Konflik Internal PPP Berakhir dengan Happy Ending? (Benarkah KH Maimun Zubair mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden?)

MaimunZubairJAKARTA, BUTONet2 — Suasana haru mewarnai penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III PPP (Partai Persatuan Pembangunan) di Bogor pada hari Kamis (24/4) lalu karena upaya islah atau “perdamaian”, antara kubu Ketua Umum (Ketum) PPP Suryadharma Ali (SDA) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Romahurmuziy, benar-benar terjadi.

“Kami semua terharu karena Pak SDA meminta maaf, juga mengakui kesalahan, dan semua peserta menerima. Kami tidak ingin melihat ke belakang lagi karena semuanya telah kembali ke titik nol. Dengan demikian, semua kembali seperti semula,” ujar Romahumuziy (Kompas, 25/4/2014).

Suasana haru tersebut diiringi lantunan shalawat [kepada Rasulullah Shalallahu alaihi wa âlihi wassalam (Saww) beserta keluarga atau Ahlul Bait beliau], dan satu per satu jajaran pengurus memeluk serta mencium SDA; mulai dari Wakil Ketum Emron Pangkapi, Lukman Hakim Saifuddin, Suharso Monoarfa, Sekjen PPP Romahurmuziy, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Zarkasih Noer, dan Majelis Pakar Barlianta Harahap, dan yang lainnya.
Padahal sebelumnya, SDA terlibat perseteruan sengit (konflik) dengan sebagian dari mereka yang memberikan rangkulan persaudaraan itu, bahkan saling memecat.

***

SEBAGAIMANA kita ikuti, percikan konflik mulai muncul segera setelah SDA hadir dalam kampanye Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno pada 23 Maret 2014, di mana di sana SDA juga menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Penolakan atas dukungan tersebut salah satunya terungkap dalam pemberitaan TEMPO.CO. “Hingga kini PPP belum ada keputusan resmi mendukung calon presiden maupun calon wakil presiden.   Pengurus PPP Jawa Tengah menyatakan tidak menyetujui keputusan Ketum PPP Suryadharma Ali (SDA) mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden.

PPP Jawa Tengah bergabung dengan 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang menolak langkah SDA mendukung Prabowo. Sebab, langkah SDA itu prosedurnya tidak benar. Sesuai aturan di PPP, untuk menentukan calon presiden harus melalui musyawarah kerja nasional (Mukernas).Bukan soal mendukung Prabowo-nya, tapi SDA terlalu gegabah dan melanggar keputusan tertinggi organisasi.  Keputusan pencalonan presiden yang didukung PPP harus melalui Mukernas yang merupakan forum tertinggi kedua setelah Muktamar. PPP Jawa Tengah berharap dalam momentum pemilihan presiden tahun ini PPP bisa menggalang koalisi partai-partai Islam. Sebab, konstituen PPP adalah mayoritas umat Islam,” demikian Suryanto, Sekretaris PPP Jawa Tengah [TEMPO.CO, Semarang, Minggu, 20 April 2014].

Percikan tersebut kemudian mulai menjadi nyala api konflik seiring dengan kegagalan PPP dalam memenuhi target perolehan suara di pemilu (pemilihan umum) 2014, di mana — berdasarkan hasil hitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga — dari target yang ditetapkan sebesar 12 persen, meleset jauh ke bawah yakni hanya sekitar 6,68 persen suara.

Pada 13 April 2014, sebanyak 26 dari 34 DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PPP mendesak DPP (Dewan Pimpinan Pusat) melaksanakan rapat pleno untuk meminta pertanggungjawaban SDA karena kehadirannya pada kampanye Gerindra dinilai menjadi salah satu penyebab PPP gagal memenuhi target suara pada pemilu.

Tragisnya, permintaan pertanggungjawaban itu diresponi oleh SDA dengan memecat Wakil Ketum PPP Suharso Monoarfa dan lima unsur pimpinan DPW pada 16 April 2014. Surat pemecatan ditandatangani SDA dan Wakil Sekjen PPP Syaifullah Tamliha. “Pemecatan elite di pusat dan daerah oleh SDA itu mencederai aturan partai,” ujar Wakil Ketum PPP Emron Pangkapi (TEMPO.CO, Jakarta, 20 / 4 / 2014).

Nyala api konflik semakin membumbung tinggi saat SDA (pada 18 April 2014) selaku Ketum PPP, secara sepihak, mendeklarasikan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra, dan juga — melalui rapat harian beberapa pengurus DPP PPP — merotasi posisi Romahurmuziy dari jabatan Sekjen menjadi Ketua DPP.

***

MERESPONI manuver politik SDA itu, pada 19 April 2014, diselenggarakanlah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP — di Kantor DPP PPP, Jakarta — tanpa dihadiri SDA dan dalam rapat ini ditunjuk Emron Pangkapi (Wakil Ketum PPP) sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP. Dengan kata lain, SDA diberhentikan sementara sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP sampai pemilihan Ketum yang baru dalam Muktamar yang dipercepat, yang kemudian — pada 20 April 2014 — keputusan Rapimnas ini ditolak oleh SDA dan para pendukungnya.

“Awalnya Rapimnas dimaksudkan untuk islah (perdamaian) di antara kubu-kubu di PPP. Namun, SDA tetap tak bersedia mengikuti forum Rapimnas.

