Gempa di Sultra dan Penciptaan Lapangan Kerja (Local Wisdom Paradigm)

Wa Ode Zainab ZT dan La Ode Zulfikar Toresano (JAKARTA, www.sorotparlemen.com, 2/9/2018) Di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) terdapat beberapa lempeng bumi dan sesar/patahan aktif. Sesar ini sangat potensial mengalami pergeseran yang kemudian mengakibatkan terjadinya gempa tektonik. Data menunujukkan bahwa di Lasolo, Kolaka Utara (Kolut), Lainea, Moramo, Kolaka, Bau-bau, dan beberapa daerah lain terdapat sesar aktif. Tak heran bila di daerah-daerah ini intensitas gempa bumi (earthquake) yang terekam cukup banyak. Hanya saja dampak yang diakibatkan tergantung dari struktur tanahnya. Bila berstruktur padat, maka efeknya tidak terlalu besar karena pergeserannya kecil. Gempa berkekuatan di bawah 5 SR (skala Richter) biasanya kurang dirasakan oleh masyarakat, dan hanya menimbulkan retakan-retakan pada gedung/rumah dan jalan.

Di Bau-Bau (Pulau Buton), misalnya, sering terjadi gempa karena daerah — yang pernah menjadi Pusat Kesultanan Buton — itu terdapat sesar yang berhubungan dengan patahan besar di Laut Banda. Gempa juga kerap terjadi di perbatasan Sultra dengan Sulteng (Sulawesi Tengah), dan juga di sekitar Konawe Utara (Konut) — misalnya Onewete — di mana di sini ada patahan yang cukup besar, yakni sesar Palu Koro, sehingga masyarakat Kolut sering merasakan gempa. (1)

***

PADA hari Jum’at (24/8/2018), dengan merujuk pada data Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2017, Kepala Stasiun Geofisika Kendari, Rosa Amalia, S.Si, menyatakan, sesar aktif di Sultra yang berpotensi menimbulkan gempa adalah : (1) Sesar Kendari di sekitar wilayah Kota Kendari; (2) Sesar Tolo di Laut Banda; (3) Sesar Kolaka di Kolaka; (4) Sesar Buton di Pulau Buton; dan (5) Sesar Lawanopo yang membelah daratan utama Sultra.

Sumber : http://kendaripos.co.id/wp-content/uploads/2018/08/ykjyk.gif

Selain itu ada satu sesar lainnya yang meski bukan di Sultra, tetapi jika terjadi gempa akan berdampak hingga ke Konawe Utara (Sultra). Sesar termaksud adalah sesar Matano di Sulteng. ”Gempa bumi yang terjadi di Sultra pada umumnya disebabkan aktivitas sesar-sesar lokal di wilayah tersebut,” Rosa menambahkan. (2)

Sebagaimana kita ketahui, sama seperti wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, Sultra merupakan zona seismik, yang oleh para geolog disebut sebagai “Cincin Api” (Ring of Fire). Zona ini memiliki potensi besar untuk terjadi gempa bumi (sehingga Sultra termasuk dalam zona rawan gempa).

Sumber : https://jpp.go.id/__srct/040251034c86faf43c86c84e84be467b/300603/8e908d330c4d6e2f2fdc9492d6857e66.jpg

Masih menurut Rosa, dari lima sesar aktif yang disebutkan tadi, aktivitas kegempaan paling banyak terjadi di wilayah Sesar Kendari, kemudian di susul sesar Lawanopo (dan Sesar Tolo serta Matano di Sulteng). Sedangkan yang paling sedikit adalah sesar Buton.

