Kontroversi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) — Bagian I

kuhpdankuhap

AKADEMISI / PENGAMAT 

  • Oce Madril (Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada/Pukat Korupsi FH UGM):  Masuknya ketentuan korupsi dalam RUU KUHP menunjukkan korupsi tidak lagi dinggap sebagai kejahatan yang luar biasa, tetapi dianggap sebagai tindak pidana umum.
  • Mengapa harus ada 15 pasal di KUHP dan tidak dikeluarkan? Sekarang ketentuan korupsi dimasukkan lagi ke RUU KUHP dan diatur dengan cara yang biasa. (Kompas, 3/3/2014). Ketentuan pasal terkait tindak pidana korupsi sebaiknya dikeluarkan dari RUU KUHP. Pembahasan ketentuan-ketentuan terkait dengan korupsi dalam RUU KUHP, termasuk dalam RUU KUHAP, dengan berbagai pengecualian, adalah berantakan dan tidak tersimulasi sejak awal. Mengapa (ketentuan korupsi) dipertahankan dalam KUHP dan KUHAP? Sejak 1970-an, sudah disadari, korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga perlu diatur dengan undang-undang khusus. Karena itu, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) juga mengeluarkan ketetapan terkait dengan pemberantasan korupsi pada 1999. Pada era Reformasi, dibentuk Undang-Undang (UU) KPK dan UU Pemberantasan Korupsi. Masuknya ketentuan korupsi dalam RUU KUHP menunjukkan korupsi tidak lagi dianggap kejahatan luar biasa, tetapi tindak pidana umum (Kompas, 2/3/2014).
  • Chudry Sitompul  (Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia): Masuknya norma korupsi dalam RUU KUHP memang penting. Dengan demikian, ketentun terkait korupsi, seperti penyuapan, tetap ada dalam KUHP sebagai payung hukum. Bagaimanapun UU tentang KPK, (Komisi Pemberantasan Korupsi)  termasuk UU Pemberantasan Korupsi, dapat dicabut suatu waktu. Lebih mudah mencabut UU daripada (mencabut) KUHP (Kompas, 3/3/2014).  Dalam RUU KUHP, norma korupsi tetap bisa diatur. Namun, itu tidak berarti UU KPK dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut. Pengaturan norma korupsi dalam RUU KUHP adalah kodifikasi sistem hokum untuk lebih menjamin kepastian hukum. Kelemahannya terbatas dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Masuknya norma korupsi dalam RUU KUHP penting sehingga ketentuan terkait dengan korupsi, seperti penyuapan, tetap ada dalam KUHP sebagai paying hukum. Bagaimanapun UU tentang KPK, termasuk UU Pemberantasan Korupsi, dapat dicabut karena KPK bukan lembaga permanen (Kompas, 2/3/2014).
  • Hifdzil Alim (peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada): Pemerintah dan DPR harus membekukan sementara pembahasan RUU KUHAP dan KUHP. Agak susah mengikuti logika pemerintah yang tetap bersikeras melanjutkan pembahasan RUU KUHP dan KUHAP tanpa terlebih dulu membuka ruang partisipasi publik.
  • Albert Hasibuan (anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia): Sebaiknya pemerintah menarik kedua RUU (RUU KUHP dan RUU KUHAP) itu dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Setelah dilakukan perbaikan yang melibatkan semua lembaga penegak hokum, RUU itu dibawa lagi ke DPR. Pemerintah tidak perlu malu menarik RUU menarik RUU ini dari DPR. Justru jika RUU yang diajukan itu sudah diperbaiki dan cukup ideal, akan menjadi legasi bagi pemerintahan sekarang meski pembahasannya mungkin tidak selesai pada periode sekarang hingga harus dilanjutkan DPR periode 2014-2019. Saya tambah yakin RUU KUHAP dan KUHP yang sekarang menjadi kontroversi perlu direvisi. Ini karena lembaga-lembaga penegak hukum di pemerintahan dan lembaga yudikatif Mahkamah Agung menyatakan kerisauannya atas beberapa pasal yang dinilai membuat tugas penegakan hukum tidak berjalan maksimal. Pembiaran terhadap kontroversi mengenai RUU KUHAP dan KUHP bisa menjadi bumerang yang mendiskreditkan presiden dan pemerintah   (Kompas, 1/3/2014).

