Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian V)

18 Januari 2015

calon-kapolri-budi-gunawan-ikuti-uji-kelayakan_20150114_195246

1. Aqua Dwipayana (Pengamat kepolisian):

Kalau (kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan) tak segera dituntaskan, kapan kita mendengar cerita Polri yang bersih? (Kompas, Ahad, 18/1/2015).

 

2. Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK):

KPK akan fokus pada dugaan pemberian hadiah atau janji selama Budi Gunawan (BG) menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDA Mabes Polri 2003-2006 (Kompas, Ahad, 18/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Selain itu, pada Sabtu, 17 Januari, KPK juga menyatakan sedang menyusun jadwal untuk mulai memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi Komjen BG tersebut pekan depan.

 

3. Emerson Yuntho (Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan  Indonesia Corruption Watch / ICW):

Saya pikir (kasus Budi Gunawan / BG) ini  sejarah buruk, seorang tersangka korupsi dilantik sebagai Kapolri. Justru baru pertama kali di dunia ini, kalau memang dilantik. Makanya, menurut saya, Presiden Jokowi jangan nekat melantik BG sebagai Kapolri, (Dengan semakin meningkatnya resistensi atas pencalonan BG sebagai Kapolri) Jokowi mulai goyang (ragu), tapi bisa saja dilantik. Kita ingatkan (wanti-wanti) agar dia tidak nekat melantik BG. (Apakah kita) Masih mendukung pemerintahan atau tidak? Kalau Presiden tidak mendukung  pemberantasan korupsi, bukan hanya relawan yang mungkin akan antisipasi. Kemudian (mengenai) program-program anti korupsi, jangan bicara program-program seperti itu kalau pemerintahnya saja tidak menegakkan pemberantasan korupsi  (REPUBLIKA.CO.ID, Ahad, 18/1/2015 — 12:18  WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Pendapat itu dikemukakan Emerson  pada Ahad (18/1) di Jakarta. Agaknya, sinyalemen Yuntho mengenai keraguan (kegoyangan) Presiden seperti disebutkan di atas, salah satunya terlihat dari kebijakan  Presiden yang menunda pelantikan Komjen BG menjadi Kepala Kepolisian. Presiden mengatakan,  penundaan tersebut dilakukan karena BG sedang menjalani proses hukum. “Pelantikan Kapolri ditunda, bukan dibatalkan,” kata Jokowi, Jum’at (16/1).

 

4. Gun Gun Heryanto (Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah):

Penundaan  itu (yakni pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri) adalah yang paling bisa dilakukan saat ini. (Mengenai hubungan antara Polri dan KPK pasca Budi Gunawan ditersangkakan oleh KPK) Kalau mereka profesional, seharusnya hubungan mereka akan tetap baik. KPK harus fokus dan bekerja cepat menemukan bukti baru terkait kasus Budi Gunawan itu, karena KPK  sedang diburu waktu (TEMPO.CO, Ahad, 18/1/2015 — 06:59  WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Gun Gun menyatakan hal itu pada hari Sabtu, 17 Januari 2015. Menurutnya, keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) tersebut merupakan cara untuk mengulur waktu (buying time), karena sebenarnya Presiden sulit untuk tidak melantik BG mengingat — berdasarkan prosedur (prosedur standar) — pengangkatan BG  (untuk menjadi Kapolri) sudah mendapatkan persetujuan dari DPR. Namun, karena tekanan publik membuat Presiden mempertimbangkan kembali (rencana) pelantikan BG.

Mengenai optimisme tetap terjaganya hubungan antara Polri dan KPK seperti disebutkan di atas, lebih lanjut Gun Gun memberi alasan bahwa masalah yang dihadapi adalah kasus perorangan, bukan antar-lembaga.

 

5. Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah / DPD):

Di atas norma hukum (dalam hal kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan) yang tengah berproses kemarin, ternyata masih ada pertimbangan moral dan integritas yang masih diutamakan Presiden Jokowi. Konsolidasi menjadi cara paling efektif agar hiruk-pikuk perpolitikan tidak mengganggu tatanan pemerintahan ataupun ketenangan hidup rakyat yang selalu menginginkan kedamaian (Kompas, Ahad, 18/1/2015 — 12:18  WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Irman mengatakan hal itu di Bukittinggi, Sumatera Barat. Menurut Irman, moralitas dan integritas tak bisa dipisahkan, terutama saat menentukan sosok penegak hukum ke depan.

 

6. Irman Putra Sidin (Pakar hukum tata negara):

Ketidakpastian hukum (akibat penundaan pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri) memberi dampak bagi institusi Polri karena penundaan hingga proses hukum selesai tidak membantu. Kasus (proses) hukum tidak ada batasan karena bisa saja selesai sampai inkracht (keputusan hukum tetap) — MEDIA INDONESIA, Sabtu, 17/1/2015.

