Kontroversi Rekaman Kontroversial Papa Minta Saham?

(Diolah dari “Bincang Pagi  Metro TV”, Sabtu, 12/12/2015)

121220151151483JAKARTA, www.sorotparlemen.com Jika beberapa saat lalu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tidak merasa terganggu dengan namanya yang disebut-sebut sebanyak 66 kali dalam rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma’roef Syamsoeddin pada 8 Juni 2015 (terkait dengan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia/PT FI), maka berbeda dengan itu, pada jumpa pers — yang diselenggarakan berkaitan dengan penyebutan nama Luhut dalam rekaman tersebut — di Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Jum’at kemarin (11/12), Luhut menampakkan kemarahannya.

“Kasus ini mengganggu keluarga saya dan menyinggung kehormatan saya. Saya ingin segera menjelaskan segala isu yang beredar agar negara tak lagi disibukkan dengan masalah ini,” ujar Luhut dalam jumpa pers tersebut (Kompas, 12/12).

Dalam rangka jumpa pers itu, Luhut sebenarnya mengundang seluruh anggota MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), namun yang hadir hanya tiga anggota dari Fraksi Partai Golkar, yaitu Kahar Muzakir, Ridwan Bae, dan Adies Kadir.

***

KEHADIRAN anggota MKD memenuhi undangan Luhut tersebut dinilai kurang tepat oleh pengamat politik Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif Lingkar Madani). “Kalau pernyataan Luhut dalam jumpa pers itu dianggap penting oleh tiga anggota MKD, sehingga mereka merasa perlu untuk hadir, justru mengapa tidak sejak awal saja MKD meminta penjelasan dari Luhut? Ini kan aneh dan tidak masuk akal. Kalau ada anggapan bahwa kehadiran mereka adalah hendak mendapatkan keterangan dari Luhut, kan Senin depan (14/12) Luhut akan datang ke MKD (memenuhi panggilan)?” kata Ray dalam “Bincang Pagi Metro TV” tadi pagi (Sabtu, 12/12).

Ia menambahkan, pernyataan Ridwan Bae bahwa kehadiran mereka dalam jumpa pers itu bukan lagi menyangkut verifikasi perkara, melainkan sudah masuk dalam bagian dari tahapan sidang, ini juga tidak tepat; sebab keterangan saksi, kan, bisa didapatkan/dikumpulkan saja melalui persidangan di MKD. Kalau keterangan di luar persidangan tidak bisa dijadikan dasar hukum.

Berbeda dengan Ridwan, anggota MKD dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal, menyatakan bahwa ketidakhadirannya memenuhi undangan Luhut karena tidak ada relevansinya dengan perkara yang sedang ditangani MKD. Kehadiran ketiga anggota MKD itu juga tanpa sepengetahuan anggota MKD lainnya. “Tak hanya menurunkan harkat dan martabat MKD, kehadiran mereka juga bisa mengganggu independensi dan integritas MKD dalam menangani perkara ini,” katanya (Kompas, 12/12).

***

SEMENTARA itu, dalam kesempatan yang sama   (di “Bincang Pagi Metro TV“), Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Mico Ginting berpendapat hampir senada dengan Akbar, bahwa kehadiran tiga anggota MKD dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam Jum’at kemarin tidak ada relevansinya dengan tugas mereka yang terkait dengan kasus Setya Novanto.

Kemudian, soal diadukannya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said (oleh Setya Novanto), kemarin, ke Bareskrim Polri, Mico juga menilainya sebagai upaya (strategi) untuk mengaburkan kasus pokoknya. “Pengaduan tersebut bukan dalam rangka menggali kebenaran dan penegakkan hukum, melainkan sekadar mengaburkan pokok kasusnya,” ujar Mico.

Menurut dia, biasanya model pengaduan seperti itu ditujukan kepada dua arah: (1) Kepada pihak yang dianggap sebagai lawan; dan (2) Kepada publik.

Mico melanjutkan, dalam kaitan ini, kebenaran (validitas) adanya pertemuan termaksud (8 Juni 2015) tidak pernah dibantah. “Dari perspektif hukum pidana, apakah perekaman yang dilakukan Ma’roef   itu salah?   Berdasarkan KUHP, kalau dalam konteks untuk kepentingan umum dan demi melindungi diri, maka perekaman boleh saja dilakukan. Jadi Sudirman bukan mencemarkan nama baik Setya Novanto dan pihak-pihak lain yang disebutkan dalam rekaman,” tandas Mico.