AKTIVIS

  • Haris Azhar (Koordinator Kontras): Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP malah meniadakan  kekhususan penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)  berat sebagaimana disebutkan dalam UU No 26/2000. Dalam rancangan KUHP dan KUHAP baru, itu hanya dianggap sebagai pidana biasa. Ini persoalan serius, banyak yang bentrok dengan UU lain (Kompas, 3/3/2014).
  • Todung Mulya Lubis (advokat senior): Lebih masuk akal jika pembahasan RUU KUHAP dan KUHP ditunda dulu dan dilanjutkan DPR periode 2014-2019 (Kompas, 1/3/2014).
  • Alvon K Palma (Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia): Jika pembahasan RUU KUHAP dan KUHP dilakukan oleh DPR periode berikutnya, akan lebih membebaskan diri dari berbagai kepentingan terhadap kasus-kasus hukum yang melibatkan sejumlah elite politik saat ini. Untuk itu draf rancangan RUU KUHAP itu ditarik.  Saat ini terlalu banyak distorsi. Ada hal-hal yang bila dilihat pada drafnya betul, tetapi ternyata ada hal-hal yang tidak diungkap (Kompas, 1/3/2014).

PARLEMEN / PARPOL

  • Desmond Mahesa (anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya di Komisi III DPR): Saat ini fraksi Partai Gerindra menunggu draf RUU KUHP versi KPK agar tidak terjadi debat kusir.  Kita butuh versi lengkap dari KPK agar kami bisa menelusuri bentroknya di mana dengan RUU KUHP yang ada sekarang (Kompas, 1/3/2014).
  • Ahmad Muzani  (Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR): Fraksi Partai Gerindra tidak akan melakukan upaya pelemahan terhadap KPK. Kebutuhan bangsa untuk mencegah dan menanggulangi korupsi saat ini sangat tinggi. Fraksi Gerindra menolak isi dalam RUU KUHP dan KUHAP yang mengandung perubahan untuk memperlemah KPK atau fungsi KPK.  KPK masih perlu diberi kewenangan lebih, walau tidak tetap (Kompas, 28/2/2014).
  • Sarifudin Suding (anggota Komisi III DPR dari Partai Hati Nurani Rakyat): Pembahasan RUU KUHAP dan KUHP bisa dihentikan jika pemerintah mencabut atau menarik kedua RUU itu dari DPR. Ini karena kedua RUU itu merupakan RUU inisiatif pemerintah. DPR tidak bisa menghentikan pembahasan selama kedua RUU itu belum ditarik oleh pemerintah  (Kompas, 1/3/2014).
  • Tjahjo Kumolo (Sekretaris Jenderal PDI-P): Pembahasan RUU KUHAP dan KUHP sebaiknya tak dipaksakan pada periode 2009-2014. Anggota DPR periode ini akan sulit menyelesaikan pembahasan kedua RUU itu karena sekarang mereka disibukkan dengan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 (Kompas, 1/3/2014).
  • Nudirman Munir (DPR dari Fraksi Partai Golkar): KPK dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Ketentuan khusus bagi KPK tetap diakomodasi dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP.  Panitia Kerja RUU KUHAP telah mencantumkan dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (2) RUU KUHAP ketentuan khusus (lex  specialis) bagi KPK. Itu sudah diketok (Kompas, 2/3/2014).
  • Ruhut Sitompul (anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat): Pasal-pasal yang jadi keberatan KPK sebaiknya dihilangkan dari RUU KUHP.  KPK tidak boleh dilemahkan. Di tengah ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum, KPK tetap dapat menunjukkan diri sebagai institusi yang dipercaya (Kompas, 2/3/2014).
  • Fadel Muhammad (Wakil Ketua Umum Partai Golkar): Partai Golkar mendukung pembahasan lebih lanjut dari RUU KUHAP dan RUU KUHP. Pada prinsipnya Golkar juga akan mendengar suara rakyat (Kompas, 28/2/2014).
  • Al Muzzammil Yusuf  (Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera): RUU KUHAP dan RUU KUHP tidak hanya mengatur pemberantasan korupsi. Jadi, jangan direduksi hanya soal korupsi atau KPK saja  (Kompas, 28/2/2014).
  • Marwan Ja’far  (Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR): RUU KUHAP dan RUU KUHP sudah lama dikaji sejak bertahun-tahun lalu sehingga sudah sepatutnya kita lanjutkan pembahasannya (Kompas, 28/2/2014).
  • Taufik Basari  (Ketua Ketua Bidang Hukum Partai Nasdem): Persoalan utama pembahasan revisi RUU KUHAP dan KUHP adalah tidak tepat waktunya. Penundaan pembahasan oleh pemerintah dan DPR merupakan salah satu solusi yang baik.  Revisi RUU KUHAP dan KUHP harus menjadi ukuran bagi tegaknya negara hukum (Kompas, 28/2/2014).

