Ledakan Gudang Amunisi Komando Pasukan Katak dan Sadaqah Jariyah Bagi KPK

amunisiBUTONet 2— Kita ucapkan belasungkawa yang ikhlas atas saudara-saudara kita yang menjadi korban pada ledakan dahsyat — dengan korban 87 orang, satu di antaranya tewas — di gudang amunisi Komando Pasukan Katak (TNI Angkatan Laut), Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu kemarin (6/3).

“Kejadian ini tidak ada unsur sabotase. Ada indikasi asap sehingga alarm berbunyi dan semua perwira berkumpul, berusaha memadamkannya. Karena itu, banyak korban akibat kejadian ini,” demikian Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (KSAL) Marsetio memberikan pernyataan atas peristiwa tersebut usai menjenguk para korban yang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo (Kompas, 6/3).

Kita bisa menangkap adanya substansi keprihatinan KSAL yang mendalam di balik pernyataannya itu, dan juga hadirnya kebenaran dalam argumentasinya (yakni “tidak ada unsur sabotase atas dasar indikasi adanya asap sehingga alarm berbunyi“). Namun, bukankah — dari perspektif ilmu logika (mantiq) — “kebenaran” seperti itu masuk dalam kategori “kebenaran awal”, sehingga kurang tepat bila lebih dini diungkapkan kepada publik, bahkan kurang mencerdaskan?

Bila pernyataan demikian dianggap biasa, lalu untuk apa — dalam banyak hal — pemerintah selalu menghimbau kita agar senantiasa berkomentar secara utuh, tidak terpenggal-penggal alias tidak prematur?  Dalam dunia hukum dikenal asas  “presumption  of  innocent” (praduga tidak bersalah). Nah, sejalan dengan prinsip “logika berkeadilan/berkeseimbangan”, dalam konteks ini, bukankah seharusnya diberlakukan “praduga untuk tidak menilai” (presumption for do not to judge)?

Sejatinya, kebenaran yang tersirat dalam beberapa pertanyaan kita tadi sejalan dengan pernyataan KSAL selanjutnya, “Sumber asap masih diselidiki. TNI Angkatan Laut (TNI AL) membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kejadian”. (Kompas, 6/3).

Adakah kontradiksi dari dua pernyataan KSAL tersebut? Silahkan simpan di kantong masing-masing!   Yang jelas, dari situ banyak hal yang bisa dipetik, antara lain bahwa siapa pun — terlebih lagi pejabat publik — harus berhati-hati mengeluarkan pernyataan, karena dalam masyarakat yang semakin “liar” kecerdasannya (akibat dari sistem totaliterisme “pasar” atau neoliberalisme) seperti saat ini, semua hal bisa dikapitalisasi sesuai tuntutan pasar (baca: “pasar politik”, apalagi menjelang Pemilu 2014).

Kita berharap hasil kerja tim investigasi dari TNI AL itu akan  memperkuat pernyataan KSAL tadi (bahwa “tidak ada unsur sabotase pada kejadian tersebut”), sehingga akan meredam kemungkinan munculnya sejumlah pertanyaan liar dan tidak bertanggung jawab, misalnya: Mengapa selama ini hanya TNI AL dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) saja yang mengalami insiden ledakan amunisi? [merujuk pada ledakan di gudang amunisi/persenjataan: Korps Marinir Cilandak, Jakarta Selatan (30/10/1984); TNI AU di Desa Jatigembol, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur (24/1/1985); TNI AU di Desa Jatigembol, Kedung, Ngawi, Jawa Timur (23/2/1989); dan Komando Pasukan Katak, Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (5/3/2014)].

Dalam hubungan itu, bukankah nantinya publikasi hasil tim tersebut sekaligus merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas TNI AL kepada publik karena sesungguhnya mereka “ada” karena ditopang dan dibiayai oleh rakyat, terlebih lagi insiden tersebut terjadi di ruang publik yang dampaknya turut dirasakan masyarakat sekitar?

Selanjutnya, agar wujud transparansi dan akuntabilitas itu lebih berkualitas, bersediakah nanti TNI AL membuka laporan penganggaran — misalnya ditampilkan melalui website TNI AL yang bisa diakses oleh publik — rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat ledakan tersebut?

Bila keterbukaan demikian diteladankan oleh TNI AL, bukankah kemudian dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran pada organisasi TNI secara keseluruhan — dan juga Kepolisian (Polri) — sehingga keberatan kalangan masyarakat sipil (LSM) soal pertanggungjawaban pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan (dugaan adanya) “rekening gendut Polri” selama ini, misalnya, akan bisa terjawab?

Dengan kata lain, bukankah sebaiknya musibah ledakan tersebut dijadikan sebagai momentum oleh TNI AL untuk membangun kesadaran keteladanan transparansi dan akuntabilitas dari dalam diri (inner  awareness) sebagai sebuah persembahan bagi bangsa dan negara?

Inner awareness itu penting, setidaknya merupakan bantuan (sadaqah jariyah) untuk meringankan beban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga sekarang terkesan hanya berani mengusut kasus-kasus korupsi yang berputar-putar dalam  masyarakat sipil.

Selain itu, bukankah sebaiknya semua material berbahaya (explosive) TNI-POLRI tidak tepat ditempatkan di dekat permukiman atau area sipil? Dalam hal penentuan penempatan barang-marang berbahaya demikian, apakah rakyat juga  dianggap memiliki hak?  Kemana pula suara  tuan-tuan (laki-laki) atau tuin-tuin (perempuan) wakil rakyat yang terhormat yang seharusnya mencarikan solusi problematika multidimensi terkait dengan ledakan dahsyat yang memprihatinkan kita semua? (La Ode Zulfikar Toresano)

Facebook Comments

Topik Tarkait

4 thoughts on “Ledakan Gudang Amunisi Komando Pasukan Katak dan Sadaqah Jariyah Bagi KPK

  1. Pretty component of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire
    in fact loved account your blog posts. Any way I will be subscribing in your augment or even I achievement you get
    entry to constantly fast.

  2. Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
    code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience.
    Any help would be greatly appreciated!

  3. I pay a visit everyday a few blogs and blogs to read posts, however this weblog provides feature
    based writing.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × 2 =