Mahkamah Konstitusi dan Pelanggengan Politik Dinasti ?

(Resume Bincang Pagi Metro TV : “Eksistensi Politik Dinasti”, 10/7/2015)

139602081951843435JAKARTA, www.sorotparlemen.com — Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyatmadi, Rabu (8/7), di Jakarta, mengatakan, hingga tahun 2014, setidaknya ada 59 kepala/wakil kepala daerah terpilih yang memiliki ikatan keluarga dengan petahana (incumbent).  Dodi menambahkan, ada kecenderungan sebagian petahana menyalahgunakan pos bantuan sosial dan hibah pada APBD untuk kepentingan pemenangan keluarganya di pilkada. Hal ini kemudian diperkuat dengan penggunaan perangkat birokrasi oleh petahana (Kompas, 9/7/2015).

Sejauh ini, apa yang dinyatakan Dodi itu sudah menjadi kekhawatiran banyak kalangan (publik), bahwa politik kekerabatan, yakni kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan keluarga, berpotensi besar menyuburkan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ambil contoh yang terjadi di Banten, di mana Wakil Bupati Serang Tatu Chasanah adalah adik kandung Gubernur Banten (nonaktif) Atut Chosiyah. Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman adalah adik tiri Atut. Sementara,  Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut  dan Wakil Bupati Pandeglang Heryani adalah ibu tiri Atut.

Kasus yang mirip juga terjadi di daerah-daeah lain, di antaranya terjadi di Bangkalan, Jawa Timur, yakni Ibnu Fuad terpilih menjadi bupati menggantikan ayahnya, Fuad Amin Imron. Di Bantul, Yogyakarta, Sri Surya Widati memenangi pilkada menggantikan suaminya, Idham Samawi.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan kemarin (Rabu, 8/7/2015) — dipimpin ketuanya, Arief Hidayat — yang membatalkan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (tentang Pilkada beserta penjelasannya yang mengatur tentang larangan calon kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat dengan petahana karena dikhawatirkan akan muncul konflik kepentingan dengan petahana tersebut), sangat menusuk rasa keadilan masyarakat dan seakan menafikan realitas objektif bahwa kepala daerah petahana punya berbagai keuntungan terkait pencalonan kerabatnya.

Terlebih lagi, Pasal 58 Huruf o UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah mengatur bahwa masa jabatan yang belum satu periode [dijalani setengah atau lebih (lihat tafsir MK, 17/11/2009)] dianggap sudah satu periode sehingga mengurangi kesempatan untuk maju kembali jika sudah dua periode menjabat.  Atas dasar ini, bukankah  kerabat petahana yang mau mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah seharusnya menunggu satu periode untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest)?

***

DENGAN putusan MK tersebut, anggota keluarga, kerabat, dan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan petahana dapat mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015 nanti, tanpa harus menunggu jeda lima tahun atau satu periode jabatan.

Sebagai konsekuensi dari putusan MK itu, semua institusi negara yang terkait dengan implementasi putusan termaksud wajib mematuhinya. “Kementerian Dalam Negeri akan membuat surat untuk menyosialisasikan isu putusan MK itu ke semua kepala daerah dan juga penyelenggara pilkada agar semua pihak mengikuti putusan MK tersebut,” ujar Dodi Riyatmadi (Kompas, 9/7/2015).

Sementara itu, Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengomentari, KPU akan mengubah peraturan KPU (PKPU) agar sesuai dengan putusan MK, di mana aturan yang akan diubah adalah PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Surat Edaran KPU Nomor 302/VI/KPU/2015 yang merinci definisi petahana juga akan diubah (Kompas, 9/7/2015).  Hal yang sama dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, bahwa putusan MK tersebut tetap harus dihormati dan dilaksanakan (Kompas, 9/7/2015).  Apalagi putusan tersebut sudah melalui pertimbangan atau proses yang cukup panjang.