 

7. Nasir Djamil (Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS):

(Penetapan  tersangka oleh KPK atas Komjen Budi Gunawan/BG  mengabaikan asas penegakkan hukum. Apalagi hal itu bersamaan dengan rencana Komisi III DPR menggelar  fit and proper test  bagi BG sebagai calon Kapolri) Padahal seharusnya KPK bekerja demi kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, kepentingan umum, dan profesionalitas. Jika KPK ingin serius menyelamatkan institusi kepolisian dan kepresidenan, seharusnya menyeret semua yang terindikasi (korupsi). Mengapa hanya Budi Gunawan saja?, Apa karena dia menjadi Kapolri sehingga tidak ada kepastian hukumnya? (Rakyat Merdeka On Line / RMOL, Ahad, 18/1/2015 — 12:45:00 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Hal itu dikatakan Nasir dalam diskusi bertajuk, “Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogratif Presiden?” bertempat  di Warung Komando, Tebet, Jakarta, Ahad (18/1). Menurut Nasir, keputusan KPK  itu tidak lagi mengacu pada asas profesionalitas. Sehingga tidak mengherankan jika publik menilai penetapan itu  lebih didasarkan kemauan dan selera komisioner lembaga antirasuah itu.

 

8. Neta S Pane (Ketua Presidium Indonesia Police Watch / IPW):

Jika tidak melantik Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, Presiden Jokowi bisa diinterpelasi DPR karena dianggap melecehkan DPR yang sudah menyetujui usulan Presiden tentang pemberhentian (Kapolri) dan pengangkatan Kapolri baru. (Terhadap realitas sudah ditetapkannya BG sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK) Presiden bisa melakukan prapradilan kepada KPK atau menempuh penyelesaian hukum seperti saat komisioner KPK, Bibit dan Chandra, dijadikan tersangka oleh Polri beberapa waktu lalu (REPUBLIKA.CO.ID, Ahad, 18/1/2015 — 05:08 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Neta menyatakan hal itu Sabtu kemarin (17/1) di Jakarta. Sejak keluarnya surat DPR tertanggal 15 Januari 2015 tentang persetujuan pemberhentian (Kapolri) dan pengangkatan Kapolri, maka dengan sendirinya Jenderal (Pol) Sutarman sudah selesai masa tugasnya sebagai Kapolri. Sehingga, sejak saat itu terjadi kekosongan jabatan Kapolri. IPW mengharapkan Presiden tidak ragu melantik BG menjadi Kapolri, meski KPK telah menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi. Menurut Pane, Presiden harus mengamankan dan mendukung penuh BG sebagai calon Kapolri yang dipilihnya sendiri.

 

9. Rachmawati Soekarnoputri (Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden):

Kalau  (pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri) tidak ditunda, tidak masuk akal sehat; bagaimana mungkin seorang pimpinan lembaga penanggung jawab penegakan hukum yang menangani berbagai kasus kriminal pemberantasan korupsi, sementara dirinya adalah seorang koruptor. Keteladanan macam apa yang akan ditunjukkan Kapolri yang terlibat kasus korupsi,  baik kepada bawahannya maupun kepada masyarakat?  (Terkait dengan itu memang) Tragis  dan ironis, serta sangat tidak pantas, akibat ambisi pribadi dan haus kekuasaan semata sampai mengorbankan institusi Polri. Megawati (Soekarnoputri) harus berhenti meng-obok-obok  Polri  (Rakyat Merdeka On Line /  RMOL, Ahad, 18/1/2015 — 05:08 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Rachma  juga mengatakan, polemik  di seputar  pencalonan Kapolri tersebut  tidak lepas dari campur tangan Ketua Umum PDI-P  Megawati Soekarnoputri.  Menurutnya,  kisruh  ini adalah yang kedua kalinya  Mega  meng-obok-obok   institusi Polri.

Sebelumnya, pada masa pemerintahan Presiden  Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Mega — yang di masa itu menjabat sebagai Wakil Presiden — memaksakan  S. Bimantoro menjadi Kapolri, padahal  Presiden Gus Dur sudah memutuskan Chaeruddin Ismail.

 

10. Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia):

Mereka ini (yakni sejumlah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK) dibiarkan bebas. Kami minta kepada KPK, kalau sudah ada dua alat bukti, tahan segera. Kami meminta ini agar KPK  jangan dianggap orang politis (bermain politik)  — Kompas, Ahad, 18/1/2015.

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Dalam pandangan Ray, mengenai penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dan penunjukkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti, DPR tak bisa menggunakan hak interpelasinya karena pemilihan BG sebagai Kapolri, misalnya, bukan semata-mata kesalahan presiden. Mengapa? Karena DPR juga berperan membidani lahirnya Kapolri berstatus tersangka tersebut.

Sebagaimana diketahui, Presiden mengusulkan BG sebagai calon Kapolri kepada DPR ketika KPK belum menetapkannya (BG) menjadi tersangka. Dalam perkembangan selanjutnya, DPR tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit  and  proper  test) terhadap calon Kapolri Komjen BG, meskipun ia (BG) sudah berstatus  tersangka.  Yang membuat semakin menarik, hasil uji kelayakan dan kepatutan itu kemudian dikukuhkan melalui rapat paripurna DPR, di mana Komjen BG dinyatakan lolos untuk dilantik sebagai Kapolri.