Kendati demikian, menurut Dosen Jurusan Teknik Geofika Universitas Halu Oleo (UHO), Dr. Eng. Jamhir Safani, S.Si, M.Si (24/8/2018), berdasarkan sumber penyebabnya, potensi gempa yang ada di Sultra hanya berupa gempa tektonik (akibat aktivitas pergerakan lempeng bumi dan sesar aktif yang ada), bukan gempa vulkanik karena di wilayah ini (Sultra) tidak ada gunung berapi. Dan (potensi) gempa tektonik tersebut dipicu oleh adanya tekanan (stress) dari satu bagian lempeng terhadap bagian lainnya yang melebihi batas elastisitasnya, sehingga terjadi patahan pada bagian-bagian struktur batuan penyusun lempeng. (3)

Seakan menambahkan pernyataan Rosa, Jamhir — yang juga adalah Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Sultra — menyatakan bahwa sistem sesar tersebut mencakup sesar Palu-Koro yang membentang dari arah Barat Daya-Tenggara ke wilayah Sultra. Kemudian, dari arah Timur (tepat berada di bawah Laut Banda) terdapat sesar naik Tolo yang arah pergerakannya berlawanan dengan arah pergerakan sesar Palu-Koro; sehingga seolah ‘menyobek’ wilayah Sultra. Selain itu, juga terdapat sistem Sesar Lawanopo yang di dalamnya terdapat sesar Lasolo.

Sesar Lasolo dan sesar Kendari (akhir-akhir ini) menunjukan intensitas aktivitas yang tinggi. Beberapa kejadian gempa akhir-akhir ini menunjukan aktivitas tersebut. Inilah yang menjadikan Sultra masuk zona rawan gempa,” jelas Jamhir yang menamatkan program doktoralnya di Kyoto University (Jepang) pada bidang geofisika.

***

DALAM cacatan, dari tahun 2007 hingga 2017 terjadi 4.544 gempa bumi di Sultra (sepanjang 2017 terjadi 223 gempa); dan 121 yang tergolong besar.

Pada hari Ahad (30/10/2016) siang, sekitar pukul 12.42 Wita, warga Kota Kendari — terutama di Kendari Caddi — dikejutkan gempa berkekuatan 4,3 Skala Richter/SR (berdasarkan hasil analisa “Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika”/BMKG), selama beberapa detik, dengan getaran yang kuat; bahkan menimbulkan bunyi seperti terpaan angin kencang dan membuat genteng rumah bergoyang/berbunyi dengan tingkat guncangan atau skala intensitas II-SIG BMKG (III MMI). Data teknis ini dapat terlihat pada “shake map” (peta gempa).

Sumber : http://sultra.hosting.bmkg.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Peta-Gempa-MARET-2018.jpeg

Gempa tersebut mengakibatkan warga berhamburan ke luar rumah mengingat getarannya cukup terasa. Karena khawatir adanya gempa susulan, banyak warga yang memilih tetap berada atau berkumpul di luar rumah hingga beberapa saat setelah kejadian itu.

Menurut Kepala Station Geofisika Kendari, Rosa Amelia, pusat gempa tersebut terletak di dekat Kendari, yakni 19,6 kilometer sebelah Barat Laut (Kendari); tepatnya pada epicenter koordinat 3,86 Lintang Selatan (LS) – 122,34 Bujur Timur (BT), dan kedalamannya hanya 10 kilometer.

Ditinjau dari kedalaman hipocenter, gempa ini merupakan gempa bumi dangkal dan diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif Lawanopo yang bentuknya mendatar mengiri (sinistral skipe-slip) dengan arah Barat Laut -Tenggara, dan memanjang sekitar 260 kilometer dari utara Malili hingga Tanjung Toronipa. Sesar ini terhubung dengan sesar Matano dan Halimton yang masih aktif,” jelas Rosa. (4)

Sejauh ini, magnitudo atau kekuatan gempa bumi terbesar berada pada skala 6,1 SR, yakni yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2017 di timur-laut Wanggudu (Konawe Utara), dengan dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat Kendari hingga Kolaka, meskipun dengan intensitas atau dampak kecil. Intensitas yang juga tergolong besar pernah terjadi pada 25 April 2011 (dengan magnitudo atau kekuatan 6.0 SR), berpusat di tenggara Kendari; dan ini mengguncang wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

Khusus untuk tahun 2018, hingga bulan Agustus tercatat 54 kali gempa, di mana enam yang dirasakan masyarakat.(5) Pada hari Ahad (15/4/2018), pukul 18.00 Wita, gempa tektonik — berkekuatan 3,6 SR — mengguncang wilayah tenggara Kendari (Moramo) dengan episenter 4,09 LS – 122,73 BT pada kurang lebih 19 kilometer (tenggara Kendari) dan kedalaman 22 kilometer. Peta tingkat goncangan (shake-map) yang ada pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukan bahwa dampak gempa berupa goncangan keras dirasakan di Kota Kendari dalam skala intensitas II SIG-BMKG (III-IV MMI). “Ditinjau dari kedalamannya, gempa ini merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar naik Sangi-sangi di bagian tenggara Moramo, Kendari,” kata Kepala Stasiun Geofisika Kendari, Rosa Amelia, S.Si. (6)