LEMBAGA  PENEGAK  HUKUM

  • Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK) berharap: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons langsung surat KPK yang berisi usulan dan masukan terkait RUU KUHAP dan KUHP. Usulan dan masukan serta permohonan yang dirumuskan KPK dalam bentuk surat kepada Presiden, DPR, dan Komisi III DPR belum ditanggapi secara resmi dan formal kecuali dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seyogianya ada respons sebagai wujud saling menghormati. KPK telah meminta pemerintah memperbaiki RUU KUHP dengan mengeluarkan seluruh tindak pidana luar biasa dari Buku II RUU KUHP.  Tindak pidana luar biasa yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang bersifat koruptif  yang merupakan delik korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana itu antara lain suap dalam delik jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan pegawai negeri. Sikap sebagian partai politik yang terus  ngototmemaksakankehendaknya jelas bertentangan dengan tuntutan publik. Mereka sebagai wakil rakyat tidak sepantasnya mempunyai posisi yang secara diametral berlawanan dengan keinginan publik  (Kompas, 1/3/2014).
  • Topane Gayus Lumbuun (Hakim Agung, Ketua Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung): Berdasarkan RUU KUHAP, Mahkamah Agung dilarang menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pengadilan di bawahnya (judex  facti).  Kalau dakwaannya tunggal, oke-oke saja. Namun, bagaimana kalau dakwaannya bersifat subsidaritas atau alternatif? Apa kita tidak boleh memilih dakwaan kedua atau ketiga? Kalau dakwaan subsider yang lebih benar, apa tetap tidak boleh?  Pasal yang mengatur dua hal tersebut sangat mengganggu dan merugikan kepentingan penegakan hukum (Kompas, 3/3/2014).
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tiga lembaga di bawah Presiden, berpendapat (Kompas, 28/2/2014): RUU KUHAP dan RUU KUHP dapat mengurangi atau melemahkan kekuasaan aparat penegak hukum untuk menangkap koruptor, termasuk kejahatan narkotika dan terorisme (Kompas, 1/3/2014).
  • Jenderal (Pol) Sutarman (Kepala Polri): Ketentuan mengenai hakim pemeriksa pendahuluan dalam RUU KUHAP  akan sangat menyulitkan penyidik Polri di lapangan. Jika polisi menangkap tersangka di sebuah desa terpencil atau di sebuah pulau kecil yang sulit dijangkau, misalnya, polisi diharuskan meminta penetapan penahanan tersangka kepada hakim pemeriksa pendahuluan yang bertempat di ibu kota kabupaten atau kota. Dengan kondisi geografis seperti ini, sulit menerapkan ketentuan mengenai hakim pemeriksa pendahuluan (Kompas, 28/2/2014).
  • Komisaris Jenderal Suhardi Alius (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri): Dalam pengungkapan kejahatan narkotika, terorismen dan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, proses penyelidikan dan penyidikan merupakan satu kesatuan proses hokum yang sulit dipisahkan. Penagkapan tersangka kasus terorisme, narkotika, dan korupsi itu melalui proses penyelidikan yang panjang. Tidak bisa  ujug-ujug disidikbegitu. Dalam pengungkapan kasus terorisme, penyelidikan atau proses  surveillance biasanya dilakukan berbulan-bulan untuk dapat menangkap tersangka. Selain itu, masa penahanan terhadap tersangka terorisme pun lebih lama untuk kepentingan proses penyidikan (Kompas, 28/2/2014). 
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan: Apabila pembahasan RUU KUHAP dan KUHP diteruskan, pemerintah dinilai telah mengingkari komitmennya dalam pemberantasan korupsi (Kompas, 1/3/2014).

