Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian II)

15 Januari 2015

1. Abraham Samad (Ketua KPK):

KPK sudah berusaha membuka komunikasi bertemu dengan Presiden Jokowi, tapi kami belum dikasih waktu (TEMPO.CO, Kamis, 15/1/2015 — 02:20 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Abraham menyatakan hal itu di kantornya (KPK), Selasa, 13 Januari 2015. Upaya Abraham mengontak Presiden adalah untuk menyampaikan hasil gelar perkara kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) yang sudah selesai pada Senin, 12 Januari 2015.  Esoknya (Rabu, 14 Januari), Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga mengatakan masih berupaya bertemu Jokowi dengan difasilitasi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. “Saya percaya Pak Jokowi akan konsisten menjalankan konstitusi karena dia tunduk pada konstitusi,” demikian Bambang. Namun, hingga Rabu malam (14/1), Presiden belum juga menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk membicarakan kasus BG tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa, 13 Januari 2015, KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka dugaan korupsi, padahal ia baru saja diusulkan (kepada DPR) oleh Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kepala Polri.

2. Abraham Samad (Ketua KPK):

Istilah di penyidikan, kasus suap atau gratifikasi itu sama level dengan kasus yang biasa kita dengar: “tipiring” atau “tindak pidana ringan”. Ini seolah-olah menjadi kasus yang kadang-kadang kita dengar (diistilahkan) sebagai white collar  crime (kejahatan kerah putih). (Padahal) Ini adalah kejahatan ringan,yang biasa-biasa saja, tradisional, dan konvensional. Yakinlah bahwa kasus Budi Gunawan pasti akan disidangkan, karena kami (KPK) tidak mengenal SP3 (TEMPO.CO, Kamis, 15/1/2015 — 15:58 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Pernyaan tersebut dilontarkan Abraham di kantornya (KPK), Kuningan, Jakarta pada Kamis, 15 Januari 2015 dalam kaitannya dengan kasus penetapan tersangka dugaan korupsi atas Komisaris Jenderal/Komjen Budi Gunawan (BG), yang  beberapa hari sebelumnya diusulkan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi.

Dalam pandangan Abraham, kasus dugaan suap dan penerimaan hadiah (yang bermula dari temuan rekening gendut) yang menjerat BG itu tidaklah sulit seperti kasus Bank Century,  kejahatan pajak, atau kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), sehingga ia (kasus BG) bisa segera diselesaikan.

Kasus ini menjadi besar, tambah Abraham, karena tersangkanya adalah orang besar dengan kuasa yang superbody  pula.  Oleh karena itu (dan meski tersangkanya adalah orang besar), Abraham yakin tidak akan menjumpai kesulitan dalam menyelesaikan kasus ini.  Dan, meski (seandainya juga dipaksakan) BG dilantik menjadi Kapolri, maka dengan merujuk undang-undang KPK, tidak dikenal istilah “Surat Perintah Penghentian Penyidikan” (SP3).

Sebagaimana diketahui, rapat paripurna DPR pada Kamis, 15 Januari, menetapkan lolosnya Komjen BG dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi Kapolri. BG diajukan oleh Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri.

Karena sejak Selasa, 13 Januari 2015 BG sudah berstatus sebagai tersangka  dugaan suap dan gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Polri (2003-2006) dan jabatan lainnya di kepolisian, maka kita harapkan KPK segera memproses kasusnya, yang sudah diindikasikan dengan memulai jeratannya dari Pasal 12 huruf “a” atau “b”, Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  juncto  UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi  juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

3. Abraham Samad (Ketua KPK):

Tidak ada jalan bagi Pak Jokowi untuk melantik (Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri); harusnya ia membatalkan. Kalau tidak, berarti Jokowi langgar tradisi ketatanegaraan. (Pada masa pemerintahan Presiden SBY dulu)  Jika pejabat negara sudah ditetapkan sebagai tersangka, langsung diberhentikan. Saat itu juga SBY langsung memintanya mundur. Ini (Budi Gunawan kan) belum jadi pejabat (Kapolri).  Begitu  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan (misalnya), saat itu juga SBY memintanya mundur, dan ia (Jero) langsung mengundurkan diri (TEMPO.CO, Kamis, 15/1/2015 — 16:12 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Pernyataan di atas diungkapkan Abraham di kantornya (KPK), Kamis, 15 Januari 2015. Terkait dengan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu yang meminta pejabatnya — yang tersangkut kasus hukum — untuk mengundurkan diri, Abraham juga memberikan contoh lain, yakni pengunduran diri Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng saat (Andi) ditetapkan menjadi tersangka kasus Hambalang.

