Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian VIII)

21 Januari 2015

 1. Badrodin Haiti / Komjen  Badrodin Haiti (Wakapolri atau Pelaksana Tugas / Plt Kapolri):

Kami telah memerintahkan anggota Polri yang dipanggil (oleh KPK) untuk mempersiapkan diri serta mempersiapkan segala kebutuhan dalam pemeriksaan tersebut (Kompas, Rabu, 21/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Badrodin menyatakan hal itu seraya menambahkan, saat ini belum ada rencana memberhentikan Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Hampir senada dengan Badrodin, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Budi Waseso juga menyatakan tidak menghalangi langkah KPK memanggil dan memeriksa para perwira Polri sebagai saksi kasus BG. Kendati demikian, ia menyatakan perlu mendalami sejumlah peraturan yang berlaku terkait dengan pemanggilan tersebut.

 

2. Badrodin Haiti / Komjen  Badrodin Haiti (Wakapolri atau Pelaksana Tugas / Plt Kapolri):

Kita perintahkan, silakan (anggota Polri)  yang dipanggil  (oleh KPK menjadi saksi atas kasus dugaan kepemilikan rekening gendut Komjen Budi Gunawan) siapkan diri. Apa yang perlu disiapkan, itu (agar dikoordinasikan dan) dikomunikasikan  (Rakyat Merdeka On Line / RMOL, Rabu, 21/1/2015 — 12:12:00 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Pernyataan tersebut disampaikan Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/1). Sebelumnya, kemarin (Selasa, 20/1),  tiga saksi kasus Komjen Budi Gunawan (BG) mangkir  dari panggilan KPK.  Mereka adalah  Brigjen (Purn) Heru Purwanto (mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum), Irjen Andayono (Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur), dan Kompol Sumardji (Wakil Kepala Kepolisian Resort Jombang).

Kemarinnya lagi, Senin (19/1), dari tiga saksi petinggi dan mantan petinggi Polri yang dipanggil, hanya Irjen (Purn) Syahtria Sitepu (pengajar di Sekolah Pimpinan Polri) yang  memenuhi panggilan KPK. Sementara Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Mabes Polri Brigjen (Pol) Herry Prastowo dan Dosen Utama di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan Polri, Kombes Ibnu Isticha,  tidak hadir.

 

3. Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK):

Kami bekerja sesuai hukum acara dan mekanisme prosedural. (Jika dalam panggilan kedua, Komjen Budi Gunawan tak hadir), kami berikan tembusan kepada Presiden dan Menko Polhukam bahwa dua kali panggilan tidak hadir. Ini agar semua pihak memberi  perhatian secara tuntas.

(Dari tiga perwira Polri yang Selasa kemarin dijadwalkan diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan, hanya Kepala Polda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Andayono yang memberi kabar tak dapat hadir di KPK) Beliau memberi tahu harus kembali ke Balikpapan karena ada peristiwa kapal tenggelam (Kompas, Rabu, 21/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com : 

Dua perwira Polri yang juga dipanggil KPK bersama Irjen Andoyono pada Selasa (20/1) adalah Wakil Kepala Polres Jombang Komisaris Sumardji dan mantan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Inspektorat Pengawasan Umum Polri Brigadir Jenderal (Purn) Heru Purwanto.

Sedangkan, pada Senin lalu (19/1), dari tiga perwira Polri yang juga dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi hanya satu yang hadir, yakni widyaiswara utama Sekolah Staf dan Pimpinan Polri Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Syahtria Sitepu. Dua saksi lainnya, yaitu Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigadir Jenderal (Pol) Herry Prastowo dan Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Komisaris Besar Ibnu Isticha, tidak hadir.

