Ketua YLBHI Alvon KP: La Ode M Syarif, Johan Budi, dan Surya Tjandra Capim KPK Andalan Vs Potensi Politisasi oleh DPR?

(Diolah dari “Bincang Pagi  Metro TV”, Rabu, 2/9/2015)

JAKARTA, www.sorotparlemen.com — Setelah panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi yang diketuai Destry Damayanti menyampaikan delapan nama capim KPK  — yang lolos seleksi — kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Selasa (1/9), tahapan  selanjutnya adalah penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan (fit  and  proper test/FPT) oleh Komisi III DPR terhadap delapan capim termaksud (ditambah dua lagi yang telah lebih dahulu menjalani FPT, yakni Busro Muqoddas dan Robby Arya Brata).

Pada pengusulan kali ini tidak ada pemeringkatan hasil seleksi seperti pada periode lalu. Kali ini pansel mengelompokkan mereka — berdasarkan hasil pemetaan (mapping) — dalam empat bidang sesuai fungsi dan kewenangan KPK, yakni pencegahan, penindakan, manajemen, serta supervisi, koordinasi, dan pemantauan (mapping  dimaksudkan agar KPK dapat  menghadapi  tantangan  ke depan).

Proses  pada tahap FPT di Komisi III DPR nanti penting karena akan menentukan masa depan dan arah lembaga anti rasuah (KPK) tersebut.

“Segera dari delapan nama ini besok akan saya siapkan suratnya untuk disampaikan kepada DPR,” kata Presiden Joko Widodo didampingi sembilan srikandi pansel (Kompas, 2/9/2015).

Diberitakan, Presiden  berjanji tidak akan campur tangan dalam penentuan capim KPK. Sebagai pengimbangnya, masyarakat berharap agar  Komisi III DPR  memilih  pimpinan KPK  dengan  tidak didasarkan pada motif politik  semata, meskipun  lembaga ini (DPR) adalah lembaga politik.

Dalam “Bincang Pagi Metro TV” pada Rabu (2/9) kemarin pakar komunikasi politik dari Universitas  Indonesia  Prof Hamdi Muluk  mengatakan, kemungkinan politisasi — di  parlemen — bisa diminimalkan kalau  pansel  memang benar  bekerja maksimal, sehingga antara lain akan dihasilkan capim yang tidak punya rekam jejak (track  record)  buruk dan juga tidak memiliki kepentingan atau relasi-relasi politik. “Bagi saya  tidak  terlalu  penting  (empat)  pembidangan seperti yang dibuat pansel, sebab yang terpenting  memenuhi persyaratan: adanya integritas dan kompetensi,” kata Hamdi.

Menurut dia (Hamdi), dengan adanya integritas berarti dalam diri yang bersangkutan ada sistem nilai dan moralitas tinggi, ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Memang, lanjut Hamdi, harapan masyarakat agak tinggi; mereka ingin menemukan sosok (pimpinan KPK) setengah dewa, tanpa cacat,  meski hal demikian sulit ditemukan.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR  dari  Fraksi PPP Asrul  Sani  juga tidak terlalu memperhatikan pembidangan seperti yang dibuat oleh pansel.  “Bagi DPR, yang  akan dilihat  adalah  empat aspek:  (1)  Integritas;  (2)  Kompetensi; (3) Kapabilitas; dan (4) Kematangan Personalitas,” demikian  Asrul.

Dalam pandangan Asrul, kompetensi sangat penting karena berkaitan dengan kualitas kerja yang dihasilkan, apalagi  hal  ini menyangkut penegakkan moralitas bangsa. Maka, persyaratan penguasaan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi merupakan sebuah keharusan.  Dia menambahkan, faktor kapabilitas (integralistik) juga tidak kalah pentingnya sebab pimpinan KPK harus bisa bekerja secara  collective  collegial.

Selain itu, masih kata Asrul, kematangan  personalitas (kepribadian) juga tidak boleh diabaikan, sebab di antara  komisioner  pada periode KPK  lalu  ada yang  terkesan demam panggung, misalnya  ketika mengumumkan  nama  tersangka, ia sambil  tertawa-tawa;  dengan kata lain, pimpinan KPK seharusnya tidak boleh melakukan pembunuhan karakter (character  assassination).

“DPR menginginkan KPK akan semakin baik (berkualitas), tetapi penegakkan hukum itu tidak harus  mempermalukan orang. Kami baru saja mengikuti penataran di  Lemhanas, dan di sana dipaparkan  agar  tidak  lagi mengulang  penempatan pimpinan (komisioner) KPK dengan kualitas seperti pada periode yang lalu,” tandas  Asrul.

Terkait dengan itu, menurut Asrul, DPR juga menginginkan agar pimpinan KPK nanti tidak terlalu galak. Ini perlu kecermatan (memilihnya), sebab dari pengalaman pada periode lalu, di antara  calon-calon yang baik saat dilakukan  fit  and  proper  test (FPT), ternyata ada yang lebih  galak  saat  menjabat pimpinan KPK.