 

11. Saldi Isra / Prof Saldi Isra (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Andalas, Padang):

Untuk mempercepat berakhirnya jabatan pelaksana tugas Kapolri (yang kini diemban Komjen Badrodin Haiti), KPK harus memberikan prioritas dalam penyelesaian kasusnya (kasus Komjen Budi Gunawan). Untuk itu jangan terlalu lama melimpahkan ke pengadilan. Apalagi, KPK mengatakan kasus ini sederhana (Kompas, Ahad, 18/1/2015).

Catatan Redaksi sorotparlemen.com :

Saldi menyatakan hal itu pada hari Sabtu, (17/1).  Percepatan penanganan kasus Komjen Budi Gunawan (BG) tersebut  juga merupakan langkah ampuh untuk menjawab  kecurigaan banyak pihak kepada KPK karena penetapan BG sebagai tersangka korupsi (Selasa, 13 Januari)  hanya berselang tiga hari setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan nama BG ke DPR sebagai calon Kepala Polri  KPK menjerat BG dengan Pasal 12 Huruf a atau Huruf b, Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  juncto  Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

 

12. Taufik Kurniawan  (Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional / PAN):

Pada prinsipnya, DPR mengapresiasi keputusan Presiden untuk menunda pelantikan Budi Gunawan/BG (sebagai Kapolri). Itu solusi  win-win  yang menghargai semua pihak. Tetapi, keputusan itu sebaiknya disempurnakan agar tidak bertentangan dengan konstitusi (Kompas, Ahad, 18/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Menurut Taufik, Presiden Jokowi perlu memberikan penjelasan formal kepada DPR, apa saja yang melatari keputusannya memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman karena seharusnya  jabatan Kapolri yang disandangnya baru berakhir pada Oktober mendatang (2015).  Selain itu, Presiden juga perlu menjelaskan soal penunjukan Komjen Badruddin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri.

 

13.  Tokoh-tokoh lintas agama:

Kami mendukung upaya KPK sesegera mungkin menindaklanjuti kasus Komjen Budi Gunawan. Selain itu, KPK juga harus segera menuntaskan kasus-kasus hokum  lainnya yang pelakunya sudah menjadi tersangka.  DPR juga kami minta melaksanakan tugasnya dengan senantiasa mendengarkan suara rakyat.  Dalam kasus pengangkatan Kepala Polri, DPR dinilai tak mendengarkan suara rakyat, tetapi lebih mengutamakan kepentingan politik sesaat (Kompas, Ahad, 18/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Desakan para tokoh lintas agama kepada KPK — untuk mempercepat proses hukum Komjen Budi Gunawan dan kasus-kasus lainnya — itu dilakukan usai menggelar serangkaian pertemuan sejak Jum’at (16/1).  Para tokoh tersebut  adalah KH Masdar F Mas’udi, Romo Franz magnis Suseni SJ, Romo YR Edy Purwanto Pr, Romo Benny Susetyo Pr, Pendeta Andreas A Yewangoe, Pendeta Henriette Hutabarat Lebang, Pendeta Gomar Gultom, Nyoman Udayana, Rumadi Ahmad, dan Pendeta Albertus Patty.

Tokoh (agama) lainnya yang mendukung desakan tersebut — namun tidak dapat hadir — di antaranya Syafi’i  Ma’arif, KH Salahuddin Wahid, dan KH Malik Madani.

 

14. Trimedya Panjaitan (Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P dan Ketua DPP PDI-P):

(Kami kecewa dengan sikap KPK yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, saat ia dicalonkan sebagai Kapolri oleh Presiden)  Karena terus terang saja, kami di Komisi III DPR berpendapat,  kalau memang  Pak Budi punya persoalan hukum, jauh sebelumnya KPK bisa menetapan beliau menjadi tersangka.  Atau (ditunggu) setelah beliau (Budi Gunawan) jadi Kapolri, barulah KPK menetapkannya  sebagai tersangka (karena publik pasti ingat dengan kasus rekening  gendut Polri yang sudah mencuat sejak tahun 2002). (Lagipula) Kenapa hanya Pak Budi Gunawan yang langsung dilakukan proses hukum;  bagaimana dengan yang lainnya yang dulu  disebut-sebut  terseret dalam kasus rekening gendut itu?  Apa yang dilakukan KPK sudah sampai pada sumber kekuasaan, karena simbol negara kita (berupa lambang garuda) tertera dalam kop surat kepresidenan tentang pengusulan Budi Gunawan sebagai Kapolri.  Jadi, kalau tema diskusi seperti itu (“Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogatif Presiden?“), memang dengan munculnya kasus tersebut, lembaga kepresidenan sudah terganggu (REPUBLIKA.CO.ID, Ahad, 18/1/2015 — 22:21 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Penegasan itu disampaikan Trimedya dalam acara diskusi  Aktual Forum  bertajuk  “Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogatif Presiden?” bertempat  di Warung Komando, Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (18/1).

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

17 + 4 =