Islam dan Bung Karno (Wawancara dengan La Ode Zulfikar Toresano, Koordinator Umum Forum SPTN)

bungkarnoBung Karno (Ir Soekarno: Presiden I Republik Indonesia) pernah mengutip pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Abraham Lincoln:One cannot escape history” (orang tidak dapat menghindari sejarah). Oleh beliau, pernyataan ini dipertegas lebih dinamis, bahwa “bukan saja tidak mungkin orang menghindari sejarah, tetapi bahkan jangan sekali-kali meninggalkannya.”

Tanpa harus mengusung formalisme agama, Bung Karno dengan sendirinya menyetujui anjuran Allah SWT:Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu ….” [Al-Qur’an (QS) 24 : 34]. “L’histoire se repete” (sejarah berulang),” begitu kata orang Perancis.

Bila kita tengok kembali sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, terdapat dua generasi nasionalis. Generasi pertama (pada seperempat pertama abad ke-20) diwakili tokoh-tokoh seperti Tjokroaminoto, Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan sebagainya. Sedangkan generasi kedua, kita temui para pejuang seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Mr Mohammad Natsir, KH Wahid Hasjim, Tan Malaka, Haji Agus Salim, dan sebagainya.

Dari sederetan nama-nama tersebut, Bung Karno menempati posisi khas. Kiprahnya bukan saja membangkitkan semangat untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi juga memberi inspirasi bagi pergerakan anti kolonialisme di berbagai belahan dunia. Pidatonya, yang disampaikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), “To Build the World Anew” (“Membangun Dunia yang Baru”) bergaung di seantero dunia.

Oleh karenanya, BUTONet 2  (yang sejak Maret 2014 menjadi mitra kerja Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN) merasa perlu mewacanakan sosok dan kiprah tokoh kharismatik ini dengan memulainya mewawancarai La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul) selaku Koordinator Umum Forum SPTN  atas dasar salah satu pertimbangan bahwa “sejak” 1984 (terutama menjelang reformasi Indonesia) ia aktif memberikan sejumlah training atau ceramah-ceramah pengkaderan atau pergerakan/kebangsaan bercorak pemberdayaan kaum tertindas (mustadh’afin/marhaen) di lingkungan LSM/NGO dan mahasiswa (di antaranya Masyarakat Indonesia Baru, Front Indonesia Semesta, dan Himpunan Mahasiswa Islam), di mana untuk yang informal difasilitasi oleh Habib Ali bin Yahya, Habib Zainal Abidin al-Muhdhor, dan Habib Omar Hasyem Assegaf.   Tentu saja, BUTONet 2 tidak bermaksud menempatkan Bung Karno sebagai manusia suci (akhlak), karena kesucian sudah merupakan hak prerogatif pribadi-pribadi tertentu yang dianugrahkan oleh Allah SWT (lihat Al-Qur’an 33 : 33).

___________________________

Tanya (BUTONet 2): 

Menurut Aba Zul, apa yang dimaksud dengan “soekarnoisme” atau lebih tepatnya “marhaenisme”?


Jawab (La Ode Zulfikar Toresano / Aba Zul, Koordinator Umum Forum SPTN): 

Secara sederhana, “soekarnoisme” terangkum dalam Panca Azimat Revolusi (PAR), yang diambil dari pidato Bung Karno tanggal 17 Agustus 1965. Kelima azimat tersebut terdiri dari: (1) NasionalismeIslamisme, dan marxisme, yang dituangkan dalam tulisan pada tahun 1926; (2) Pancasila, yang lahir tahun 1945; (3) Manipol / USDEK, yang dicetuskan pada tahun 1959; (4) Trisakti (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan), yang digagas pada tahun 1964; dan (5) Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), yang dicetuskan tahun 1965.

Bagi mereka yang pernah membaca buku  Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungan Jawab) yang merupakan transkrip ceramah wartawan kawakan, Mochtar Lubis, pada 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, PAR hanyalah slogan kosong yang dapat digolongkan sebagai salah satu (ciri) dari enam ciri manusia Indonesia yang diulas dalam buku itu, yakni “percaya takhayul dan jago bikin perlambang tanpa makna“, yang kemudian dilanjutkan lagi — dengan slogan kosong lainnya — oleh Presiden Soeharto dengan teori “Manusia Pancasila Seutuhnya”.

