Kontroversi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) — Bagian II

dprAlbert Hasibuan (anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia):  Sebaiknya pemerintah menarik kedua RUU (RUU KUHP dan RUU KUHAP) itu dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Setelah dilakukan perbaikan yang melibatkan semua lembaga penegak hukum, RUU itu dibawa lagi ke DPR. Pemerintah tidak perlu malu menarik RUU menarik RUU ini dari DPR.

Justru jika RUU yang diajukan itu sudah diperbaiki dan cukup ideal, akan menjadi legasi bagi pemerintahan sekarang meski pembahasannya mungkin tidak selesai pada periode sekarang hingga harus dilanjutkan DPR periode 2014-2019. Saya tambah yakin RUU KUHAP dan KUHP yang sekarang menjadi kontroversi perlu direvisi. Ini karena lembaga-lembaga penegak hukum di pemerintahan dan lembaga yudikatif Mahkamah Agung menyatakan kerisauannya atas beberapa pasal yang dinilai membuat tugas penegakan hukum tidak berjalan maksimal. Pembiaran terhadap kontroversi mengenai RUU KUHAP dan KUHP bisa menjadi bumerang yang mendiskreditkan presiden dan pemerintah   (Kompas, 1/3/2014).

 

Alvon K Palma (Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia): Jika pembahasan RUU KUHAP dan KUHP dilakukan oleh DPR periode berikutnya, akan lebih membebaskan diri dari berbagai kepentingan terhadap kasus-kasus hukum yang melibatkan sejumlah elite politik saat ini. Untuk itu draf rancangan RUU KUHAP itu ditarik.  Saat ini terlalu banyak distorsi. Ada hal-hal yang bila dilihat pada drafnya betul, tetapi ternyata ada hal-hal yang tidak diungkap (Kompas, 1/3/2014).

 

Sarifudin Suding (anggota Komisi III DPR dari Partai Hati Nurani Rakyat): Pembahasan RUU KUHAP dan KUHP bisa dihentikan jika pemerintah mencabut atau menarik kedua RUU itu dari DPR. Ini karena kedua RUU itu merupakan RUU inisiatif pemerintah. DPR tidak bisa menghentikan pembahasan selama kedua RUU itu belum ditarik oleh pemerintah  (Kompas, 1/3/2014). Posisi DPR adalah membahasnya bersama pemerintah. Jika kami menolak membahas RUU KUHAP, nanti ditanyakan lagi kenapa DPR tak bekerja. Nanti ditanya lagi kenapa target Prolegnas (Program legislasi nasional) tak tercapai (Kompas, 27/2/2014).

Tjahjo Kumolo (Sekretaris Jenderal PDI-P): Pembahasan RUU KUHAP dan KUHP sebaiknya tak dipaksakan pada periode 2009-2014. Anggota DPR periode ini akan sulit menyelesaikan pembahasan kedua RUU itu karena sekarang mereka disibukkan dengan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 (Kompas, 1/3/2014).

Abraham Samad (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK): Upaya mengganjal pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan KPK lewat RUU KUHAP terlihat jelas dalam penghapusan penyelidikan dalam RUU KUHAP dan juga tidak dimasukkannya penyelidikan sebagai bagian dari penyidikan karena tidak ada perbedaan signifikan dari definisi penyidikan dalam RUU KUHAP dengan KUHAP saat ini.  Selain tiu, dalam Bab II Penyidik dan Penyidikan RUU KUHAP hanya diatur kewenangan penyidik dalam proses penyidikan, dan tidak diatur kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan.  Padahal, dalam penyelidikan itu ada kegiatan seperti penyadapan. Dalam penyelidikan pula KPK bisa melakukan beberapa kali operasi tangkap tangan.  Jadi, ini yang disasar dengan menghapuskan penyelidikan di RUU KUHAP, ini jelas agar KPK tak bisa lagi melakukan penyadapan dan operasi tangkap tangan. RUU KUHAP ini juga menyasar soal  kewenangan KPK melakukan penyadapan. Dalam Pasal 83 RUU KUHAP, kewenangan penyadapan harus dengan persetujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP). Ini bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (1) UU KPK. Belum lagi, Pasal 84 RUU KUHAP yang mengatur penyadapan dalam keadaan mendesak hanya ditujukan untuk permufakatan jahat dalam kejahatan terorganisasi.  Sementara itu, dalam Pasal 83 RUU KUHAP, korupsi hanya dimasukkan ke dalam kategori kejahatan serius. Dengan demikian penyadapan dalam keadaan mendesak tidak berlaku untuk korupsi (Kompas, 27/2/2014).

Komisaris Jenderal Suhardi Alius (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri): Dalam pengungkapan kejahatan narkotika, terorismen dan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, proses penyelidikan dan penyidikan merupakan satu kesatuan proses hokum yang sulit dipisahkan. Penagkapan tersangka kasus terorisme, narkotika, dan korupsi itu melalui proses penyelidikan yang panjang. Tidak bisa  ujug-ujug  disidikbegitu. Dalam pengungkapan kasus terorisme, penyelidikan atau proses  surveillance biasanya dilakukan berbulan-bulan untuk dapat menangkap tersangka. Selain itu, masa penahanan terhadap tersangka terorisme pun lebih lama untuk kepentingan proses penyidikan (Kompas, 28/2/2014). 

 

Topane Gayus Lumbuun (Hakim Agung, Ketua Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung): Berdasarkan RUU KUHAP, Mahkamah Agung dilarang menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pengadilan di bawahnya (judex  facti).  Kalau dakwaannya tunggal, oke-oke saja. Namun, bagaimana kalau dakwaannya bersifat subsidaritas atau alternatif? Apa kita tidak boleh memilih dakwaan kedua atau ketiga? Kalau dakwaan subsider yang lebih benar, apa tetap tidak boleh?  Pasal yang mengatur dua hal tersebut sangat mengganggu dan merugikan kepentingan penegakan hukum (Kompas, 3/3/2014).

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

nine + five =