama dua perempuan pada 9 Mei 2015. Tentu saja foto tersebut menggegerkan publik karena Gayus seharusnya mendekam di LP Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (ia divonis 30 tahun penjara).

Jika hal itu benar, berarti sudah tiga kali Gayus kepergok keluar LP (tempat tahanan). Pertama, pada 5 November 2010, ia didapati menonton turnamen tenis Commenwealth Bank Tournament of Champions 2010 di Bali International Convention Centre (Bali), padahal ia seharusnya mendekam dalam Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Kedua, pada September 2010, Gayus diduga jalan-jalan ke Makau, Kuala Lumpur, dan Singapura dengan menggunakan paspor atas nama Sony Laksono.

Tragisnya, kasus narapidana (napi) atau warga binaan (WB) yang keluyuran di luar penjara bukan hanya dilakukan oleh Gayus, tetapi juga sejumlah napi lainnya, di antaranya mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad (divonis 6 tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 2012), yang terlihat di rumah makan di Jakarta Selatan pada 27 Oktober 2014; dan juga terpidana narkotika WN Australia, Shcapelle Leigh Corby (yang sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara di LP Krobokan, Bali), yang beberapa kali keluar dar LP Krobokan, Bali, dan terlihat berjalan-jalan.

***

TERKAIT dengan dugaan keluyurannya Gayus, hal yang aneh adalah bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat I Wayan Sukerta membantah jika Gayus keluar LP pada 9 Mei 2015 karena pada tanggal tersebut Gayus berada di LP (Sukamiskin).

Dalam keterangan persnya di Bandung, Jabar, Sukerta mengungkapkan, Gayus memang pernah keluar dari LP Sukamiskin pada 9 September 2015 untuk menghadiri sidang gugatan perceraian dari istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan hal ini sudah melalui prosedur [dan   didasarkan pada relaas (surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama) yang diproses di LP melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), dan kemudian dikeluarkan izin] dan dikawal dua polisi serta satu petugas LP (Kompas, 22/9).

Terhadap (dugaan) peristiwa menggegerkan itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly berjanji menjatuhkan sanksi tegas jika ada petugas LP yang lalai saat mengawal Gayus mengikuti sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara (Kompas, 22/9).

Kita memang harapkan ada pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut, bahkan seharusnya yang bersangkutan secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountibility); dan bukan sekadar mengancam Gayus akan dipindahkan ke LP Gunung Sindu, yang katanya agar di sana bergabung dengan para gembong narkoba.

***

DALAM “Bincang Pagi Metro TV” (Selasa, 22/9) bertajuk “Gayus Berulah, Menkumham Gerah”, mencuat usulan agar Menkumham segera melakukan penyelidikan atas dugaan keluyurannya Gayus itu, terlebih lagi Gayus melakukan hal ini sudah beberapa kali.

Kasubag Humas Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Ditjen Lapas) Akbar Hadi Prabowo yang hadir dalam “Bincang Pagi Metro TV” itu mengatakan, seharusnya dugaan keluarnya Gayus tersebut tidak bisa terjadi. Apabila hal itu benar, kata Hadi, maka SOP (standard operation procedure) harus diperketat lagi, meskipun mekanismen SOP yang berlaku saat ini sudah cukup ketat. Pengetatan itu misalnya bahwa pengawalan dilakukan oleh minimal 10 petugas (saat makan di restoran tersebut Gayus dikawal dua polisi dan satu petugas LP — Kompas, 22/9).

“Tim kami sudah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Kemarin Kemenkumham sudah melakukan pemeriksaan terhadap para petugas yang mengawal Gayus keluar LP. Kami juga akan menyelidiki apakah keluarnya Gayus menghadiri sidang gugatan perceraiannya sudah sesuai prosedur seperti diatur dalam PP 32 Tahun 1999 Pasal 52?” ujar Hadi.

Sementara itu Niko Ginting dari PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) — yang juga hadir dalam “Bincang Pagi Metro TV” yang dipandu Zilvia Iskandar tersebut — menambahkan, berdasarkan Pasal 52 PP 32 Tahun 1999, ada 3 syarat atau kondisi yang bisa memungkinkan warga binaan (WB) LP mendapatkan izin ke luar, yaitu: (1) Kalau ada keluarga meninggal; (2) Kalau menjadi wali nikah; dan (3) Kalau ada pembagian warisan.