4. Abraham Samad (Ketua KPK):

Insya Allah saat (masa jabatan) kami berakhir sudah ada putusannya.  Ini masa tugas akhir kami (jajaran pimpinan KPK) berempat.  Kami konsentrasi  untuk selesaikan kasus sebelum masa kepemimpinan (kami) berakhir (REPUBLIKA.CO.ID, Kamis, 15/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Abraham mengatakan hal itu di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/1). KPK menjanjikan kasus dugaan korupsi yang menjerat tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan (yang diusulkan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi) segera akan diputuskan atau selesai sebelum masa jabatan pimpinan KPK periode sekarang berakhir, dengan target  120 hari ke depan.  Kasus ini akan menjadi prioritas KPK untuk segera dilimpahkan ke persidangan,  sehingga tidak  memungkinkan timbulnya pro-kontra dan  kegaduhan di tengah masyarakat.

5. Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua KPK):

Bayangkan kalau diteruskan (Komjen Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri) dan kami menggeledah, menyita  terkait pribadi seorang Kapolri yang jadi tersangka (dugaan korupsi oleh KPK). Kan dikira kita (KPK) melecehkan. Makanya perlu dicegah (pelantikannya).  (Dalam masa kampanye Pilpres 2014, komitmen penegakkan hukum, pemberantasan korupsi, dan memperkuat KPK) Ini ditandatangani langsung oleh Jokowi.  Saya harap KPK jangan hanya dijadikan bahan kampanye saat pemilihan (pemimpin) saja — REPUBLIKA.CO.ID, Kamis, 15/1/2015.

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Dalam kaitan itu, Adnan meminta Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan (BG) untuk menghindari gesekan antardua lembaga (Polri dan KPK).  Menurutnya, bila pelantikan dilakukan, Presiden Jokowi sama saja membenturkan dua lembaga penegak hukum tersebut.  Adnan berpendapat, masyarakat akan kecewa jika Jokowi tetap melantik BG.  Hal itu, kata Adnan,  tercermin dari protes relawan Jokowi yang kecewa dengan penunjukan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu (sebagai calon tunggal Kapolri). Adnan menambahkan, jika Jokowi tidak menghiraukan, maka bisa dianggap mengkhianati kepercayaan rakyat yang menginginkan pemerintahan yang bersih.

6. Agus Sunaryato (Peneliti  Indonesia Coruption Watch/ICW):

Jangan mau kalau disetir  (Partai Politik atau kepentingan tertentu) — TEMPO.CO, Kamis, 15/1/2015.

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Pernyataan Agus itu konteksnya adalah penentuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang disinyalir sejumlah kalangan kental dengan tarik-menarik kepentingan tertentu.  Lebih kontroversial lagi karena Komjen sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dugaan korupsi pada Selasa, 13/1.  Lebih jauh Agus  mengatakan, seharusnya  Presiden Jokowi berani keluar dari bayang-bayang (pihak tertentu), seraya  mengingatkan bahwa jabatan yang disandang Jokowi sekarang adalah amanah rakyat, bukan partai politik.

