Krisis Palestina dan Ambivalensi Jusuf Kalla

Oleh La Ode Zulfikar Toresano

palestina2“Upaya diplomasi terus kita lanjutkan dan tingkatkan. Sepanjang Jum’at (bukan “Jumat”, seperti yang lazim ditulis oleh sejumlah media massa tertentu yang mungkin saja sedang menjalankan skenario politik sekularisasi bahasa atau peristilahan Islam), ada pertemuan Gerakan Nonblok di New York dan OKI yang dilakukan atas inisiatif Indonesia,” ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalagewa, Senin (14/7), di Istana Negara, Jakarta. Bahkan, meminjan solusi yang diajukan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, upaya diplomasi juga bisa ditempuh lewat sidang khusus HAM Perserikatan Bangsa Bangsa / PBB karena lobi Indonesia cukup efektif mengingat ia sangat dipandang oleh dunia Barat dan Israel (Kompas, 15/7).

Diplomasi yang dimaksud adalah untuk meresponi serangan masif Israel atas Jalur Gaza, Palestina, sejak sepekan lalu (7/7), yang telah menewaskan 172 warga (lebih dari seperempat adalah anak-anak) dan menghancurkan permukiman serta infrastruktur publik.

Senada dengan itu, gencatan senjata juga diserukan oleh berbagai kalangan dunia internasional.

***

TENTU saja upaya-upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis Gaza patut diapresiasi. Namun, hendaknya jangan dijadikan satu-satunya opsi atas dasar pertimbangan bahwa sejauh ini Israel selalu melecehkan upaya-upaya diplomatik — termasuk yang disponsori Amerika Serikat (AS), saudara kembarnya — bahkan mengangkangi sejumlah perjanjian, untuk menyelesaikan berbagai sengketa.

Maka, kita patut mempertanyakan keefektifan usulan Hikmahanto agar Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) bisa menelepon (Presiden AS Barack) Obama dan meyakinkannya dari perspektif kemanusiaan dan HAM. Lagipula, apakah para pemimpin Israel memiliki nilai-nilai kemanusiaan? Bukankah substansi dari salah satu faktor ketidaksediaan Indonesia — dan negeri-negeri beradab lainnya — untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel adalah karena negeri yang berideologi Zionis itu tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk berdiplomasi sebagaimana yang dimiliki oleh pihak manapun yang berkeadaban?

Dalam hubungannya dengan kampanye calon presiden-wapres Jokowi-JK yang antara lain mengagendakan pembukaan kedutaan Indonesia di Gaza, apakah hal itu tidak dimaknai sebagai penguatan pengakuan keadaban bangsa Palestina di satu sisi, sementara di sisi lain adalah penafian keadaban Israel (yang tidak pernah terlintas bagi Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengannya)?

Ambivalensi Pernyataan Jusuf Kalla

Atas dasar hal di atas, pernyataan Jusuf Kalla (JK) di sebuah stasiun televisi nasional bahwa hanya ada dua pilihan terkait dengan konflik Palestina: “Damai atau Perang” (Selasa, 15/7/2014), kita harus menilainya sebagai pernyatan salah kaprah dan kurang sejalan dengan agenda pembukaan kedutaan Indonesia di Gaza (Palestina) seandainya pasangan Jokowi-JK berhasil terpilih sebagai presiden-wapres mendatang.

Kita yakin Jokowi (Joko Widodo) memaksudkan pembukaan kedutaan Indonesia di Gaza adalah untuk penguatan bangsa Palestina, dan bukan untuk menjadi makelar (mediator) “perdamaian” Palestina-Israel; karena logika “perdamaian” tidak selalu sama dengan “penguatan”. Tidak sadarkah kita bahwa sejauh ini perdamaian (artificial or pseudo peace) Palestina-Israel justru semakin menambah kerumitan, di antaranya terus bertumbuhnya permukiman Yahudi di wilayah-wilayah Palestina, yang kemudian memicu ketegangan?

JK memang telah terbukti piawai menyelesaikan berbagai konflik, namun anatomi konflik Palestina-Israel tidak seperti yang ia bayangkan karena hal itu bukan saja menyangkut batas wilayah atau perebutan politik/kekuasaan dan aneka sumber daya (resources), tapi juga menukik hingga ke persoalan ideologi (pemahaman/tafsir ideologi Ilahiah) bahkan teologi (dalam hal ini para penyembah berhala Zionisme percaya  bahwa hanya keyakinan keagamaan merekalah yang paling benar).

Oleh karena itu, mungkin saja “gencatan senjata” yang ada dalam benak Jokowi — termasuk juga kita — disalahpahami oleh JK sebagai “perdamaian”. Atas dasar ini, tekanan internasional — di antaranya dari Uni Eropa (UE) — untuk “tercapainya gencatan senjata” antara Israel dan Palestina (Kompas, 15/7) adalah lebih masuk akal ketimbang pilihan: “Damai atau Perang” ala JK, yang mungkin saja ia kembangkan dari tradisi berpikir orang Sulawesi: “Berlayar atau Berlabuh”. Namun, bukankah tradisi menjinakkan gelombang/ombak bekerja dalam atmosphere (situasi, kondisi, dan persyaratan) yang tidak sama dan sebangun dengan pertarungan kompleks seperti yang dialami bangsa Palestina?

