Kepala Daerah Jangan Membangkangi Kebijakan Nasional

(Editorial  www.sorotparlemen.com, Kamis, 18/2/2016)

Oleh La Ode Zulfikar Toresano

 

Pada Rabu (17/2) kemarin ada 101 bupati dan wali kota, hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung 9 Desember 2015, yang dilantik  serentak oleh gubernur di provinsi masing-masing.  Peristiwa itu  harus disikapi sangat  penting  bagi keberlangsungan kehidupan negara kita karena — dalam pemahaman umum — cabang kekuasaan penyelenggaraan negara adalah pemerintah, yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).  Keduanya merupakan satu kesatuan utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam hal ini, bupati dan wali kota — yang merupakan pucuk pimpinan dari pemda — adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga seharusnya kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugasnya disesuaikan dengan  pemerintah pusat. Salah satunya berupa keharusan konsistensi pemda untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Bahkan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota/UU Pilkada (UU Nomor 8 Tahun 2015) diatur bahwa pemerintah pusat membawahi pemda. Dalam konstitusi pun, pemegang kekuasaan tertinggi adalah  pemerintah pusat.

Sayangnya, dalam kenyataannya masih ada  bupati dan/atau walikota — produk dari pemilihan langsung di era Otonomi Daerah  (Otda) seperti saat  ini  — yang bertindak semaunya, bahkan tidak sedikit yang menerbitkan atau membuat  kebijakan/peraturan-peraturan (perda) dengan menabrak ketetapan pemerintah pusat  atau aturan negara.  Mungkin saja ini merupakan refleksi dari reaksi berlebihan (over reactive) atas  kebijakan sentralistik rezim despotik Orde Baru (Orba) di masa silam, sehingga begitu katup terbuka lebar di era reformasi dan Otda seperti saat ini, maka banyak pihak yang  nyaris kebablasan mengekspresikan kebebasan dan nafsu kekuasaannya. Perilaku over  reactive  itu ibarat mengejar tikus dalam lumbung padi dengan membakar lumbungnya; atau hendak membunuh nyamuk, tapi yang dilakukan adalah menembaknya dengan meriam. Sebuah kekonyolan yang  mungkin nyaris menjurus bid’ah!!

Namun, jika kita cermati, ternyata Undang-Undang Otda (UU No 9 Tahun 2015) pun terkadang dijadikan acuan pembenar tindakan over  reactive  itu. Atas dasar undang-undang ini, misalnya, ada nelayan dari daerah lain harus terlebih dahulu meminta izin dari pemda tertentu bila hendak mencari ikan di sana. Maka, UU Otda itu perlu diperbaiki kalau kita tidak mau terjerumus ke dalam sistem atau praktik bernegara ala federalisme.

***

PERILAKU  konyol seperti disebutkan tadi bisa secara kumulatif mewujud dalam bentuk kurangnya sinergitas kebijakan pusat dan daerah yang bermuara pada terabaikannya hak-hak (kesejahteraan) rakyat, padahal justru seharusnya diperjuangkan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban publik yang telah diamanatkan melalui pemilihan kepada daerah (pilkada).  Dengan kata lain, bila perilaku konyol tersebut dibiarkan bergerak binal, maka NKRI rawan tergiring  lalu  terjerumus ke jurang “federalisme”.

Dalam hubungan ini  tentu kita tidak inginkan kebijakan yang tidak  sinkron seperti itu terulang lagi dipraktikkan oleh 101 bupati dan wali kota — hasil pilkada langsung 9 Desember 2015 — yang baru saja dilantik hari Rabu kemarin (17/2).

