Kontroversi Undang-Undang Pilkada Langsung Pasca Munas IX Golkar di Bali (30 November – 4 Desember 2014)

Oleh sorotparlemen.com

lll8 Desember 2014

Agun Gunanjar Sudarsa  (Anggota Presidium Penyelamatan
Partai Golkar):

Separuh anggota DPR Fraksi Golkar mendukung Perppu Pilkada (“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah” atau Perppu Nomor 1 Tahun 2014). Mereka adalah pengurus Partai Golkar yang ikut dalam Musyawarah Nasional Golkar di Ancol, Jakarta (5-7 Desember 2014). Sejak reformasi, kami konsisten dengan agenda utama Golkar mengembalikan kedaulatan rakyat dengan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung (TEMPO.CO, 8/12/2014).

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen 

Perppu Pilkada dikeluarkan Pemerintah (Presiden) di penghujung masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden pada September 2014. Perppu (Nomor 1 Tahun 2014) tersebut diterbitkan untuk membatalkan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang menetapkan pemilihan dilakukan melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Saat itu pengesahan RUU Pilkada (Rancangan Undang-undang Pilkada)  menjadi UU Pilkada didukung mayoritas fraksi di DPR, termasuk Partai Demokrat. Perppu Pilkada rencananya akan dibahas pada sidang paripurna DPR setelah reses Januari (2015).

• Ahmadi Noor Supit  (Wakil Ketua Umum Partai Golkar):

Keputusan Partai Golkar sudah bulat untuk menolak Perpu Pilkada (“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah” atau Perppu Nomor 1 Tahun 2014). Penolakan tersebut diambil dalam musyawarah nasional (munas) Partai Golkar yang diselenggarakan di Bali pekan lalu. Mengenai kesepakatan dengan Partai Demokrat (untuk bersama-sama mendukung Perppu Pilkada), pembahasan undang-undang dan perppu di DPR bisa saja sangat cair. Di DPR saja pembahasannya bisa berubah tiap saat. KIH (Koalisi Indonesia Hebat) bisa saja tiba-tiba setuju dengan usul KMP (Koalisi Merah Putih), dan sebaliknya  (TEMPO.CO, 8/12/2014).

• Desmond  J Mahesa  (Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra):

Tak pernah ada perjanjian/kesepakatan (antara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih / KMP) dengan Partai Demokrat terkait Perpu Pilkada (“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undan tentang Pemilihan Kepala Daerah” atau Perppu Nomor 1 Tahun 2014) — TEMPO.CO, 8/12/2014.

• Fahri Hamzah  (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera/PKS dan Wakil Ketua DPR):

Koalisi Merah Putih (KMP) akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono / SBY dalam waktu dekat. Pertemuan itu diperlukan untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada). Kami akan bertemu SBY untuk membahas implikasi perpu karena banyak ahli tata negara juga menyebutkan kalau ditolak dan diterima itu sama-sama merugikan. Rencananya KMP akan  mengirim perwakilan yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra); dan dalam pertemuan itu akan dilakukan pengkajian pasal-pasal Perppu Pilkada.  Pemerintah perlu ikut menyelesaikan perbedaan sikap di Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan Perpu Pilkada itu.  KMP harus satu suara soal ini  (TEMPO.CO, 8/12/2014).

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

Fahri menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 8 Desember 2014.  SBY sendiri sudah terlebih dahulu bertemu  Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, hari Senin itu juga (8/12/2014).  Pertemuan Jokowi (Presiden RI ke-7) dan SBY (Presiden RI ke-6) itu berlangsung di tengah suasana pro-kontra ihwal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) di  DPR. SBY sebagai pembuat perppu tersebut —  yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat (yang merupakan partai dengan hampir  11 persen kursi di DPR) —  kecewa dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang berkeras menolak Perppu Pilkada.  Dengan demikian, dalam menyikapi Perppu Pilkada, Partai Demokrat berada dalam perahu yang sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjadi basis politik Joko Widodo (Jokowi).

• Fahri Hamzah  (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera / PKS dan Wakil Ketua DPR):

Perppu Pilkada  (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah) itu  perlu dikaji ulang, tapi kami berharap KMP (Koalisi Merah Putih) akan satu suara.  Jangan sampai merugikan suara rakyat. Memang ada komitmen bersama antara KMP dan Partai Demokrat di parlemen untuk mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Komitmen bersama tersebut dilakukan saat pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) — TEMPO.CO, 8/12/2014.