***

SEMENTARA  itu menyikapi  hasil seleksi pansel tersebut  Agus Sunaryanto dari Indonesia Corruption Watch / ICW — yang juga  hadir dalam  “Bincang Pagi Metro TV” yang dipandu Zilvia Iskandar itu — mengatakan, jika dibuat pengskalaan  dari  1 hingga 10, ICW memberi nilai  “tujuh” untuk seleksi pansel  yang menghasilkan delapan capim itu.

“Terus terang saya prihatin dengan metode pansel yang memilih calon dengan hanya berdasarkan representasi  pembidangan. Pimpinan KPK, kan, memang harus tahu semua hal (generalist). Soal dia harus  mendalami  bidang tertentu, kan, hal itu bisa di-back up  oleh  deputi,” kata Agus.

Agus juga mengatakan, dari delapan nama capim yang lolos, ada tiga nama  yang perlu dikritisi menyangkut harta kekayaan yang janggal, kepatuhan pelaporan (laporan) harta kekayaan penyelenggara negara/LHKPN khusus, dan juga pandangan terhadap kewenangan dan posisi KPK dalam penindakan kasus korupsi. Tiga orang yang dimaksud itu, kata Agus, adalah Basariah Panjaitan (Widyaiswara Madya Sespim Polri), Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor), dan Saut Situmorang (Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara/BIN).

“Basariah tidak setuju dengan KPK yang lebih mengedepankan  aspek penindakan. Ini aneh, sebab kalau demikian, ganti saja nama Komisi Pemberantasan Korupsi itu (karena ‘pemberantasan‘ identik dengan ‘penindakan‘). Ia juga hanya menganggap  KPK sekadar  semacam  pusat  informasi,” ujar Agus.

Dalam cacatan kita, Tama S Lankun — juga dari ICW — mengingatkan (dalam “Bincang Pagi  Metro TV” pada Kamis, 27/8/2015), yang perlu kita waspadai adalah calon-calon  yang  tidak punya visi yang jauh tentang KPK.  “Ada calon yang bilang penyidik independen tidak diperlukan. Ini kesalahan besar. Pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan harus proporsional, tidak bisa miring sebelah.  Sejauh ini KPK sudah memanfaatkan instumen-instrumen tersebut dengan baik, bahkan juga menggunakan Undang-Undang  Pencucian Uang untuk menjerat  pelaku korupsi,” ujar  Tama (lihat “Memilih Figur Pimpinan KPK yang Tepat” dalam www.sorotparlemen.com, Jum’at, 28/8/2015).

Kurang jelas calon mana yang dimaksudkan Tama. Namun, pada Selasa lalu (25/8), Kompas menulis  pernyataan Basariah bahwa KPK berfungsi untuk memajukan polisi dan jaksa. Dia (KPK) jangan malah sebagai pelaku penyidik. KPK yang menjadi penyidik, apakah tidak menjadi saingan dengan kepolisian.

Sementara itu, Alexander  menyatakan, “Selama ini  surat dakwaan yang dibuat penyidik KPK kualitasnya di bawah penyidik  Polri dan Kejaksaan. KPK  seolah-olah tidak pernah salah.” (Kompas, 25/8).

Agus  juga mengungkapkan, Saut belum jelas track record-nya. Daftar LHKPN-nya  kurang jelas; di situ banyak diisi dengan “kosong, kosong, kosong, ….. ” (“nol, nol, nol, …..”). “Seharusnya  pansel pelajari secara mendalam  Saut  itu, apa  dia punya  agenda  besar/samar (the grand hidden agenda) untuk masuk dalam jajaran  capim KPK,” tegas Agus.  Bahkan Hamdi (dan juga Agus) menekankan, perlunya  DPR memepertanyakan lagi dari  mana asal usul uang pembelian mobil Saut seharga sekitar satu milyar rupiah.

Di sisi lain, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon K Palma mengakui ada beberapa capim yang bagus, di antaranya, Surya Tjandra, Johan Budi, dan La Ode Muhammad Syarif (Kompas, 2/9/2015).

***

MENGENAI kekhawatiran masyarakat soal proses FPT di DPR, Asrul mengatakan, DPR memang adalah lembaga politik, sehingga saya  tidak  bisa menjamin jika tidak akan masuk angin. “Tetapi, pada prinsipnya, tidak akan meninggalkan empat aspek yang saya sebutkan tadi. Siapa pun yang dipilih DPR diharapkan tidak  akan keluar dari  ketentuan yang berlaku,” ujar Asrul.

Menurut dia (Asrul), kalau delapan capim yang terpilih itu  comparable  dan  berkualitas, siapa pun orangnya yang terpilih nanti, kan, tidak menjadi masalah. Tidak menutup kemungkinan, lanjut Asrul, sebelum dilakukan FPT, Komisi III DPR akan bertemu dengan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengklarifikasi hasil seleksi pansel. “Tentu kami tidak hanya menerima hasil kerja pansel, tetapi juga  kami mencari  dan  menerima  masukan-masukan  dari  berbagai  kalangan, termasuk  masyarakat luas,” tandas Asrul.