Hal  tersebut  perlu  ditekankan karena masih ada kepala daerah yang terkesan lebih patuh dan loyal kepada  kelompok  tertentu  (pressure  groups) atau  partai  — yang mengusung mereka tatkala maju berkompetisi dalam pilkada — ketimbang  pemerintah pusat (negara). Tidak heran bila berkembang sinisme di kalangan masyarakat luas bahwa — ibarat uang koin — reformasi  membentuk dua sisi, di mana salah satunya mengakomodasi kepentingan para petualang pemburu rente, di  antaranya adalah pejabat kepala daerah yang bertingkah seperti raja-raja feodal  penyembah  ego/diri dan kelompoknya (dalam perspektif  psikoreligi  perilaku  demikian  merupakan salah satu  bentuk  penyakit jiwa yang disebut “ananiyah”), seolah negara ini bebas — alias seenak “udel” (maaf!) — dikaplingi/direkayasa  atas nama demi menegakkan “Otonomi Daerah” (Otda) dengan dipolesi  (justified) aneka instrumen  legal-formal, misalnya berupa  kebijakan dan/atau peraturan daerah (perda) yang tumpang tindih dengan sejumlah kebijakan/peraturan atau undang-undang di atasnya (pemerintah pusat).  Bukankah ini semacam rekayasa pemberhalaan Otda?   Ironisnya, sejumlah kepala daerah berkualitas minus alias murahan  tersebut  terus  dipelihara partai yang telah mengusung mereka dalam pilkada, meski  nyata-nyata  telah merobek-robek  (amanat) hati nurani masyarakat di daerah.

Dalam kaitan itu penerbitan ribuan  izin  pertambangan oleh  pemda, misalnya, banyak yang bertentangan dengan pemerintah pusat atau kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, dan hal itu mungkin layak dimaknai sebagai salah satu wujud pembangkangan pemda terhadap pemerintah pusat.

Kita juga penasaran bertanya, apakah kebijakan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto beberapa waktu lalu, misalnya, yang melarang para pecinta Ahlul Bait atau keluarga/keturunan Rasulullah Muhammad Saww (Saww = Shallalahu  ‘alaihi  wa  âlihi  wa  sallam)  memperingati  Hari Syahidnya Sayyidina Husein a.s (cucu kesayangan Rasulullah Saww), sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan?  Pertanyaan ini jangan naïf didegradasi menjadi persoalan Sunni-Syiah, karena siapa pun yang cermat serta menjunjung tinggi keadilan bernalar — dan tidak malas membaca literatur yang relefan serta tidak tuna budaya — niscaya akan mampu mendeteksi serta mengidentifikasi siapa atau kelompok mana yang bermain (dan untuk kepentingan apa) di balik dihembuskannya isu provokatif pertarungan (pecah-belah) Sunni-Syiah yang kian marak akhir-akhir ini, padahal sejak dulu pun kita Muslim Nusantara yang bermazhab Syafi’i  ini tidak ada persoalan (dan begitu damai/nyamannya) mempraktikkan tradisi-tradisi Syiah (cermati, misalnya, pernyataan Gus Dur bahwa NU itu adalah Syiah secara kultural).

Sampai di sini kita lanjutkan dengan dua pertanyaan lagi, jika  pembangkangan  kepala daerah terhadap  kebijakan pemerintah pusat (amanat konstitusi) sudah sangat jelas terbentang di depan publik, sebagai Kepala Negara, mengapa Presiden masih juga enggan bertindak tegas?   Kemudian, jika diibaratkan sebagai “Pak Penghulu”, yang tentu memiliki kewenangan dan tanggung jawab khusus, bukankah sebagai Kepala Negara, Presiden bahkan memiliki kewenangan dan tanggung jawab konstitusional untuk tidak mengesahkan pernikahan, yang berarti tidak melantik kepala daerah yang terlibat kasus hukum (dengan pertimbangan untuk menjamin kepentingan yang lebih luas dan esensial bagi bangsa dan rakyat Indonesia secara keseluruhan), meskipun yang bersangkutan sudah memenangkan kompetisi dalam pilkada (atau analoginya: calon mempelai sudah disetujui atau dipilih oleh pihak keluarga yang dilamar)?

***

BAGI  sejumlah  kepala daerah pembuat kebijakan timpang, sudah seharusnya merenungkan dan menangkap pesan simbolik Presiden Joko Widodo yang memulai tradisi baru dengan melantik kepala daerah di Istana Negara, sebagaimana  pelantikan tujuh gubernur terpilih pada Jum’at lalu (12/2). Kalau  mereka belum juga mampu menangkap maknanya, izinkan kita membisiki di kuping mereka (semoga tidak tuli alias  budek  bin  bolot), bahwa sesungguhnya Presiden sangat menghendaki sinergi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah (yang menyatu dalam simbol “Istana Negara”, bukan “Istana Daerah”), dan hal ini — selain harus dicamkan oleh para gubernur (terutama yang dilantik Jum’at itu) — juga mesti disadari oleh para bupati dan walikota, termasuk yang dilantik Rabu kemarin.