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

Fahri menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 8 Desember 2014.  SBY sendiri sudah terlebih dahulu bertemu  Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, hari Senin itu juga (8/12/2014).  Pertemuan Jokowi (Presiden RI ke-7) dan SBY (Presiden RI ke-6) itu berlangsung di tengah suasana pro-kontra ihwal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) di  DPR. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali,  Aburizal Bakrie (Ketua Umum Golkar versi Munas Bali) mengatakan bakal mengupayakan pembatalan Perpu Pilkada itu. Fahri sendiri pernah menyebut Aburizal sebagai patron KMP.  Akan tetapi niat KMP untuk menjegal Perpu Pilkada tampaknya bakal kandas, antara lain karena hari ini  (Senin, 8/12/2014), SBY bertemu Presiden Joko Widodo, di mana mereka bersepakat mendukung Perpu Pilkada.  SBY sebagai pembuat perppu tersebut —  yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat (yang merupakan partai dengan hampir  11 persen kursi di DPR) —  kecewa dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang berkeras menolak Perppu Pilkada.  Dengan demikian, dalam menyikapi Perppu Pilkada, Partai Demokrat berada dalam perahu yang sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjadi basis politik Joko Widodo (Jokowi).

• Hatta Rajasa (Ketua Umum Partai Amanat Nasional / PAN):

Sebuah perjanjian (yakni perjanjian antara Koalisi Merah Putih / KMP dan Partai Demokrat untuk bersama-sama mendukung Perppu Pilkada) haruslah kita hormati dan kita laksanakan, karena itulah ukuran integritas kita  (TEMPO.CO, 8/12/2014).

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

Hatta menyampaikan hal itu di tengah umrahnya di Mekkah, Arab Saudi, melalui akun Twitter-nya pada Senin, 8 Desember 2014, Hatta menyatakan. perubahan sikap partainya (PAN) dilatari kesepakatan yang sudah ditandatangani antara partai pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Partai Demokrat. Menurut Hatta, kesepakatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari masing-masing partai.

• Susilo Bambang Yudhoyono /SBY  (Presiden RI ke-6):

Pemilihan kepala daerah langsung yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pilkada (Perppu Pilkda) merupakan yang terbaik untuk masyarakat.  Perppu itu sesuai aspirasi publik dan jaminan bagi keberlanjutan demokrasi di masa mendatang. Ini baik untuk keberlanjutan demokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Presiden Jokowi mempunyai pandangan yang sama dengan saya ihwal Perpu Pilkada dan demokrasi. Kami kebetulan punya posisi yang sama untuk bersama mengawal Perpu Pilkada agar bisa diterima DPR (diundangkan di Dewan Perwakilan Rakyat / DPR) — TEMPO.CO, 8/12/2014.

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

Hal itu diungkapkan SBY seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 8 Desember 2014.  Kendati demikian, SBY enggan merinci langkah apa yang akan diambil untuk menjamin DPR bisa menerima revisi Perpu Pilkada tersebut. Pertemuan Jokowi dan SBY itu berlangsung di tengah suasana pro-kontra ihwal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) di  DPR. SBY sebagai pembuat perppu tersebut —  yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat (yang merupakan partai dengan hampir  11 persen kursi di DPR) —  kecewa dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang berkeras menolak Perppu Pilkada.  Dengan demikian, dalam menyikapi Perppu Pilkada, Partai Demokrat berada dalam perahu yang sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjadi basis politik Joko Widodo (Jokowi).

_____________________________________________________________________________

9 Desember 2014

• Aburizal Bakrie / ARB (Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali):

Partai Golkar akhirnya memutuskan mendukung Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Pilkada.(Nomor 1 Tahun 2014).  Musyawarah Nasional Golkar di Bali merekomendasikan untuk memperjuangkan pilkada melalui DPRD. Rekomendasi tersebut diusulkan oleh 547 pemilik hak suara dan 1.300 peninjau.

Pilkada tak langsung paling sesuai dengan Pancasila, sila keempat. Namun, ada tiga pertimbangan mengapa akhirnya mendukung Perpu. Di antaranya, suara masyarakat yang menginginkan pilkada langsung, kesepakatan awal Oktober di antara enam partai (lihat “Catatan Redaksi”), serta pembicaraan dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih/KMP (TEMPO.CO, 9/12/2014).

