Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian III)

16 Januari 2015

calon-kapolri-budi-gunawan-ikuti-uji-kelayakan_20150114_195246

1. Abraham Samad (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK):

Kami menjelaskan secara rinci (kepada Presiden Joko Widodo) kasus hukum Budi Gunawan (calon Kepala Polri) yang kini dalam status tersangka. Ketika kasus ini diajukan ke pengadilan, insya Allah dan alhamdulillah. Selama ini tidak ada satu kasus pun yang diajukan KPK ke pengadilan bisa bebas demi hukum (Kompas, Jum’at, 16/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Penjelasan di atas adalah keterangan Abraham tentang materi pembicaraan dalam  pertemuannya dengan Presiden kemarin petang, Kamis (15/1) di Istana Merdeka.  Pada pertemuan tersebut Abraham didampingi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja.

Menurut Abraham, kasus yang menjerat BG bukan kasus yang rumit seperti kasus Bank Century atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) karena kasus ini mirip tindak pidana ringan.  Kendati selama ini tidak ada satu kasus pun yang diajukan KPK ke pengadilan bisa bebas demi hukum, namun KPK tak mau buru-buru menahan BG. KPK menyatakan tetap harus mengikuti prosedur yang selama ini dijalani ketika menahan tersangka.  Tetapi Bambang Widjojanto memastikan, mulai pecan depan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kasus BG akan dilakukan.

2. Muhammad Yusuf (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan /PPATK):

Mudharatnya jauh lebih banyak  [jika Komjen Budi Gunawan (BG) dilantik sebagai Kepala Polri]. Surat balasan dari PPATK (atas surat KPK, pada Juli 2014, untuk minta bantuan PPATK  menelusuri kembali rekening BG) — pada Agustus 2014 — itu setebal lebih dari 70 halaman. Sementara surat yang dikirimkan PPATK kepada Polri pada 2010 hanya sekitar 10 halaman. Dari data itu, dan tentunya juga dari sumber lain, KPK menetapkan BG sebagai tersangka. (Saat pertemuan dengan Presiden Jokowi menjelang pembentukan kabinet) Saya sampaikan kepada Presiden bahwa yang bersangkutan (BG) kami beri simbol merah (dimohon tidak dipilih menjadi calon Kepala Polri) —   Kompas, Jum’at, 16/1/2015.

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Hal di atas disampaikan Kepala PPATK  Muhammad Yusuf, Kamis (15/1). Menurutnya, Presiden tetap harus menerima surat persetujuan DPR terkait pengangkatan BG sebagai Kepala Polri. Namun, Presiden perlu mengirim surat balasan kepada DPR bahwa telah menerima bukti baru terkait adanya rekening tidak wajar milik BG sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (Selasa, 13 Januari 2015). Dengan pertimbangan ini, Presiden sebaiknya tidak melantik BG sebagai Kapolri.

Dalam kaitan dengan surat resmi Polri — kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) —- berkop Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tertanggal 20 Oktober 2010 yang menyatakan, rekening BG tergolong wajar, Muhammad Yusuf mengatakan, setidaknya ada tiga pertanyaan tersisa di benaknya terkait dugaan transaksi tak wajar senilai 5,7 juta dollar AS (yang sebelumnya ditemukan PPATK) yang melibatkan BG.  Pertama, jika uang itu merupakan pinjaman dari pihak swasta di luar negeri, mengapa diberikan dalam bentuk rupiah.  Kedua, pinjaman yang disebut untuk bisnis perhotelan itu diberikan tanpa agunan untuk anak BG yang bernama Muhammad Herviano Widyatama, yang saat itu berusia 19 tahun. Ketiga, mengapa pinjaman yang begitu banyak diberikan dalam bentuk tunai.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada Juli 2014, KPK — atas dasar pengaduan masyarakat — mengirim surat kepada PPATK yang isinya meminta PPATK untuk menelusuri kembali rekening BG.

Surat KPK tersebut dibalas PPATK   pada 11 Agustus 2014 dengan dokumen setebal lebih dari 70 halaman (bandingkan dengan surat yang dikirim PPATK kepada Polri pada 2010 sekitar 10 halaman).

Menurut pengakuan Muhammad  Yusuf, PPATK dulu juga diundang Komisi III DPR sesaat sebelum komisi itu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutarman dan Timur Pradopo sebagai calon Kepala Polri. Hal serupa dahulu dilakukan pula oleh Kompolnas. Namun, hal itu tidak lagi dilakukan Komisi III dan Kompolnas dalam kasus pencalonan BG (sebagai Kapolri).

3. Ronny F Sompie / Inspektur Jenderal Ronny F Sompie (Kepala Divisi Humas Polri):

Kami siap kapan pun keputusan (penetapan Kepala Polri baru) ditetapkan Presiden (Kompas, Jum’at, 16/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Dalam kaitan ditetapkannya nanti Kepala Polri yang baru oleh Presiden, menurut Ronny, Polri telah mempersiapkan proses transisi kepemimpinan, khususnya mengenai pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Polri.

Dalam kesempatan terpisah, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, siapa pun yang menjabat Kepala Polri, TNI tetap akan bekerja sama dengan Polri. TNI juga akan loyal kepada Presiden.

4. Tedjo Edhy Purdijatno [Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Ketua Kompolnas)]:

Pernyataan Kompolnas bahwa Budi Gunawan (calon Kepala Polri) tak memiliki masalah transaksi keuangan adalah berdasarkan surat resmi dari Polri (Kompas, Jum’at, 16/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Surat resmi tersebut berkop Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tertanggal 20 Oktober 2010 yang menyatakan, rekening Budi Gunawan (BG) tergolong wajar. Surat  berklasifikasi rahasia itu ditandatangani Komisaris Besar Arief Sulistyanto — saat itu menjabat Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus — atas nama Kepala Bareskrim.

Surat itu juga pernah diberikan BG kepada Kompolnas ketika dia mencalonkan diri sebagai Kepala Polri pada 2013. Namun, saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Jenderal (Pol) Sutarman sebagai Kepala Polri.

Agaknya, surat berkop Bareskrim Polri itu yang kemudian dijadikan acuan Kompolnas dalam surat usulannya kepada Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan Komjen BG  menjadi (calon) Kepala Polri. Sebagaimana diketahui, pada Rabu (14/1) malam, dihadapan pers, Presiden Jokowi mengaku bahwa ia mencalonkan BG sebagai calon Kepala Polri berdasarkan surat usulan Kompolnas, di mana di sana dinyatakan, BG tidak memiliki rekening yang isinya tidak wajar.

Facebook Comments

Topik Tarkait

3 thoughts on “Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian III)

  1. This is really fascinating, You are an excessively professional blogger.

    I have joined your rss feed and stay up for seeking more of your fantastic post.
    Additionally, I’ve shared your site in my social networks

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four × two =