Kalau  dengan bisikan di kuping mereka belum juga terbangun kesadaran maknawinya (beberapa tingkat di bawah “kesadaran Ilahiah”), menjadi pahamlah kita mengapa mereka masih enggan (cuek)  memahami nilai penting penghargaan atas tenggang rasa (teposeliro) atau pluralitas (kebaragaman) sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an  49 : 13 , di mana di dalam  “suku” dan “bangsa” — seperti disebutkan dalam ayat ini — niscaya terdapat aneka agama, bahkan (aliran) kepercayaan; dan oleh karena itu seharusnya dikembangkan budaya saling menghormati eksitensi dan martabat masing-masing.  Pun sejumlah kepala daerah intoleran dan peleceh pluralitas serta HAM itu  juga mungkin (sekali lagi: “mungkin”) masih belum mampu menalari  dan menangkap frekuensi gelombang batiniah bahwa betapa nistanya sikap merasa diri “paling benar” atau “paling suci”, seperti ditekankan dalam ayat:  “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-ngolok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-ngolok) kepada perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-ngolok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk” (QS 49 : 11); padahal keluarga Rasulullah Saww atau Ahlul Bait  yang meraih  maqam “kesucian” (QS 33 : 33) pun  tidak merasa  berhak memonopoli kebenaran dan membangun  kultus kelompok (oligarki).

***

SESUNGGUHNYA, secara  epistemologis (filosofis), bukankah pembangkangan sejumlah kepala daerah atas kebijakan pemerintah pusat dan amanat konstitusi layak dinilai sebagai pembangkangan atau penolakan untuk  menyejahterakan rakyat  serta  membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban?

***

KEMBALI  ke  perbincangan tentang  sejumlah bupati dan wali kota yang baru saja dilantik,  kita mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan (kelak) mengumpulkan mereka — termasuk  juga  yang sudah dilantik sebelumnya — di Jakarta  untuk mendapatkan pengarahan dan pencerahan (“enlightenment”) mengenai  pentingnya sinergi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Akan lebih baik lagi jika hal itu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program pendidikan dan  pelatihan  sebelum  mereka  bekerja/bertugas  memimpin daerahnya masing-masing,  tetapi  hendaknya hal tersebut tidak bersifat/bernuansa  monolitik  dan doktriner seperti  penyelenggaraan  penataran  Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila  (P4) yang  dipraktikkan  pemerintahan despotik  Orba   di masa lalu.  Itu berarti, para kepala daerah  perlu di-upgrade cara berpikirnya dengan wawasan kebangsaan atau wawasan negara kesatuan agar hidung mereka tidak terkontaminasi  aroma  “federalisme”.

Dengan demikan  nantinya para  pejabat daerah akan  memiliki  wawasan kebangsaan/keindonesiaan  yang komprehensif  dan integral (integratif), di mana di dalamnya tercakup  soal  pluralitas, demokrasi  non-partisan,  imparsialitas HAM, konektifitas pemberdayaan  potensi  daerah  dan kawasan, dan seterusnya.

Dalam hubungan ini agaknya pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu juga memikirkan untuk segera menginisiasi  revisi Undang-Undang Partai Politik/UU Parpol  (UU Nomor 2 Tahun 2011) agar — antara lain — implementasi dari program pembekalan wawasan kebangsaan termaksud  dapat bersinergi  dengan  penguatan  kualitatif  untuk  program penyiapan  calon atau  kader-kader  pemimpin daerah oleh partai politik, sehingga seleksi awal  calon pemimpin  di  daerah  bahkan dapat berlangsung jauh sebelum pelaksanaan pilkada  (dan calon yang diajukan pun akan lebih dikenali secara mendalam oleh para pemilih).  Selain itu, dengan  revisi UU Parpol  ada  peluang   perbaikan  (keterbukaan) sistem penganggaran  parpol, misalnya soal  “uang perahu” yang disetorkan kepada partai untuk dapat tampil  menjadi  calon  kepala daerah  dalam pilkada. Hal ini penting karena uang perahu disinyalir membuka peluang terciptanya siklus korupsi, karena kepala daerah yang terpilih  terpaksa harus mengembalikan biaya kompensasi atas uang perahu yang telah disetorkannya.  Bukankah ini kemudian turut berkontribusi  bagi  buruknya kualitas kepala daerah?  Singkatnya, usulan revisi UU Parpol itu penting karena di era reformasi kini, parpol masih belum mampu mereformasi dirinya, terbukti  dengan buruknya calon kepala daerah yang mereka usung dalam pilkada.

