Kasus Pemilihan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (Bagian X)

23 Januari 2015

1. Ahmad  Syafi’i Ma’arif  (Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah):

Mari kita berpikir jernih (dalam menyikapi kegaduhan politik yang terjadi belakangan ini terkait dengan penetapan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi atas calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK), utamakan akal sehat. Jangan larut dalam emosi karena itu justru menyulitkan penyelesaian masalah (Kompas, Jum’at, 23/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Buya Syafi’i  mengatakan hal itu kemarin, Kamis (22/1) saat dihubungi Kompas dari Jakarta.  Sebagaimana diketahui, akibat penetapan Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka (13/1) oleh KPK, Presiden Joko Widodo menunda pelantikan BG sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman.

 

2. Bambang Widodo Umar (Pengajar Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia):

(Kisruh di internal Polri seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dulu akan kembali terulang bila Polri dibiarkan berlama-lama dipimpin seorang Pelaksana Tugas/Plt seperti saat ini) Saat itu (2001), Gus Dur tak meminta  izin parlemen (memecat Kapolri Bimantoro dan mengangkat Wakapolri Chairuddin Ismail sebagai Plt.). DPR justru mempertahankan Kapolri yang lama. Sekarang, mungkin DPR satu suara mendukung Komisaris Jenderal Budi Gunawan. (Tapi, bila Jokowi membiarkan penunjukkan Kapolri terkatung-katung seperti saat ini, DPR akan bereaksi dan) Bisa saja DPR malah balik meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi (TEMPO.CO, Jum’at, 23/1/2015 — 04:41 WIB).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan seleksi ulang calon Kapolri yang baru agar tidak terjadi kisruh di tubuh Polri.  Sebagaimana kita ketahui, akibat pengangkatan Chairudin — sebagai Plt. Kapolri di masa Pemerintahan Presiden Gus Dur — keributan antara Dewan (DPR) dan Pemerintah  tak  terhindarkan.  Maka, terjadilah dualisme kepemimpinan di  tubuh Polri. Chairuddin yang diangkat Presiden Gus Dur tidak bisa menjalankan tugasnya  dengan baik.  DPR kemudian meminta pertanggungjawaban Presiden Gus Dur.

 

3. Franz Magnis Suseno / Romo Prof Franz Magnis Suseno (Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara):

Saya masih punya harapan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan mengecewakan masyarakat Indonesia pada umumnya (Kompas, Jum’at, 23/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Romo Magnis juga menyatakan, Presiden Jokowi jangan hanya cukup melakukan revolusi mental. Tetapi juga harus melakukan reformasi di tingkat kehidupan elite dan birokrasi, yang salah satu bentuknya adalah jangan pernah mengangkat tersangka kasus korupsi untuk duduk di jabatan politik dan pemerintahan.

 

4. Hasto Kristiyanto  (Pelaksana Tugas Sekjen PDI-P):

Berita dalam kisah “Rumah Kaca Abraham Samad” itu sebagian besar benar, sehingga pernyataan Abraham Samad bahwa semua itu fitnah sangat tidak tepat. Kepada Bapak Abraham Samad  yang memimpin institusi begitu besar dan dipercaya publik, kami harap berani mengakui  (Kompas, Jum’at, 23/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Menurut Hasto, ada banyak pertemuan yang dilakukan Abraham Samad, sekurang-kurangnya dengan petinggi dua parpol, yakni PDI-P dan Partai Nasdem, terkait pencalonannya (Abraham) sebagai calon wakil presiden.  Pertemuan itu atas inisiatif tim sukses Abraham yang berinisial D.  Ada dua orang berinisial D yang aktif memfasilitasi pertemuan.

Selain itu, Hasto  juga mengatakan, Ketua KPK Abraham Samad punya dendam pribadi kepada Komjen Budi Gunawan. “Yang menggagalkan saya jadi cawapres adalah Pak Budi Gunawan. Ada saya dan ada saksi di situ,” ujar Hasto menirukan ucapan Samad (TEMPO.CO, Jum’at, 23 Januari 2015 | 13:55 WIB).