Rapat kemudian memilih Emron Pangkapi untuk menduduki posisi lowong Ketum hingga pelaksanaan muktamar yang dipercepat,” kata Romahurmuziy (TEMPO.CO, Jakarta, Minggu, 20 April 2014).

Ibarat gayung bersambut, pemecatan SDA itu ditanggapi Achmad Dimyati Natakusumah (Ketua DPP PPP), bahwapencopotan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. “Tidak bisa Ketum dicopot begitu saja karena tidak datang pada Rapimnas. Ini makar namanya. Undangan Rapimnas harusnya disampaikan Ketum, bukan Wakil Ketum. Kalau pun SDA tidak hadir, hal ini tidak melanggar aturan. Lagi pula, rapat tersebut dilaksanakan mendadak. Padahal SDA kan sibuk.

Selain itu, menurut aturan dalam anggaran dasar partai, Ketum hanya bisa dicopot melalui muktamar luar biasa dengan alasan-alasan tertentu. Ini alasannya apa? SDA tidak berbuat salah. SDA tetap akan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketum dan dukungan kepada Prabowo Subianto tetap berjalan. Kami akan segera merapat untuk mengadakan pleno dan Rapimnas. Saya akan desak SDA melakukannya segera,” demikian Dimyati (TEMPO.CO, Jakarta, Minggu, 20 April 2014).

Dengan semakin memperkuat intensitas gayung bersambut, pada Ahad, 20 April 2014, bersama calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Suryadharma Ali (SDA) mengunjungi ulama karismatik PPP, yang juga adalah Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al Anwar di Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Usai pertemuan di Rembang itu, SDA menegaskan bahwa koalisi PPP dengan Partai Gerindra tetap terus berjalan. Dan bahwa Rapimnas PPP Sabtu (19/4) malam, yang mencopot dirinya sebagai Ketum PPP adalah ilegal. Pencopotan Ketum hanya dapat dilakukan melalui muktamar luar biasa (Kompas, 21/4/2014).

***

SEMENTARA itu, terkait dengan pertemuan di Rembang, KH Maimun Zubair mengungkapkan, kunjungan Prabowo Subianto sebagai bentuk kedekatan secara personal. “Keputusan yang saya ambil nanti kita lihat, baik secara partai maupun pribadi, apalagi masih ada perselisihan di tubuh PPP,” lanjut Mbah Mun, panggilan akrab KH Maimun Zubair (Kompas, 21/4/2014).

Agaknya, pengakuan Suryanto, Sekretaris PPP Jawa Tengah, bahwa KH Maemun Zubair baru merestui ijtihad politik PPP dalam lobi-lobi mencari dukungan calon presiden/wakil presiden(bukan PPP akan berkoalisi dengan Prabowo) — lihat TEMPO.CO, Semarang, Minggu, 20 April 2014 — merupakan satu untaian dengan pernyataan Mbah Mun yang dikutib Kompas (21/4/2014) pascapertemuan Rembang, seperti dikutib di atas.

Atas dasar ini tidak salah bila kemudian kita mempertanyakan kebenaran berita tentang pernyataan Mbah Mun seperti diungkapkan Sudaryono, Wakil Sekertaris Jenderal Partai Gerindra, bahwa Mbah Mun mengharapkan para purnawirawan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan keluarga tentara untuk bersatu mendukung Prabowo Subianto. Mbah Mun juga mengharapkan agar partai-partai yang dipimpin oleh para purnawirawan TNI seperti Partai Demokrat dan Partai Hanura, dapat mendukung Prabowo Subianto (Rakyat Merdeka Online / RMOL, Minggu, 20 April 2014). Apakah itu fakta atau politisasi menjelang Pemilihan Presiden pada Juli 2014? Jawabannya silahkan simpan di kantong masing-masing!!!

***

AKHIRNYA, alhamdulillah (syukron lillah), pada 23 hingga 24 April 2014 berhasil diselenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III PPP di Cisarua, Bogor, yang antara lain menelurkan islah (perdamaian) dua kubu yang berseteru dan mengembalikan posisi Suryadharma Ali sebagai ketua umum menyusul pengakuan kesalahan dan permintaan maafnya.

Dan yang paling penting adalah bahwa dari Mukernas itu dihasilkan beberapa poin: (1) Menerima fatwa islah Ketua Majelis Syariah yang berisi pengembalian struktur partai seperti semula; (2) Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah Partai untuk melakukan lobi politik; (3) Mengamanatkan untuk mengadakan rapat pimpinan nasional pada awal Mei 2014; dan (4) Mempercepat pelaksanaan muktamar selambat-lambatnya sebulan setelah pemilu. **
______________________________________
[BUTONet2: Wa Ode Zainab Zilullah Toresano].

Facebook Comments

Topik Tarkait

3 thoughts on “Konflik Internal PPP Berakhir dengan Happy Ending? (Benarkah KH Maimun Zubair mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden?)

  1. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.
    I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue
    this in future. Numerous people will be benefited from your writing.
    Cheers! adreamoftrains web hosting

  2. I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know
    such detailed about my trouble. You are wonderful!
    Thanks!

  3. Hello there, I found your site by way of Google whilst looking for a related matter, your web site got here up, it looks great.

    I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
    Hi there, just changed into aware of your weblog via Google, and found
    that it is truly informative. I’m going to be careful for brussels.
    I’ll be grateful when you continue this in future. A lot of other people
    might be benefited from your writing. Cheers!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × five =