Kasur “Bobo” Anggota DPR?

dprJAKARTA, www.sorotparlemen.com   Peneliti  Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan, DPR seharusnya melakukan audit ruangan, bukan membangun ruang baru. Dengan melakukan audit, DPR bisa mengetahui ruangan-ruangan yang belum dimanfaatkan secara optimal (Kompas, 24/8/2015).  Tetapi, pada kesempatan ini, kita mengusulkan lebih dari itu, jangan hanya ruangannya yang diaudit, tetapi juga perumahan dan segenap fasilitas yang mereka terima.  Mengapa? Karena, belum juga kering tenggorokan masyarakat yang mengkritik usulan DPR (yang dimotori Tim Implementasi Reformasi DPR pimpinan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari Fraksi PKS) soal rencana pengembangan tujuh proyek di Kompleks Parlemen senilai Rp 1,6 triliun  (yang ditargetkan rampung pada 2018), muncul lagi usulan baru  pembelian kasur  (untuk “bobo”) anggota DPR senilai Rp 12,1 milyar atau Rp 19 juta untuk setiap anggota  (Dewan Yang Terhormat itu), yang mengemuka dalam “Bincang Pagi Metro TV” pada Senin lalu (24/8).

Kita patut waspada, rencana usulan-usulan DPR itu — termasuk proyek “kasur” (PK) — potensial dijadikan alat ungkit politik (political  leverage) bahkan instrumen  penekan (pressure  power) terhadap pemerintah mengingat Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR Djaka Dwi Winarko menuturkan, prioritas pengembangan Kompleks Parlemen akan mengemuka saat pembahasan RAPBN bersama pemerintah (Kompas, 24/8/2015).  Pertanyaannya, apakah  proyek-proyek termaksud tidak berpeluang dijadikan komoditas tukar bagi (persyaratan) disetujuinya RAPBN (2016) — untuk menjadi undang-undang — oleh DPR?

***

SOAL rencana usulan PK tadi, Syaifullah  Tamliha, anggota  DPR dari PPP, dalam  “Bincang Pagi Metro TV” (24/8), mengaku, memang kasur di rumah dinas anggota DPR saat ini sudah berusia sekitar  lima tahun. Tetapi, tidak perlu diganti semua. “Tawarkan saja kepada  masing-masing  anggota DPR, siapa yang butuh kasur, sehingga kita bisa menghemat  anggaran.  Kami sudah sampaikan kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR bahwa fasilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan. Maka, kalau (seandainya) keluar anggaran seperti rencana usulan PK itu, yang keliru adalah Setjen,” ujar Tamliha.

Bila rencana PK  itu satu paket (satu rangkaian) dengan rencana usulan anggaran tujuh tahap proyek penataan Kompleks Parlemen, apakah DPR juga tidak tahu menahu dengan PK tersebut?  “Badan Anggaran (Banggar) DPR  belum tahu ada tidaknya proyek ini  (penataan Kompleks Parlemen) di RAPBN 2016. Saya sudah empat kali bertanya kepada Setjen,” kata  Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Noor Supit  (Kompas, 25/8).

Tentu hal ini sangat aneh, masa, sih, Setjen lebih paham daripada Banggar soal kebutuhan DPR sendiri? Kalau DPR tidak mau dipersalahkan, lalu di mana publik minta pertanggungjawaban?

Tetapi, menurut Tamliha, di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR semua urusan penganggaran ditentukan, termasuk untuk keperluan rumah anggota DPR. “Di BURT ini ada perwakilan dari semua fraksi.  Sehingga, Ketua BURT pasti mengetahui anggaran untuk rencana PK itu, tidak mungkin dia tidak tahu,” kata Tamliha.

Sejalan dengan Tamliha, pengamat politik Ansy Lema — yang juga tampil dalam  “Bincang Pagi Metro TV” yang dipandu Zilvia Iskandar itu — berpendapat biasanya BURT kalau mau ganti engsel, misalnya, satu-dua rusak, semua diganti.  Maka, masih kata Ansy, kalau ketua BURT tidak  tahu (anggaran), itu aneh.

Menambahkan tanggapan Tamliha, dalam kesempatan yang sama, Zulfan Lindan, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, mengatakan, “Saya coba lihat hal itu secara utuh. Saya tidak tahu fasilitas apa yang kami dapatkan. Rumah dinas bocor, tikus berkeliaran, keamanan lemah, dan tidak dapat mobil (dinas).” Zulfan mengaku, ia pernah kehilangan komputer di rumah dinasnya; bahkan ruang  kantor pun cukup kecil  (4 x 4 meter), padahal ditargetkan akan ditempati lima orang staf.

Tapi kalau alasannya adalah rumah dinas tidak layak pakai, hal itu sulit diterima, sebab bagi Ansy, kalau rumah dibiarkan kosong, tentu akan rusak.

