Melalui Imlek, Kita Bangun Keberagaman

(Editorial www.sorotparlemen.com, Selasa, 9/2/2016)

Oleh La Ode Zulfikar Toresano

Pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba), keberagaman (diversity) diberangus tanpa ampun. Bahkan kekuasaan Orba menciptakan hegemoni hingga ke alam bawah sadar yang melahirkan anak kandung bernama mayoritas diam (silent majority). Etnis/warga Tionghoa, misalnya, dilarang menggunakan nama asli dan harus mengindonesiakan nama-nama mereka. Padahal, “nama” bukan saja merupakan puisi terindah bagi pemiliknya dan menyimpan cita-cita agung pemberinya, melainkan juga “doa”.

Di era pemerintahan otoriter tersebut hanya lima agama yang diberi hak libur nasional terkait dengan perayaan keagamaan mereka, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sementara untuk agama-agama lainnya, seperti agama Khonghucu — dan juga agama-agama (kepercayaan-kepercayaan) lokal, seperti Sunda Wiwitan — nyaris dianggap bak virus bangsa.

Para pengikut (penganut) lima agama itu mendapat perlakuan khusus karena mereka dianggap menganut “agama resmi”.   Dengan kata lain negara melegalkan adanya “agama tidak resmi”, yakni agama-agama di luar dari lima agama termaksud. Tentu saja hal ini bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia yang menghargai pluralitas.

Khusus untuk agama Khonghucu, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden (inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, yang isinya melarang perayaan Imlek yang diselenggarakan secara terbuka di tempat-tempat umum, dan hanya boleh di lingkungan (internal) masing-masing keluarga.

Bersyukur pada enam belas tahun lalu (17 Januari 2000), Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mencabut inpres Nomor 14 Tahun 1967 itu. Pencabutan inpres ini dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang berisi ketetapan bahwa agama Khonghucu adalah agama yang diakui eksistensinya; dan ini kemudian disusul dengan pencabutan surat edaran Menteri Dalam Negeri (era Soeharto) Amirmachmud (tahun 1978), karena surat edaran tersebut isinya tidak mengizinkan perayaan Imlek (atas dasar bahwa agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha). Sejak kebijakan Presiden Gus Dur itu, warga Tionghoa di Indonesia bebas merayakan pergantian tahun (Imlek) dengan meriah.

Selanjutnya, pada tahun 2003 Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, dan sejak itu perayaannya senantiasa menggairahkan.

***

TANTANGANNYA kemudian adalah, apakah dengan kebebasan itu etnis Tionghoa — bersama-sama etnis atau komunitas-komunitas warga lainnya — juga mampu mengembangkan tanggung jawab untuk berperan serta menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa? Karena, harus diakui, selama ini terbangun anggapan keliru bahwa etnis Tionghoa hanya paham berdagang, semuanya kaya raya, dan (maaf) agak serakah.

Untuk memperkuat upaya pengembangan tanggung jawab termaksud, etnis Tionghoa tidak boleh terus menimang perasaan termarginalkan atau rendah diri (inferiority complex) karena terhadap mereka sudah dibuka kesempatan lebar bin menganga di berbagai bidang, bahkan beberapa orang dari mereka berhasil menjabat menteri, misalnya Kwik Kian Gie, Marie Pangestu, dan lain-lain.

Oleh karena itu, masyarakat Tionghoa perlu memaknai bahwa melalui Tahun Baru Imlek 2567 Kongzili kali ini mereka harus seratus persen menjadi Indonesia, namun juga tetap seratus persen mempertahankan etnisitas ketionghoaannya. Artinya, jati diri setiap orang Tionghoa tidak boleh dihilangkan hanya karena menjadi (warga negara) Indonesia. Ketika merayakan Imlek, mereka harus menjaga dan memuliakan harkat serta martabat bangsa, bukan (misalnya) memelihara loyalitas kepada tempat asal leluhur mereka.

***

PENGEMBANGAN tanggung jawab seperti disebutkan tadi (yakni berperan serta menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa) tentu juga akan berpengaruh terhadap pengikisan anggapan klise (stereotype) dari sebagian kalangan bahwa etnis Tionghoa sangat tertutup dan diskriminatif. Misalnya, pada sebagian perusahaan-perusahaan milik etnis Tionghoa, konon sistem penempatan jabatan dan penggajian untuk karyawan pribumi dibedakan dari yang beretnik Tionghoa. Jika anggapan ini betul, maka melalui semangat “perayaan Imlek” yang telah kita terima bersama sebagai aset (kultural) bangsa, seharusnya pengusaha-pengusaha Tionghoa — yang menguasai (kegiatan) perekonomian — mulai menginisiasi penggencaran/pelebaran keterbukaan dan fairness, di mana antara lain penilaian terhadap para karyawan di perusahaan-perusahaan mereka bukan lagi didasarkan pada etnisitas, melainkan prestasi (objectivity).

Diharapkan, dengan keterbukaan saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa hendaknya masyarakat pribumi perlu juga diajak belajar etos kerja, sehingga kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas/bobot maknawi dari pesan perayaan Imlek, di antaranya bahwa: (1) Kita semua perlu mengembangkan perilaku inklusif, kebersamaan, dan solidaritas (gotong royong) yang menjebol sekat-sekat yang selama ini dipelihara (dikultuskan); (2) Saling curiga harus dipendam dalam-dalam karena ia sangat potensial membuat kita menjadi bangsa yang kerdil dan terkoyak-koyak; dan (3) Perayaan Imlek menjadi momentum merebut kemanfaatan bersama (luck) lewat tekad mengatasi aneka persoalan. [**]

________________________

JAKARTA, www.sorotparlemen.com [Selasa, 9/2/2016] : La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

Facebook Comments

You May Also Like