Kontroversi Pati Polri Jadi Penjabat Gubernur (1)

La Ode Zulfikar Toresano (JAKARTA, www.sorotparlemen.com, 28/1/2018) — KEBIJAKAN Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menunjuk dua perwira Polri sebagai Plt Gubenur di dua provinsi Sumatra Utara dan Jawa Barat terkait dengan pencalonan petahana dalam Pilkada 2018 dinilai oleh Wapres Jusuf Kalla merupakan hal yang wajar saja.

Kalimat di atas terdapat pada alinea pertama yang saya kutib utuh dari laman mediaindonesia.com (26/1) dengan judul berita, “Gubernur Dari Perwira Polri”.1 Bagi pembaca yang jeli, tentu judul dan kutiban berita itu berbeda maknanya dengan judul berita : “Presiden Diminta Tolak Rencana Pati Polri Jadi Plt Gubernur”, yang ditampilkan pada hari Sabtu (27/1) dalam situs REPUBLIKA.CO.ID.2 Atau juga judul berita lainnya, “Komjen Syafruddin: Pati Polri Jadi Plt Gubernur Masih Wacana Dan Bukan Hal Baru”, yang ada dalam laman rmol.com (26/1).3

Tentu saja kata “Rencana” (judul berita REPUBLIKA.CO.ID) dan “Masih Wacana” (judul berita rmol.com) memiliki makna yang kurang kontroversial (dan juga efek publikasinya lebih lemah) dibandingkan dengan judul berita dan kalimat dalam mediaindonesia.com (situs yang dinaungi oleh Media Group dengan Chairman-nya adalah Surya Paloh, yang juga adalah Ketua Umum Partai Nasdem) seperti disebutkan di awal tulisan ini.

Tetapi, Anda jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa redaksi mediaindonesia.com menginjeksikan muatan politik subjektif di situ, sebab dalam berita lainnya yang diturunkan media ini sehari sebelumnya (25/1) ada kalimat, “Politisi PDIP itu (maksudnya adalah Mendagri Tjahjo Kumolo) pun mengusulkan agar ada perwira Polisi dan TNI yang bisa diusulkan menjadi Plt gubernur. Ada dua daerah yang diusulkan Plt kepala daerahnya berasal dari Polisi dan TNI yakni Sumatra Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar).”4

Jelas dalam pernyataan Mendagri itu terdapat kata “mengusulkan”, yang arti lainnya adalah “masih sebatas wacana”; sehingga maknanya tidak terlalu kontroversial. Sayangnya, judul yang dipilih, yakni “Jokowi Akan Beri Kesempatan TNI/Polri jadi Plt Gubernur”, kurang menunjang makna positif pernyataan tersebut. Maka, salahkah bila kemudian publik menangkap kesan seakan-akan dicitrakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi menganakemaskan TNI/Polri?

Mirip tradisi transfer pemain sepak bola di Eropa

TERLEPAS dari bahasa (kalimat) yang dipilih oleh redaksi mediaindonesia.com, wajar bila kemudian masyarakat mempertanyakan, sudah sedemikian krisiskah manajemen penyiapan kader pemimpin di tubuh Kemendagri (atau juga institusi-institusi sipil lainnya), sehingga mengalami defisit pejabat di tingkat pusat maupun di (pemerintah) daerah yang membuatnya terpaksa harus “mengimpor” atau “mentransfer” kader pemimpin dari institusi bersenjata, yang dalam hal ini adalah Polri (pada kesempatan lain mungkin juga TNI)? Atau apakah pejabat tinggi Polri sudah sedemikian menganggurnya sehingga butuh ditransfer atau dicarikan posisi jabatan di luar instansinya, seperti disindir oleh laman republika.co.id dalam judul beritanya: “Jadi Plt Gubernur, Apa Pati Polri Sebegitu Menganggurnya”(26/1)?5