7. Andi Wijayanto (Sekretaris Kabinet):

(Presiden Jokowi akan segera membahas soal calon Kapolri yang sudahdisetujui oleh DPR). Akan ada dua pertemuan lagi untuk membahas opsi yang akan diambil  (REPUBLIKA.CO.ID, Kamis, 15/1/2015 – 19:07 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Andi mengatakan hal itu usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1), yang  juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

8. Arsul Sani (Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP):

Kalau Fraksi Demokrat  walk out  dari sidang paripurna, pengambilan keputusan (soal pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri) tetap  secara aklamasi. Kalau tidak, akan dilakukan secara voting. Jika dari 560 anggota DPR hanya Fraksi Demokrat yang tidak setuju, kemungkinan proses pengambilan keputusan akan lancar dan Budi tetap jadi Kapolri  (Kompas, Kamis, 15/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Dalam rapat pleno Komisi III DPR, 9 dari 10 fraksi secara aklamasi menyetujui penetapan Budi Gunawan menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat tidak hadir dalam rapat tersebut karena menolak Budi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan menyusul telah ditetapkannya Budi sebagai tersangka oleh KPK.  Terkait status Budi sebagai tersangka, Komisi III menyatakan memegang asas praduga tidak bersalah (presumption  of  innocent).

Rapat pleno Komisi III DPR pada Senin lalu (12/1) memutuskan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi akan dilakukan pada 19 Januari. Namun, setelah KPK mengumumkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Selasa (13/1), Komisi III  memutuskan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan kemarin (Rabu, 14/1).

Keputusan Komisi III dalam rapat pleno itu akan dibawa ke Sidang Paripurna DPR yang digelar Kamis ini (15/1).

9. Bambang Widjojanto (Wakil ketua KPK):

(Setelah ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan Korupsi) KPK melakukan tugas dan fungsi seperti biasa dan akan memberikan prioritas sebagaimana kasus lainnya (Kompas, Kamis, 15/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Terkait pengusutan kasus Budi, KPK telah minta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Budi dan anaknya, Muhammad Hervianto Widyatama, serta dua orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Bambang menuturkan, untuk pengusutan rekening mencurigakan yang diduga milik petinggi kepolisian lainnya, laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK pada tahun 2010 hanya yang terkait dengan Budi. Saat ini KPK memang tengah memeriksa sejumlah transaksi dan rekening mencurigakan milik penyelenggara negara. Namun, Bambang enggan mengungkapkan transaksi dan pemilik rekening mencurigakan tersebut (Kompas, Kamis, 15/1).

10. Desmon J Mahesa (Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra):

Kalau Komjen Budi Gunawan/BG (yang diusulkan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi) ditetapkan sebagai tersangka (kasus dugaan korupsi oleh KPK), kenapa tidak ditarik saja surat pengajuannya (kepada DPR)?   Jokowi mau melempar  ‘bola panas’ ke DPR. Kita (DPR) juga main politik. Kami pakai jurus taichi  saja, kembalikan ‘bola panas’  itu ke Jokowi. Kalau Jokowi melantik BG, maka akan berhadapan dengan KPK;  kalau tidak dilantik, kita (DPR) akan ajukan  “interpelasi”. Karena kalau tidak dilantik, Jokowi telah mempermalukan DPR.   Saya juga lihat agak aneh,  begitu KPK menetapkan BG sebagai tersangka, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman justru terlihat bahagia. Begitu juga pimpinan KPK saat menetapkan tersangka BG, justru bahagia.  BG sebagai tersangka hanya ditetapkan oleh empat orang pimpinan KPK, maka harus digugat atau di-pra peradilan-kan. Kalau hakimnya waras, pasti dikabulkan pra peradilan-nya  (REPUBLIKA.CO.ID, Kamis, 15/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Desmond mengatakan hal itu di Senayan (Gedung DPR), Jakarta, Kamis (15/1). Ia menduga, kelihatannya antara KPK dan Kapolri Jenderal Sutarman saling mengetahui. Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, menurut undang-undang, penetapan BG sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK tidak sah karena seharusnya ditetapkan oleh lima orang dalam jajaran pimpinan KPK.