Selanjutnya, pada hari Ahad (27/5/2018), kembali terjadi gempa tektonik yang mengguncang wilayah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang berbatasan langsung dengan Konawe Utara (Konut) Sultra. Berdasarkan hasil analisa BMKG, gempa yang terjadi pada pukul 12.36 Wita itu berkekuatan 4,3 SR dengan episenter pada koordinat 2,87 LS – 122,28 BT, sekitar 75,7 kilometer timur laut Wanggudu (Konut) dan pada kedalaman 30 kilometer. Gempa ini berada dalam skala intensitas II SIG – BMKG. (7)

Langkah antisipatif

Menyadari bahwa Sultra masuk dalam zona rawan gempa, maka harus segera diupayakan pembuatan kebijakan terpadu yang terkait dengan gempa (misalnya dalam bentuk Perda), di mana di dalamnya tercakup perencanaan dan tindakan tanggap gempa, serta berbagai hal yang terkait dengannya. Kebijakan ini harus menekankan beberapa hal, antara lain :

  1. Sosialisasi pengetahuan dan pembuatan kurikulum lokal (untuk diajarkan di sekolah) tentang mitigasi atau pengurangan/peringanan risiko bencana, mengingat banyaknya potensi korban manusia dan kerugian material yang ditimbulkan gempa. (Potensi) korban dan kerugian tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti : besarnya magnitudo gempa, jarak dari pusat gempa yang tergolong dekat, jumlah populasi yang cukup padat, kondisi geologis lokal yang umumnya bukan tanah padat, mulai berkembangnya jumlah bangunan modern yang tidak berstruktur rawan gempa (dan sebagainya). Dari sosialisasi ini diharapkan masyarakat bisa membekali serta memperkaya diri dengan pengetahuan kebencanaan dan mengetahui kondisi lingkungan mereka, sehingga mampu melakukan mitigasi mandiri saat terjadi gempa bumi (dan juga bencana-bencana lainnya). Selain itu, masyarakat juga akan mampu menyeleksi/menyaring aneka informasi yang diterima sehingga tidak termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab (hoax).

  2. Pembuatan peta daerah-daerah rawan gempa dan situs-situs purbakala (kebudayaan), kemudian mensosialisasikannya. Dari hasil pemetaan ini akan dilakukan zonasi wilayah atau daerah-daerah rawan gempa. Zonasi tersebut tidak saja mempertimbangkan jarak wilayah/daerah ke lokasi sesar, melainkan juga aneka parameter lainnya, seperti kondisi geologi wilayah karena tanah yang lapisannya berupa sedimen aluvial yang tebal dan gumpalan (conglomerate) serta pasir yang tebal sangat rawan terhadap gempa. Sehingga pada wilayah atau daerah-daerah seperti itu sangat berbahaya membangun gedung-gedung bertingkat (tinggi). Jepang memang telah berhasil menerapkan teknik pembuatan rumah tinggal anti gempa (RTAG) yang kualitasnya cukup baik. Tetapi, tentu saja model/konstruksi RTAG bermasalah dari segi pertimbangan estetika dan budaya masyarakat Indonesia.

  3. Perlunya mempertimbangkan pemberian insentif atau kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang membangun rumah panggung (Rumah Panggung Tradisonal/RPT) pada daerah-daerah yang rawan gempa dan terdapat situs-situs purbakala/kebudayaan. Pertimbangan yang sama bahkan tentang “larangan” mendirikan “Rumah Batu” (RB) di daerah atau kawasan-kawasan termaksud, oleh karena secanggih apa pun teknologi yang digunakan — salah satunya adalah “fondasi pancang” (pile foundation) — niscaya masih akan ada retakan (cracking) pada konstruksi bangunan sebagai akibat dari dislokasi lapisan tanah yang kemudian juga merambat ke fondasi bangunan.