***

sorotparlemen.com  mencermati, paling tidak ada empat hal yang menjadi dasar pemikiran bagi MK untuk  membatalkan Pasal 7 Huruf r  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada beserta penjelasannya, yakni: (1) Ketentuan larangan konflik kepentingan memuat pembedaan perlakuan yang semata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang, padahal konstitusi (UUD 1945) menjamin setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif; (2) Pasal 3 Ayat (3) UU Hak Asasi Manusia melarang diskriminasi; (3) Pasal 7 Huruf r UU No 8/2015 sulit dilaksanakan oleh penyelenggara pilkada karena pemaknaan terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” diserahkan kepada penafsiran setiap orang sesuai kepentingannya hingga bisa menimbulkan ketidakpastian hukum; dan (4) Pembatasan pencalonan pada pilkada harus ditujukan kepada kepala daerah petahana, bukan kepada keluarga, kerabat, atau kelompok-kelompok yang dekat dengan petahana.

Dasar pemikiran MK itu diperkuat oleh tanggapan mantan Ketua MK Mahfud MD — dalam acara “Bincang Pagi” di Metro TV (bertajuk: “Eksistensi Politik Dinasti”), Jum’at, 10/7/2015 — bahwa hak asasi individu yang mencalonkan diri dalam pilkada dijamin dalam konstitusi, sehingga tidak boleh dilanggar oleh undang-undang.  Konstitusi harus lebih tinggi dari undang-undang. MK memang sudah seharusnya membuat putusan seperti itu, yakni yang menjunjung tinggi konstitusi.

“Kekhawatiran bahwa keluarga atau kerabat kepala daerah petahana yang mencalonkan diri dalam pilkada akan rawan terlilit konflik kepentingan, tidak selamanya benar karena di Jawa Timur, misalnya, ada calon yg maju dalam pilkada memang dari keluarga kepala daerah incumbent, tapi justru hendak berjuang melawan  kebijakan kepala daerah petahana itu. Dengan kata lain, ia  tidak memiliki kesamaan visi politik  dengan kepala daerah  petahana tersebut,” demikian Mahfud berargumen.

Ia (Mahfud) menambahkan, politik dinasti memang merusak dan secara politik harus dicegah, dan bahwa hampir semua kepala daerah petahana yang maju lagi dalam pilkada diduga melakukan kecurangan, antara lain karena menggunakan fasilitas negara dalam masa kampanyenya. Tetapi, pencegahan secara politik itu harus diselaraskan dengan aspek hukum (konstitusi). Secara hukum, pelarangan pencalonan kepala daerah dari anggota keluarga kepala daerah petahana justru akan bertentangan dengan hak asasi manusia yang  dijamin dalam konstitusi.  Maka solusinya, lanjut Mahfud, perlu dibuatkan peraturan pemerintah (PP) yang bisa mencegah efek negatif  dari putusan MK itu.

Hampir senada dengan Mahfud MD, Ida Budhiati mengatakan, kendati pasal yang mengatur keluarga kepala daerah petahana sudah dibatalkan oleh MK, politik kekerabatan tetap bisa dikendalikan lewat penegakan hukum. Ia mencontohkan, petahana yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan kerabatnya bisa diminta pertanggungjawabannya.

Pengendalian politik kekerabatan, lanjut Ida, juga berada di partai politik (parpol), yakni dengan mempertimbangkan faktor kekerabatan si calon dengan petahana dalam proses seleksi calon kepala daerah (Kompas, 9/7/2015).

Peran strategis parpol untuk mengendalikan politik kekerabatan itu sejalan dengan usulan Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR Arif Wibowo dalam acara “Bincang Pagi” di Metro TV, Jum’at, 10/7/2015, bahwa parpol wajib melakukan pengaturan secara internal soal pencalonan kepala daerah.  Dalam hal ini, menurut Arif, parpol harus menegakkan etika politik agar dapat menyembuhkan penyakitnya selama ini,  yakni  “elitisme”.

