Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian VI)

19 Januari 2015
calon-kapolri-budi-gunawan-ikuti-uji-kelayakan_20150114_195246

1. Abraham Samad (Ketua KPK):

Insya Allah, kemarin Pak BW (Bambang Widjojanto) bilang komitmen (agar kasus tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan bisa cepat diselesaikan). Ini masa tugas kami berempat. Kami berkonsentrasi untuk selesaikan kasus sebelum masa kepemimpinan kami berakhir. Kami khawatir kalau tidak diselesaikan pada masa tugas kami, ada hal yang menjadi beban untuk pimpinan periode berikutnya. Kami sedang menyusun jadwal penyidikan. Mudah-mudahan pekan depan kalau jadwal sudah ada, sudah ada saksi potensial yang akan dipanggil.  Biasanya (penahanan baru akan dilakukan) kalau pemeriksaan perkaranya telah tuntas atau ada alasan-alasan lain di KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), tentu KPK tidak akan terburu-buru. Itu ka nada limit waktu. Kalau pemeriksaan saksinya sudah banyak, kasihan nanti  (Kompas, Senin, 19/1/2015).

 

2. Badrodin Haiti (Pelaksana Tugas/Plt Kepala Kepolisian Negara RI):

Polri berupaya menghindari penyelewengan anggaran dan penggunaan anggaran yang bias (Kompas, Senin, 19/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Menurut Badrodin, pencanangan budaya anti korupsi di tubuh Polri merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.  Ia juga menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap polisi, mulai dari unsur  terkecil, seperti kepolisian sektor.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie menambahkan, tahun ini Polri akan berkonsentrasi pada program pencegahan agar berbagai pelanggaran di internal kepolisian bisa terus diminimalisir.

 

3. Denny Indrayana (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada):

Patut diapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda (pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri yang baru). Itu menandakan Presiden mendengar aspirasi rakyat. Namun, itu tidak cukup. Pencalonan (Kepala Polri) tersebut harus ditarik (dibatalkan) — Kompas, Senin, 19/1/2015.

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Denny menyatakan hal itu,  Ahad kemarin (18/1) dalam aksi “Pilih Kapolri Bersih” —- yang diselenggarakan oleh Koalisi untuk Reformasi Polri — pada hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

 

4. Emerson Yuntho (Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch / ICW):

Mereka yang ikut tanda tangan dalam aksi itu (yakni aksi “Pilih Kapolri Bersih” yang dilaksanakan oleh Koalisi untuk Reformasi Polri  dengan diikuti berbagai LSM pada hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad, 18 Januari) dan mendukung petisi di change.org,   mewakili suara masyarakat Indonesia yang menginginkan Kepala Polri yang bersih. Hal itu perlu untuk perbaikan di lembaga penegak hukum tersebut (Kompas, Senin, 19/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Hingga Ahad pukul 17.00, sudah ada 29.800  nitizen  yang menandatangani petisi penolakan pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kepala Polri yang ditampung di media sosial dalam jaringan  change.org.

 

5. Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia):

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 2  Tahun 2002 (tentang Kepolisian), jika  Presiden tidak melantik Kepala Polri, itu  sama  artinya mempermainkan hukum dan DPR. Hal itu masuk perbuatan  tercela. Dan cukup alasan untuk meng-impeach  (impeachment) Presiden.  Soal DPR berani atau tidak, saya tidak tahu; tapi kalau (secara) hukum,  cukup. (Status tersangka telah disandang Budi Gunawan/BG sebelum menjalani  fit and proper test  di DPR, sehingga penundaan pelantikan BG dengan alasan untuk menghormati proses hukum, tidak masuk akal) Dalam bernegara harus tegas.  Terima hasilnya. Jangan bikin alasan, lantik saja. Kecuali kalau Presiden  ingin situasi tambah rumit, yang mendorong  DPR  mengkonversinya  menjadi  impeachmentSelain itu, apa alasan mendesak Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan dan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri Komjen Badrodin Haiti?  Kalau baca UU 2/2002, secara eksplisit  harusnya  pengangkatan  Plt dimintakan persetujuan DPR, kecuali kalau negara  ugal-ugalan. Saya tidak ada urusan dengan politik, tapi dengan hukum (REPUBLIKA.CO.ID, Senin, 19/1/2015 — 01:36 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Margarito menegaskan hal itu pada hari Ahad (18/1). Tentu saja, impeachment (pemakzulan) yang dimaksud Margarito haruslah didahului pengajuan hak menyatakan pendapat  (oleh DPR). Namun, hampir dapat kita pastikan, bila itu terjadi akan menimbulkan turbulensi politik karena akan  berujung pada upaya memakzulkan Presiden.