11. Desmon J Mahesa (Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra):

Ada keanehan-keanehan yang disangkakan (kepada calon Kapolri Budi Gunawan),  bukan yang logis. Keadaannya (kasus) sudah lama. Ada apa dengan KPK? KPK ingin membuktikan bahwa dia (dirinya berada) di atas pemerintahan.  Budi Gunawan lebih bagus dan meyakinkan dari pada Timur Pradopo dan Sutarman (REPUBLIKA.CO.ID, Kamis, 15/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Hal di atas disampaikan Desmond dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (15/1).  Keanehan yang dimaksud Desmond karena  keputusan penetapan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka dugaan korupsi  diambil KPK saat BG telah diusulkan presiden menjadi calon Kapolri.  Maksud pernyataan Desmond :  “KPK ingin membuktikan bahwa dia di atas pemerintahan”  adalah  bahwa penetapan BG sebagai tersangka di saat pencalonannya sebagai Kapolri — yang ditentukan  oleh Presiden — sama saja dengan merongrong kekuasaan dan berusaha mengubah ketatanegaraan. Menurut Desmond, dalam tata negara dikenal istilah “trias politika”, yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan  yudikatif.  Dalam konteks ini KPK sebagai lembaga yudikatif  ad hoc berada dalam satu garis dengan pemerintah, bukan di atasnya.

Kemudian, pernyataan Desmond yang membandingkan kualifikasi  BG  dengan kualifikasi dua Kapolri sebelumnya, mungkin ada kaitannya dengan  yang diberitakan REPUBLIKA.CO.ID (Kamis, 15/1):  “Gerindra juga curiga ada oknum di kepolisian yang tidak suka Budi Gunawan menjadi Kapolri”.  Selama ini, lanjut Desmond,  KPK  terkesan memiliki tendensi politis dalam memutuskan status tersangka.  Ketua Umum PPP Suryadarma Ali, misalnya, dijadikan tersangka saat masa kampanye pemilu presiden (2014).  Anas Urbaningrum  (Ketua Umum Partai Demokrat)  juga dijadikan tersangka oleh KPK,  yang kemudian digantikan oleh SBY.

12. Hamdan Zoelva (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi):

Faktanya, KPK menetapkan Budi Gunawan (calon Kepala Polri) sebagai tersangka (dugaan korupsi). Walaupun dalam hukum dikenal asas praduga tak bersalah, nilai-nilai moral integritas itu jauh lebih tinggi.  Layak atau tak layak, pantas atau tidak pantas, itu berkaitan dengan integritas.  Bagaimana rasanya calon Kapolri menjadi tersangka, kemudian lolos (seleksi atau uji kelayakan dan kepatutan)?  Apa kata dunia? (Kompas, Kamis, 15/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Hamdan heran dengan Komisi III DPR yang tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Budi Gunawan yang diusulkan Presiden menjadi calon Kapolri. Ia tak paham, apa lagi yang akan diuji dalam acara itu.

Hampir senada dengan Hamdan Zoelva, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Maarif mengimbau Presiden agar tidak melantik Budi sebagai Kepala Polri.  Presiden harus mementingkan aspirasi publik. Kapolri sebaiknya diisi oleh sosok yang bersih dari permasalahan hukum.

13. Hasto Kristiyanto (Pelaksana tugas/Plt  Sekretaris Jenderal PDI-P):

Pertemuan tadi adalah untuk menjelaskan sikap partai-partai (yang selama ini tergabung dalam KIH) — Hanura, PKB, Nasdem, dan PDIP — yang mendukung sepenuhnya (Budi Gunawan/BG) sebagai) calon Kapolri.  Dan itu (hasilnya) sudah ditunjukkan dalam rapat paripurna DPR tadi.  (Dalam kasus penetapan Komjen BG sebagai tersangka dugaan korupsi) Tidak ada kejelasan dari KPK. Bila memang BG disangkakan menerima gratifikasi, siapa yang memberikan? Kenapa tidak ada pemeriksaan saksi dan terduga?  Saya rasa ini upaya KPK untuk menciptakan ketegangan dan rasa malu terhadap Polri dan Presiden. Lagipula  ini (pencalonan BG sebagai Kapolri) sudah tak mungkin mundur lagi. Tinggal pelantikannya saja. Waktunya terserah Presiden Jokowi (TEMPO.CO, Kamis, 15/1/2015 –  21:34 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Menurut Hasto, sikap partai-partai pendukung Jokowi tak akan berubah dalam polemik soal BG. Para ketua umum partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo berkunjung ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Kamis siang, di mana berturut-turut datang adalah Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, disusul Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan terakhir Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Tentu saja, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P (Plt Sekjen PDI-P) Hasto Kristiyanto  juga hadir di sana. Hasto menambahkan, kunjungan petinggi-petinggi partai tersebut adalah untuk saling meyakinkan penunjukkan Kapolri (yang baru) yang diinginkan Joko Widodo, yakni Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG). Mereka semua mendukung BG karena yakin bahwa KPK bias dalam penetapan status BG sebagai tersangka.  Karena itu, masih menurut Hasto, pertemuan para petinggi partai tersebut adalah untuk mengambil sikap tegas dalam mendukung pencalonan BG sebagai Kapolri.

