Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian IV)

17 Januari 2015

calon-kapolri-budi-gunawan-ikuti-uji-kelayakan_20150114_195246

1. Ade Irawan (Koordinator Indonesia Corruption Watch / ICW):

Kini (dengan menunda pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan, bukan membatalkan, sebagai Kepala Kepolisian) “bola panas” ada di KPK untuk membuktikan ketidakwajaran rekening Budi Gunawan (BG). KPK harus bekerja keras untuk membuktikan dan menegakkan hukum. Namun,  nasi sudah menjadi bubur. Yang penting saat ini semua pihak harus mendukung KPK dan menjaga agar tidak ada konflik antara KPK dengan Polri.  KPK, Polri, dan Kejaksaan harus sejalan dalam pemberantasan korupsi (REPUBLIKA.CO.ID, Sabtu, 17/1/2015 — 04:30 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Hal itu dinyatakan Ade di Jakarta pada Jum’at, 16 Januari. Ungkapan “nasi sudah menjadi bubur” dapat kita kaitkan dengan sinyalamen Ade bahwa saling lempar “bola panas” dari DPR kepada Presiden  hingga akhirnya ke KPK,  sebenarnya tidak perlu terjadi  bila sejak awal pemilihan Kapolri, Presiden Jokowi meminta masukan dari KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Presiden Joko Widodo telah menyatakan untuk menunda pelantikan BG sebagai Kapolri dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jum’at (16/1) malam menyusul ditetapkannya BG sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK (Selasa, 13 Januari) dan hasil rapat paripurna DPR (Kamis, 15 Januari) — dengan didahului uji kepatutan dan kelayakan — yang menyetujui secara aklamasi (hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak hadir dalam rapat karena menolak pencalonan BG sebagai Kapolri)  usulan Presiden Jokowi untuk mencalonkan BG sebagai Kapolri.

Dalam jumpa pers tersebut, Presiden juga menyampaikan keputusan pemberhentian  dengan hormat Jenderal (Pol)  Sutarman dari jabatan Kapolri. Untuk mengisi jabatan Kapolri yang kosong, Presiden kemudian mengangkat Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri.

2. Agus Rianto / Komisaris Besar Agus Rianto (Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri):

Keputusan Presiden itu [yakni tentang penundaan pengangkatan Komjen Budi Gunawan dengan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Polri menyusul pemberhentian dengan hormat Jenderal  (Pol) Sutarman sebagai Kapolri] tidak akan mengganggu kinerja Polri. Ini karena dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 (tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI) Wakil Kepala Polri memiliki wewenang ketika Kepala Polri tidak bisa menjalankan tugasnya dengan berbagai sebab, serta Kepala Polri yang baru belum dilantik Presiden (Kompas, Sabtu, 17/1/2015).

3. Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK):

Kami sedang menyusun jadwal penyidikan (untuk kasus Komjen Budi Gunawan), mudah-mudahan minggu depan kalau jadwal sudah ada, sudah ada saksi potensial yang akan dipanggil (Kompas, Sabtu, 17/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

KPK  belum memastikan kapan akan memanggil Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Biasanya KPK memanggil tersangka kasus korupsi setelah pemeriksaan saksi-saksi dan pemberkasannya mendekati selesai.

4. Benny K Harman (Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat):

Putusan Presiden Jokowi itu [yakni tentang penundaan pengangkatan Komjen Budi Gunawan dengan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Polri menyusul pemberhentian dengan hormat Jenderal  (Pol) Sutarman sebagai Kapolri] sesuai dengan konstitusi. Ini merupakan langkah terbaik untuk bangsa dan negara (Kompas, Sabtu, 17/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Sebagaimana diketahui pada Jum’at, 16 Januari 2015, bertempat di Istana Merdeka, Presiden  Jokowi mengeluarkan pernyataan pers (mengumumkan) pemberhentian dengan hormat Jenderal  (Pol) Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Polri; sementara Komjen Budi Gunawan (BG) yang semula diproyeksikan menggantikan Sutarman, ditunda pengangkatan/pelantikannya, menunggu proses hukum atas dirinya (BG)  yang segera berlangsung di KPK menyusul penetapan BG sebagai tersangka dugaan korupsi pada Selasa (13/1).

5. Marihot Siahaan (Ketua Aliansi Nasionalis Nahdliyin / ANN):

KPK sudah mengambil alih peran Tuhan, sebab selama ini  ia  menjadi penentu seseorang itu baik atau jahat. Jika tidak melantik Kapolri yang sudah disetujui DPR,  justru Presiden Jokowi bisa dianggap melanggar undang-undang. (Penetapan sebagai tersangka korupsi atas Budi Gunawan itu aneh) Padahal ada individu-individu lain yang selama ini selalu disebut-sebut dalam banyak kasus yang disidangkan  oleh Pengadilan Tipikor (tapi tidak juga dibidik oleh KPK). Meski ada keterangan saksi-saksi di persidangan, KPK tidak pernah sekalipun memanggil dan memeriksa Ibas (putera Susilo Bambang Yudhoyono), misalnya. Sebaliknya, hal ini terjadi pada calon Kapolri, Budi Gunawan (BG).