Meskipun masih sebatas “wacana” atau “mengusulkan”, tetapi lakon alias praktik bernegara seperti dipertontonkan Mendagri itu mengingatkan kita kepada kebijakan “impor beras” yang banyak dicemooh saat ini, atau juga tradisi klub-klub sepak bola di Eropa yang gemar melakukan transfer pemain. Kita tentu berprasangka baik (husnudzan) bahwa dalam konteks transfer kader pemimpin (untuk menjadi Plt gubernur), yang diusulkan Mendagri, tidak dibaluri persyaratan transaksional. Sehingga dugaan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade bahwa usulan pengangkatan Irjen M Iriawan (Asisten Kapolri Bidang Operasi) dan Irjen Martuani Sormin (Kadiv Propam Polri) — masing-masing untuk menjadi Plt Gubernur Jabar dan Plt Gubernur Sumut — sebagai “bagian dari pemenangan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang,”6 belum tentu benar.

***

DARI praktik model impor pejabat ala Mendagri itu, salahkah bila kemudian masyarakat beranggapan bahwa bisa jadi Kemendagri belum memiliki ketatalaksanaan sistem pengkaderan pemimpin, seperti juga yang diidap oleh parpol (sehingga diduga cenderung terjebak permainan politik transaksional dalam hal penentuan bakal calon yang akan maju dalam Pilkada)?6 Pertanyaan dan keprihatinan ini berangkat dari pernyataan Mendagri pada Kamis (25/1) lalu di Kantor Kemendagri, “Bagi saya sebagai Mendagri, saya kan tidak mungkin melepas 17 provinsi seluruhnya dari pejabat eselon I. Apalagi, pejabat eselon I yang Plt kan tidak bisa, belum definitif. Kalau semua dilepas kosong kan Kemendagri. Maka seperti tahun lalu, saya minta kepolisian dan Menteri Polhukam.”7

Sensor kepekaan elite politik di negeri ini memang belum juga mampu bekerja baik (tak usah dulu terlalu jauh mengharapkan mencapai skala “optimal”), sehingga terus saja mengaduk-ngaduk akal sehat dan hati nurani rakyat. Dengan realitas bahwa reformasi TNI (dan termasuk Polri) belum juga berjalan sempurna, bukannya diupayakan menjadi berbentuk seperti “lingkaran utuh” agar berputar dengan normal, tetapi malah sengaja semakin dibuat menjadi “lonjong”. Jangan heran bila institusionalisasi pranata-pranata sosial-politik di negeri ini adalah ibarat membangun rumah tanpa mengacu pada “gambar rancangan”. Kalau sudah begitu, tak usah bicara soal “grand design” berbangsa dan bernegara, “blue print” pun tidak jelas di laci mana disimpan? Maka jadilah bangsa ini berjalan tertatih-tatih bak keledai yang tak punya “peta jalan” (road map). [**]

————————-
Catatan:

  1. http://www.mediaindonesia.com/news/read/142543/wapres-wajar-penunjukkan-plt-gubernur-dari-perwira-polri/2018-01-26
  2. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/27/p36ffm330-presiden-diminta-tolak-rencana-pati-polri-jadi-plt-gubernur
  3. http://politik.rmol.co/read/2018/01/26/324192/Komjen-Syafruddin:-Pati-Polri-Jadi-Plt-Gubernur-Masih-Wacana-Dan-Bukan-Hal-Baru-
  4. http://www.mediaindonesia.com/news/read/142372/kekurangan-eselon-i-kememendagri-minta-perwira-polisi-tni-jadi-plt-gubernur/2018-01-25
  5. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/01/26/p34dzi330-jadi-plt-gubernur-apa-pati-polri-sebegitu-menganggurnya
  6. http://politik.rmol.co/read/2018/01/26/324191/Plt-Gubernur-Dari-Polri,-Andre-Gerindra:-Bagian-Pemenangan-Jokowi-2019-
  7. http://www.mediaindonesia.com/news/read/142372/kekurangan-eselon-i-kememendagri-minta-perwira-polisi-tni-jadi-plt-gubernur/2018-01-25

Sumber Gambar: http://fornews.co/news/wp-content/uploads/2018/01/Plt-Gubernur-696×407.jpg
Keterangan : (kana-kiri) Asops Kapolri Irjen Pol M Iriawan yang menjabat Plt Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara. (net)

Facebook Comments

You May Also Like