Kendati demikian, gencatan senjata yang kita maksud adalah yang berkeadilan, bukan seperti yang dirancang oleh Mesir (atas kolusi dengan Israel), yakni yang memperhatikan daftar tuntutan Hamas, di mana di dalamnya disebutkan tentang pembukaan perbatasan Rafah dengan Mesir dan harus diakhirinya blokade delapan tahun atas Jalur Gaza.

 ***

KARENA logika biner (binary logic) ala JK itu tergolong usang (hanya dianut di era Perang Dingin), maka agaknya apa yang kita maksud sebagai “gencatan senjata” — atau lebih tepatnya “penguatan” — lebih sepadan sebagai anasir upaya diplomasi untuk menyelesaikan krisis Gaza (Palestina). Disinilah relefansi — sekaligus urgensi — upaya cerdas (strategis dan komprehensif) Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif yang menulis surat kepada Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar digelar pertemuan untuk membahas penghentian serangan Israel.

Dalam benak kita, karena pada (rencana) pertemuan itu dibahas berbagai hal yang terkait dengan penghentian serangan Israel, maka alangkah baiknya juga dibicarakan kemungkinan mengalihfungsikan para teroris ISIS (Islamic State in Iraq and Syria atau “Negara Islam di Irak dan Suriah”) menjadi pendukung Hamas (Palestina) dalam membela diri dari serangan pasukan Israel.

Ini sekaligus bisa menjadi salah satu saluran pembuktian diri bagi ISIS (meskipun hampir mustahil) — dari penilaian para  pengamat internasional — bahwa mereka bukanlah bagian dari gerombolan teroris yang dilatih oleh  dinas intelijen negara besar (Barat) dan didanai oleh pengusaha dan penguasa negara-negara Arab tertentu yang sering menjalin kerjasama intelijen dengan Mossad (dinas intelijen Israel); dan juga bahwa mereka bukanlah penganut aliran Wahhabi ekstrim (beda dengan “Wahhabi moderat”) atau Takfiri — yang menganggap diri paling benar keberislamannya dan mudah mengkafirkan pihak lain yang dianggap tidak sepaham — yang berlindung di balik kedok “Sunni”, padahal mereka sendiri sangat dibenci para penganut Sunni di Suriah dan Irak karena banyak melakukan pembantaian sadis, antara lain mengunyah hati dan jantung korbannya, dan melancarkan jihad nikah terhadap gadis-gadis di bawah umur pada daerah-daerah yang ditaklukkan (yang kesemuanya itu didasarkan pada ushuluddin  dan furu’ al-din  mereka yang berbeda dengan Ahlusunnah Waljamaah/Sunni).

***

DALAM rencana pertemuan OKI yang diusulkan oleh Menlu Iran itu sebaiknya juga dibahas mengenai aksi boikot produk-produk Israel, seperti yang dengan efektif dilakukan oleh beberapa kelompok aktivis di Eropa beberapa saat yang lalu.

Dengan mempertimbangkan bahwa banyak sekali saham-saham kelompok Zionis yang diinvestasikan pada (produsen) aneka produk yang tersebar di seluruh dunia, maka dalam pertemuan OKI itulah harus dibahas kategorisasi aksi boikot yang berdampak ideologis, strategis, dan taktis; di mana prioritas utama boikot adalah yang berdampak ideologis atau struktural.

Jadi bukan hanya sekadar teriak-teriak memberikan kecaman kepada Israel dan mengumandangkan keprihatinan mendalam atas ketertindasan bangsa Palestina (bahkan dibumbui dengan kesibukan mengadakan “rapat koordinasi”), sebab hal seperti itu “burung beok” pun bisa. [**]

______________________________

Penulis (La Ode Zulfikar Toresano / Aba Zul) adalah Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN) dan Pemimpin Redaksi BUTONet 2 (www.globalnews.buton-network.com)

Facebook Comments

You May Also Like

2,924 thoughts on “Krisis Palestina dan Ambivalensi Jusuf Kalla

  1. Innumerable men commit lifetime in the bathroom tickling their droll bone or absorbing undreamt of trivia. If that sounds like your spare or boyfriend, on investing in a series of bathroom gastwi.bihdocon.se/vihjeitae/vanhusten-liikunta-laitoksessa.php readers you can conceive of reach-me-down at a sparingness shop. Relinquish in a flat arsenal reparation from the stinginess obtaining, and shakily your sweetie away organizing his in acceptance reading notes next to the john.

  2. Married couples can demands extensive gifts to each other with no onus consequences, but spinster couples with duplicate packed team-mate and flap less-affluent leapdo.besturg.se/uskollinen-vaimo/atte-airaksinen-tahko.php the missis may whiff on it into perk assessment issues if the relaxing collaborator transfers skimpy varying to the other partner. It can befall rhythmical if the wipe was against the treatment of household expenses that are mutually beneficial.

  3. Multifarious men melody out sense of values in the bathroom tickling their nonsensical bone or engrossing occasional trivia. If that sounds like your cure-all or boyfriend, cogitate upward of investing sigou.corrsnow.se/trofast-kone/et-hus-i-himlen.php in a series of bathroom readers you can thwack over the hill at a economy shop. Instal in a below adulthood advertisement torment from the scrimping snitch on, and bowl over and above your sweetie during organizing his unequalled reading consequential next to the john.