Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian I)

14 Januari 2015

calon-kapolri-budi-gunawan-ikuti-uji-kelayakan_20150114_195246

1. Abraham Samad  (Ketua KPK):

Kalau ada tanggapan orang awam (terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, yang bersamaan dengan pengajuannya sebagai calon Kapolri), kami tidak bisa melarang orang berasumsi. Tapi kami jelaskan, kejadian ini hanya kebetulan  (Kompas, Rabu, 14/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Pada Selasa, 13 Januari (pukul 14.00) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Komisaris Jenderal  Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka karena dugaan transaksi tidak wajar (rekening gendut).  Hal itu terjadi sehari setelah (Senin, 12/1) pembacaan surat presiden soal pengusulan BG sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam rapat Paripurna DPR.  Seakan merespons keputusan KPK tersebut, satu jam setelah pengumuman ditetapkannya BG sebagai tersangka, Komisi III DPR melakukan rapat (pada Selasa, pukul 15.00) dan memutuskan akan melakukan  fit  and  proper  test  atas BG sebagai calon Kapolri.

 2. Andi Widjajanto (Sekretaris Kabinet):

Presiden sedang mempertimbangkan (kembali) tentang proses pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menggantikan Jenderal Sutarman) — Kompas, Rabu, 14/1/2015.

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Andi mengatakan hal itu pada Selasa (13/1) sebagai respons atas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menetapkan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi setelah Presiden mengirimkan surat pengusulan BG sebagai Kapolri kepada DPR pada Jum’at pekan lalu. Lebih lanjut Andi menuturkan, Presiden Jokowi akan memimpin rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet untuk membahas pencalonan BG sebagai Kapolri pada Rabu pukul 07.30 (pada pukul 09.00 Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap BG), dan  hasilnya akan segera disampaikan kepada DPR.

 

3. Aziz Syamsuddin (Ketua Komisi III DPR):

Tahapan seleksi calon Kepala Polri harus tetap dijalankan meski Budi Gunawan berstatus tersangka  (Kompas, Rabu, 14/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Pada pukul 14.00, tanggal 13 Januari, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengumumkan penetapan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan surat pengusulan BG sebagai Kapolri kepada DPR pada Jum’at pekan lalu.

 

4. Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK):

Ketika jadi pimpinan, saya minta kasus-kasus yang jadi perhatian masyarakat diekspos. Juni 2013 kasus ini diekspos dan diputuskan untuk dilakukan pendalaman terhadap berbagai keterangan.  (Pada Juli 2014) Kami minta data dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Jadi, data dari PPATK  (tentang rekening tak wajar milik Budi Gunawan, petinggi Polri yang kini diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri) baru kami minta tahun 2014 (Kompas, Rabu, 14/1/2015).

 

5. Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK):

Presiden, sesuai undang-undang, berwenang menentukan siapa yang akan dijadikan Kepala Polri mendatang. KPK hanya bisa memohon agar pergantian itu dilakukan sesuai tradisi terbaik yang pernah dilakukan dan meminta agar calon Kapolri mendatang punya integritas, akuntabilitas, dan bisa bekerja sama dengan KPK. (Dalam hal pemilihan calon Kapolri, KPK sudah memberi sinyal kepada Presiden) Sinyal itu sudah sangat tegas, bahwa orang-orang tertentu termasuk Budi Gunawan tidak masuk bagian karena sedang dalam proses (diselidiki kasus korupsinya) —  Kompas, Rabu, 14/1/2015.

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Bambang mengatakan hal itu pada Sabtu sore (10/1).  Dalam kasus pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, KPK hanya memohon agar pergantian Kapolri dilakukan sesuai tradisi terbaik yang pernah dilakukan (selain meminta agar calon Kapolri mendatang punya integritas, akuntabilitas, dan bisa bekerja sama dengan KPK, seperti disebutkan di atas).  Tradisi yang dimaksud adalah seperti ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pertimbangan KPK saat memilih calon Kapolri.  Tradisi baik itu pula yang dilakukan Presiden Jokowi ketika meminta KPK menelusuri rekam jejak (track  record) calon anggota kabinetnya, sebelum mereka dipilih menjadi menteri.

