Impor Garam (1): Dari “Poros Maritim” Menuju “Boros Maritim”?

La Ode Zulfikar Toresano dan Wa Ode Zainab Zilullah Toresano (JAKARTA, www.sorotparlemen.com, 29/1/2018) Belum juga reda kisruh impor beras, kini Pemerintah melontarkan lagi rencana impor garam. Pada tanggal 19 Januari lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, keputusan impor garam berawal dari masukan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) — yang mengetahui angka alokasi garam industri — dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Atas dasar itu, pada tahun ini (2018), Kemenperin meminta agar impor garam industri yang dibuka kerannya adalah sebanyak 3,7 juta ton. Sedangkan KKP hanya menyarankan cukup 2,2 juta ton (tepatnya 2,17 juta ton) saja karena hasil panen petani lokal cukup bagus. Tetapi angka usulan Kemenperin itu yang dipilih.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada 22 Januari (hari Senin), Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa keputusan menambah kuota impor itu melebihi rekomendasi pihaknya, yaitu hanya 2,2 juta ton. Susi menilai penambahan ini sudah menyalahi prosedur.

Sontak penilaian demikian dibantah oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, dengan mengklaim bahwa keputusan penambahan kuota impor garam industri dari 2,2 juta menjadi 3,7 juta ton itu dibuat dengan melibatkan KKP dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang digelar pada Jumat (19//1) lalu di kantor Kemenko Perekonomian.1

***

MENTERI Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita — yang juga adalah kader Partai Nasdem — beralasan bahwa keputusan impor garam industri (dengan angka setinggi itu) diambil demi menjaga “stabilitas” industri nasional alias untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.2 Akhir-akhir ini memang kata “stabilitas” seakan menjadi mantra bagi Enggar, seperti juga yang belum lama ini ia gunakan sebagai alasan mengimpor beras. Namun, bukankah kata “demi stabilitas” ini pula yang jamak digunakan rezim despotik Orde Baru di masa lalu?

Tentu saja kebijakan impor garam tersebut patut disayangkan karena saat ini petani di sepanjang jalur pantai sedang panen raya. “Apabila kebijakan (impor garam) itu dilaksanakan, berarti tidak memiliki keberpihakan kepada petani garam,” ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Jakarta (pada Jum’at, 26/1).3

***

DALAM hubungan itu kita mau ingatkan, 2/3 (75 persen) luas wilayah Republik Indonesia merupakan perairan atau “laut” (sekali lagi : “laut”!!!). Luas wilayah yang demikian besar merupakan penambahan dari hasil penetapan hukum United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, yang merujuk pada Deklarasi Djuanda 1957. Dengan laut seluas itu, kok lucu (bin geli) masih terus impor garam dan terus saja berbangga dengan kebijakan naif demikian? Maka, kalau selama ini kita mengenal adagium bernada sinis, “Ayam mati di lumbung padi”; kini muncul padanannya : “Ikan mati karena berenang di laut” (artinya laut bukan lagi membawa “berkah”, malah menjadi “kutukan”). Padahal, masih segar dalam memori kolektif anak bangsa, tanggal 22 Juli 2014, di atas buritan perahu layar motor (PLM) pinisi Hati Buana Setia yang berlabuh di Pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta Utara) — suatu pelabuhan bersejarah tempat perdagangan antarpulau sejak ratusan tahun silam — Jokowi dan Jusuf Kalla menyampaikan pidato kemenangan (sebagai Presiden-Wakil Presiden RI), yang juga dapat dimaknai sebagai cetusan kesadaran bahwa RI adalah “negara maritim”. Dan kemudian dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”; di mana butir ke-2 dari lima butir pilarnya adalah “Menjaga dan mengelola sumber daya laut (kedaulatan pangan laut, pengembangan industri perikanan, nelayan sebagai pilar utama). Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.” Sampai di sini kita bertanya, bukankah negara maritim yang sebenarnya adalah hadirnya kedaulatan “pemerintahan negara” di laut, dan bukan kedaulatan “para pengusaha”?

Kalau pemenuhan pangan rakyat terus saja dikelola dengan mengandalkan impor (padahal potensi dalam negeri tersedia melimpah), jangan salahkan bila kemudian masyarakat dunia (terutama rakyat kita sendiri) menilai pemerintah RI — di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi — malas berinisiatif serta berkreatifitas mengembangkan potensi laut yang demikian luas dan kaya. Bahkan mungkin juga dianggap sudah terjebak pragmatisme (menjurus “oportunisme”, yakni salah satu anak yang keluar dari rahim “neoliberalisme”); semuanya serba “jalan pintas”.

Dalam hubungan ini pemerintah terkesan bukan saja abai mengembangkan kualitas garam nasional, tetapi juga kurang fokus dalam mengembangkan (memberdayakan) petani garam. Atau apa kah kebijakan “jalan pintas” itu mengindikasikan dugaan adanya “praktik kartel” dalam (tata niaga) impor garam?