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) dalam cuitan di akun Twitter-nya, @aburizalbakrie pada Selasa malam, 9/12/2014. Dalam cuitannya itu, Ical menceritakan asal mula ide Perpu.  Awalnya, pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diusulkan pertama kali oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Kemudian, usulan tersebut dibahas oleh panitia khusus yang diikuti oleh kader Partai Demokrat. Pada sidang paripurna (DPR) terakhir, Demokrat  walk-out. Oleh sebab itu,  RUU Pilkada (Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah) Tak Langsung disetujui karena mendulang suara terbanyak.

• Agung Laksono (Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta):

Di rapat konsultasi Partai Golkar di Bali, saya lihat  ARB (Aburizal Bakrie) berpidato menolak Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Langsung.  Saya bilang, “Bos, kan  you  sudah setuju (dengan Susilo Bambang Yudhoyono).”  ARB bilang hanya setuju untuk dibicarakan.  Saya berkata balik, “Kok begitu ya?” (Penolakan) itu akibat dari hanya mendengar suara elite, padahal seharusnya mendengar  suara rakyat. Bila mendengar rakyat itu  artinya: “Masyarakat menginginkan pilkada langsung.  Karena suara rakyat, suara Golkar, mau tidak mau cara bergerak dan berpraktik politik harus  bottom  up   bukan  top  down.  Maka dari itu, saya setuju pilkada langsung dan tak setuju pileg (pemilihan umum legislatif) proporsional tertutup (seperti yang direkomendasikan dalam munas di Bali).  Bila ada ekses (dari proporsional tertutup), itu bukan salah undang-undang, tapi kurang lengkapnya aturan yang ada” (Kompas, 9/12/2014).

• Hatta Rajasa (Ketua Umum Partai Amanat Nasional / PAN):

Semua partai politik (parpol) pendukung  Koalisi Merah Putih (KMP) telah menandatangani kesepakatan dengan Partai Demokrat berkait isu Perppu Pilkada.  Setiap elite parpol penandatangan sudah memikirkan secara matang kesepakatan demi memperbaiki pelaksanaan pilkada agar tidak sarat politik uang (Kompas, 9/12/2014).

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

Hatta menyampaikan hal itu di tengah umrahnya di Mekkah, Arab Saudi, melalui akun Twitter-nya pada Senin, 8 Desember 2014.

• Hulman Sitorus (Wali Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara):

Legitimasi  (pilkada langsung) lebih kuat dan kedekatan dengan rakyat juga lebih kuat (Kompas, 9/12/2014).

• J Manurung  (Tokoh masyarakat Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara):

Pilkada sebaiknya tetap langsung oleh rakyat.  Kekurangan yang ada, seperti maraknya politik uang, jangan menjadi alas an mengubah sistem. Persoalan itu bukan pada sistem pemilihan secara langsung, tetapi etika dan moral kepala daerah. Jangan mengubah sistem dari langsung menjadi tidak langsung hanya karena ada beberapa kekurangan. Itu tidak memberikan solusi pada persoalan, tetapi lari dari persoalan (Kompas, 9/12/2014).

• Joko Widodo (Presiden RI periode 2014 – 2019):

Masih ada waktu untuk menggalang dukungan bagi Perppu Pilkada hingga Januari 2015. Kesepahaman (antara saya dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono/SBY di Istana Merdeka pada Senin, 8 Desember 2014) ini sesuai harapan rakyat agar pemilihan kepala  daerah bisa digelar secara langsung. Kesepahaman soal Perppu itu dapat menjadi pintu masuk pembicaraan lebih lanjut. Komitmennya hanya saya dan Pak SBY yang tahu (Kompas, 9/12/2014).

• Jusuf Kalla / JK (Wakil Presiden RI / Wapres periode 2014 – 2019):

Sejak  awal tekad kita itu sama, pemerintah, KIH (Koalisi Indonesia Hebat), itu sependapat dengan pilkada langsung.  Tentu hal ini karena (Perppu) dikeluarkan oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), otomatis Demokrat bersama-sama (mendukung pilkada langsung) — Kompas, 9/12/2014.

