Kongres IV PDI-P: Jokowi – “Petugas Partai”?

thumb_16449_05051813042015_megawati_soekarnoputriJAKARTA, sorotparlemen.com — “Kelihatan sekali komunikasi politik Megawati dengan Jokowi kurang baik. Mestinya soal ini bisa dibicarakan secara tertutup,” demikian Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di sela-sela arena Kongres IV PDI-P di Bali, 10 April 2015, seperti diberitakan TEMPO.CO, Sabtu, 11/4/2015.

Sementara itu, tokoh lain, Romo Benny Susetyo, menegaskan pidato Megawati ibarat seorang ibu yang menjewer anaknya untuk kembali ke jalan ideologi. Yakni, ideologi Trisakti yang telah diterjemahkan dalam program Nawacita. Sekarang ini telah kelihatan, kehidupan rakyat menjadi makin sulit dengan harga-harga yang makin mahal (TEMPO.CO, Sabtu, 11/4/2015).

Menurut TEMPO.CO, koalisi LSM menilai, pidato politik Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam Kongres tersebut merupakan pengungkapan kegundahan secara vulgar atas hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Selama 6 bulan pemerintahan Presiden Jokowi, peran PDI-P tersingkirkan oleh kekuatan-kekuatan politik yang lain, yakni koalisi Surya Paloh dan Jusuf Kalla serta koalisi 4 sekawan : Rini Soemarno, Andi Wijayanto, Hendropriyono, serta Luhut Panjaitan (TEMPO.CO, Sabtu, 11 / 4 / 2015).

Memang banyak analisis dan peristilahan yang dikait-kaitkan dengan dinamika di lingkaran terdekat Presiden. Kalau TEMPO.CO menunjuk koalisi 4 sekawan (Kwartet Singa) yang dirumorkan mempengaruhi kebijakan Presiden Joko Widodo, maka Effendi Ghazali (pakar komunikasi dari UI) — dalam acara Indonesia Lawyers Club / ILC, Selasa (14/4) — mengidentifikasi kiprah 3 sekawan alias “Trio Singa”.

Terlepas mana yang benar, Kwartet Singa atau Trio Singa; atau mana yang kuat koalisi singa ataukah koalisi Surya Paloh dan Jusuf Kalla, yang jelas hal itu memicu Megawati menggunakan terminologi “petugas partai” — dalam Kongres IV PDIP di Bali belum lama ini — sebagai ganti terma “kader PDI-P”, yang kemudian banyak menuai kritikan publik.

***

BETAPAPUN, para loyalis Megawati tidak perlu gusar dengan gencarnya serangan menyusul penggunaan terma “petugas partai” dalam Kongres IV PDI-P itu karena Yudi Latif (Pemikir Kenegaraan dan Islam yang cukup berpengaruh) justru agak membela Megawati dengan argumentasinya dari pespektif ideologis, sebuah acuan pemikiran yang tidak dangkal alias melihat dengan tidak menggunakan kaca mata kuda. “Pernyataan Megawati yang menyiratkan bahwa Presiden bagaimanapun masih menjadi ‘petugas partai‘ menuai kontroversi. Banyak pengamat yang memaknai istilah ini secara harfiah, seolah-olah Megawati-lah bosnya, adapun Jokowi hanyalah kacungnya. Akan tetapi, jika diletakkan dalam konteks pernyataan Megawati yang bernada ideologis, istilah ‘petugas partai‘ yang ia maksudkan tidaklah serendah itu. ‘Petugas partai‘ lebih dimaknai sebagai aparatus ideologis. Alhasil, Jokowi sebagai kader partai merupakan aparatus ideologis PDI-P yang tak boleh berkhianat terhadap Marhaenisme. Jika Jokowi konsisten dengan doktrin Trisakti dan visi-misi Nawacita sebagai turunannya, sebagai ekspresi ideologi PDI-P, dengan sendirinya Jokowi sebagai ‘petugas partai‘ itu sebangun dengan Jokowi sebagai petugas rakyat Indonesia,” demikian Yudi Latif dalam kolomnya, “Letusan Tambora Politik” di Harian Kompas, Selasa (14/4).

Kendati demikian, bagi Ikrar Nusa Bhakti, Peneliti Senior LIPI, tujuan tak boleh menghalalkan segala cara, atau setidaknya, jika ada cara yang baik, kenapa harus menggunakan (cara) yang kurang baik? “(Kritik petinggi PDI-P di depan umum terhadap kadernya sendiri, terutama yang sedang menjabat di pemerintahan, apalagi Presiden, akan mendistraksi dan mengganggu kinerja pemerintah; tentu saja) bukan berarti kritik dilarang, tetapi ada caranya. Kalau mau mengingatkan sebagai partai pengusung, lakukan secara santun dalam forum tertutup, jangan di parlemen atau di media massa,” begitu Ikrar menyarankan (Kompas, Selasa, 14/4/2015).

***

TERLEPAS dari pro-kontra berbagai hal yang melingkupi dua tokoh PDIP — Megawati dan Jokowi — namun hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis Maret lalu menunjukkan bahwa dukungan responden untuk regenerasi partai (PDIP) 41,6 persen, demokratisasi partai 26,4 persen, ideologi partai 15,4 persen, akuntabilitas dan transparansi partai 13,1 persen, serta desentralisasi partai 3,5 persen.

Terkait dengan regenerasi partai, survei Poltracking berikutnya (Desember 2014 – Januari 2015) adalah menyangkut penilaian urutan kelayakan 9 tokoh (9 tokoh potensial) di PDI-P dengan melalui tiga tingkatan penyaringan, yang dinilai oleh 200 pakar dengan didasarkan pada 10 aspek (penilaian mulai dari angka 1 – 10). Hasilnya, Jokowi : 7,68; Ganjar Pranowo : 7,41; Pramono Anung : 7,38; Maruarar Sirait : 7,03; Tjahjo Kumolo : 6,6; Hasto Kristianto : 6,52; Megawati Soekarnoputri : 6,44; Prananda Prabowo : 5,93; dan Puan Maharani : 5,74.

Sementara itu, hasil survei riset CSIS (16 – 19 Februari 2015), Jokowi merupakan figur paling mampu membesarkan dan memimpin PDI-P lima tahun ke depan (26,6 persen responden), lalu berturut disusul Puan Maharani (22,8 persen), dan Megawati (9,1 persen). Responden survei CSIS itu melibatkan hampir semua petinggi PDI-P di daerah, yakni 467 petinggi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan 28 petinggi Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Pertanyaannya, jika hasil survei menunjukkan bahwa Jokowi-lah figur yang paling mampu membesarkan dan memimpin PDI-P lima tahun ke depan, di samping posisinya sebagai figur yang paling layak mengemban amanat regenerasi di tubuh PDI-P, pantaskah kecurigaan disiratkan kepadanya seperti tercermin dari penggunaan terminologi “petugas partai”? [**]

_________________________________________

[www.sorotparlemen.com (Selasa, 28/4/2015): Wa Ode Zainab Zilullah Toresano].

Facebook Comments

Topik Tarkait

One thought on “Kongres IV PDI-P: Jokowi – “Petugas Partai”?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

seven − 5 =