Kendati belum pernah memeriksa dan memanggil BG, KPK langsung menetapkannya  jadi tersangka. Ada apa? Kalau seperti ini, kan  terlihat KPK-lah yang menjadi penentu seseorang itu baik atau jahat. Ini jadi berbahaya, karena KPK sudah mengambil alih peran Tuhan. (Anehnya) Mengapa ketika BG mau diangkat menjadi Kapolri, KPK baru menetapkannya menjadi tersangka (REPUBLIKA.CO.ID, Sabtu, 17/1/2015 — 07:56WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Sindiran “mengambil alih peran Tuhan” itu lantaran KPK dinilai terburu-buru, dan seperti di bawah tekanan pihak lain dalam menentukan status Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka korupsi, padahal penunjukan dan pelantikan Kapolri adalah hak prerogatif.  Presiden yang telah diamanatkan undang-undang. Menurut Marihot, yang berprofesi sebagai praktisi hukum itu, status  “tersangka” adalah status yang belum berkekuatan hukum tetap karena ada proses hukum lebih lanjut untuk membuktikan kalau seseorang itu bersalah atau dibebaskan dari segala tuduhan.

Dia mencontohkan, betapa KPK sama sekali tidak pernah menyentuh Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, putera mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),  yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Padahal, kata dia, nama Ibas sudah kerap disebut-sebut dalam kasus korupsi tertentu oleh sejumlah saksi dalam beberapa persidangan.

Apa yang dipertanyakan Marihot : Mengapa ketika BG mau diangkat menjadi Kapolri, KPK baru menetapkannya menjadi tersangka? bisa saja ada yang melanjutkannya dengan pertanyaan, “Kalau memang BG memiliki rekening gendut, mengapa KPK tidak langsung menetapkannya jadi tersangka ketika kasus itu mencuat dan BG masih berpangkat Brigadir Jenderal?”

6. Martin Hutabarat (anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra)

(Presiden Jokowi perlu menjelaskan kepada para pejabat Polri alasan pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri di tengah polemik soal pengangkatan calon Kapolri yang baru) Hal ini penting dilakukan sebab putusan seperti itu tidak lazim pada  institusi Kepolisian yang begitu besar, yang memiliki harga diri tinggi karena (apalagi) cukup banyak jenderal-jenderal polisi sebagai calon pemimpin yang ada di sana. Komisi III DPR tidak akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri lainnya yang (akan) diajukan Jokowi, sebelum penundaan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri secara definitif dicabut atau dibatalkan oleh Presiden Jokowi (Rakyat Merdeka On Line / RMOL, Sabtu, 17/1/2015 — 07:56WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Penjelasan yang dimaksud semakin urgen mengingat masa pensiun Sutarman masih 10 bulan lagi (Oktober 2015). Terlebih lagi, menurut penilaian sebagian kalangan, Presiden membuat kebijakan yang semakin aneh karena bukannya melantik Kapolri yang definitif, malah mengangkat Wakil Kepala Polri (Komjen Badrodin Haiti) sebagai pemimpin Polri  dengan status Pelaksana Tugas (Plt).

Sikap Komisi III DPR yang disampaikan Martin tersebut dapat pula dibaca bahwa Presiden masih mungkin melantik Komjen Budi Gunawan asalkan kasusnya sebagai tersangka di KPK dapat secepatnya dijernihkan, kemudian statusnya (sebagai tersangka) dapat dibatalkan/dipulihkan  Pengadilan.

7. Marwan Mass / Prof Marwan Mass (Pengamat Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar):

Sebelum jadi Kapolri saja sudah banyak polisi berjaga di rumahnya (Budi Gunawan / BG). Apalagi setelah menjabat. Kekuatan dia untuk menghalau KPK akan semakin kuat (REPUBLIKA.CO.ID, Sabtu, 17/1/2015 — 08:43 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Marwan mengatakan hal itu di Makassar, Sabtu (17/1). Pernyataan Marwan di atas mungkin sejalan dengan kekhawatiran bahwa jika BG telah ditetapkan menjadi Kapolri, maka dia akan sulit diciduk oleh KPK.

8. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara / Mensekneg):

Ini dilakukan (yakni belum dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi) untuk memberikan kesempatan kepada KPK memeriksa yang bersangkutan (Budi Gunawan/BG) — TEMPO.CO, Sabtu, 17/1/2015 — 09:09 WIB.

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Pratikno menyatakan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jum’at, 16 Januari 2015. Berkaitan dengan belum dilantiknya (ditundanya pelantikan) Komjen BG, pada 16 Januari 2015, bertempat di Istana Merdeka, Jakarta,  Presiden Jokowi [dengan didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jenderal (Pol) Sutarman, dan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti] memberhentikan dengan hormat Jenderal (Pol) Sutarman dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Polri.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak membatalkan pelantikan BG, melainkan menundanya hingga proses hukum yang tengah dijalani mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut (BG)  selesai.  Sebagaimana diketahui, BG dijadikan tersangka oleh KPK atas dugaan suap dan gratifikasi.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, seandainya BG diputuskan bersalah, maka Komisi Kepolisian Nasional  (Kompolnas ) — di mana Tedjo juga merangkap sebagai ketuanya (Ketua Kompolnas) — akan menyodorkan delapan nama jenderal bintang tiga yang sebelumnya telah diserahkan namanya kepada Presiden Jokowi.