Jelas, politik  “uang perahu”  juga berkontribusi terhadap munculnya kepala-kepala  daerah  yang malas atau takut berpikir (phronemophobia) dan miskin  inovasi  karena mereka hanya mengandalkan uang untuk mendukung  (menaikkan angka) keterpilihan mereka.  Atas dasar  ini bisa jadi  kecilnya penyerapan APBN untuk pembangunan daerah bukan karena sejumlah kepala daerah itu  takut salah/keliru  dalam  menggunakan anggaran,  yang kemudian akan rawan  dijerat  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), melainkan besar kemungkinan karena mereka  kurang inovasi  untuk menggnakan anggaran  alias hanya memiliki  kreatifitas berpikir yang pas-pasan (di bawah standar kewajaran/abnormal).

***

DENGAN  upaya-upaya pembenahan seperti disebutkan barusan,  kita berharap pemimpin yang kelak terpilih pun bukan hanya mampu mempraktikkan atau mewujudkan sinergitas  kebijakan pusat dan daerah, melainkan juga berhasil menempatkan dirinya sebagai kepala daerah yang terpercaya (credible) dari segi  etika atau moralitas publik.

Manfaat lain dari  adanya  program pembekalan wawasan kebangsaan oleh pemerintah yang  ditopang  legalitas formal  berupa UU Parpol hasil revisi  itu  antara lain  adalah  tertutupnya peluang  bagi tampilnya kepala daerah yang  tidak (kurang) berkualitas; dan dengan sendirinya, tentu saja,  akan sangat kecil peluang terjadinya  pelantikan kepala daerah berstatus tersangka seperti yang masih berlangsung hingga saat ini (dalam pelantikan Rabu kemarin masih ditemui sejumlah kepala daerah  dan/atau  wakil kepada daerah berstatus tersangka).  Hal itu dimungkinkan karena tentu saja para calon kepala daerah yang diusung partai-partai  adalah yang berkualitas terbaik hasil dari penyaringan dan pengkaderan berjenjang.

Namun, dalam kaitan itu penting  pula dilakukan revisi  terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah/UU Pilkada (UU Nomor 1 Tahun 2015) karena di sana ada pasal yang memberi  (peluang) landasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat kasus untuk mencalonkan diri tampil  dalam  persaingan di pilkada.  Revisi UU Pilkada ini sangat mendesak dilakukan  untuk mencegah tersangka mencalonkan diri  dalam  pilkada serentak  pada 2017  mendatang.  Terlebih lagi  pelantikan kepala daerah yang bermasalah secara hukum dapat dimaknai  bahwa hukum tidak lagi  menghormati etika atau moralitas, padahal Presiden Jokowi sudah terlanjur mengusung jargon: “Revolusi  Mental”.

Perlu  kita ingatkan, nantinya dalam UU Pilkada hasil revisi tersebut perlu dipertegas bahwa jabatan kepala daerah bukanlah jabatan politik (seperti yang dimaknai dan dipraktikkan saat ini), melainkan jabatan struktural kenegaraan.

***

DALAM draf revisi UU Pilkada itu perlu pula diakomodir pasal yang mengatur penyelesaian sengketa pilkada. Ini penting agar nantinya sengketa yang terkait dengan pilkada tidak lagi diselesaikan di MK (Mahkamah Konstitusi) karena kewenangan institusi ini hanya terbatas dalam menilai dari segi keabsahan selisih angka-angka pemilih, padahal banyak aspek yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan. Oleh karena itu dalam pasal termaksud mungkin perlu diatur soal pembentukan mahkamah khusus yang menangani sengketa-sengketa terkait dengan pilkada dan juga pemilu; dan mahkamah tersebut misalnya bisa tampil dengan nama atau  identitas: “Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkada/Pemilu”. [**]

________________________

JAKARTA, www.sorotparlemen.com [Kamis, 18/2/2016] : La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

 

Facebook Comments

You May Also Like