JAKARTA, www.sorotparlemen.com — Lawatan Presiden Joko Widodo selama lima hari pada pekan lalu — Jum’at hingga Selasa (11- 15/9) — ke tiga negara Timur Tengah, anggota Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC), yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar, dinilai sebagian kalangan merupakan momentum untuk meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara-negara tersebut mengingat Arab Saudi merupakan mitra dagang terbesar RI di kawasan Timur Tengah (dengan volume perdagangan Indonesia-Arab Saudi tahun 2014 yang mencapai 8,6 miliar dollar AS), UEA adalah tujuan utama ekspor Indonesia ke Timur Tengah (dengan volume perdagangan Indonesia-UEA tahun 2014 yang mencapai 4,25 miliar dollar AS), dan Qatar sebagai penyumbang investasi negara Timur Tengah ke Indonesia (dengan volume perdagangan Indonesia-Qatar tahun 2014 yang mencapai 1,68 miliar dollar AS). Sementara, nilai investasi Arab Saudi (pada semester I-2015) dan UEA (pada 2014) di Indonesia masing-masing mencapai 29,3 juta dollar AS dan 25,365 juta dollar AS.
Dalam kunjungan kerja sama ke tiga negara (yang telah menjelma menjadi trio kekuatan raksasa dalam politik, ekonomi, dan militer dunia Arab) — yang juga akan ditingkatkan melalui kerja sama strategis antara Indonesia dan GCC — itu Presiden Jokowi, antara lain, menemui Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis di Jeddah, Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan di Abu Dhabi, dan Emir Negara Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani di Doha.
Kendati demikian, kunjungan kemitraan yang diproyeksikan untuk menandingi pengaruh Tiongkok dan Jepang itu, ada juga pihak-pihak yang mempertanyakan implikasinya bagi prospek kehidupan umat Islam Indonesia yang toleran (tasamuh) di masa mendatang, mengingat tiga negara ini terlibat kekerasan militer di Yaman (yang secara genealogis historis merupakan daerah asal para Habaib/Habib keturunan Rasulullah Muhammad Saww yang menyebarkan agama Islam di Nusantara), di mana kebijakan intoleran militeristik itu tidak compatible dengan karakter kultural mazhab Ahlu Sunnah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Nusantara.
Lagipula bukankah investasi Arab Saudi yang masif di Indonesia, misalnya, akan membuat Muslim Nusantara semakin khawatir mengingat mazhab Wahabi yang dianut Kerajaan Saudi Arabia menganggap penghormatan atas situs-situs sejarah/keagamaan menjurus kepada perbuatan bid’ah (yang dilarang agama)? Bukankah pelecehan dan penghancuran lebih dari 400-an situs sejarah/keagamaan — yang sangat bernilai sakral (di antaranya rumah Sayyidah Khadijah r.a dan makam Bunda Aminah r.a, Ibunda Rasulullah Muhammad Saww) — oleh Penguasa Kerajaan Arab Saudi (atas nama pembangunan/perluasan kompleks infrastruktur untuk memperlancar pelaksanaan ibadah Haji) banyak diprotes oleh umat Islam, termasuk pula yang dikeluhkan Prof Azyumardi Azra dalam “Trending Topic Metro TV” pada Senin (14/9) ini?
Apa jaminan bahwa investasi yang akan dilakukan para penguasa/pengusaha Wahabi (yakni mazhab yang dengan seenaknya mengklaim dan mempropagandakan diri sama dan sebangun dengan mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah seperti yang kita anut di Nusantara ini) dari Saudi Arabia itu tidak akan menggusur situs-situs sejarah/keagamaan yang kita muliakan sebagai penganut Ahlu Sunnah (yang senantiasa memuliakan Rasulullah Saww dan Keluarga Suci beliau melalui pintu masuk “Shalawat”), dan sebagai komunitas yang tidaksok suci menghakimi paham-paham lain (agama, mazhab, dan keyakinan)?
***
KEMBALI menengok tragedi di Yaman, mengapa kita (khususnya umat Islam) atau DPR tidak mempertanyakan kepada Presiden Jokowi, bagaimana konsistensi Indonesia menegakkan amanat konstitusi: “Ikut serta menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi“, sementara tiga negara GCC tersebut terlibat langsung dalam pembantaian massal (terhadap kaum tertindas atau mustadh’afin) berdarah-darah di Yaman?
Menariknya lagi, diberitakan bahwa Presiden Jokowi menyatakan bahwa termasuk dalam aspek ekonomi yang dibicarakan — dalam lawatannya ke Timur Tengah itu — adalah mendorong kemitraan dan kerjasama industri strategis, termasuk rencana pembelian beberapa produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh ketiga negara tersebut (Kompas, 12/9). Selain itu Raja Salman memerintahkan sejumlah menteri utama menemui Jokowi di Istana Raja Faisal. Mereka adalah Menteri Keuangan Ibrahim al-Assaf, Menteri Luar Negeri Adeel al Jubair, Menteri Tenaga Kerja dan Perekonomian Mufrij al-Hakbani, Menteri Pertahanan Mohammed bin Salman Abdulaziz al Saud (Wakil Putra Mahkota), dan Kepala Badan Intelijen Khalid al Humaidan (Kompas, 14/9).
Mungkin rakyat Indonesia mampu menalari (mencerna) relefansi dan kontekstualitas pertemuan Presiden Jokowi dengan tiga menteri utama yang disebutkan pertama, termasuk juga yang disebutkan pada urutan keempat, yakni Menteri Pertahanan (yang mungkin antara lain untuk menegosiasikan transaksi alutsista), namun sulit memahami pertemuannya dengan Kepala Badan Intelijen Arab Saudi, terlebih lagi dalam periode sebelumnya, “Tajuk Rencana” Kompas (11/12/2013) — juga The Jerusalem Post — pernah membahas pertemuan rahasia antara Kepala Intelijen Arab Saudi dengan Kepala Intelijen Israel di Genewa, Swiss, akhir November 2013, yang benihnya telah ditebarkan sejak 3 Januari 1919 di Paris antara Putera Mahkota negara Arab tertentu dan Ketua Organisasi Zionis Dunia, yang melahirkan kesepakatan sembilan pasal (Kompas, 11/12/2013). Pertanyaannya, apakah berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah (Dunia Islam) hingga saat ini merupakan bagian dari kelanjutan implementasi sembilan pasal termaksud? Apakah Presiden Jokowi mencermati hal ini, sehingga bisa terhindar dari menyakiti perasaan umat Islam Indonesia?
Lalu, apakah juga komisi yang membidangi urusan intelijen di DPR RI sudah mengatahui apa saja agenda yang dibahas oleh Presiden Jokowi saat bertemu Kepala Badan Intelijen Arab Saudi itu? [**]
_____________________________
Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Senin, 14/9/2015).
