Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian IX)

22 Januari 2015

 1. Abdullah Hehamahua (Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi /KPK):

Kalau iya (Komjen Budi Gunawan jadi menggugat KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara / PTUN), baru kali ini KPK digugat ke PTUN (TEMPO.CO, Kamis, 22/1/2015 — 13.00 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Selain berencana menggugat KPK ke PTUN, Budi Gunawan (BG) juga melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Razman Arif Nasution, kuasa hukum sekaligus juru bicara BG, mengatakan, kedatangannya ke Mabes Polri untuk mengadukan pimpinan KPK terkait dengan tuduhannya soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Saya mendampingi masyarakat melaporkan pimpinan KPK karena melakukan pemblokiran atas rekening Budi Gunawan,” ujar Razman.

 

2. Da’i Bachtiar /  Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar (Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia):

Polri harus merangkul KPK, merangkul Kejaksaan Agung. Dulu memang pernah ada konflik antara Polri dan KPK, yang sering disebut “cicak vs buaya”. Tinggalkan itu, lupakan itu. Sesama penegak hokum harus saling menghormati dan saling bekerja profesional, baik itu Polri, Kejaksaan Agung, dan tentunya KPK (Kompas, Kamis, 22/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Da’i  mengatakan hal itu, kepada Kompas, kemarin (Rabu, 21 Januari 2015) terkait dengan kemelut menyusul ditetapkannya calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Komjen BG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK. Ia mengaku, bersama sejumlah mantan Kepala Polri, telah menyampaikan harapan tersebut kepada Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti saat mereka bertemu, Selasa  lalu (20/1). Harapan lainnya dari para mantan Kapolri itu adalah perlunya menjaga soliditas internal (Polri).

Sementara itu, dari konsultasi (pertemuan) dengan para mantan Kapolri tersebut, Komjen Badrodin Haiti (Wakil Kepala Polri) mengungkapkan, Komjen BG tetap dipertahankan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol). Badrodin menambahkan, apabila BG diketahui mengalami gangguan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kalemdikpol, Polri melalui Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi akan melakukan sidang untuk memutuskan statusnya.

Agaknya, sikap para mantan Kapolri dan Polri tersebut berbeda dengan pendapat pengajar Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo umar : “Polri seharusnya bersikap konsisten terhadap perwira polisi yang telah menjadi tersangka korupsi.”  (Kompas, 22 Januari 2015).

 

3. Eggi Sudjana (Pengacara calon Kapolri Komjen Budi Gunawan):

Kami melaporkan (ke Kejaksaan Agung pada Rabu, 21 januari 2015) pimpinan KPK karena melanggar Pasal 421 KUHP  jo  Pasal 23 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi (Kompas, Kamis, 22/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Pelanggaran Pimpinan KPK tersebut  dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Laporan Eggi itu, berdasarkan pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus (Kejaksaan Agung) Suyadi, akan ditelaah Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Selasa lalu (20/1), Budi Gunawan (BG) juga mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang — menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie — mendapatkan dukungan dari Divisi Hukum Polri  (Kompas, 21/1).

Sekilas tentang pasal-pasal yang digunakan pengacara BG, dapat dikemukakan di sini. Pasal 421 KUHP berbunyi, “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan“.

Adapun Pasal 23 UU No 31/1999 berbunyi, “Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP, dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 300 juta“.

 

4. Priharsa Nugraha (Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK):

Tidak ada (pemeriksaan saksi perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat calon Kapolri Komjen Budi Gunawan) hari ini (TEMPO.CO, Kamis, 22/1/2015 — 12:34 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Hari ini, 22 Januari 2015, merupakan hari kedua (berturut-turut) penyidik KPK tidak  memanggil seorang pun untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara Budi Gunawan (BG).

Akan tetapi, sejak Senin lalu (19/1) hingga hari ini, KPK sudah memanggil enam perwira Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara BG itu. Dari enam petinggi Polri tersebut, hanya satu yang hadir, yaitu pengajar di Sekolah Pimpinan Polri, Inspektur Jenderal (Purn) Syahtria Sitepu.

Sementara, dalam panggilan hari Senin itu (19/1), Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Herry Prastowo, serta dosen utama di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan Polri, Kombes Ibnu Isticha, mangkir dari panggilan.

Esoknya (Selasa, 20 Januari), KPK memanggil tiga perwira Polri lainnya, yaitu mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum, Brigadir Jenderal  (Purn) Heru Purwanto, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Andayono, dan Wakil Kepala Kepolisian Resor Jombang Komisaris Sumardji. Ketiganya juga mangkir.