 

4. Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK) :

(KPK tidak menggantung kasus sejumlah tersangka, termasuk yang menimpa calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. KPK telah memprioritaskan beberapa kasus yang akan diselesaikan pada semester pertama tahun ini. Dengan demikian) Ada tingkat masalah yang berbeda-beda. Kami mohon kepada pihak lain untuk menghormati proses yang sedang dilakukan, dan kami akan hormati seluruh kewenangan lembaga lain. Berilah kepercayaan kepada KPK. (Selain kasus proyek Hambalang, misalnya, ada juga kasus Bank Century, di mana KPK membutuhkan waktu lebih dari satu tahun, yang)  Hasilnya bisa ditunjukkan pada proses persidangan (yang sedang berlangsung). Jadi, kehati-hatian proses menjadi bagian penting dalam pemeriksaan KPK yang baik (TEMPO.CO, Rabu, 21/1/2015 — 06:35 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Bambang menyatakan hal itu di kantor KPK, Selasa, 20 Januari 2015, sebagai upaya untuk menepis tudingan sejumlah pihak, di antaranya dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan / Menko Polhukam (Tedjo Edhy Purdijatno) dan kalangan anggota DPR, soal penggantungan sejumlah kasus.

Tedjo, misalnya, masih mempersoalkan penetapan calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK. Ia menyatakan, KPK tak beretika dengan menetapkan BG sebagai tersangka, dan bahwa KPK tidak menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (yang telah mengusulkan Komjen BG untuk menjadi calon Kepala Polri).

Selain itu, Tedjo tak ingin nasib BG mengambang seperti kasus dugaan korupsi haji yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. Juga kasus korupsi yang melibatkan dua politikus Partai Demokrat, Jero Wacik dan Sutan Bhatoegana.

Terkait dengan tepisan tudingan termaksud, Bambang memberi contoh kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang menjerat Anas Urbaningrum sebagai pembanding untuk memahami gradasi penanganan kasus-kasus oleh KPK. Dalam proyek Hambalang, lanjut Bambang, untuk merampungkan penyidikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat  itu, KPK membutuhkan waktu satu tahun lebih.

Menurut  Bambang, KPK sedang memprioritaskan kasus mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Jero Wacik, dan politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. KPK akan merampungkannya paling cepat pada empat bulan pertama 2015.

 

5. Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK):

Jika nanti permohonan itu (yakni praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan atas tergugat KPK) disampaikan kepada KPK, kami akan pelajari sungguh-sungguh dan menjalankan proses peradilan itu sesuai dengan hukum acara yang berlaku (Kompas, Rabu, 21/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Kemarin, Selasa (20/1), Komjen Budi Gunawan (BG) mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sementara itu, dalam kaitan penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK tanpa pemeriksaan lebih dahulu, Bambang menjelaskan, menurut KUHAP, penetapan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan dengan dua alat bukti.  Sehingga, keterangan dari pihak-pihak yang potensial menjadi tersangka tidak selalu harus diperlukan.

 

6. Budi Gunawan / Komisaris Jenderal Budi Gunawan (Calon Kepala Polri):

(Soal tuduhan rekening gendut) Kan, sudah selesai pada 2010. Sudah diklarifikasi, tidak ada masalah.  Polri juga sudah beberapa kali merilis hasilnya, disampaikan tidak terbukti (TEMPO.CO, Rabu, 21/1/2015 — 06:17 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Budi Gunawan (BG) menyatakan hal itu pada Jum’at 16 Januari 2015. Pernyataan BG  tersebut seakan diabaikan KPK, di mana kemarin, Selasa (20/1), lembaga anti rasuah itu mulai menyita dokumen dan rekening bank yang terkait dengan kasus BG.  “Setahu saya, memang ada penyitaan atas berbagai dokumen,” ujar  Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Selasa, 20 Januari 2015, yang dimuat  oleh TEMPO.CO, Rabu, 21/1/2015.

 

7. Eggy Sudjana (Kuasa Hukum Komjen Budi Gunawan):

(Dituduhkan bahwa sewaktu menempati) Posisi sebagai Kepala Biro, Budi Gunawan diduga menerima janji (gratifikasi). Dan kalau itu (terjadi pada) 2003-2006, mengapa rentang waktu tersebut dibiarkan lama, dan kenapa tidak jadi tersangka dari dulu?