Asrul melanjutkan, mengenai tuntutan perlunya DPR  membuat “pakta integritas”, misalnya  semua pertemuan DPR dengan capim KPK hrs terbuka (tidak boleh ada rahasia), tidak masalah; bahkan ia berjanji akan meyakinkan teman-teman di DPR soal perlunya  penandatanganan  pakta integritas itu.

Meresponi Asrul, Agus menyarankan agar DPR perlu melakukan pendalaman lagi, jangan sampai terjadi pengganjalan bagi  pribadi-pribadi  pimpinan KPK  di masa bertugas nanti. Misalnya, soal asal-usul mobil mewah. Meskipun sudah pernah dilakukan tracking, namun hal itu bukan jaminan. Sebab, buktinya belakangan dari sembilan nama capim yang terpilih, ada satu  yang kemudian ditersangkakan.

Jadi, kata Agus, tidak ada jaminan bahwa delapan capim yang terpilih itu sudah memenuhi prosedur atau persyaratan. “Oleh karena itu, DPR perlu melakukan pendalaman lagi, sebab jangan sampai akan menyandera pimpinan yang  bersangkutan bila nanti  ada pihak-pihak yang mempersoalkan latar belakangnya (track  record-nya),” begitu Agus  menyarankan.

Dalam pandangan Agus, hasil kerja pansel masih menyisakan loop hole (sejumlah permasalahan), sehingga perlu pengawalan atas proses FPT oleh DPR nanti; terlebih lagi ada kekhawatirkan rekomendasi pansel berpeluang diabaikan, bukan hanya oleh Komisi III DPR, tetapi juga kemungkinan akibat adanya tekanan-tekanan dari fraksi-fraksi dan juga induknya di DPP Partai Politik.

Atas dasar hal ini, menurut Agus, memang sulit melakukan pengontrolan. Sehingga masukan dari masyarakat luas akan sangat berguna. Kemudian, kalau Asrul sekadar menerima masukan soal pembuatan “pakta integritas”, Agus  malah menganjurkan urgensi pembuatannya. “Perlu diwacanakan agar dibuat pakta integritas yang isinya antara lain: Melarang para capim KPK membangun relasi-relasi dengan anggota DPR dan mengharuskan anggota DPR membentuk tim khusus untuk mendalami lagi  track  record  capim,” ujar Agus.

Dengan agak pesimis Agus mengatakan, “Kita berharap ada keajaiban  agar paling tidak 99 persen pimpinan KPK yang terpilih nanti berkualitas. Dan jangan sampai  kepemimpinan KPK periode nanti menjadi  titik akhir KPK.”

***

MESKIPUN Hamdi  tidak  terlalu  menganggap penting  (empat)  pembidangan seperti yang dibuat pansel, namun ia dapat memahami. “Pansel mungkin saja bekerja berdasarkan matriks, di mana semua kriteria di-list, semua diberi skor, lalu akhirnya diputuskan. Maka, bisa saja pansel menilai bahwa meskipun mobil mewah Saut dinilai sebagai kekurangan, misalnya, tetapi dalam hal peluang  membangun sistem pencegahan (korupsi), dia mungkin saja lebih unggul. Sehingga kemudian skornya tinggi, dan bisa melengkapi skor yang kurang/rendah  (misalnya pada  item  mobil mewah termaksud),” kata Hamdi.

Dalam pandangan dia, (empat) pembidangan oleh pansel bisa penting, tetapi bisa juga tidak; sebab lima orang pimpinan (komisioner) KPK itu tugasnya adalah membuat/menetapkan kebijakan. Sehingga semuanya harus mengerti  segala hal.  “Jadi tidak perlu spesialisasi pembidangan,” ujar Hamdi lagi  (penguatan pembidangan bisa dibantu oleh Deputi).

Justru Hamdi khawatir dengan kemungkinan DPR yang suka mencari celah. Misalnya, bisa saja mereka berpandangan bahwa kalau di KPK ada teman-teman mereka, maka akan aman. Untuk itu dia  menyarankan agar mulai saat ini capim harus menjalani karantina, tidak boleh menjalin relasi atau  komunikasi khusus dengan pihak luar.  Mengenai hal-hal yang masih  tercecer (belum terpenuhi) dari hasil seleksi yang dilakukan pansel, menurut Hamdi, masih bisa dikejar oleh DPR dalam waktu 3 bulan ini, dan olehkarenanya DPR harus membuka diri memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat luas. [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano  dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Sabtu, 5/9/2015).  Materi  tulisan di atas  diolah dari “Bincang Pagi Metro TV”  (Rabu, 2/9/2015)  bertajuk : “Figur Antikorupsi Tanpa Politisasi“.