Berdasarkan UU Kepolisian tersebut, tambah Margarito, seseorang yang dicalonkan sebagai Kapolri bersifat  imperative  atau mengikat. Sehingga, jika ia (Komjen Budi Gunawan/BG) tidak dilantik, maka sama artinya  Presiden mempermainkan hukum  (dan DPR). Menurut Margarito, pemberhentian Kapolri dan pelantikan Kapolri yang baru merupakan satu paket, sehingga langkah Presiden Jokowi memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman dan hanya mengangkat Plt Kapolri adalah hal yang salah.

 

7. Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia):

Undang-undang tidak menyebutkan ada alasan Presiden boleh menunda pelantikan Kapolri. Masa menunda pelantikan hanya karena (pertimbangan) etika.  Kalau semua keputusan Presiden berdasarkan etika, dan bukan karena hukum,  ya bubar negeri ini. Saat ini, hanya ada satu pilihan hukum bagi Presiden Joko Widodo, yaitu melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Masalah nanti Budi disuruh mundur karena ada proses hukum, ya terserah. (Kalau tidak, maka) Dengan alasan (Presiden) tak menaati  hukum (menunda pelantikan Kapolri yang sudah disetujui DPR), menjadi modal cukup bagi anggota dewan untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Berani atau tidak, itu urusan nanti (TEMPO.CO, Senin, 19/1/2015 — 03:59 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Lemahnya alasan bahwa presiden boleh menunda pelantikan Kapolri sebagaimana dapat ditangkap dari pesan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menurut Margarito, bisa berujung panjang. Banyak keputusan yang berpeluang dapat diambil dengan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karena itu, DPR bisa saja melakukan impeachment atau pemakzulan  terhadap  Presiden Joko Widodo. Margarito menandaskan lagi, berdasarkan UU Kepolisian, jika Kapolri diberhentikan, maka  sekaligus (harus dilakukan) penunjukkan Kapolri baru.

 

8. Nasir Djamil (Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS):

(Proses untuk memakzulkan seorang Presiden sangat panjang) Tak bisa langsung. Harus menggunakan hak bertanya dulu, lalu  interpelasi; kemudian hak angket, masih panjang. Kami masih melihat perkembangan. Namun, bila memang Presiden belum mau melantik Kapolri, kenapa memberhentikan Jenderal (Pol) Sutarman? Padahal pensiunnya masih lama (Oktober 2015). (Terkait dengan hal itu) Banyak yang harus dijelaskan Presiden kepada publik. Karenanya, Senin besok (19/1), Komisi Hukum (Komisi III) DPR akan menyelenggarakan rapat  mengenai masalah ini dengan memutuskan,  apakah ia  (Komisi Hukum) atau Fraksi akan menggunakan hak kedewanan mereka. Kami harus bersikap soal ini  (TEMPO.CO, Senin, 19/1/2015 — 03:59 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Nasir menyatakan hal itu dalam diskusi dengan wartawan, Ahad, 18 Januari 2015.

 

9. Nasir Djamil (Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS):

(Jika KPK tidak lagi netral dan banyak ditunggangi kepentingan politik, maka) Kalau sudah begini, mari kita revisi Undang-Undang KPK menjadi lembaga  screening  pejabat. Padahal, KPK bekerja sebagai lembaga penegakkan hukum dan pencegahan korupsi berdasarkan lima asas, yaitu kepastian hukum, akuntabilitas, keterbukaan, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Namun kenyataannya, dalam kasus Budi Gunawan, tak satu pun asas itu digunakan. Tidak ada kepastian hukum dan keterbukaan di  situ. Coba dibalik, seandainya Budi Gunawan adalah pimpinan KPK, dan dia dijadikan tersangka oleh kejaksaan atau kepolisian. Tentu, semua orang pasti akan berteriak kalau ini adalah kriminalisasi, dan kemudian meminta Presiden membentuk tim (penyelidikan) independen. Namun, sayangnya, Budi Gunawan bukan pimpinan KPK.  Kalau memang Budi  bersalah, kenapa tidak dihajar dari dulu (kita menyayangkan sikap masyarakat yang sudah terlalu mendewakan KPK. KPK kini menjadi lembaga yang menegakkan hukum berdasarkan selera pimpinan) — TEMPO.CO, Senin, 19/1/2015 —  04:55 WIB.

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Penunggangan kepentingan politik yang dimaksud Nasir karena, antara lain, keterkaitan KPK yang sering dimintai pendapat saat Presiden atau pejabat publik lain butuh nama pejabat bersih untuk menduduki jabatan tertentu.

Facebook Comments

Topik Tarkait

One thought on “Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian VI)

  1. Hey there, You’ve done an incredible job.

    I will definitely digg it and personally suggest to my friends.
    I’m sure they will be benefited from this web site.

    P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website
    re-design. You can find it by searching for «royal cbd» — no sweat
    if you can’t.

    Keep up the good work!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × two =