Hasilnya, pada Kamis sore (15/1), rapat paripurna DPR menyetujui secara aklamasi pencalonan BG sebagai Kepala Polri.

14. Hasto Kristiyanto (Pelaksana tugas/Plt  Sekretaris Jenderal PDI-P):

(Pencalonan  Komjen Budi Gunawan sebagai  Kapolri)  Tidak mungkin ditarik. Budi Gunawan adalah usulan Presiden sendiri.  (Hal) Ini sudah bersifat antarlembaga. Ada lembaga mau ambil keputusan politik atau tidak.  Semua akan bermasalah bila ada keputusan-keputusan lain berkaitan dengan Kapolri. Proses politik sudah selesai.  Tinggal pelantikan saja. Waktunya kapan, terserah Presiden (TEMPO.CO, Kamis, 15/1/2015 – 21:17 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Hasto mengeluarkan pernyataan tersebut di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Januari 2015.  Menurutnya, seluruh proses yang berjalan hingga saat ini adalah keinginan Jokowi sendiri.  Sehingga, bila Jokowi mengambil keputusan untuk menarik Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri, hal itu bukan lagi berdampak pada perorangan, melainkan pada lembaga-lembaga negara. Begitu tinggi keyakinan Hasto dengan pernyataannya, sehingga  ia seakan menularkannya lewat pernyataan bahwa pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan beberapa petinggi partai lainnya bertujuan sekadar saling meyakinkan bahwa langkah selanjutnya adalah tinggal pelantikan Kepala Polri.

Berdasarkan catatan kita, Komisaris Jenderal BG disetujui sebagai Kepala Kepolisian RI dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan Kamis pagi. Dari 10 fraksi yang ada di DPR, hanya Fraksi Demokrat yang menolak menerima pencalonan BG.  Fraksi  ini menganggap status tersangka atas BG menjadikannya tak layak (tak patut) menjabat sebagai pemimpin salah satu lembaga penegak hukum (Kepolisian).

15. J-Flow (Relawan Salam 2 Jari):

(Penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri berarti menafikan status tersangka yang telah diberikan KPK kepadanya) Karena itu kami meminta Bapak  Jokowi selaku penerima mandat rakyat agar mencabut atau membatalkan pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri (REPUBLIKA.CO.ID, Kamis, 15/1/2015 – 22:36 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Demikian J-Flow (Joshua Matulessy), salah seorang Relawan Salam 2 Jari,  saat membacakan surat terbuka untuk Presiden Jokowi di gedung KPK, Kamis (14/1).  Penyanyi solo itu mengakui penunjukan Kapolri merupakan hak prerogratif presiden. Namun, Relawan Salam 2  Jari  meminta Jokowi untuk memilih sosok calon Kapolri yang berintegritas dan punya rekam jejak yang baik. Bukan yang tersangkut masalah hukum, apalagi berstatus tersangka. Kini, Relawan Salam 2 Jari meminta Jokowi memenuhi  janjinya pada kampanye Pilpres 2014 lalu.  Mereka menyebut penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri mencederai semangat revolusi mental yang digembar-gemborkan Jokowi saat berkampanye pada Pilpres 2014. (“Relawan Salam 2  Jari” adalah komunitas relawan yang pada masa kampanye pemilu presiden/ Pilpres 2014  lalu mendukung Jokowi menjadi presiden).

16. Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia):

Kita menghormati KPK, ada proses hukum di sana. Tetapi  juga ada proses politik di DPR, dan kita juga menghargai DPR. Saya masih menunggu. Saya tidak tahu kapan paripurna di DPR selesai, setelah itu akan kita putuskan kebijakan apa yang akan diambil (Kompas, Kamis, 15/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam konferensi pers di selasar Wisma Negara, Rabu malam (14/1).  Dengan kata lain, Presiden Joko Widodo baru akan mengambil sikap mengenai nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan setelah sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat  hari ini  (Kamis, 15 Januari 2015).

17. Luhut Panjaitan (Kepala Staf Kepresidenan):

Setelah keputusan di DPR (tentang lolosnya Komjen Budi Gunawan dalam fit and proper test  menjadi  calon Kapolri), maka keputusan selanjutnya ada di Presiden.  Kita tunggu saja pengumumannya (REPUBLIKA.CO.ID, Kamis, 15/1/2015 — 19:07 WIB).

18. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara/Mensekneg):

Presiden Jokowi kaget [setelah Selasa siang (13/1) KPK mengumumkan calon Kapolri Budi Gunawan menjadi tersangka kasus rekening gendut]. Tentu saja ini harus direspons karena KPK sudah menetapkan (TEMPO.CO, Kamis, 15/1/2015 – 02:20 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Pratikno  mengungkapkan hal itu di Istana Negara, Selasa sore (13/1). Presiden Jokowi berencana membahas kasus Budi Gunawan (BG) pada Selasa malam (13/1), namun rencana rapat malam itu ditunda. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan pada Selasa malam (13/1), rapat soal rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) — setelah Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK — baru dilaksanakan keesokan harinya (Rabu, 14/1, pukul 07.30 WIB). Andi menambahkan, rapat tersebut akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, dan ia sendiri.

Menurut  TEMPO.CO  (Kamis, 15/1), pada malam itu (Selasa malam, 13 Januari), kesibukan justru terlihat hingga dini hari di rumah Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta. Sejak pukul 17.37  hingga 19.00 WIB, tiga petinggi partai tiba di sana, salah satunya adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso.

19. Ramadhan Pohan (Wakil Sekretaris Jenderal/Wasekjen  Partai Demokrat):

Jika  Presiden Jokowi dan mereka  (Komisi III DPR, KMP, dan KIH) cuek  (dalam menyikapi kasus Komjen Budi Gunawan), kami  nggak.  Secara etika, hal itu bermasalah. Gimana (calon) Kapolri dengan status tersangka bisa diterima?  Nggak  apa, biar Demokrat di jalan sunyi kebenaran; dan biar waktu dan rakyat yang menilai  (REPUBLIKA.CO.ID, Kamis, 15/1/2015 – 18:17 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Menurut Pohan, Komisi III DPR — termasuk juga Koalisi Merah Putih (KMP) dan  Koalisi Indonesia Hebat (KIH) — sangat aneh dan tidak masuk akal  dengan mengambil keputusan untuk meloloskan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi calon tunggal Kapolri  yang baru.  Apalagi  tanpa perdebatan satu sama lain dan diloloskan secara aklamasi (oleh DPR).  Mereka telah mengkhianati suara publik.  Partai/Fraksi Demokrat menilai pemerintah juga sangat aneh dalam menyikapi dan mengambil langkah dalam kasus  tersebut. Demokrat, lanjut Pohan,  menolak  pelantikan BG sebagai Kapolri dan akan bertahan dalam kewarasan serta kesejatian politik. Karena bagaimana pun juga BG sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

Sebagaimana diketahui, segera setelah BG diusulkan (kepada DPR) oleh Presiden Joko Widodo, KPK menetapkannya (BG) sebagai tersangka dugaan korupsi.

20. Saldi Isra (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang):

Memang akan jadi preseden. Orang yang sudah dipilih (sebagai Kapolri oleh Presiden) dan disetujui (oleh DPR), kok, tidak dilantik. Tapi, ada fakta hukum yang tidak bisa dibantah. Ini, tersangka, mau dilantik?  (Kompas, Kamis, 15/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Saldi mengungkapkan, Presiden bisa tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kepala Polri meski DPR telah memberikan persetujuan.  Hal ini karena Presiden merupakan  user-nya.