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

JK menyatakan hal itu seusai ditemui SBY di Kantor Wapres, Senin  (8 /12/2014).

• Susilo Bambang Yudhoyono/SBY (Presiden RI periode 2004-2009 dan 2009-2014, yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat):

Kebetulan kami (saya dan Presiden Joko Widodo) pada posisi yang sama, mengawal Perppu (Nomor 1 Tahun  2014) sehingga diterima DPR.  Baik bagi Pak Jokowi maupun saya sendiri.  Perppu itu sesuai dengan aspirasi rakyat dan baik untuk keberlanjutan demokrasi kita, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Insya Allah  100 persen persamaannya dengan Pak Jokowi soal (Perppu) itu. Mudah-mudahan ke depan positif (Kompas, 9/12/2014).

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

SBY mengungkapkan hal itu usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12/2014).

________________________________________________________________

10 Desember 2014

• Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali):

Saya mendukung Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) tentang Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Langkah ini diambil dengan tiga pertimbangan, yaitu melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan pilkada langsung, kesepakatan antara KMP (Koalisi Merah Putih) dan Partai Demokrat pada awal Oktober 2014, serta pembicaraan internal KMP. (Pernyataan ini diungkapkan Aburizal melalui akun Twitter-nya pada malam Rabu, 9/12/2014, yang dikutib oleh Kompas  pada 10/12/2014).

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

Sikap Aburizal tersebut berbeda dengan hasil Munas (Musyawarah Nasional) Bali, di mana selain memilih kembali Aburizal untuk memimpin Golkar, juga merekomendasikan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

• Agus Hermanto (Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat):

Saya yakin Perppu Pilkada akan gol di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Sebab, seluruh partai politik (parpol) anggota koalisi pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan mendukung Perppu Pilkada (Kompas, 10/12/2014).

• Bambang Soesatyo (Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali):

Penolakan terhadap pilkada langsung merupakan rekomendasi Munas Bali. Oleh karena rekomendasi, pelaksanaannya sangat bergantung dengan kondisi kekinian. Dalam hal ini, ketua umum memiliki hak penuh (Kompas, 10/12/2014).

• Fadli Zon  (Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya/Gerindra dan Wakil Ketua DPR):

Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Oleh karena itu, koalisi partai di luar pemerintah ini (KMP) tetap akan menjunjung kesepakatan mereka dengan Partai Demokrat untuk mendukung Perppu  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.  Saya yakin KMP itu sangat taat aturan. Apa yang menjadi keputusan bersama itu akan ditaati (Kompas, 10/12/2014).

• Hasto Kristiyanto (Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDI-P):

Sejak awal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memang memutuskan mendukung Perppu Pilkada karena KIH sepakat tidak akan mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpinnya pada pilkada. Kami bertemu dalam gagasan (tentang Perppu Pilkada) dengan partai lain, seperti partai Demokrat (Kompas, 10/12/2014).

• Idrus Marham  (Sekretaris Jenderal Partai Golkar):

Rekomendasi (yakni rekomendasi hasil Munas IX Golkar di Bali agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD) itu berdasarkan aspirasi pengurus di daerah (Kompas, 5/12/2014 dan Kompas, 10/12/2014).

• Masykurudin Hafidz (Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan untuk Pemilih):

Saya berharap agar parlemen (DPR) menghentikan politik tawar-menawar dengan menggunakan isu strategis seperti pilkada. Hentikan politik tawar-menawar. Masih banyak kekurangan dalam peraturan (Perppu Pilkada) itu. Oleh karenanya, setelah diterima DPR, perlu ada sejumlah penyempurnaan di dalamnya (Kompas, 10/12/2014).

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

Perppu Pilkada akan mulai dibahas DPR pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015, yang dimulai pada Januari 2015 dan ditergetkan selesai paling lambat Maret 2015.

________________________________________________________________

11 Desember 2014

• Aburizal Bakrie / ARB (Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali):

Saya mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengatur pelaksanaan pilkada  langsung oleh rakyat (ARB melalui akun Twitter-nya pada Selasa malam, 9/12/2014) — Kompas, 11/12/2014.

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

Langkah ARB itu diambil  dengan tiga pertimbangan, yaitu melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan pilkada langsung, kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Partai Demokrat pada awal Oktober 2014, dan pembicaraan internal KMP.