Agaknya, kondisi seperti itu kemudian mendorong KPK, pada Selasa malam (20/1), melayangkan surat panggilan kedua kepada lima perwira Polri yang mangkir dari panggilan (sebagai saksi dalam perkara BG) tersebut. Jika mereka kembali tak memenuhi panggilan, KPK akan melayangkan surat panggilan berikutnya dengan tembusan kepada Presiden Joko Widodo.

Terkait sejumlah perwira Polri yang tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus Komjen BG itu, Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan, ketidakhadiran itu berdasarkan alasan yang jelas. Badrodin menambahkan, sejumlah perwira itu ada yang sedang ke luar negeri, sedang bertugas, dan ada yang sedang sakit.  “Jika mereka memiliki kesempatan, akan kami minta untuk memenuhi panggilan itu dan mempersiapkan berbagai kebutuhan penyidikan,” ujar Badrodin  (Kompas, Kamis, 22/1/2015).

 

5. Theofransus Litaay (Ketua Bersama “Pusat Studi Anti Korupsi dan Good Governance” Universitas Kristen Satya Wacana / PSAK-UKSW):

(Sehubungan dengan polemik panjang terkait dengan pemilihan calon Kepala Polri Komjen Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo harus konsisten pada komitmen pemberantasan korupsi, antara lain, dengan melibatkan PPATK dan KPK dalam setiap pemilihan pejabat publik yang berada di bawah kewenangannya) Peran PPATK dan KPK adalah memberikan peringatan dini atas integritas calon pejabat publik terkait.

(Di sisi lain) Sehubungan dengan kasus tersebut, kami minta Presiden untuk menyelenggarakan pemilihan Kapolri definitif secepatnya, saat proses hukum yang ditempuh KPK  (atas Komjen Budi Gunawan) selesai. Pejabat Kapolri yang dipilih (nanti) adalah yang berintegritas dan profesional, bebas korupsi, untuk menjamin bahwa institusi Polri bebas dari distorsi yang melemahkan pemberantasan korupsi (Rakyat Merdeka On Line / RMOL, Kamis, 22/1/2015 —  10:26:00 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Litaay menyampaikan hal itu bersama  “Ketua Bersama” PSAK-UKSW  lainnya, yakni Yakub Adi Krisanto, dalam keterangan pers, Kamis (22/1). Lebih lanjut Litaay mengatakan, dalam pemberantasan korupsi, Presiden Jokowi harus memilih pejabat publik yang bebas dari dugaan korupsi.

Soal kemelut pemilihan Kapolri, PSAK-UKSW meminta agar Presiden  berani melakukan terobosan, antara lain, dapat dilakukan dengan memilih kandidat Kapolri yang paling jelas komitmennya terhadap  penegakan hukum, dan juga selama ini sikap anti korupsinya terlihat dari perilaku nyata.

 

6. Zulkarnain (Wakil Ketua KPK  yang juga adalah mantan Koordinator Staf Ahli Jaksa Agung):

Penetapan orang (Komjen Budi Gunawan) menjadi tersangka di penyidikan itu bukan domain praperadilan. Jika Budi Gunawan (BG) tak percaya dengan sangkaan KPK, dia memiliki penasihat hukum dan pengadilan yang akan menyidangkan perkaranya, sebagai pengontrol terhadap apa yang dilakukan KPK  (Kompas, Kamis, 22/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Pernyataan Zulkarnain itu merupakan respons dari gugatan praperadilan terhadap KPK  (ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) — Selasa lalu (20/1) — yang diajukan Komjen BG, di mana gugatan tersebut, menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie, mendapatkan dukungan dari Divisi Hukum Polri  (Kompas, 21/1).

Zulkarnain juga berpendapat, gugatan praperadilan BG itu salah alamat karena — menurut hukum acara — ia (gugatan praperadilan) digunakan untuk menguji proses penyidikan, seperti penangkapan atau penahanan.  Pendapat Zulkarnain itu didukung fakta bahwa sejauh ini pengadilan belum pernah mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka korupsi di KPK.

Menurut Zulkarnain, langkah BG mengajukan gugatan praperadilan (Selasa lalu, 20 Januari) dan kemudian disusul dengan melaporkan KPK ke Kejaksaan Agung (yang tak ada aturannya dalam proses hukum pidana), Rabu  (21/1), akan memperlambat proses hukum atas dirinya.  Apalagi, cepat atau lambat, KPK akan menahan BG karena statusnya sebagai tersangka; dan bahwa KPK tak punya kewenangan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Facebook Comments

You May Also Like

2,455 thoughts on “Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian IX)