Namun, bagi mereka yang melihat PAR sebagai panandaan lahan potensial untuk menabur benih-benih konsepsional pemberdayaan revolusioner, maka stigmatisasi atau tudingan model Mokhtar Lubis itu tidak lebih dari sinisme dan keterbatasan wawasan. Dan, kalau kebetulan yang kontra tudingan tersebut adalah Muslim yang juga mendalami teologi (ushuluddin), jangan salahkan bila kemudian timbul reaksi balik bahwa model tudingan itu tidak bisa dilepaskan dari proyeksi kehidupan beragama yang tertular — langsung ataupun tidak langsung — virus ideologi kaum Khawarij (orang-orang Arab di padang pasir — lihat QS 9 : 101) bermental kasar yang sering secara reaktif menuding atau menyalah-nyalahkan pihak lain sebagai pengamal bid’ah, kurafat, “takhayul”, bahkan kafir seperti yang dialami oleh Saydina Ali karamallahu wajhah (kw) hanya karena beliau menerima perjanjian perdamaian atau arbitrase (tahkim) dengan Muawiyah.

Bukankah semua orang berakal sehat dan terpelajar berkesimpulan bahwa model berpikir reaksioner kaum Khawarij — berikut reinkarnasinya dalam dunia kontemporer kini yakni sosok kaum Takfiri alias Khawarij Gaya Baru (KGB) — adalah hanya didasarkan pada logika dangkal, miskin epistemologi-ontologi-aksiologi / EOA (untuk tidak menyebut sama sekali tidak menggunakan “akal” atau EOA)?  Dan apakah mereka tidak lebih dari  sekadar “pembajak” yang telah semena-mena mencatut nama “Ahlu Sunnah wal Jamaah” untuk mentransmisikan ideologi Khawarij  (ideologi teror dan kekerasan) — sadar atau tidak sadar — secara lintas generasi (zaman), padahal mahasiswa semester satu jurusan Ushuluddin pun tahu bahwa teologi (ushul ad-Din) kaum Khawarij sangat berbeda dengan Al-Asy’ari (Ahlu Sunnah wal Jamaah)?

Bisa jadi, Mokhtar Lubis — dan para supporter-nya — tidak mengenal apa itu makhluk Khawarij atau Takfiri (KGB); namun bila gaya mereka “eksesif” menggunakan senjata “takhayul” dalam menyerang pihak-pihak yang mereka anggap sebagai penegak Manusia Indonesia (yang dikritisi dalam enam ciri), bukankah kalangan Muslim tradisional — yang mayoritas berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) — adalah yang paling dipojokkan, karena tradisi tahlilan, ziarah kubur, tawassul, Maulid Nabi (yang dipraktikkan kaum Nahdliyin), dan seterusnya, juga dianggap “takhayul” oleh kalangan yang mengklaim diri sebagai Islam modernis/pembaharu alias Wahabi radikal (beda dengan Wahabi moderat)?  Dengan begitu, sejauh mana konsistensi penggunaan senjata “takhayul” itu, dan apakah konsistensi yang mereka pahami  turut berkontribusi terhadap penguatan dakwah kalangan Wahabi — pada masa-masa awal pergerakan kebangsaan — dalam misi menyesatkan praktik keberagamaan kalangan Islam tradisional, yang kemudian berlanjut hingga kini melalui konvergensi dengan ideologi transnasional berciri kekerasan dan terorisme?

Bila benar ciri stigmatisasi “takhayul” dalam ceramah/buku Mokhtar Lubis itu turut memberi energi potensial bagi ideologi Takfiri (yang mudah mengkafirkan pihak lain yang tidak sepaham) atau berjalan seiring dengannya, maka bukankah diperlukan kecerdasan baru dalam membaca buku warisan Mokhtar Lubis itu?

***

BILA didalami, PAR berisikan semangat membangun kemerdekaan bangsa, sosialisme, dan perdamaian dunia yang adil dan beradab. Singkatnya, ia mengandung amanat penderitaan rakyat di seluruh dunia. Jadi, sah-sah saja bila ada pendapat bahwa “soekarnoisme” berdimensi dunia. Apalagi bila pendapat ini ditopang pula dengan pidato Bung Karno di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):To Build the World Anew” (“Membangun Dunia yang Baru”).