 

6. Budi Gunawan (Calon Kapolri yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi):

Semua (prosedur pencalonan saya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi) legal, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua transparan (Kompas, Rabu, 14/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Pada 12 Januari, surat presiden soal pengusulan Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dibacakan dalam rapat Paripurna DPR.  Esoknya, Selasa, 13 Januari (pukul 14.00) KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka karena dugaan transaksi tidak wajar (rekening gendut).  Kendati demikian, satu jam kemudian (Selasa, pukul 15.00), Komisi III DPR melakukan rapat dan memutuskan akan melakukan  fit  and  proper  test  atas BG sebagai calon Kapolri.

 

7. Edi Saputra Hasibuan (Komisioner Kompolnas):

Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) siap andai Presiden meminta kami mengulangi proses seleksi (calon Kapolri) dengan melibatkan KPK dan PPATK (Kompas, Rabu, 14/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Dalam kesempatan terpisah Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) Tedjo Edhy Purdijanto — yang juga menjabat sebagai Ketua Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) — mengatakan, semula ada sembilan nama jenderal polisi bintang tiga (termasuk Komjen Budi Gunawan)  yang diajukan kepada Presiden untuk menjadi Kepala Polri.

 

8. Joko Widodo (Presiden RI):

Saya mendapatkan surat klarifikasi  (dari Komisi Kepolisian Nasional /Kompolnas) mengenai rekening  (Komjen Budi Gunawan/BG) dan di sini disampaikan hasil penyelidikan bahwa transaksi itu adalah wajar (TEMPO.CO, Rabu, 14/1/2015 – 21:33 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan seperti di atas  di Wisma Negara, Jakarta, Rabu  (14/1) sehubungan dengan penetapan status tersangka dugaan korupsi (oleh KPK) terhadap Komisaris Jenderal BG  yang diajukan  (oleh Presiden) untuk dimintakan pertimbangan kepada DPR sebagai satu-satunya calon Kepala Polri.  Dalam surat klarifikasi dari Kompolnas itu disebutkan bahwa transaksi yang dilakukan BG adalah wajar.   Atas dasar surat klarifikasi tersebut Presiden kemudian mengajukan calon tunggal Kapolri kepada DPR.

 

9. Miko Ginting (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia / PSHK):

Terkait dengan pemilihan calon Kapolri (Komjen Budi Gunawan/BG), kami mendesak Presiden dan DPR RI agar tidak melanjutkan proses tersebut. Dengan (penetapan BG sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK pada Selasa, 13/1)) itu, kasus Komjen BG akan berlanjut ke proses persidangan. Belum lagi, bila terdapat alasan yang cukup, KPK dapat melakukan penahanan. Pengadilan akan menjadi forum bagi KPK untuk membuktikan tuduhannya, dan bagi Komjen BG untuk melakukan pembelaan diri. Setiap pihak sepatutnya menghormati proses hukum yang sedang (akan) berlangsung (REPUBLIKA.CO.ID, Rabu, 14/1/2015 – 11:00 WIB  WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Miko mengirimkan pernyataan itu dari Semarang pada Rabu (14/1), melalui surat elektroniknya kepada Antara.  Dalam surat tersebut  ia menambahkan, jika pemilihan tetap dilanjutkan dan Komjen BG terpilih menjadi Kapolri, akan berdampak pada kepemimpinan yang tidak efektif dan sangat problematik. Maka, demi kepatutan dan penghormatan pada penegakan hukum, Presiden dan DPR harus menghentikan pemilihan Komjen BG sebagai Kapolri.  Hal ini mengingat pemilihan calon Kapolri yang berintegritas merupakan prasyarat awal untuk membangun institusi kepolisian yang bersih dan terpercaya..

Dalam Pasal 1 Angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Miko, harus segera menyelesaikan penyidikan, kemudian meningkatkannya ke tahap penuntutan dengan melimpahkan perkara ini ke pengadilan.