Dalam penilaian dia, memang, kalau perekaman dipersoalkan akan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Tapi dari segi hukum, kan aparat penegak hukum akan melihat dulu dasar pelaporan atau pengaduan. Buktinya, pelaporan Novanto di Kepolisian (masih) ditolak dan diminta melengkapinya dengan bukti-bukti   yang kuat.

Lagipula, masih kata Mico, rekaman itu kan untuk mengarahkan ke peristiwa yang sebenarnya. Mengenai validasi kebenaran rekaman, nanti dilakukan oleh Kejaksaan Agung; dan ini sedang berproses. Maka, Kejagung   lakukan saja pengusutan.

Senada dengan Mico, Ray berpendapat, mengadukan Sudirman seharusnya menunggu hasil dari proses di MKD. “Dalam kaitan ini, jika dalam pertemuan tersebut Setya Novanto adalah sebagai pribadi, mungkin tidak ada alasan untuk membenarkan perekaman. Tapi, kalau Novanto sebagai Ketua DPR, maka tentu saja pembicaraan boleh direkam karena ia adalah pejabat publik,” tutur Ray.

Oleh karena itu, lanjut Ray, langkah yang dilakukan Novanto dengan melaporkan Sudirman ke   Polisi, justru menciptakan blunder bagi diri Novanto sendiri. Dengan pelaporan/pengaduan itu memperlihatkan bahwa MKD tidak melakukan tugasnya dengan baik; di antaranya, MKD tidak mengoptimalkan penggalian keterangan dari Setya Novanto saat ia disidang.

Menurut Ray, seharusnya persidangan atas Novanto di MKD dilakukan secara terbuka. Sayangnya, bukannya terbuka, malah sebaliknya dibuat tertutup. “Jadi, salah kalau Novanto   mengadukan Sudirman ke polisi. Dan juga menjadi tidak relefan pernyataan Idrus Marham bahwa ada pihak-pihak yang hendak menghabisi karir politik Setya Novanto. Dalam kaitan itu, kalaupun juga Riza Chalid tidak dihadirkan dalam persidangan di MKD, toh sudah bisa diambil kesimpulan adanya pelanggaran; sebab dari rekaman itu sudah bisa kelihatan pelanggaran etiknya,” tandas Ray.

Mico juga sepakat dengan pendapat Ray.   Ia menegaskan, secara ideal, sebenarnya MKD sudah bisa mengambil keputusan, sebab sudah bisa terjawab   dua pertanyaan berikut: (1) Apakah benar ada pertemuan tersebut; dan (2) Apakah Setya Novanto membicarakan masalah yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR.

“Kalau bicara etika, kan adalah soal pantas dan tidak pantas. Jadi hal itu seharusnya sudah diselesaikan di MKD. Jadi, selesaikan saja dulu persoalan etik ini. Tetapi, masalahnya, keputusan MKD nanti akan dibawa ke Sidang Paripurna, dan tentu saja itu akan menjadi bagian pertarungan kepentingan politik,” kata Mico.

***

JIKA dua aktivis tadi (yakni Mico dan Ray) menganggap tidak adanya relevansi perkara Setya Novanto, yang sedang ditangani MKD, dengan kehadiran tiga anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar dalam jumpa pers — yang diselenggarakan berkaitan dengan penyebutan nama Luhut dalam rekaman tersebut — di Kemenko Polhukam pada Jum’at kemarin (11/12), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga menilai bahwa kehadiran tiga anggota MKD itu kurang tepat, bahkan justru bisa mencemarkan nama Luhut.

Karena Mahfud MD adalah juga seorang pengamat, kita juga menunggu konsistensi para pengamat lainnya untuk tetap vokal menyuarakan kasus Setya Novanto ini, meskipun sudah ada ancaman dari Luhut bahwa ia akan mempersoalkan para pengamat yang dianggap mengusik dirinya. [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Sabtu, 12/12/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi Metro TV” (Sabtu, 12/12/2015) bertajuk : “Bola Liar Rekaman Kontroversial“.

Facebook Comments

You May Also Like