***

MENURUT Terry Eagleton (The Ideology of the Aesthetic — 1990), strategi penyebaran ideologi terdiri dari rasionalisasi, universalisasi, dan naturalisasi. Dengan universalisasi, nasionalisme Bung Karno memekar menjadi internasionalisme atau perikemanusiaan. Dalam kaitan ini, ia pernah mengutip perkataan Mahatma Gandhi (1869 – 1948):Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan.

Kiranya akan lebih lengkap seandainya Bung Karno juga menyitir pandangan-pandangan Leo Nikolavitch Tolstoy (1828 – 1910) — seorang filsuf dan sastrawan religius Rusia — karena Gandhi pun sangat terinspirasi oleh pribadi besar itu, terutama lewat tulisan Tolstoy:The Kingdom of God is Within You” dan “Calender”.

Tolstoy mengatakan: ”Jangan terlibat dalam kekerasan!”; “Kita diciptakan bukan untuk mengalahkan orang lain atau untuk tunduk kepada mereka …… dalam dua keadaan itu, martabat sangat tidak dihargai”; “Tujuan dan hakikat seni adalah sebagai penggerak kebenaran dari ranah akal sehat ke ranah perasaan, dan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kebaikan mereka terwujud apabila mereka bersatu, dan membangun kerajaan Tuhan serta kerajaan kasih di mana saja …… hakikat seni adalah untuk menciptakan rasa kesatuan persaudaraan dalam diri kita semua”; atau juga “yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah hal-hal yang umum tentang semua agama — Budha, Islam, Kristen, Yahudi, dan sebagainya”.

Tanya: 

Apakah dengan universalitas “soekarnoisme” itu lalu ia bisa dipersamakan dengan “leninisme”?

Jawab: 

Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya terlebih dahulu kami ulas sekilas tentang ideologi “marxisme-leninisme”. Ideologi “marxisme-leninisme” atau lebih dikenal sebagai “komunisme” bertujuan merebut kekuasaan dunia dari tangan kapitalisme (imperialisme) lewat perjuangan “progresif revolusioner”. Dengan revolusi, Lenin menginginkan penghancuran total struktur kepemilikan dalam masyarakat (kapitalis) untuk kemudian dikontrol oleh partai proletariat. Menurut Lenin (1870-1924), revolusi hanya bisa dibangun lewat kesadaran sosialis-revolusioner; dan ini tidak mungkin timbul dengan serta-merta. Kesadaran revolusioner tersebut harus didasarkan pada kesadaran “serikat buruh” (trade unionalist). Dengan kata lain, ia harus merujuk pada pengalaman langsung di lingkungan kerja mereka; dan mereka itu selalu akan menuntut upah lebih tinggi serta perbaikan kondisi-kondisi kerja. Tetapi, bagaimana jika para pemilik modal (kapitalis) mampu memenuhi tuntutan mereka?

Dari sini terlihat bahwa Lenin mengembangkan lebih lanjut doktrin marxisme. Seperti diketahui, Karl Marx (1818-1883) — sebagai pencetus marxisme — berpandangan bahwa kapitalisme, karena dinamikanya sendiri, semakin keropos sehingga akan menciptakan situasi matang bagi terwujudnya revolusi. Lenin kurang sependapat dengan pandangan ini. Menurutnya, revolusi sosialis hanya bisa terwujud bila ada tindakan-tindakan konkret dari kaum proletar. Dus, harus ada kesadaran kaum proletar itu yang dirangsang dari luar, bukan dari dinamikanya sendiri. Maka, di sinilah perlunya partai. Partai harus mengorganisasikan serta memimpin proletariat. Partai harus dimotori oleh sekelompok intelektual revolusioner yang pro “pembebasan” buruh. Para intelektual ini tidak hanya menyadarkan kaum buruh, tapi juga bersama mereka memobilisasi revolusi.

Pada tahun 1894, Lenin meluncurkan buku “What the friend the People are and How They Fight the Social Democrat”. Dalam buku ini ia mengajukan gagasan bahwa kelas buruh dan kaum tani merupakan dua kekuatan besar yang bisa menggulingkan Tsar. Gagasan ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya Partai Marxis Rusia, yang programnya adalah “nasionalisasi tanah” (landreform) dan membentuk “diktator proletariat”.