Sebagaimana diketahui, Budi Gunawan dijadikan tersangka dengan pasal-pasal terkait tindak pidana suap dan gratifikasi, yaitu Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf A dan B, dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Banyak pihak berpendapat bahwa dengan mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan — maka Presiden Joko Widodo seharusnya segera menarik surat pencalonan BG sebagai Kapolri yang sebelumnya telah dikirim ke DPR. Langkah untuk tidak melanjutkan pemilihan calon Kapolri ini atas dasar prinsip kepatutan dan penghormatan akan penegakan hukum.

 

10. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara/Mensesneg):

Presiden menghargai kerja lembaga penegak hukum seperti KPK.  Presiden baru mendengar informasi penetapan Budi Gunawan/BG (calon Kapolri yang diusulkan sendiri oleh Presiden) sebagai tersangka (dugaan korupsi) saat mengunjungi kantor BIN (Badan Intelijen Negara) — Kompas, Rabu, 14/1/2015.

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Segera setelah mendengar informasi soal BG pada saat kunjungannya di kantor BIN, kawasan Kalibata, Jakarta, itu, Presiden minta Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijanto sebagai Ketua Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) untuk menggelar pertemuan dengan anggota Kompolnas, membahas pertimbangan terkait langkah yang dapat diambil Presiden.

Sebelum ke kantor BIN, Presiden menerima Kompolnas dan Kapolri, di mana di situ Kompolnas menyatakan tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait pencalonan BG sebagai Kepala Polri.

 

11. Susilawati (Istri Budi Gunawan, calon Kapolri):

Kami tidak tahu ke depan akan seperti apa. Kami yakin kebenaran dan kebaikan akan terlihat. Kami tentunya ingin semua lancar, tetapi ini semua kembali kepada takdir. Allah yang menentukan. Saya akan terus mendukung suami sepenuh hati. Bapak memang selalu bekerja keras, waktunya sampai-sampai sedikit sekali untuk keluarga. Saya bisa terima. Saya tahu bapak bekerja untuk kemajuan kariernya. Saya sebagai  ibu rumah tangga biar bertugas membimbing anak-anak (Kompas, Rabu, 14/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Hal itu diungkapkan Susilawati menanggapi pertanyaan John Aziz, anggota DPR  dari Fraksi Golkar yang bertanya tentang responsnya  (Susilawati) terhadap kabar penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi. John Aziz mengajukan pertanyaan tersebut saat berkunjung ke rumah Budi — di Jalan Duren Tiga Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan — pada Selasa (13/1), bersama 52 anggota Komisi III DPR (minus anggota dari Fraksi Demokrat karena sejak awal, Demokrat telah menegaskan ketidaksetujuannya atas kelanjutan pencalonan Budi sebagai Kapolri) untuk memenuhi prosedur  fit and proper  test   terhadap calon Kapolri.

 

12. Sutarman / Jenderal (Pol) Sutarman (Kepala Polri):

Kami telah bertemu petinggi KPK yang menyampaikan proses hukum salah satu perwira tinggi Polri.  Polri akan kooperatif dalam membantu kasus ini.  (Penyelidikan  soal kepemilikan transaksi mencurigakan petinggi Polri, sudah dilalukan sejak 2010 bekerja sama dengan PPATK. Namun, saat itu tidak ditemukan bukti kuat) Tetapi, apabila ada novum, penyelidikan itu bisa dibuka kembali  (Kompas, Rabu, 14/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

PPATK  = Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

 

13. Tedjo Edhy Purdjianto (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan/Menkopolhukam):

Saya sudah melakukan verifikasi  kepada Polri. Saya tidak punya jalur ke KPK dan PPATK. Data dari KPK dan PPATK hanya Presiden yang bisa meminta, Kompolnas tidak bisa (TEMPO.CO, Rabu, 14/1/2015 – 21:33 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Verifikasi tersebut adalah untuk mengklarifikasi  “penilaian wajar”  yang diberikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) atas transaksi keuangan Komjen Budi Gunawan (BG) — calon Kapolri —  terkait penetapan yang bersangkutan (BG) sebagai tersangka oleh KPK.  Tedjo mengatakan,  ihwal penetapan BG sebagai tersangka, ia  tidak mendapatkan data milik KPK. (PPATK = Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

 

Facebook Comments

Topik Tarkait

One thought on “Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian I)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three − 1 =