  4. Perlunya membuat persiapan matang untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya aneka dampak (positif dan negatif) dari penerapan kebijakan seperti disebutkan pada butir 3, di antaranya adalah : (1) Perluasan aktivitas penghutanan dan pembibitannya [misalnya di Pulau Muna dan Pulau Buton (Sampolawa)]; (2) Penguatan pemberantasan penebangan liar (illegal logging) secara lintas sektoral dan dengan melibatkan masyarakat; (3) Pemberdayaan industri perkayuan modern (untuk rumah/bangunan, galangan perahu/kapal, dan lain-lain) dan pemasaran/perdagangan produk-produknya; (4) Penguatan aktivitas kepariwisataan secara inovatif yang berbasis pada elemen-elemen yang disebutkan pada butir-butir di atas [(1) hingga (4)]; dan (5) Dukungan sistem pendidikan formal pada sekolah-sekolah dan perguruang tinggi dengan penyediaan kurikulum ilmu dan teknologi : mitigasi, kehutanan, pengolahan kayu, konstruksi bangunan/kapal kayu, dan pembuatan aneka produk berbahan kayu.

***

TERMASUK dalam butir 4.(5) itu juga adalah ilmu perdagangan atau tata niaga kayu dan aneka produknya, ilmu/filsafat kebudayaan, ilmu lingkungan hidup, ilmu dan transportasi laut (sebagai bagian dari penguatan “poros maritim”, dengan penekanan pada “Pelayaran Rakyat”),(8) dan aneka ilmu lainnya yang terkait dengan semua hal di atas. Perlu pula dikemukakan sebagai pendahuluan, bahwa “penguatan aktivitas kepariwisataan” — seperti dimaksudkan dalam butir 4.(4) — dengan sendirinya segera akan menyusuli penguatan sektor-sekotor lainnya. Dari sini kemudian dapat diprediksikan, misalnya, peningkatan angka kunjungan wisata ke kawasan hutan jati, sentra-sentra industri pembuatan rumah kayu dan kapal kayu, dan lain-lain; termasuk juga kunjungan ke daerah-daerah yang rumah-rumahnya terdiri dari “Rumah Panggung Tradisional” (RPT). Dan, tentu saja, semua itu dipadukan dengan konsep kunjungan ke aneka objek wisata lainnya. Bukankah hal demikian merupakan salah satu gagasan pengembangan kepariwisataan yang handal, yang akan mampu menyerap banyak tenaga kerja?

***

DARI butir-butir yang disebutkan di atas, yang paling mendesak dilakukan adalah sosialisasi pendidikan mitigasi kepada masyarakat luas (sebelum pembuatan kurikulumnya yang formal); juga penyadaran masyarakat akan pentingnya mendalami pemaknaan nilai-nilai dan kemanfaatan kearifan lokal (local wisdom/local genius) seraya melakukan pencerahan (enlightenment) bahwa tidak semua hal yang berasal dari “Barat” cocok atau relefan untuk diterapkan dalam masyarakat kita (Sultra). Dan bahwa tradisionalisme tidak identik dengan keterbelakangan; juga bahwa modernisme tidaklah sama dan sebangun dengan “Barat” (kebudayaan Barat). Dengan kata lain, mungkin terhadap mereka (sebagian masyarakat kita yang termakan propaganda “pseudo modernism”) perlu dilakukan detoksifikasi atas “racun-racun pem-Barat-an” (westerntoxic) yang telah bersarang — bahkan juga mulai berkembang biak — dalam benak (tubuh komoditas) mereka akibat dari propaganda termaksud, dengan spektrum politik kebudayaan sistem kapitalisme mutakhir alias “ultra neoliberalisme”. Dalam hubungan ini perlu diwacanakan pemikiran komparatif, misalnya, bahwa pada saat terjadi gempa, dibandingkan dengan “Rumah Batu” (RB) — yang fondasinya menancap ke bumi (sehingga terjadi transfer energi getaran gempa) dan konstruksinya nyaris tidak menggunakan “persambungan” — bukankah rumah panggung tradisional (RPT) lebih lentur karena antara lain : (1) Batu landasan/tapak dudukan RPT mampu meredam transfer energi getaran gempa dari bumi/tanah (posisi landasan RPT pun berada di atas permukaan tanah); dan (2) Pasak-pasak persambungan pada konstruksi RPT mengakibatkan terjadinya kelenturan (flexibility) yang mampu menyalurkan “gaya geser” (friction).