Pada kongres kedua partai (17 Juli 1903), mayoritas peserta menyetujui proposal Lenin. Sejak saat itulah Lenin dan pengikutnya disebut sebagai kaum Bolshevik (kaum Mayoritas). Dan pada Oktober 1917 mereka berhasil melakukan Revolusi Bolshevik.

Lenin berpendapat, politik tangan besi Partai Bolshevik merupakan suatu hal yang lumrah. Semua organisasi harus dikuasai dan dikendalikan oleh partai. Partai harus dipertahankan meski revolusi telah usai; dan struktur kekuasaan tidak boleh beralih ke tangan kaum borjuis. Sehingga, untuk mewujudkan sosialisme sebagai tujuan, partai harus terlebih dahulu memantapkan monopoli kekuasaan atau akumulasi sentral sebagai landasan pertumbuhan.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa partai dikendalikan oleh segelintir elite politik, dan bukan kaum proletar (seperti yang dicita-citakan semula); sehingga yang terjadi bukan lagi “diktator proletariat”, tapi justru “diktator birokrasi oligarkis” yang menindas rakyat pekerja. Rekayasa ideologis model Lenin itu bisa dikatakan agak menyimpang dari marxisme karena Marx lebih menghendaki sasaran sebagai berikut: Tahap pertama, terbentuknya masyarakat sosialis, di mana setiap orang memiliki hak yang sama atas hasil kerja yang sama.

Tahap Kedua, terbentuknya masyarakat komunitas, yakni tatkala perlawanan kaum borjuis (kapitalis) sudah dipadamkan; dan pada kondisi itu tidak ada lagi kelas-kelas sosial.

Memang, Lenin cukup berjasa dalam menggarap lebih lanjut “teori hubungan dialektis” yang pertama dikembangkan oleh Marx. Bila Marx merumuskan konsep perjuangan proletariat yang bersifat umum, maka Lenin sudah berbicara pada tataran strategi dan taktik. Namun, untuk melengkapi tafsir marxisme ada baiknya juga dipelajari pemikiran-pemikiran Andre Gunder Frank, Paul Baran, Rosa Luxemburg, dan Antonio Gramsci [disamping para pengkritiknya dari kalangan intelektual muslim, semisal Dr Ali Syaria’ti dan Ayatullah Prof Mutahhari (salah seorang murid Imam Khomeini); juga dari kalangan ekonom dan sosiolog borjuis-neoliberal].

Dua yang disebutkan terakhir, yakni Luxemburg dan Gramsci, justru mentorpedo pemikiran-pemikiran Lenin. Gramsci menentang kekerasan sebagai pembentuk hubungan sosialis baru. Menurutnya, rakyat pekerja harus secara politis dan sosial berkekuasaan besar sebelum mengambil alih kekuasaan. Menurut Gramsci, dalam partai harus dikembangkan praktik-praktik demokratis karena ia (partai) merupakan gambaran masyarakat baru.

Sementara itu, Luxemburg tidak menginginkan intervensi elite politik (kaum intelektual) dalam gerakan buruh. Revolusi harus lahir dari spontanitas kaum buruh. Mereka cukup diberi tahu bagaimana mematangkan kondisi obyektif.

Filsafat pembangunan (ekonomi) Partai Bolshevik tercermin dari upaya Lenin — dan juga Stalin — yang terus menerus mengejar pertumbuhan. Atas dasar itu, upaya penegakan pemerataan dianggap merupakan langkah kaum borjuis.

Model perjuangan Lenin seperti dikemukakan di atas berbeda dengan tujuan perjuangan “soekarnoisme” atau “marhaenisme”, yakni mencapai “suatu masyarakat adil, di mana tidak ada penindasan dan hisapan”. (Brosur yang ditulis oleh Bung Karno:Mencapai Indonesia Merdeka” / MIM).