Dugaan praktik kartel itu merujuk pada pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (1/8/2017), yang menduga adanya permainan dalam industri pergaraman nasional. Ia mensinyalir ada kartel yang meraup untung (laba) dari kegiatan impor garam industri. “Bisa jadi. Dulu terjadi kebocoran garam impor yang dilakukan oleh industri importir garam. Mereka impor lebih dari kapasitas produksi mereka,” ungkap Susi dalam keterangan resminya (Selasa, 1/8/2017).4

Menurut Susi, rata-rata impor garam yang dilakukan para importir mencapai 2 juta ton per tahun. Ia menduga jumlah tersebut dilebihkan untuk kemudian dibocorkan ke pasar sebagai garam konsumsi, padahal sebenarnya untuk keperluan bahan baku industri. “Akhirnya, mereka menjadi trader, sebagian bocor ke pasar konsumsi,” ujarnya. Lebih lanjut Susi menambahkan, mengimpor garam industri lebih menguntungkan ketimbang garam konsumsi karena garam industri tidak dikenai bea masuk, sedangkan garam konsumsi diberi tarif 10 persen.5 Nah, apa kah ini tidak menjadi arena empuk buat para pengusaha kartel untuk bermain?

Perlu Pengawasan DPR

Agar tidak menimbulkan prasangka buruk di masyarakat tentang kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi, DPR — terutama lewat sejumlah fraksi parpol pendukung pemerintah yang duduk di Komisi IV — perlu memanggil Menteri Perdagangan untuk menjelaskan secara transparan perihal tata niaga impor garam, dan bukan sekadar memberikan kritik lewat media massa seperti yang dilontarkan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dalam kaitan ini DPR juga perlu mengundang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk dimintakan pandangannya.

DPR juga penting menyelidiki kemungkinan adanya penyalahgunaan izin impor garam industri agar, antara lain, harga hasil panen petani garam tidak anjlok akibat ulah para pengusaha kartel garam.

Intinya, DPR perlu memiliki standar pemantauan, pengawasan, dan (mengetahui) pengaturan tata niaga impor garam agar memberi ruang lebar (bukan sempit dan pengap) bagi industri garam domestik untuk tumbuh dengan wajar. Sehingga diharapkan kisruh impor garam ini (dan juga impor jenis-jenis komoditas lainnya) tidak terus berulang seperti meniru (seakan memperolok) pengulangan melafadzkan “wirid” (Dzikrullah).

***

KEPADA pemerintah kita sarankan agar tak usah terus berapologi soal urgensi mengimpor garam, seperti yang dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahwa impor garam bukan barang baru di Indonesia, terlebih untuk garam industri; dan bahwa, lanjut dia, “Sebenarnya senang atau tidak senang ternyata dari dulu kita impor garam terutama garam industri” (1/8/2017).6

Bagaimana pun, dengan mempertimbangkan potensi laut kita yang demikian luas, dan juga kemampuan teknologi anak bangsa yang tergolong memadai, maka dari perspektif “logika deduktif”, impor garam (begitu pula dengan beras dan sejumlah komoditas lainnya) tidak pantas bagi negara kita yang berdaulat, yang punya harga diri, dan “martabat”. Terkecuali memang terus doyan (kue) “martabak”!!!

Sudah saatnya DPR mendorong penataan dan penguatan industri garam dengan melibatkan peran serta para petani. Ini penting karena untuk industri berat (heavy industries) saja — seperti industri pesawat, kapal laut, dan kereta api — meski sekilas tampak mahal, namun akan menjadi murah jika bisa menguasai pasar sendiri; apalagi sekadar “industri pembuatan garam”!!! Sayang sekali yang terjadi adalah sebaliknya, garam produksi luar negeri direkayasa (diakali) masuk membanjiri pasar dalam negeri. Akibatnya, rakyat kita menjadi korban permainan para “penguasa pasar” alias kartel.

Kalau sudah begitu, slogan revolusi mental (moral), obsesi poros maritim dunia, serta pengelolaan negara yang efektif, yang sering dikumandangkan Presiden Joko Widodo menjadi patut dipertanyakan. Bukankah untuk mewujudkan poros maritim dan penyelenggaraan negara yang efektif memerlukan mental yang unggul, yang didapatkan melalui “revolusi mental/moral”? Masalahnya, apa yang mau direvolusi jika mereka — yang diduga terlibat praktik kartel oleh Menteri Susi — sudah tidak punya moral (alias defisit/krisis “moral”)? Sebagai penutup, karena keserakahan identik dengan pemborosan, maka agenda Poros Maritim terancam menjadi “Boros Maritim” (baca : Pemborosan alias pemubadziran aneka potensi maritim). Semoga hal itu tidak terjadi. Naudzu billah min Dzâlik!!! [**]

———————————-

Catatan :

1 http://ekbis.rmol.co/read/2018/01/26/324179/Fahri-Hamzah:-Pokoknya-Soal-Impor-impor- Artinya-Kegagalan-Negara-

2 http://nusantara.rmol.co/read/2018/01/26/324134/Impor-Garam-Kebijakan-Jalan-Pintas-

3 http://nusantara.rmol.co/read/2018/01/26/324134/Impor-Garam-Kebijakan-Jalan-Pintas-

4 http://www.mediaindonesia.com/news/read/115697/susi-menduga-kartel-bermain-impor-garam/2017-08-02

5http://www.mediaindonesia.com/news/read/115697/susi-menduga-kartel-bermain-impor-garam/2017-08-02

6 http://www.mediaindonesia.com/news/read/115697/susi-menduga-kartel-bermain-impor-garam/2017-08-02

Sumber Gambar: http://rmol.co/images/berita/normal/2018/01/692708_07141022012018_impor_beras.jpg

Facebook Comments

You May Also Like