Namun, dalam pandangan sorotparlemen.com, Arif masih kurang cermat  karena meski ia juga mengatakan harus ada rekayasa hukum melalui undang-undang agar elitisme politik atau politik dinasti tidak tumbuh subur (dan agar kekuasaan tidak menumpuk di kalangan tertentu), tetapi  bersamaan dengan itu ia pun menyodorkan pendapat bahwa seharusnya sejak awal, politik kekerabatan harus diantisipasi melalui UU Administrasi Pemerintahan Daerah (yang mengatur pengelolaan pemerintahan daerah). Jika Arif mengakui  bahwa dalam hal itu titik gravitasinya (“center  gravity” atau “point  of epicenter/epicentrum“) adalah “pengaturan internal parpol”, mengapa tidak terlebih dahulu diperjuangkan pengrevisian UU Partai Politik, yang notabene juga banyak bermasalah pasal-pasalnya, termasuk soal keuangan dan transparansi pengelolaan parpol?

Atas dasar itu sorotparlemen.com mengingatkan bahwa pengkaburan gagasan pengrevisian UU Parpol melalui penonjolan pembuatan atau pemberdayaan undang-undang lainnya — apalagi sekadar menyodorkan pengaturan lewat peraturan pemerintah (PP), seperti diusulkan Mahfud MD — rawan diwaspadai sebagai bagian dari  permainan politik (political engineering), baik disadari maupun tidak disadari oleh pihak yang mengusulkannya. Sehingga, pernyataan yang dilontarkan Arif bahwa negara-negara pasca kolonial, seperti Indonesia, banyak dihadapkan dengan persoalan feodalisme  (lahan subur bagi oligarki  dan  politik dinasti) yang justru merupakan musuh demokrasi, akan menjadi hambar dan sekadar basa-basi politik.

Bersyukur masih ada kelompok masyarakat sipil (civil society), seperti disuarakan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, yang menilai persoalan bangsa dan negara dari perspektif beragam, dengan melihat konteksnya, bukan sekadar naïf menjebakkan diri  pada sorotan teks hukum semata (untuk tidak menyebut “kebanggaan menggunakan kaca mata kuda yang nyaris hanya menatap ke arah depan belaka”). Menurut Titi — dalam acara “Bincang Pagi” di Metro TV, Jum’at, 10/7/2015 — tidak ada larangan untuk  pencalonan kepala daerah dari keluarga (kepala daerah) petahana, tapi harus ada pengaturan untuk menjamin adanya keadilan dan ketertiban umum. “Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 mengatur hal itu,” tandas Titi. Sebagaimana diketahui, Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis“.

Oleh karena itu, lanjut Titi, harus ada perlindungan atau pembatasan terhadap pencalonan kepala daerah dalam rangka terciptanya keadilan dan ketertiban umum.  Sehingga, harus ada  rekayasa soaial (social engineering)  yang harus mencegah munculnya konflik kepentingan.   Dengan kata lain, menurut Titi, pranata  hukum dan politik kita harus  bisa  mencegah  tumbuhnya  politik  dinasti itu.

“Atas dasar itu, dalam hal-hal tertentu dibutuhkan diskriminasi. Contohnya, soal perlindungan  keterwakilan perempuan di parlemen dalam rangka tercapainya kesetaraan dan keadilan. Sehingga, ada diskriminasi yang  bersifat positif,” demikian Titi menandaskan. Menurutnya, putusan MK itu akan menimbulkan dampak kerusakan yang sangat besar.

***

DALAM kesempatan lain, Titi juga menilai MK abai dalam melihat konsekuensi pencalonan kerabat petahana terhadap pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. MK, menurut dia, lebih mempertimbangkan hak politik kerabat petahana yang dinilai tercederai oleh Pasal 7 Huruf r UU No 8/2015, padahal  hak politik mereka sebenarnya tak hilang, tetapi hanya diatur waktunya, yakni satu periode setelah masa jabatan petahana (Kompas, 9/7/2015). [**]

_________________________________

La Ode Zulfikar Toresano dan Wa Ode Zainab Zilullah Toresano (www.sorotparlemen.com, Jum’at, 10/7/2015).

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

six − one =