Lagipula bukankah RPT lebih eksotik daripada RB, sehingga berpeluang menarik minat para wisatawan yang sudah mabuk (jenuh) dengan aneka pernak-pernik “kebudayaan Barat”? Kalau kemudian muncul keberatan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun RPT lebih besar daripada RB, tidakkah disadari kerugian material — selain juga yang non material — akibat gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, yang terjadi akhir-akhir ini? Bukankah Sultra juga termasuk daerah yang rawan gempa?

Peluang lapangan kerja

Harus diakui, angka pengangguran di Sultra semakin meningkat. Yang menyedihkan lagi, pengangguran tersebut justru banyak dialami para sarjana “fresh graduate”, padahal seharusnya merekalah yang menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja. Apa yang salah? Kesempatan ini bukanlah untuk menjawab pertanyaan itu, apalagi mengulasnya secara analitis bahkan akademis.

Tadi disebutkan bahwa “yang paling mendesak dilakukan” adalah sosialisasi pendidikan mitigasi kepada masyarakat luas (sebelum pembuatan kurikulumnya yang formal); juga penyadaran masyarakat akan pentingnya mendalami pemaknaan nilai-nilai dan kemanfaatan kearifan lokal (local wisdom/local genius) seraya melakukan pencerahan (enlightenment) bahwa tidak semua hal yang berasal dari “Barat” cocok atau relefan untuk diterapkan dalam masyarakat kita (Sultra). Nah, pada titik inilah, kalangan muda (bersama insan pers/media massa) — sebagai garda terdepan perubahan sosial (social change) — harus mendesak para perumus dan pelaksana kebijakan publik (Pemda dan legislator) di Sultra agar segera menetapkan kebijakan (bahkan kalau perlu dituangkan dalam bentuk Perda) untuk melaksanakan kegiatan urgen termaksud. Dalam kebijakan/Perda tersebut juga harus mencakup peningkatan upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang termuat dalam Renstra OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah) Sultra, di mana anggarannya dalam APBD harus pula dinaikkan secara signifikan. Dalam kaitan itu kita usulkan agar “Indeks Ketahanan terhadap Bencana” (IKB) atau “Indeks Pengurangan Risiko Bencana” (IPRB) harus dimasukkan sebagai indikator pembangunan Sultra.

***

DARI paparan di atas untuk menjawab usulan-usulan tadi, yang paling mendesak dilakukan adalah membuat kebijakan yang mampu menggerakkan/memberdayakan para sarjana pengangguran untuk menjadi “tenaga penyuluh” (misalnya di bawah koordinasi “Badan Penanggulangan Bencana Daerah”/BPBD) — tentang cara menghadapi dan meminimalisasi kerusakan saat terjadi gempa — dengan tanpa mempertimbangkan batasan latar berlakang disiplin ilmu mereka karena materi (mitigasi gempa) yang disosialisasikan lebih mengandalkan penggunaan logika dan teknik komunikasi. Misalnya saja, masyarakat perlu diberi penyuluhan untuk tidak panik dan harus keluar rumah lalu pergi ke lokasi yang tidak ada bangunan (agar tidak tertimpa bangunan yang runtuh) saat terjadi gempa.

Dengan demikian, pelibatan para sarjana dari beragam disiplin ilmu itu sangat perlu dilakukan karena sosialisasi yang lebih bersifat teknis akan menjadi tugas para sarjana/mahasiswa yang disiplin ilmunya terkait langsung dengan “kegempaan”.

Tentu saja para sarjana tersebut perlu diberi pelatihan dan kemudian diberi honorarium (atau gaji) dalam melaksanakan tugas mereka. Artinya, Pemda harus mengalokasikan anggaran untuk implementasi program tersebut.