Bila Lenin mensyaratkan revolusi proletar sebagai titik awal perjuangannya — yang kemudian dilanjutkan dengan pelestarian kekuasaan partai proletariat yang dikendalikan dengan politik tangan besi segelintir elite partai — maka Bung Karno lebih memfokuskan pada upaya meraih kemerdekaan. Dalam brosur MIM, ia menulis:Syarat yang pertama ialah, kita harus merdeka”. Kemudian, yang juga diinginkan Bung Karno, untuk mengisi kemerdekaan diperlukan instrumen kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip sosio-demokrasi (gotong royong). Dan, dalam masyarakat seperti itu, yang memegang kekuasaan haruslah kaum Marhaen dan bukan kaum ningrat serta kapitalis. Memang, kaum Marhaen sebagai human agencies dalam struktur produksi pertanian tidak dapat disamakan dengan buruh tani yang hanya memiliki aset tenaga dan skill, atau juga pengusaha pertanian yang hanya menguasai lahan, alat produksi, dan pendanaan; sehingga dari perspektif ini dapat dideskripsikan bahwa masyarakat Marhaen adalah masyarakat tani yang mampu memelihara  works  dan  labor  menyatu dengan alat-alat produksi. Dus, mereka menganggap aktivitas bertani sebagai way of life  yang mengandung nilai-nilai spiritual, bukan hanya sekadar pemenuhan tuntutan material saja, seperti pada kapitalisme dan marxisme (sosialisme). Dengan kata lain, masyarakat tani (Marhaen) yang digambarkan oleh Bung Karno tidaklah sesempit orientasi perjuangan kaum Zapata di Meksiko, misalnya, yang hanya menuntut reformasi agraria (1920), yang terkenal dengan semboyan mereka “Tierra y Liberta” (tanah untuk kemerdekaan).

Perjuangan marhaenisme tidak pula menghalalkan perjuangan bersenjata seperti yang diperjuangkan kelompok revolusioner Zapatista (1990-an), pimpinan Subcomandante Marcos, di Meksiko; kendati agenda yang diperjuangkan oleh kelompok ini — yakni pemerataan hasil pembangunan, hak asasi dan lingkungan hidup — mungkin layak disandingkan dengan agenda marhaenisme.

Persoalannya sekarang, bila dikatakan “soekarnoisme” atau “marhaenisme” masih tetap aktual, bagaimana strategi resistensinya dalam menghadapi tekanan-tekanan akibat berbagai mekanisme internal (kebijakan negara) dan eksternal (“kapitalisme global” atau “neoliberalisme”)? Kontribusi marhaenisme pun dalam ranah teori-teori pembangunan masih perlu dipertanyakan. Setidaknya, bisakah ia bergaung seperti teori pembangunan yang digagas oleh Amartya Sen (Development as Freedom — 1999), Anthony Giddens (The Third Way — 1999), dan Hernando de Soto (The Mystery of Capital — 2000)?

***

BILA dicermati, dari sekilas paparan di atas dapat disimpulkan bahwa marhaenisme hanya dimaksudkan untuk diterapkan di Indonesia, sedangkan marxisme-leninisme merupakan gerakan ideologi yang dicita-citakan untuk skala dunia. Dan yang terpenting, marhaenisme bukan marxisme, apalagi leninisme (marxisme-leninisme).

Kendati marhaenisme bisa dianggap sebagai penafsiran marxisme untuk diterapkan di Indonesia, namun Bung Karno pernah mengatakan bahwa yang dipakai hanya sebatas “Metoda Analisis Keadaan Kemasyarakatan” yang terkandung dalam marxisme, dan bukan ideologi atau filsafatnya. Sehingga terlalu gegabah untuk mengatakan bahwa Bung Karno adalah penganut marxisme (komunisme), mengingat penafsiran-penafsiran atas marxisme juga diadopsi oleh berbagai kelompok di beberapa tempat, misalnya saja di Inggris dengan Partai Buruhnya yang beraliran sosialis-demokrat (Tony Blair), di Belanda (Wim Kok) dan di Perancis dengan gerakan sosialismenya (Francois Mitterand). Dan patut dicatat, ada yang mengatakan bahwa dalam tataran tertentu gerakan “teologi pembebasan” di Amerika Latin — yang di antaranya dipelopori oleh Gustavo Guiterrez — juga menjadikan marxisme sebagai pisau analisis untuk membedah penyakit kronis dalam tubuh masyarakat.

Bung Karno dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dalam menjawab pertanyaan kedua, saya patut pula kemukakan bahwa tuntutan PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk berperan dalam pemerintahan selalu digagalkan oleh Bung Karno. Demikian pula dengan desakan mereka untuk membentuk Angkatan Kelima, setelah TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi.