Pertanyaan kita lagi, apakah KPK (terlebih dahulu) melakukan penyebutan seseorang sebagai tersangka, kemudian disimpan. KPK terlalu melampaui asas kepatutan. Kami tidak mengerti, ada kepentingan atau tidak (karena KPK cenderung menyampaikan status tersangka pada situasi genting. Contohnya, Ketua Umum PPP — yang juga adalah Menteri Agama Suryadharma Ali — ditetapkan sebagai tersangka menjelang Pilpres. Demikian pula dengan penetapan beberapa tersangka lainnya).

(Berdasarkan Undang-Undang KPK) Pimpinan KPK itu kolektif kolegial (yang terdiri dari lima orang). Kalau tidak (kalau keputusan diambil kurang dari lima komisioner), maka cacat hukum. Yang  tandatangani berapa orang pimpinan KPK saja (hanya empat komisioner karena Busyro Muqoddas yang memasuki masa pensiun belum juga ada penggantinya); itu yang kita laporkan. Institusi apa papun harus diawasi (Rakyat Merdeka On Line / RMOL, Rabu, 21/1/2015 — 12:47:00 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Eggy  menyampaikan hal itu di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2015 saat melaporkan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto  (ke Kejaksaan Agung), dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan Komjen Budi Gunawan  (BG) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Dalam pelaporannya itu Eggy meminta agar Kejaksaan Agung mengambil tindakan tegas  dengan menerapkan asas  “Persamaan di Depan Hukum  (Equality  Before  the Law). Kepada wartawan, ia  menyampaikan bahwa
dirinya ditunjuk sebagai kuasa hukum Komjen BG sejak 20 Januari, seraya menambahkan, untuk praperadilan, dirinya tidak  ikut campur.

 

8. Ronny F Sompie / Irjen Ronny F Sompie (Kepala Divisi Humas Polri):

Kami menempuh jalur hukum untuk melakukan pembelaan terhadap polisi aktif (dalam hal ini adalah Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK) (Kompas, Rabu, 21/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Pernyataan Sompie itu terkait dengan pengajuan gugatan praperadilan oleh Budi Gunawan (BG) kepada KPK  ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Menurutnya (Sompie), pengajuan gugatan itu merupakan hak BG dan mendapat dukungan Divisi Hukum Polri.

Dalam hubungan itu, Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna mengatakan sudah menerima pendaftaran gugatan yang dimohonkan BG, di mana KPK sebagai pihak termohon (tergugat).

 

9. Tedjo Edhy Purdjiatno (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan / Menko Polhukam):

Ingat, Presiden itu pimpinan negara. Kalau memang ada masukan (soal pencalonan Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Presiden), KPK mintalah bertemu Presiden, sampaikan bukti-bukti. Jangan permalukan Presiden seperti ini  (dengan menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi setelah ia diusulkan menjadi calon Kapolri).

(Mengenai alasan tidak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam proses pengajuan calon Kapolri kepada DPR) Ini, kan, hak prerogatif Presiden. Beliau sudah memilih, dan tepat menurut beliau. Sekarang kita mendukung. Dugaan-dugaan yang muncul, kan,  tidak ada buktinya.

Ini  (upaya penjegalan oleh KPK atas pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri)  kelihatan sekali, seolah-olah hanya ingin menggagalkan Budi Gunawan. Kalau memang bukti sudah ada, ayo, segera diproses (TEMPO.CO, Rabu, 21/1/2015 — 06:17 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Tedjo menyampaikan hal itu pada  Selasa, 21 Januari 2015.  Khusus  soal upaya penjegalan oleh KPK, Tedjo menyampaikannya di Istana Negara, Senin, 19 Januari 2015.

Mengenai kasus Rekening Gendut Budi Gunawan (BG), “lemah” menurut Tedjo; dan bahwa Presiden Jokowi memilih BG karena kasus tersebut tak ada perkembangan dan hanya menjadi isu politik. Hal ini diperkuat dengan laporan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang melampirkan surat Badan Reserse Kriminal Polri tentang  rekening BG yang dinyatakan wajar.

Apa yang dinyatakan Tedjo itu berbeda dengan hasil investigasi majalah Tempo, edisi 4 Juli 2010, yang mengungkapkan bahwa di masa BG menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, ia memiliki rekening jumbo. Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, BG — yang juga adalah mantan ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri — mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain, dari sebuah perusahaan properti.

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 + 15 =