Mahkamah Agung dan Jebolnya Tanggul Keadilan

(Editorial  www.sorotparlemen.com, Senin, 15/2/2016)


Oleh La Ode Zulfikar Toresano

Sengaja kita tidak gunakan kata “benteng” — untuk mengganti kata “tanggul” — dalam  judul tulisan ini (“MA dan Jebolnya Benteng Keadilan”), pertama karena  kata/terma “benteng” hanya dikenal  dalam sistem pertahanan  (perang) tradisional/konvensional, sedangkan sekarang kita sudah memasuki era moderen, sehingga jenis perangnya pun adalah “perang modern”, antara lain perang  digital, dengan aneka strategi/metode, instrumen/perangkat pendukung, serta  permufakatan  (jahat atau baik/benar) para pelakunya; yang tentu saja eskalasenya jauh lebih luas dan dalam, dan kualitasnya pun lebih rumit dan dahsyat.

Kedua, sesungguhnya bangsa ini ibarat  tanggul  yang menyimpan air (reservoir) dengan “energi  potensial” luar biasa/dahsyat, yang setiap saat dapat dikonversi menjadi “energi  kinetis” pada  kincir air bersudu, dan melalui “poros penggerak” (driver shaft)  lalu energinya ditransmisikan ke “poros yang digerakkan” (driven  shaft) untuk kemudian berturut-turut berkonvergensi dan terkonversi  — menjadi energi mekanis dan energi listrik — dalam turbin air/Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau generator.

Nah, kalau tanggul air (reservoir) kebangsaan kita jebol, seperti kejadian pada Jum’at malam (12/2), di mana Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna tertangkap tangan di rumahnya, di Jakarta — melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka — apakah mungkin bangsa ini masih berpeluang memproduksi “energi listrik kebangsaan”  yang akan menerangi dan mencerahkan kehidupan rakyat?

Bahkan, “jebol”-nya tanggul air itu mengakibatkan terjangan air bah (banjir bandang) yang tidah saja memupuskan peluang  bangsa kita memproduksi “energi listrik kebangsaan”, yang berarti bahwa kita harus siap-siap menghadapi kegelapan atau kejahiliaan (tatanan kebangsaan dan kenegaraan), melainkan juga membuat  hati seluruh rakyat hanyut dalam air bah pesimisme soal masa depan penegakkan hukum dan pemberdayaan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi pesimisme bisa  menciptakan kemurungan dan perasaan rendah diri  (inferiority  complex) sebagai bangsa, yang kemudian mengakibatkan munculnya  penyakit psikosomatik kebangsaan, pintu masuk bagi hadirnya berbagai jenis penyakit masyarakat yang bermuara pada percepatan penjemputan ajal kita semua.

Apakah penilaian demikian berlebihan (lebay)? Sepertinya tidak; bahkan mungkin lebih mengerikan dari itu. Mengapa? Kalau tanggul keadilan tidak lagi ditemui di dalam sistem peradilan kita, lalu dimana lagi kita mencari keadilan?  Tragisnya, keterjebolan itu justru terkuak di MA yang seharusnya ia diibaratkan sebagai atap tertinggi atau puncak dari institusi peradilan. Terlebih lagi MA baru membuat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Januari lalu. Maka kemudian orang akan berimajinasi liar, bagaimana pula yang terjadi  di  berbagai  jenjang  institusi  pengadilan yang ada di bawahnya (di bawah MA)?

Sungguh, kejadian OTT tersebut sangat memprihatinkan dan bahkan merupakan ancaman  bagi moralitas/mentalitas bangsa, mengingat “hakim (aparat penegak hukum)” — di mana MA sebagai institusi tertinggi yang menaunginya — dicitrakan sebagai  wakil Tuhan  yang mengemban amanat (amanat Tuhan) untuk menegakkan keadilan.

Oleh karena itu, wajar bila kemudian publik  meragukan kredibilitas MA, apalagi   ibarat sapu, dengan kondisinya yang kotor, bagaimana  mungkin  ia (MA) dapat membersihkan kotoran (memberantas korupsi)?

Dengan kemuliaannya sebagai wakil Tuhan, seharusnya seorang hakim (aparat penegak hukum) memilki integritas (karakter “amanah”);  dan itu  jangan sampai menjadi sekadar “mitos”. Sebab bila hal terebut terjadi di negeri ini, bukan tidak mungkin kemudian, misalnya, kita akan mengimpor keteladanan, mengimpor aparat penegak hukum/hakim, bahkan juga Ketua MA.

***

Kejadian OTT pada Jum’at malam lalu seakan mengkonfirmasi kebenaran kabar burung beo yang selama ini berkicau menerpa gendang telinga masyarakat, bahwa perilaku koruptif di kalangan pejabat, khususnya di institusi penegak hukum (lembaga peradilan) benar adanya, shahih  bin mutawattir, bukan ilusi, bukan pula pepesan kosong, apalagi  mitos (saudara kembarnya “legenda”).  Pun kejadian itu membuktikan — secara kasat mata, terang-benderang — bahwa MA tidak imun dari bakteri atau virus (mikro-organisme) “korupsi”. Dalam hal ini sulit dipungkiri bahwa tertangkapnya Andri Tristianto telah mencoreng kredibilitas dan nama baik institusi peradilan, khususnya MA.