Bila langkah ini berhasil, kalangan muda harus melanjutkan memperjuangkan terlaksananya agenda-agenda lainnya, sehingga “empat agenda” (nomor 1 hingga 4) yang disebutkan di atas bisa terealisir. Agaknya, agenda-agenda ini akan semakin mudah terlaksana bila juga disinergikan dengan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), misalnya, yang berada di bawah koordinasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa).

Terkait dengan itu kami menyarankan agar pendesakan pembuatan kebijakan sebaiknya diawali dengan diskusi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan (stake holder), termasuk di dalamnya adalah kalangan pakar atau akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat/adat.

Sudah saatnya kalangan muda di Sultra berinisiatif menentukan sendiri arah dan nasib hidup mereka melalui satu kekuatan yang terkoordinasi (di mana salah satu elemen perjuangannya adalah berunjuk rasa atau berdemonstrasi di DPRD dan/atau Pemda dengan cara-cara yang konstitusional). Terlebih lagi wadah-wadah pergerakan pemuda sudah cukup eksis; sebutlah misalnya : HMI, PMII, GMNI, IMM, dan KNPI (atau bahkan perkumpulan virtual kalangan muda seperti “Pemuda-Pemudi Sultra”, yang baru saja muncul).

Kekuatan koordinatif itu menjadi penting karena, meminjam ungkapan Sayyidina ‘Ali r.a, “Kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir”. Dengan kata lain, dalam konteks ini, beliau (melalui transformasi partikel-partikel gelombang malakuti) seakan mengirimkan pesan profetik yang memotifasi : “Wahai kalangan muda Sultra, jika perjuangan yang kalian usung adalah tentang ‘kebaikan publik’; maka kalau diorganisir dengan rapih, niscaya akan mampu mengalahkan aneka konspirasi jumud dan dekaden dari para pemilik otak beku”. Lagipula, bukankah Allah menyindir kita, “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya (termasuk di dalamnya adalah perjuangan kebangsaan dan kemanusiaan) dalam barisan (sistem koordinasi) yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (bukan bangunan yang rawan gempa)” — QS 61 : 4.

Kami yakin, jika para pejabat publik memiliki nalar yang tercerahkan dan kepekaan batiniah, niscaya aneka tuntutan untuk perbaikan dan kemanfaatan bersama akan diresponi secara tepat dan cepat. Masalahnya, bagaimana kalau para pejabat publik kita mengalami “defisisit pemikiran atau akal sehat”? Maka, sejalan dengan perjuangan yang kami usulkan di atas, kalangan muda juga perlu terus memberikan pencerahan (enlightenment/der Aufklarung) dan mempromosikan tentang pentingnya memilih pejabat publik yang — “syarat pertama dan utamanya” adalah — memiliki modal atau deposit pemikiran (akal sehat). Sehingga diharapkan nantinya janji-janji syurga (apalagi yang dibumbui dengan praktik “money politic”) dalam kampanye menjadi tidak relefan; “mungkin” termasuk juga soal (janji) “kontrak politik”, sebab bukankah objek kontrak yang bermutu hanya akan lahir dari pemikiran yang juga bermutu (brilian)? Dalam hubungan ini, sekali lagi, kami kutibkan pesan Sayyidina ‘Ali r.a. (salah seorang kader terbaik Baginda Rasulullah Muhammad SAW) : “Pehatikan pikiranmu karena akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu. Dan perhatikan karaktermu karena akan menjadi nasibmu”. Patut dicatat !!! Tindakan atau amal muncul dari pemikiran, sehingga “amal saleh” juga hanya bisa diwujudkan dari “pemikiran saleh”, bukan PEMIKIRAN SALAH.

***

TAWARAN di atas hanyalah segmen kecil dari urun rembug pemikiran kami untuk keberdayaan Sultra, yang tentu saja terkait erat dengan pemikiran-pemikiran kami dalam dua buku yang sedang kami buat : “Pancasila Menurut Kerajaan Wolio/Buton” dan “Pancasila Menurut Kesultanan Buton” (insya Allah akan disusul sejumlah buku lainnya).

