Lagi-lagi Obat Palsu: Proyek “Genocide”?

Oleh  LA  ODE  ZULFIKAR  TORESANO

Dalam pemberitaannya belum lama ini (Selasa, 6/9), Kompas  mengutip pernyataan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Fadil Imran (Senin, 5/9) bahwa tersangka — penjual obat kedaluwarsa berinisial M (41), warga Jalan Kayu Manis, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur — menjual obat-obat itu di toko miliknya bernama MG di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. “Tersangka menghapus tanggal kedalawursa dengan cairan penghapus cat kuku lalu mencetak tanggal kedalawursa baru. Ia hanya menghapus tahun kedaluwarsa, sedangkan bulannya dibiarkan, kemudian mengganti tahunnya dengan menggunakan mesin cetak,” papar Fadil.  Agaknya, modus seperti ini merupakan repetisi dari kasus serupa — juga peredaran obat-obat palsu dengan memanipulasi tanggal kedaluwarsanya — yang pernah menghebohkan pada akhir Februari 2007, dan hal ini sekaligus membuat kita bertanya-tanya, di mana tanggung jawab negara, terutama BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), Kementerian Kesehatan, dan DPR/DPD/DPRD dalam hal pemantauan dan pengawasan rutin/melekat. Kok bangsa yang besar ini tanpa malu terus mempertontonkan diri bagai keledai ngantuk  yang terperosok lagi dalam lubang yang sama?  Apakah menguatnya budaya ceroboh tersebut adalah akibat dari urat malu para pihak (stakeholders) pengemban amanat  itu sudah kendor — untuk tidak mengatakan “putus” — atau sebaliknya kian menegang akibat (sebagian dari mereka) terus saja memikirkan tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan, padahal negara sedang terbebani defisit APBN, yang kemudian dengan setengah kalap dan tanpa perencanaan matang diatasi melalui solusi konsep/program ajaib “Tax Amnesty” (Pengampunan Pajak), yang dikukuhkan dalam bentuk undang-undang yang meresahkan publik (kalangan menengah ke bawah)?

***

KERJA Polisi memang patut diapresiasi dan diacungi jempol, sebab dari tersangka berinisial M itu disita 1.963 setrip obat berbagai merek, 49 botol obat cair, 24 karung obat berbagai merek, 122 setrip obat yang dihapus tanggal kedaluwarsanya, dan 3 botol cairan penghapus cat kuku.  Tetapi, kita berharap Polisi tidak berhenti di situ saja, sebab dari tracking masa lalu ada indikasi bahwa yang dihadapi bukan hanya penjahat amatiran sekelas tersangka M, tetapi mungkin juga melibatkan sindikat internasional.  Kita mencatat, sampai dengan tahun 2007 saja, dari Tiongkok dan India setiap tahun berton-ton obat palsu mengalir membanjiri berbagai rumah sakit, apotek, toko obat, kios obat kaki lima, dan juga situs internet di berbagai negara di dunia (Kompas, 3/3/2007).  Yang mengejutkan, distribusi obat-obat palsu itu sudah masuk dalam sistem resmi di Indonesia. Investigasi  International  Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) terhadap  600  outlet  obat di beberapa kota di Indonesia — baik rumah sakit, klinik, apotek, maupun toko obat — menemukan bahwa sekitar 40 persen dari sejumlah outlet  itu terbukti menjual obat palsu (Kompas, 3/3/2007).  Realitas tersebut diperkuat oleh laporan (2007) Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang isinya antara lain memperkirakan, porsi obat palsu di Indonesia mencapai 25 persen dari total peredaran di seluruh dunia.  Itu data tahun 2007, bagaimana dengan sekarang?

***

DENGAN mempertimbangkan luasnya jaringan pemasaran/distribusi obat-obat palsu itu, dan juga daya bunuhnya (killing  effect), terutama terhadap kaum ibu beserta janin/bayi-bayi mereka, bukankah praktik jahat ini  layak (potensial) dikategorikan sebagai salah satu bentuk  “terorisme atas negara”?  Mengapa?  Karena zat aktif dalam obat kedaluwarsa bukan saja telah berubah menjadi tidak lagi memiliki khasiat (efficacy), melainkan hingga kini efek perubahannya (zat aktif) belum diketahui pasti dan tak bisa diprediksi, meski dampaknya sudah terdeteksi, seperti rusaknya fungsi ginjal (sebagai organ ekskresi) dan hati/lever (sebagai organ metabolisme tubuh);  yang kalau (obat palsu) itu dikonsumsi para Ibu, berarti terjadi pembantaian massal (genocide) atas tunas-tunas bangsa di negeri ini?

