Manajemen Data dan Kekacauan Tata Niaga Pangan

tata-niaga-pangan(Editorial www.sorotparlemen.com, Ahad, 23/8/2015)

Rentetan serangan  harga  yang melanda tata niaga pangan akhir-akhir ini tidak bisa dilepaskan dari ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga dan menguasai stok pangan penting/strategis, sehingga tidak bisa berperan sebagai penstabil pasokan. Dan hal itu lebih diakibatkan tidak tersedianya satu data bersama yang sinkron tentang stok/persediaan (supply) dan  permintaan (demand).

Selama ini penentuan harga didikte oleh mekanisme pasar yang tidak sehat, di mana mereka yang menguasai modal dan pasokan bisa memainkan harga dan menjadi pemenang (market  leader)

Ketidakmampuan (pemerintah) tersebut sungguh ironi karena telah ada instrumen Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan Harga dan Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan Penting, di mana dengan regulasi ini pemerintah bisa mengintervensi dan menetapkan harga acuan khusus komoditas pokok dan penting jika terjadi gejolak harga dan kegagalan pasar, di samping hak pemerintah untuk menentukan batas waktu penimbunan  barang.

Pengaruh amburadulnya manajemen data (pangan) terhadap kekacauan tata niaga pangan diakui  Menko Perekonomian Darmin Nasution, seperti tercermin dalam pernyataannya (Senin, 17/8) bahwa  data yang terkait dengan pangan tidak akurat, sehingga memengaruhi penanganan  ketersediaan dan harga pangan  (Editorial Media Indonesia, Rabu, 19/8/2015).

Hal ini mengindikasikan, pemerintah mulai menyadari bahwa sumber persoalan yang mengakibatkan  berbagai gejolak harga pangan selama ini adalah “kesimpangsiuran data”.  Bahkan, kesimpangsiuran tersebut  sudah lama terjadi. Misalnya, kita pernah menyaksikan perbedaan data yang dirilis oleh  Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog,  terkait dengan kebutuhan dan pasokan sejumlah komoditas pangan seperti beras, gula, daging, dan komoditas-komoditas lainnya.

Tragisnya, alih-alih membenahi/menkoordinasikan ketidaksinkronan data tersebut malah  kementerian dan lembaga-lembaga termaksud terus memupuk ego dan kepentingan sektoralnya masing-masing (lebih dari sekadar alasan menggunakan pendekatan yang berbeda yang melahirkan data-data yang berbeda pula), yang kemudian memunculkan tidak kunjung tuntasnya persoalan di seputar pangan.

Jangan heran jika saat ini kita menyaksikan kenaikan harga mulai dari beras, daging sapi, cabai, hingga tomat dan daging ayam. Harga beras medium, misalnya, pernah menembus Rp 13.000 per kilogram  dari semula (normal) Rp 8.000 per kg, padahal dari petani harga gabah kering panen hanya Rp 3.500 per kg.  Harga cabai rawit pernah mencapai Rp 70.000 per kg dari harga normal Rp 30.000.

Begitu juga dengan daging, di mana harga daging sapi rata-rata nasional — setelah Lebaran Idul Fitri — menembus Rp 130.000 per kg, jauh di atas harga ideal Rp 90.000. Lalu kini disusul lagi kenaikan harga daging ayam dari Rp 31.000 per kg menjadi Rp 40.000 per kg (kondisi ini merupakan anomali  karena biasanya harga daging turun setelah Lebaran).

TENTU saja kita tidak inginkan pernyataan Menko Perekonomian tadi  sekadar  retorika, melainkan  harus ada tindakan konkret untuk memperbaiki keadaan, mulai dari  mengkoordinasikan  (dan kemudian memutakhirkan) berbagai data yang tercecer di berbagai kementerian dan institusi terkait. Dengan satu koordinasi data itulah seharusnya pemerintah bekerja. Dalam kaitan ini, Menko Perekonomian — dan seluruh kementerian dan institusi yang dikoordinasikannya — perlu memberdayakan Badan Pusat Statistik/BPS, terlebih lagi UU Nomor 16 Tahun 1997 memerintahkan lembaga ini agar menjadi acuan terkait dengan data pembangunan bagi pemerintah dan masyarakat.

Namun, bersamaan dengan itu BPS pun harus meningkatkan kredibilitas, validitas, dan reliabilitas data yang dihasilkannya.  Sengaja hal ini kita anjurkan karena data bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berburu rente.  Misalnya, di masa lalu  ada kekeliruan data  soal stok beras, sehingga terjadilah impor beras dalam jumlah besar.  Maka, BPS juga harus bekerja berdasarkan fakta-fakta di lapangan (termasuk mengambil data dari berbagai lembaga pemerintahan) dan  harus bersifat  imparsial, karena kesimpangsiuran data bisa menjadi pintu masuk bagi para mafia untuk mengkutak-katik data dengan maksud  mendorong  pemerintah untuk  melakukan impor pangan.

Imparsialitas kerja dan akurasi/validitas data BPS itu penting sekali untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat, yang kemudian akan mendorong mereka mencari data-data pembanding — meskipun hal ini tidak salah — dari institusi lain, misalnya dari perguruan tinggi. Sebagai contoh, Universitas Gajah Mada (UGM) pernah mengeluarkan data soal sapi siap potong. Dalam kaitan itu, misalnya, BPS juga perlu terus  membuka/menyajikan data mengenai harga minimal dan maksimal  berbagai komoditas pangan agar tidak terjadi spekulasi.

Memang, sejauh ini, belum ada indikasi  bahwa data BPS diintervensi oleh pihak (pihak-pihak) tertentu. Yang terlihat di permukaan (yang ditampilkan BPS) baru sebatas perbedaan penggunaan  metodologi  atau penonjolan data untuk kepentingan tertentu. Misalnya, data angka pengangguran  yang agak kecil, cenderung ditonjolkan;  namun hal itu tidak dilakukan  untuk  gini  ratio  yang besar/tinggi.Padahal angka ini penting bagi para ekonom untuk memotret kondisi perekonomian.

Oleh karena itu untuk menjamin akurasi data BPS — dan  mengoptimalkan perannya — antara lain bisa ditempuh dengan memanfaatkan sistem online, bahkan publik perlu disediakan data dan fasilitas untuk  melakukan cross check langsung ke sumber pengambilan data. Selain itu harus pula senantiasa dilakukan pemutakhiran (updating) data karena kesemuanya akan mempengaruhi kualitas pengambilan kebijakan.

Satu lagi, biar afdhol (dan tidak menjadi “af dho-dhol” alias “dodol”), agaknya perlu pula dipikirkan pembentukan lembaga independen yang bisa mengontrol atau memantau akurasi  data BPS, bahkan kinerja dan sepakterjangnya. [**]

______________________________

JAKARTA, www.sorotparlemen.com  [Ahad, 23/8/2015] : La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

Facebook Comments

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twenty − twelve =