“Mungkin ada harapan tinggi dari masyarakat yang tidak kesampaian. Apalagi mereka saksikan rapat-rapat paripurna masih sering kosong. Maka, kalau (kekurangan-kekurangan) itu bisa diatasi dan dioptimalkan, bisa jadi rakyat bisa menerima  (usulan-usulan DPR seperti itu),” kata Zulfan.

Dia menambahkan, tuntutan kepada DPR memang tinggi. Untuk itu harus terbangun sistem komunikasi yang baik (antara anggota DPR dengan masyarakat). Bagi Zulfan, daripada bicara soal kasur, lebih baik perbaiki dulu sistem komunikasi dengan rakyat. Kalau ini sudah bisa diatasi (kalau kontribusi DPR kepada rakyat sudah terbukti), tambahnya lagi, apa pun yang diminta DPR niscaya didukung rakyat. “Pola komunikasi di internal pun perlu dibenahi. Masa Ketua BURT tidak tahu anggaran untuk kasur, dan  katanya  itu ditentukan oleh Setjen,” tandas Zulfan.

Dalam penilaian  dia, ketimpangan pola komunikasi bukan hanya terjadi di internal DPR, tetapi  juga di semua institusi.  Oleh karena itu, tambah Zulfan lagi, efisiensi bukan hanya terhadap anggota DPR, melainkan juga semua lembaga/kementerian. “Semua lembaga itu tidak perlu tambah anggaran, sebab kita lagi krisis.  Studi banding, misalnya, tidak perlu dilakukan ke luar negeri; untuk cari informasi gunakan saja internet. Pemerintah pun harus efektif menjalankan tugasnya, terutama mendorong pembangunan di daerah,” tandas Zulfan.

Tetapi berbicara soal efektifitas tersebut, Tamliha seakan menyindir pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, bahwa kerja DPR sudah efektif, sebab  BPK memberi penilaian/predikat  Wajar Tanpa Pengecualian (kepada DPR); dan terkait dengan itu rakyat bisa mengakses apa yang dilakukan DPR setiap hari. “Seharusnya, Fahri tanya kepada Ketua BURT soal anggaran kasur itu. Jangan dulu mengeluarkan pernyataan, sebab anggota DPR tidak mengerti (tidak tahu-menahu) soal penganggaran seperti itu (pengadaan kasur). Apalagi  jika mencapai satuan tiga,” tandas Tamliha.

***

BILA Zulfan mengemukakan pentingnya penataan pola komunikasi, Ansy berpendapat, tidak cukup hanya pembenahan komunikasi, tetapi juga tata kelola; dan ini menyangkut  transparansi serta akuntabilitas DPR. “Kalau Pak Tamliha saja tidak tahu soal rencana anggaran pengadaan kasur itu, berarti  (patut diduga) ada kongsi jahat di dalam DPR  sana. Padahal, satu rupiah pun yang keluar harus diketahui oleh anggota DPR. Ini penting sebab jangan sampai merusak citra anggota DPR sendiri; apalagi dulu pernah ada kasus laptop di DPR,” kata Ansy.

Dia (Ansy) menambahkan, Presiden saja tidak tahu dan seakan ditodong untuk menandatangani prasasti tujuh proyek  di Kompleks Parlemen.  DPR kadang, masih kata Ansy, memblok atau mengganggu pengesahan anggaran.  “Maka, saya berharap kepada Nasdem agar menjadi  role model bagaimana  berpartai yang baik,” tambah Ansy.

Zulfan meresponi, Partai Nasdem sudah melarang anggotanya melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan kalau anggota Nasdem ada yang ditangkap KPK, itu bisa saja sebab sebelum masuk partai, mereka sudah punya profesi  sendiri, dan tentu tidak bisa dikontrol.

***

NAMUN, apa pun pendapat dan argumen para anggota DPR tadi, Ansy memiliki penilaian tersendiri.  Baginya, tabiat atau kelakuan anggota DPR  sangat menyakitkan hati rakyat. Di saat kehidupan  rakyat  terpuruk, DPR buta-tuli. “Kalau usulan-usulan penganggaran (untuk kepentingan anggota DPR) disetujui, hal itu merupakan pemborosan. Patut dicatat, apa yang  dilakukan DPR tersebut tidak didasari studi yang matang dan tidak dibicarakan dengan masyarakat. Apa manfaatnya buat kepentingan publik? Kalau Presiden saja tidak diajak bicara (dalam rencana pengembangan tujuh proyek di Kompleks Parlemen), apalagi rakyat jelata,” begitu  Ansy menggugat.

Terlebih lagi, masih menurut dia (Ansy), hingga kini belum satu pun undang-undang yang dihasilkan (terkecuali undang-undang hasil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/Perppu), padahal  mereka sudah lebih dari 10 bulan duduk di Senayan  sana.[**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano  dan  La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Kamis, 27/8/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi  Metro TV”  (Senin, 24-8-2015)  bertajuk : “PR Proyek DPR“.

Facebook Comments

You May Also Like

5,269 thoughts on “Kasur “Bobo” Anggota DPR?

  1. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
    Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement
    you access consistently rapidly.