Tentu saja segmen-segmen kecil pemikiran itu kami usahakan untuk diperjuangkan dalam berbagai lini dan cara yang konstitusional (bahkan “halâlan thayyiban” … hehe … hehe …). Dan dalam waktu dekat kami akan dialog/diskusikan dengan sejumlah tokoh publik atau elite politik di Sultra (untuk kemudian dipublikasikan hasilnya), sebagai salah satu wujud tagihan dari kita atas tanggung jawab atau mungkin juga “sesumbar” mereka.

Akhirnya, kepada para pembaca artikel ini, dengan rendah hati kami mintakan tanggapannya untuk memperkaya kualitas konsepsional pemberdayaan Sultra yang sama-sama kita cintai. [**]

———————————–
– Wa Ode Zainab ZT (Wa Ode Zainab Zilullah Toresano, M.Ud, MA) adalah Tenaga Ahli DPR-RI dan Dosen pada STFI Sadra, Jakarta.
– Ir. La Ode Zulfikar Toresano adalah Pemimpin Redaksi www.sorotparlemen.com; mantan Staf Ahli DPD-RI; mantan Penasehat Akademis pada “Institut Sains dan Teknologi Nasional” (ISTN), Jakarta; dan mantan Dosen pada “Jakarta Engineering School” (JES).

Catatan :

(1). http://kendaripos.co.id/2017/08/22/januari-agustus-sultra-diguncang-141-kali-gempa/
(2). http://kendaripos.co.id/2018/08/25/punya-banyak-sesar-aktif-dan-picu-tektonik-sultra-masuk-rawan-gempa/
(3). http://kendaripos.co.id/2018/08/25/punya-banyak-sesar-aktif-dan-picu-tektonik-sultra-masuk-rawan-gempa/
(4). http://kendaripos.co.id/2016/10/30/gempa-43-skala-richter-kejutkan-warga-kendari-tak-ada-kerusakan/
(5). http://kendaripos.co.id/2018/08/25/punya-banyak-sesar-aktif-dan-picu-tektonik-sultra-masuk-rawan-gempa/
(6). http://kendaripos.co.id/2018/04/15/guncangan-terasa-di-kendari-pusat-gempa-36-sr-di-moramo/2/
(7). http://kendaripos.co.id/2018/05/28/gempa-morowali-terasa-di-konut/
(8). Pada paruh kedua dekade ’70-an (menjelang tahun 1980), konsep pengembangan “Pelayaran Rakyat” (motorisasi perahu-perahu layar) di Sultra — khususnya di Pulau Buton dan Kepulauan Wakatobi — mulai diperjuangkan oleh La Ode Abubakar, tokoh masyarakat adat dan sejarawan Buton, yang juga adalah keturunan Sultan Buton ke-19 : Saqiuddin Dârul ‘Alam (yang mendirikan kembali Masjid Agung Keraton Wolio-Buton; dan bersama menantunya, Habib/Sayyid Rabba Alaydrus, melancarkan dakwah Islamisasi Gelombang III di seluruh belahan tenggara Sulawesi). Saat itu, dalam kunjungannya di Bau-Bau, Ibu Kota Kabupaten Buton (jauh sebelum Kabupaten Buton di pecah menjadi beberapa kabupaten dan kota), Menteri Perhubungan Prof. Dr. Emil Salim meminta waktu khusus untuk berbicara dengan La Ode Abubakar (di rumah jabatan Bupati Buton Arifin Sugianto) soal pengembangan potensi pelayaran rakyat. Tentu saja La Ode Abubakar — yang juga adalah salah seorang pendiri Provinsi Sulawesi Tenggara (dengan perjuangan yang dimulai sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Unhas) — tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga itu dengan memperjuangkan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Buton (dan Sultra). Alhamdulillah, beberapa usulannya diresponi positif oleh Menhub yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian kredit mesin-mesin kapal laut kepada masyarakat Buton. Tidak itu saja, usulan La Ode Abubakar untuk mengembangkan pelabuhan Bau-Bau (sebelum bernama Pelabuhan Murhum) — yang di masa itu masih berkonstruksi kayu — juga kemudian membuahkan hasil dibangunnya pelabuhan tersebut dengan konstruksi beton bertulang.

Facebook Comments

One thought on “Gempa di Sultra dan Penciptaan Lapangan Kerja (Local Wisdom Paradigm)

Comments are closed.