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA BUKAN PENEGAK HUKUM

  • M Yusuf  (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK): Jika penyadapan oleh KPK, misalnya, harus melalui penetapan hakim, informasi terkait penyadapan itu dikhawatirkan dapat bocor. Kewenangan atau kekuasaan untuk menagkap koruptor makin kecil (Kompas, 28/2/2014).
  • Anang Iskandar (Kepala Badan Narkotika Nasional/BNN): Dalam konvensi internasional tentang narkotika, diakui adanya proses penyelidikan berupa pengawasan terhadap proses penyerahan narkotika (control delivery) dan pembelian narkotika yang dilakukan secara tertutup (undercover  buy). Jangan sampai ada ketentuan yang dapat menghilangkan proses penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, termasuk proses penyelidikan yang diakui konvensi internasional. Penyelidikan merupakan bagian penting dari penyidikan. (Kompas, 28/2/2014).
Facebook Comments

You May Also Like

56 thoughts on “Kontroversi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) — Bagian I

  1. La erección se produce porque el pene se llena de sangre cuando el hombre se excita, por lo que, si hay problemas en ese riego sanguíneo, no habrá erección. No debe tomar más de una vez al día.

  2. Mifepristone Acheter Want To Buy Macrobid. Discount Fedex Direct Macrobid 100mg No Script Needed. Macrobid Worldwide Shop canadian cialis Acheter Viagra Sans Ordonnance Au Canada Rx Pharmacy Online Amoxicillin Drops For Cats

  3. Gran parte de estas enfermedades causan disturbios en uno de los dos principales sistemas de erección: Impiden una buena vascularización del pene, dificultan la producción y liberación del óxido nítrico. Disfunción Eréctil Primaria: Se considera disfunción eréctil primaria cuando el hombre nunca ha podido obtener una erección en toda su vida.

  4. Zentel Pills Nashville Is Keflex Safe During Breastfeeding Priligy Si Trova In Farmacia cialis 5 mg Kamagra Eccellente Generici Vendita Attiva Keflex Interactions With Other Medications

  5. Pseudomonas Aeruginosa Resistant To Amoxicillin Canadain Drugs Levitra 5 Mg Contro L Impotenza Uk Suppliers Of Zyban Low Price Viagra Cialis Pharmacie

  6. This is the most common type of hair loss, affecting both men and women as they age. If a product causes an allergic reaction, it is important to stop using it and try switching to a different brand if necessary.

  7. De los 64 participantes, 8 tenían trastornos depresivos comórbidos y 15 tenían trastornos de ansiedad. Jugos y batidos: Pueden realizarse de forma casera o comprarse los batidos, son todos de origen natural.

  8. These drugs work by widening the blood vessels, causing the penis to become engorged with blood. Another option is a medicated pellet that is inserted into the urethra and can trigger an erection within 10 minutes. Patients should discuss the use of these injections in detail with their doctor before use. Buy cialis online. Male erectile dysfunction (impotence), also referred to as “ED,” is a medical term that describes the repeated inability to achieve and or maintain an erect penis adequate for sexual intercourse. Erectile dysfunction disorder is one of the most common sexual problems for men and the percentage of men with this problem increases with age. An estimated 15 to 25 million American men suffer from erectile dysfunction.

  9. They may do tests to determine if your symptoms are caused by an underlying condition. You should expect a physical exam where your doctor will listen to your heart and lungs, check your blood pressure, and examine your testicles and penis. Buy cialis online germany. They may also recommend a rectal exam to check your prostate. Additionally, you may need blood or urine tests to rule out other conditions. Your doctor may prescribe medication to help manage your symptoms of ED.

  10. Enfermedades cardiovasculares: La erección se genera cuando los cuerpos cavernosos del pene se llenan de sangre, por lo que los problemas presenten en la circulación y las arterias son un fuerte disparador de la disfuncion erectil; por ejemplo los problemas de corazón, colesterol, hipertensión arterial, etc.. https://comprarlevitra.com/

  11. Comprar Viagra generico india. En lo que respecta a la información para el paciente que trae el medicamento (inserto), deberá añadirse. Un derivado es el síndrome metabólico, que se trata de la combinación de obesidad, con diabetes e hipertensión con dislipemia, un derivado que causa sin lugar a duda impotencia.

  12. Eyaculación Precoz – Concepto y Tratamientos. La disfunción eréctil afecta a muchos hombres, ya sea causada por una enfermedad, por la edad o por una operación de próstata. La baja autoestima también puede ser un signo de otros problemas psicológicos como la depresión. Comprar Levitra original bayer.

  13. Another factor in my purchasing of Cialis which has been positive is that I have not only had time but I have a also saved money, and the reason why I have saved money is that I place online orders from internet pharmacies which are highly effective and low in cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.