 

5. Johan Budi SP (Deputi Pencegahan KPK):

Kami para (pegawai) structural di KPK, meminta penjelasan ke Pak Abraham Samad karena, meski menyangkut pribadi Pak Abraham, tak bisa dilepaskan bahwa beliau adalah Ketua KPK. Dari penjelasan Pak Abraham, mengenai tuduhan (atas) sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang lalu diindikasikan sebagai hal-hal terkait pencalonan Pak Abraham sebagai cawapres waktu itu, semua yang disampaikan adalah fitnah belaka. Pak Abraham membantah keras apa yang dituduhkan Pak Hasto cs (Hasto Kristiyanto adalah Pelaksana Tugas Sekjen PDI-P).  Penanganan perkara dengan tersangka BG (Komisaris jenderal Budi Gunawan) tidak berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Hasto dan kawan-kawan (antara lain tuduhan bahwa penetapan tersangka BG sangat politis karena Abraham tak terpilih menjadi calon pendamping Joko Widodo sebagai calon wakil presiden). Apa yang diputuskan lembaga KPK dalam penanganan perkara tentu didasarkan atas bukti-bukti (Kompas, Jum’at, 23/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com : 

Hasto merekomendasikan KPK — dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/1) — agar  membentuk komite etik untuk menyelidiki perilaku Abraham Samad sebagai langkah menyikapi pengaduan publik ke KPK terhadap isu  yang muncul akibat tulisan “Rumah Kaca Abraham Samad” yang termuat dalam situs Kompasiana.com pada 17 Januari 2015.

 

6. Mochtar Pabottinggi / Prof Mochtar Pabottinggi (Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia):

(Terkait dengan munculnya sebagian lembaga penegak hukum berada di satu kubu untuk melemahkan lembaga penegakan hukum lainnya, menyusul kegaduhan politik yang terjadi pasca penetapan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi atas calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK) Ada semacam konsolidasi lembaga penegak hukum agar tidak tercipta negara hukum di Indonesia. Bahaya ini harus disadari oleh kita semua. (Maka, Presiden Joko Widodo harus fokus mengutamakan penegakan hukum dan tetap berkomitmen memberantas korupsi) Lupakan argument-argumen yang lain. Jaga komitmen untuk memberantas korupsi. Jangan sampai menyerah pada kekuatan yang melemahkan hukum.  Rencana-rencana bagus soal tol laut, irigasi, dan pertanian akan ambruk jika penegakan hokum runtuh. Nawa Cita (program Jokowi) akan sia-sia, menguap begitu saja, kalau lembaga hukum dikuasai orang-orang yang tidak menginginkan hukum tegak. Jangan biarkan ada persekongkolan menjegal negara hukum  (Kompas, Jum’at, 23/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com : 

Menurut Mochtar, fenomena tersebut ditunjukkan dari adanya sejumlah kelompok dan elite politik yang membela Budi Gunawan (BG) dan menyerang KPK.  Ini memperlihatkan ada elite politik yang berusaha melindungi kepentingan dan masa lalunya yang tak benar agar tidak disentuh KPK.

 

7. Salahuddin Wahid / KH Salahuddin Wahid / Gus Sholah (Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng
Jombang):

Intinya (kegaduhan politik yang terjadi belakangan ini, pasca penetapan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi atas calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK), jangan sampai mengorbankan kepentingan bangsa dan negara hanya demi kepentingan pribadi dan golongan. Semua harus menahan diri. Jika di antara lembaga Negara saja sudah tidak saling percaya, bagaimana mereka bisa membuat masyarakat luas memercayai mereka? (Terkait dengan pernyataan Pelaksana Tugas Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto tentang sejumlah dugaan aktivitas politik Ketua KPK Abraham Samad menjelang Pemilu Presiden 2014) Jika memang Abraham terbukti menyalahgunakan wewenangnya, dia harus nonaktif sebagai Ketua KPK (Kompas, Jum’at, 23/1/2015).

Catatan Redaksi  sorotparlemen.com :

Fenomena saling menyerang — yang dipicu oleh  kasus Budi Gunawan (BG) itu  — antara DPR, Polri, KPK, dan sejumlah partai politik merupakan indikasi menurunnya saling percaya antarinstitusi negara.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + seven =