Bung Karno juga, secara tegas, menolak tekanan untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilancarkan oleh ribuan anggota CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) — yang konon memiliki relasi dengan PKI — terutama pada suatu pertemuan akbar di Istora Senayan (29 September 1965). Dan jangan lupa, ia pernah mengatakan, peristiwa G30S diakibatkan tiga hal. Pertama, adanya subversi Neo-kolonialisme (Nekolim). Kedua, adanya “orang-orang PKI” yang “keblinger”. Ketiga, adanya oknum-oknum (?) yang tidak benar.

Sayangnya, Bung Karno sering terjebak meminjam jargon-jargon revolusioner sosialisme. Meskipun revolusi yang ia maksudkan sebagai “eine Umgestaltung von Grundaus” (perubahan sampai ke akar-akarnya), tetapi ia berprinsip:Ik werk niet met bommen en granaten” (saya bekerja tanpa bom dan granat). Bahkan Bung Karno pernah mengatakan bahwa Yesus sebagai seorang yang revolusioner, kendati ia (Yesus) bekerja tanpa kekerasan. Yang menyedihkan justru dengan gagasan revolusioner: Nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom), Bung Karno secara tragis terperangkap dalam kubangan fitnah. Apalagi, konon diduga, kejatuhannya juga didorong oleh kekuatan Amerika Serikat (CIA). Ini antara lain terungkap dari dokumen intelijen AS yang masuk dalam kategori top secret, yang sudah boleh dibeberkan untuk kalangan umum setelah berumur beberapa puluh tahun.

Perlu ditambahkan, pada awalnya Nasakom disebut “Nasimarx” (Nasionalisme, Islam, dan marxisme), lalu dirubah menjadi “Nasisos” (Nasionalisme, Islam, dan sosialisme). Namun, karena ketidaksenangan Bung Karno terhadap orang-orang PSI (Partai Sosialis Indonesia), maka akronim “sos” (sosialisme) diganti dengan “kom” (komunisme). Sedangkan huruf “i” (Islam) diganti atau dimekarkan menjadi “a” (agama), sehingga terbentuklah sebutan “Nasakom”.

Ada yang mengatakan Bung Karno seorang konseptor, kendati visinya belum dapat dijabarkan dalam bentuk kerangka besar (grand design).  Ia pun seorang propagandis yang bisa mematangkan kondisi obyektif untuk terjadinya suatu perubahan. Mungkin kekurangannya, ia bukanlah organisatoris yang ulung. Padahal, untuk menciptakan suatu perubahan yang mendasar, setidaknya dibutuhkan empat elemen utama, yakni konseptor, organisasi, logistik (dana), dan propagandis (ahli propaganda).

BUTONet 2 :

Untuk kali ini cukup sekian dulu wawancaranya. Bersediakah Aba Zul bila nanti kami wawancarai lagi soal resultante pemikiran Bung Karno dan tokoh-tokoh besar lainnya seperti Imam Khomeini, Hasan al-Banna, dan seterusnya. Bahkan kalau perlu kami akan selenggarakan diskusi terbuka, tapi mendalam.

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul) :

Dengan senang hati. Diskusi-diskusi seperti itu akan mengingatkan saya pada suasana romantis dan ilmiah ketika saya aktif dalam sejumlah kelompok diskusi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Jakarta, mulai awal tahun 1980-an (dengan suasana mencekam pada era represif Rezim Soeharto), kemudian memuncak hingga akhir tahun 1990-an (tatkala saya berpartisipasi menyelenggarakan pengkaderan-pengkaderan untuk sejumlah organisasi mahasiswa yang turut menumbangkan rezim Orde Baru), lalu menurun grafiknya mulai tahun 2007, kemudian kini grafiknya mulai meningkat lagi.  Dan semoga, insya Allah, kalian turut berkontribusi dalam peningkatan grafik tersebut, sehingga sisa hidup kita di dunia ini benar-benar bermakna untuk kemanusiaan dan keadilan. [**]

Facebook Comments

You May Also Like

4,912 thoughts on “Islam dan Bung Karno (Wawancara dengan La Ode Zulfikar Toresano, Koordinator Umum Forum SPTN)