9. Setya Novanto (Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar):

Saya hargai dan hormati keputusan Presiden Jokowi (yang menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri), begitu juga dengan proses hukum yang terus berlangsung di KPK. Dilantik atau tidak, itu wewenang Presiden. DPR tidak bisa ikut campur. DPR akan mendukung (Kompas, Sabtu, 17/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Setya mengatakan hal itu pada hari Jum’at (16/1).

10. Sutarman / Jenderal (Pol) Sutarman (Mantan Kepala Polri):

Mulai detik ini saya melaksanakan keputusan Presiden untuk menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan Kepala Polri kepada Kepala Polri (Komjen Badrodin Haiti) yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Polri (Kompas, Sabtu, 17/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Sutarman memberikan pernyataan tersebut di Istana Merdeka (Jum’at, 16 Januari) usai mendampingi Presiden Joko Widodo yang menyampaikan pernyataan pers tentang pemberhentian dengan hormat atas dirinya (Sutarman) dari jabatannya sebagai Kepala Polri yang digantikan Wakil Kepala Badrodin Haiti untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Polri.

Dalam memberikan pernyataannya itu, Sutarman tidak lagi bersama Presiden dan Wapres karena keduanya langsung meninggalkan ruangan segera setelah Presiden memberikan pernyataan pers.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Polri Komjen Badrudin Haiti mengajak seluruh jajaran Polri dan masyarakat untuk membantunya melaksanakan tugas.

11. Tedjo Edhy Purdijatno (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan / Menko Polhukam):

Surat dari DPR (tentang persetujuan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri) sudah dilihat (Presiden) dan proses politik itu dihargai.  Kalau (Presiden) langsung tidak mau mengangkat (Budi), tentu di DPR akan ramai (Kompas, Sabtu, 17/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Pernyataan Tedjo tersebut berkaitan dengan pernyataan pers  Presiden  Jokowi di Istana Merdeka pada Jum’at, 16 Januari 2015 tentang  pemberhentian dengan hormat Jenderal  (Pol) Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Polri; sementara Komjen Budi Gunawan (BG) yang semula diproyeksikan menggantikan Sutarman, ditunda pengangkatan/pelantikannya, menunggu proses hukum atas dirinya (BG)  yang segera berlangsung di KPK menyusul penetapan BG sebagai tersangka dugaan korupsi pada Selasa (13/1).

Menurut Tedjo, dengan keputusan Presiden itu, Sutarman tidak lagi berada di jabatan struktural dan masih aktif sebagai anggota Polri hingga pension pada Oktober mendatang (2015), sementara BG masih tetap menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

12. Trimedya Panjaitan (Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P dan juga adalah Ketua DPP PDI Perjuangan):

Tidak ada alasan apa pun untuk tidak melantik Pak Budi Gunawan menjadi Kapolri. (Tapi) Karena situasi 2-3 hari ini terjadi eskalasi tarik menarik atau pro-kontra terhadap hal itu, maka untuk membuat suasana menjadi kondusif, apa pun pilihan politik yang diambil presiden, kita hormati (Rakyat Merdeka On Line / RMOL, Sabtu, 17/1/2015 — 07:47:00 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Pernyataan Trimedya di atas dapat dibaca sebagai ekspresi kekecewaannya — termasuk juga sejumlah anggota Fraksi PDI-P — terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak melantik Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri.  Terlebih lagi, DPR — melalui rapat paripurna — sudah menyetujui pengangkatan Komjen BG.

Sebagaimana diketahui, pada Jum’at, 16 Januari 2015,  Presiden  Jokowi memberhentikan dengan hormat Jenderal  (Pol) Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Polri.  Dengan kata lain, pengangkatan Komjen BG, yang semula diproyeksikan menggantikan Sutarman, ditunda, menunggu proses hukum atas dirinya  yang segera berlangsung di KPK menyusul penetapannya (BG) sebagai tersangka dugaan korupsi pada Selasa (13/1) lalu.

13. Wiwin Swandi (Juru Bicara elemen masyarakat Sulawesi Selatan):

Masa seorang Kapolri adalah tersangka korupsi. Ini  kan  tidak wajar. Ini sudah melanggar hukum (REPUBLIKA.CO.ID, Sabtu, 17/1/2015 — 08:43 WIB).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Elemen masyarakat Sulawesi Selatan adalah gabungan dari LBH Sulsel, ACC Sulsel, Walhi Sulsel, Kontas Sulsel, LBH Pers Makassar, LAPAR, serta Fik Omop Makassar. Mereka smua menolak keras Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai juru bicara elemen/kelompok itu, Wiwin menyatakan hal di atas di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Jumat (16/1).

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one × one =