• Ace Hasan Syadzily (Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta):

Para peserta Munas Bali seharusnya mempertanyakan langkah Aburizal yang berbalik mendukung pilkada langsung.  Kalau peserta Munas Bali konsisten, seharusnya mereka memecat Aburizal karena dia tidak sependapat dengan rekomendasi munas  (Kompas, 11/12/2014).

• Ahmad Basarah (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan / PDI-P):

Perubahan sikap Aburizal itu (dari menerima rekomendasikan Munas untuk memperjuangkan penolakan  Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi mendukung Perppu tersebut) menguntungkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Partai Demokrat yang mendukung disahkannya Perppu Pilkada.  Jika akhirnya Golkar mau mendukung pilkada langsung, berarti mereka mengakui perjuangan KIH dan Demokrat adalah sikap politik yang tepat untuk demokrasi di Indonesia. (Namun)  Ia menghalalkan segala cara demi sesuai dengan kepentingan politiknya. Padahal, ini terkait hak fundamental rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri (Kompas, 11/12/2014).

• Johnny G Plate (Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat di DPR):

Pilkada ini menyangkut kedaulatan rakyat, jadi jangan dipakai untuk hitung-hitungan politik jangka pendek (Kompas, 11/12/2014).

• Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani Indonesia):

Perubahan sikap Aburizal itu (dari menerima rekomendasikan Munas untuk memperjuangkan penolakan  Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi mendukung Perppu tersebut) menunjukkan penentuan keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu diwarnai kepentingan pribadi atau kelompok dan bukan kepentingan publik.  Hal tersebut terlihat jelas karena pilihan terakhir Aburizal untuk mendukung pilkada langsung bertentangan dengan suara Munas Golkar di Bali.  Padahal, Aburizal terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dalam munas itu, antara lain karena menjanjikan menolak pilkada langsung (Kompas, 11/12/2014).

• Sandra Nahdar (Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia / LSI):

Hasil riset LSI yang dilakukan pada 25 Oktober hingga 3 November 2014 menunjukkan, rakyat masih menginginkan pilkada secara langsung.  Dari 2.000 responden di 34 provinsi, 84 persen menilai format pemilihan umum yang cocok dilakukan di Indonesia adalah secara langsung.  Mayoritas rakyat juga merasa bahwa meskipun biaya yang dikeluarkan untuk pilkada langsung lebih besar, sangat penting bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung tanpa diwakilkan orang lain (Kompas, 11/12/2014).

• Sjarifuddin Hasan (Ketua Harian Partai Demokrat):

Pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY (Ketua Umum Partai Demokrat) dengan Prabowo (Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra) dan Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali) digelar di kediaman SBY di Cikeas, Kamis pagi, 11 Desember 2014. Prabowo dan Aburizal sepakat mendukung Perpu Pilkada Langsung  (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014).  Sudah ada kesepakatan mendukung (Perppu Pilkada), jadi tidak perlu dibahas khusus  (TEMPO.CO, 11/12/2014).

Catatan Redaksi  SOROT Parlemen :

Sjarif menyatakan hal itu pada Kamis, 11 Desember 2014, di kantor pusat Partai Demokrat. Dia (Sjarif) meyakini bahwa kesepakatan dengan pucuk Gerindra dan Golkar tersebut menandakan koalisi pendukung Prabowo di dewan (DPR) cukup solid.  Sjarif juga memprediksi, dengan pertemuan tiga tokoh itu seluruh anggota DPR akan menyepakati Perpu Pilkada. DPR bakal membahas Perpu Pilkada setelah masa reses rampung pada pertengahan Januari mendatang.

• Tantowi Yahya (Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali):

Munas IX Bali memang merekomendasikan kepada anggota Fraksi Golkar di DPR untuk mengogolkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.  Pak Aburizal sebenarnya masih memperjuangkan amanat Munas Bali.  Namun, kesepakatan DPP Partai Golkar dengan lima partai politik Koalisi Merah Putih untuk mendukung Perppu Pilkada adalah satu hal yang kami hormati.  Akan tetapi keinginan kader di Munas adalah hal lain lagi yang harus diperjuangkan (Kompas, 11/12/2014).

_______________________________________________________________

Facebook Comments

Topik Tarkait

One thought on “Kontroversi Undang-Undang Pilkada Langsung Pasca Munas IX Golkar di Bali (30 November – 4 Desember 2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 × five =