Sudah sangat lama (dan lumutan) korupsi menjadi musuh utama bangsa, khususnya  rakyat jelata (mustadh’afin). Sejumlah perangkat aturan dan perundang-undangan (software) serta pranata hukum (hardware) telah dibuat/diadakan untuk menopang percepatan pembasmiannya. Namun, ia (korupsi) tetap saja semakin merajalela, dan merambah ke berbagai celah kehidupan bangsa. Sehingga nyaris tidak ada lagi ruang yang steril dari korupsi.  Apa yang salah?  Bukankah KPK, misalnya, semakin garang melancarkan pemberantasan korupsi, yang bahkan dikategorikannya sebagai “kejahatan luar biasa” (extra  ordinary  crime) karena daya destruktifnya sangat luas, dalam, tinggi, dan mencekam?

Kita lalu dibuat muak, dan mau muntah rasanya, dengan seringnya  pengelola negara (pejabat publik) dibekuk, disidangkan, dan dijebloskan ke dalam ruang sel  berterali  besi  karena berbuat  nista (la’natullah): “korupsi”.  Sudah cukup banyak hakim dan pejabat atau pegawai lembaga peradilan yang diringkus akibat melakukan korupsi, padahal seharusnya merekalah yang menjadi ujung tombak penegakkan hukum, sekaligus garda terdepan pemberantasan korupsi.

***

TINDAKAN Andri Tristianto  — yang diduga menerima suap terkait dengan permintaan penundaan salinan putusan kasasi kasus korupsi dengan terdakwa Direktur PT Citra Gading Asritama Ichsan Suaidi (yang juga melibatkan seorang pengacara bernama Awang Lazuardi Embat) — jelas tak bisa dimaafkan, dan wajib (kategori “fardhu ‘ain”) diberikan hukuman lebih berat daripada  terpidana dari kalangan non-penegak hukum, terlebih lagi ada indikasi bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara berjamaah atau  berjejaring.  Setidaknya, hal ini bisa dilihat dari jumlah uang yang disita begitu besar, sehingga kecil kemungkinan Andri bertindak sendirian.

Pengadilan harus membongkar  operasi yang dilakukan Andri itu, sebab kita tidak inginkan, misalnya, masyarakat kemudian berspekulasi bahwa di dalam tubuh MA mungkin saja ada komplotan atau mafia jahat yang melakukan praktik-praktik perdagangan kasus atau kewenangan untuk memanen  uang haram.

***

MENGACU pada wejangan profetik, “Setiap kejadian niscaya ada hikmah di baliknya” (blessing  in disguise), kasus OTT atas pejabat MA Andri Tristianto — yang ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyita barang bukti berupa uang Rp 400 juta dibungkus kertas dan setumpuk uang di dalam koper yang belum dihitung penyidik — tentu memberikan sisi manfaat berupa kabar baik (optimisme) tentang masih adanya harapan atau prospek pemberantasan korupsi di negeri  kita, yang dalam hal ini dilakukan oleh KPK.

Ini membuktikan, di tengah tekanan-tekanan dari berbagai pihak yang merasa terancam (paranoia) — yang  antara  lain mewujud  dalam usulan revisi UU KPK  (UU Nomor 30 Tahun 2002) — KPK tak merasa gentar dan tidak kehabisan energi keberanian serta stamina  (keseriusan) dalam memberantas korupsi. Hal itu sekaligus merupakan jawaban atas keraguan sebagian kalangan terhadap kapabilitas, komitmen, dan integritas  jajaran pimpinan KPK jilid IV periode kini.

Dalam hubungan itu kita yakin, keberhasilan OTT — yang berkaitan dengan permintaan Ichsan kepada Andri untuk menunda dikeluarkannya salinan putusan kasasi atas penanganan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ichsan (dalam kasus korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB, tahun anggaran 2007-2011, dengan kerugian negara senilai Rp 9 miliar — termaksud sangat ditentukan oleh operasi “penyadapan” yang dilakukan KPK, sebelum dilakukan penangkapan. Atas dasar ini masuk akal bila rakyat harus menolak tegas dan keras revisi UU KPK karena di dalam drafnya, antara lain, terdapat pasal yang meniadakan kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan.

Prestasi tertangkapnya Andri Tristianto harus dijadikan momentum penting oleh KPK untuk membongkar  tuntas  (kemungkinan adanya) mafia peradilan di lingkungan MA, sehingga dari sana diharapkan terjadi penjalaran pemberantasan korupsi ke institusi-institusi lainnya. Di lain pihak, bagi MA sendiri, kasus OTT ini harus dijadikan pemicu untuk lebih serius melakukan reformasi organisasi — dengan perbaikan program dan metode kerja — termasuk membenahi, memperbaiki pengelolaan MA, serta membersihkan diri  (self correction), sehingga kelak (sangat diharapkan) menjadi teladan terbaik bagi pemberantasan korupsi khususnya, dan penegakkan hukum (serta keadilan) pada umumnya. [**]

________________________

JAKARTA, www.sorotparlemen.com [Senin, 15/2/2016]: La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

Facebook Comments

You May Also Like