21. Setya Novanto (Ketua DPR):

(Hasil  fit and proper test   terhadap calon Kapolri Budi Gunawan)  Langsung kami sampaikan kepada Presiden Jokowi.  Prosesnya  cukup panjang,  di mana fraksi-fraksi  diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dan sempat diskor  5-10 menit.  Surat resmi akan disiapkan setelah saya kembali ke kantor /DPR (Novanto  menyebutkan dirinya hanya menyampaikan hasil pembahasan Calon Kapolri kepada Presiden)  — REPUBLIKA.CO.ID, Kamis, 15/1/2015 — 19:07 WIB.

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Novanto menyampaikan hasil  fit and proper  test   itu  di Istana Kepresidenan,  Jakarta, Kamis (15/1). Mengenai status tersangka calon Kapolri Budi Gunawan yang telah ditetapkan oleh KPK,  ia mengatakan pihaknya menghormati keputusan  KPK tersebut.

22. Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem):

Bukan Budi Gunawan (calon Kapolri usulan Presiden yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK)-nya. Tapi, saya mendukung tatanan/sistem ketatanegaraan kita. Jadi bukan (terkait dengan) personel atau pribadi siapa pun (TEMPO.CO, Kamis, 15/1/2015 — 02:20 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Dalam pernyataannya di Istana Negara pada Rabu siang, 14 Januari itu, Paloh juga mengatakan, ia tetap menyokong pengajuan calon Kepala Polri oleh Presiden Jokowi. Hingga Paloh mengeluarkan pernyataan tersebut, belum ada penjelasan resmi dari  Istana Negara soal Budi Gunawan (BG), padahal  Presiden berencana membahas hal itu pada Rabu pagi. Baru kemudian usai  (ba’da) Maghrib (14/1), Presiden Jokowi menggelar jumpa pers seraya menyatakan masih menunggu (hasil) sidang paripurna DPR keesokan harinya (Kamis, 15 Januari).

23. Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem):

Masalahnya, (Komjen Budi Gunawan) dilantik atau tidak dilantik (menjadi Kapolri), kalau saya (jadi Jokowi), saya lantik. Presiden pasti tak nyaman, Budi Gunawan tidak nyaman, saya pun tak nyaman (dengan kondisi seperti itu) — TEMPO.CO, Kamis, 15/1/2015 — 17:07 WIB.

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Surya menyatakan hal itu di Istana Negara, Kamis, 15 Januari 2015. Ia (Surya) mengatakan,  sebaiknya Presiden Joko Widodo tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan  (BG) sebagai Kepala Polri karena proses politik di DPR sudah berjalan.

24. Sutarman/Jenderal (Pol) Sutarman (Kepala Polri):

Kami (Polri) tetap setia kepada Presiden (Kompas, Kamis, 15/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Menurut Sutarman,  setelah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK, situasi di instansi Kepolisian tetap kondusif.  Polri akan mendukung penuh segala keputusan Presiden terkait pemilihan Kepala Polri.

Sutarman mengaku telah melakukan pertemuan dengan 400 perwira Polri berpangkat komisaris besar hingga komisaris jenderal yang dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pendapat di tubuh Polri.

25. Zainal Arifin Mochtar (Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada/UGM Yogyakarta):

(Baik Presiden Jokowi maupun DPR) Sama-sama tidak menepati janji (memberantas korupsi). Kalau (calon Kapolri Budi Gunawan) sudah jadi tersangka, ya jelas tidak layak, masa tetap dilakukan  fit and proper test  (di DPR)?  (TEMPO.CO, Kamis, 15/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Zainal menambahkan, langkah DPR yang melaksanakan  uji kepatutan dan kelayakan  (fit and proper test) keliru. Budi Gunawan (BG) cacat hukum dan etika. Sikap Jokowi yang tak membatalkan pencalonan Kapolri yang sudah menjadi tersangka (oleh KPK), sama buruknya dengan DPR yang tetap memproses pencalonan itu (Zainal mengomentari kasus BG tersebut ketika ditanya wartawan pada Rabu, 14 Januari).