***

DENGAN eskalase keprihatinan seperti disebutkan tadi, agaknya sangat tepat bila aparat intelijen mengintensifkan penyelidikan secara multiplikatif dan membongkarnya dengan transparan (dilengkapi dengan “public  accountability”), jangan sampai di balik itu semua ada penggerak utamanya: “jaringan sindikat internasional”, yang mungkin saja nyaris “sama dan sebangun” (setali tiga uang) dengan jaringan narkotika. Keprihatinan komparatif ini sangat beralasan mengingat adanya kemiripan pola “kelembaman” (meminjam perspektif “Hukum Mekanika Newton”) alias  berlarut-larutnya penanganan “obat palsu” dan “narkotika”. Terlebih lagi belum lama ini masyarakat dibuat tersentak dengan tulisan (di media sosial) aktivis “Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)” Haris Azhar yang mengungkapkan pengakuan terpidana mati — kasus peredaran narkotika — Freddy  Budiman, yang intinya:  ada keterlibatan (oknum) petinggi/pejabat tertentu di negeri ini dalam jaringan peredaran narkotika.  Pun, terdapat penguat (keprihatinan komparatif:  jaringan obat palsu = jaringan narkotika) lainnya, seperti yang dapat disimak dari tulisan Usman Hamid (Kompas  hal. 6, Sabtu, 3/9/2016 : “Bisnis Proteksi Kriminal”), yang antara lain mengutip penggambaran Prof (ilmu politik) Richard Snyder dan Angelica Duran Martinez (2009): adanya relasi yang kompleks dalam peredaran narkotika dengan memetakan peranan pejabat negara sebagai pelindung atau protektor (protector) sindikat kejahatan di Meksiko dan Kolombia. Bahkan, menurut keduanya (Snyder dan Martinez), protektor itu juga cenderung menambah jumlah sindikat kejahatan di wilayahnya demi meningkatkan pendapatan (income).

***

DATA Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2016 menampilkan, ada indikasi 72 sindikat narkotika yang beroperasi di Indonesia; dan faktanya jaringan tersebut sulit dibasmi hingga ke akar-akarnya. Atas dasar itu semua, bukankah keterulangan atau melestarinya peredaran obat palsu patut diwaspadai (diduga) juga dilindungi oleh para protektor?  Nah, di sinilah perlunya kerja tuntas — dan berkesinambungan (bukan bak “hangat-hangat tahi kucing”) — para aparat yang berwenang untuk membongkar ada tidaknya jaringan tersebut, karena bagaimana pun masyarakat tidak boleh dibiarkan hidup dalam kecemasan, kebimbangan, ketidakpercayaan, dan memelihara dugaan-dugaan liar (su’udhzan); yang bukan tidak mungkin meningkat hingga ke anti/trauma obat, yakni saudara sepupunya “tindakan bunuh diri (massal)”.

***

MERUJUK  pada paparan di atas, dengan juga ditambah fakta meresahkan soal peredaran  (obat) vaksin palsu beberapa waktu yang lalu, maka kalau dulu kita kenal ada tiga jenis kejahatan berskala internasional (yang mengancam integritas bangsa dan negara), yaitu: perdagangan manusia (trafficking), narkotika, dan terorisme, maka kini  meningkat menjadi satu lagi: “perdagangan/peredaran obat palsu”.  Khusus untuk  trafficking, modusnya bermetamorfosis lebih canggih lagi menjadi sindikat prostitusi anak laki-laki yang pengguna/pemangsanya juga adalah laki-laki, seperti yang tadi malam (6/9) diangkat sebagai tema dalam diskusi di Indonesia Lawyer Club /ILC (TV One).

***

AKHIRNYA, kita berharap aparat yang berwenang, terutama BPOM, terus mereformasi sistem dan metodologi kerjanya dengan menegakkan  Good Corporate Governance (GCG), yang minimal memenuhi sembilan prinsip dasar (yang juga sebagai prinsip-prinsip bagi tegaknya  civil  society), yaitu: (1) Visi/platform strategis; (2) Rule of Law (penegakkan aturan); (3) Efektifitas dan efisiensi; (4) Transparansi; (5) Cepat tanggap (responsiveness); (6) Akuntabilitas (pertanggungjawaban publik); (7) Kesetaraan (equality); (8) Partisipasi (pelibatan peran serta masyarakat luas); dan (9) Konsensus. [**]

______________________________________________

LA  ODE  ZULFIKAR  TORESANO

Pendiri dan Pemimpin Redaksi www.sorotparlemen.com

Facebook Comments

Topik Tarkait