Namun, kata Niko, pemberian izin ketiganya itu tidak boleh lebih dari 24 jam. “Atas dasar tiga persyaratan tersebut, maka menghadiri sidang di pengadilan (termasuk di Pengadilan Agama) bisa diwakilkan,” tambah Niko.

Hampir senada dengan Niko, dalam kesempatan yang sama, pengamat hukum pidana Abdul Fickar Hajar berpendapat, ada tiga hal yang patut dicermati, dua di antaranya adalah: (1) Siapa yang bertanggung jawab atas izin keluarnya Gayus? (Apakah hanya Kemenkumham yang harus bertanggung jawab, ataukah juga Pengadilan Agama?); (2) Apakah keluarnya Gayus itu legal? (Kalau legal, apakah panggilan pengadilan itu wajib? Sebab menghadiri sidang gugatan perceraian dari istri itu termasuk perdata, sehingga bisa diwakilkan).

Menurut Fickar, memang Gayus keluar LP ada izinnya, tapi dia salahgunakan. “Di situ juga terkesan ada pembiaran oleh petugas pengawal. Maka, masuk akal bila hal ini lalu dikaitkan dengan formula baku bahwa setiap kekuasaan punya potensi untuk korup. Dalam hubungan itu, secara adminsitratif, bagaimana harus memberikan sanksi kapada Kepala LP (Kalapas)?” gugat Fickar. Kemudian, ia menambahkan, kalau terbukti ada pelanggaran yang dilakukan petugas, seharusnya ada sanksi pidana terhadap petugas tersebut; dan hal ini sudah harus dipikirkan peraturannya (dasar hukumnya).

***

SEMENTARA itu dihubungi via telepon oleh Zilvia (Metro TV), kuasa hukum Gayus Tambunan, Untung Sunaryo, mengaku, untuk urusan perceraian Gayus, dia tidak menangani. Tapi, dia (Sunaryo) mengatakan, untuk mengeluarkan narapidana (WB) dari LP berat sekali persyaratannya. Pertama, harus terlebih dahulu mendaftarkan diri di pengadilan. “Saya sendiri masih cari tahu, bagaimana Gayus bisa keluar dari LP. Saya juga heran. Tapi kalau ada pemeriksaan atas Gayus, saya siap mendampingi,” ujar Sunaryo.

***

UNTUK mengatasi ketimpangan yang sudah terjadi sekian kali itu, Akbar Hadi berjanji, kami akan berikan sanksi yang tegas bila ada kesengajaan penyimpangan terkait dangan pemberian izin keluar (dari LP) kepada Gayus.

“Adanya masyarakat yang mempublikasikan foto Gayus — yang sedang makan di restoran — dalam Facebook, itu merupakan tamparan bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja. Di antaranya, kami sudah bangun sistem IT untuk meningkatkan kualitas sistem kerja LP,” ujar Hadi.

Namun, yang terpenting, lanjut Hadi, adalah bagaimana membangun mental petugas LP. “Sehingga untuk itu kami akan lakukan penguatan sumber daya manusia (SDM). Dan tak kalah pentingnya, juga harus ada pengawasan dari masyarakat. Pemberian remisi (kepada WB) pun akan kami kurangi,” pungkas Hadi.

Untuk pengawasan termaksud, Niko berpendapat, harus dibuat mekanisme untuk pengawasan LP, karena antara lain ada ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja LP; terlebih lagi sistem kerjanya sangat tertutup. Dengan kata lain, kata Niko, perlu pembangunan sistem LP yang baik (dan terpercaya) secara menyeluruh. “Dari kasus Gayus itu kita lalu bartanya, kalau dia (Gayus) saja bisa jalan-jalan (keluyuran) ke luar LP, bagaimana dengan terpidana (WB) lain yang mantan pejabat, lebih banyak uang, atau status sosialnya lebih tinggi?” gugat Niko.

Bagi Fickar, yang seharusnya ditingkatkan lagi pengawasannya adalah para narapidana korupsi. Sebab dari beberapa kasus (keluyuran) keluar LP, narapidananya adalah yang terlibat kasus korupsi. Sehingga, ia menambahkan, perlu dihidupkan kembali “Hakim Pengawas”. [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Ahad, 4/10/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi Metro TV” (Selasa, 22/9/2015) bertajuk : “Gayus Berulah, Menkumham Gerah“.

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

9 − seven =