Memberesi Mafia Pangan

(Bedah Edditorial Metro TV, Jum’at, 17/4/2015)

menteri-pertanian-panen-raya-padi-di-demak_20150225_153152Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2003 hingga 2013, angka impor komoditas pertanian Indonesia mencapai hingga 364%. Seharusnya, ketimpangan ini segera ditemukan penyebab utamanya agar visi swasembada/kedaulatan pangan tidak sekadar mimpi kosong. Salah satunya harus diberesi soal mafia pangan yang mengakibatkan bahan (komoditas) pangan menjadi langka di pasaran dan kemudian mengakibatkan fluktuasi harga, yang akhirnya mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam cakupan lebih luas, khususnya yang terkait dengan sektor pangan.

Sebagai ilustrasi dari keterkaitan (hubungan saling pengaruh) tersebut adalah bahwa untuk menciptakan kepastian harga (yakni harga jual kepada konsumen), sektor industri pangan membutuhkan stabilitas harga beli (komoditas/bahan baku industri). Sehingga, bukan hanya pasokan (harga) pangan untuk keperluan rumah tangga yang harus dijaga kestabilannya, melainkan juga untuk industri (industri pangan) karena industri mengambil bahan baku dari produsen pangan.

Dengan kata lain, kalau stok pangan dikuasai mafia, maka akan mempengaruhi harga jual. Sehingga, pangan sangat rentan menciptakan naik turunnya inflasi. Banyak pihak menduga kuat, negara ini sudah dikuasai mafia pangan — disinyalir jumlahnya tidak lebih dari 10 orang — yang memainkan/menentukan harga pangan.

Tentu saja ketimpangan seperti disebutkan tadi sangat aneh mengingat kita sudah memiliki Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 (UU No 18 Tahun 2012) dan UU No 19 Tahun 2013 (UU Perlindungan Petani).

Peran DPR

Kendati Indonesia sudah memiliki seperangkat undang-undang yang terkait dengan pangan/pertanian, namun undang-undang/peraturan tersebut masih bersifat parsial. Perlindungan terhadap petani, misalnya, masih problematik. Sehingga, salah satu solusinya adalah juga perlu dibuat Undang-Undang Anti Mafia berikut pembentukan semacam Badan Penanggulangan Mafia. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu didorong untuk segera memasukkan undang-undang tersebut dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk kemudian dibahas.

Usul lain adalah pembentukan satuan tugas (satgas) anti mafia pangan, tetapi di situ — tentu saja — yang dibutuhkan adalah kualitasnya, sebab bila sanksinya tidak berkualitas, maka percuma saja. Sekadar perbandingan, di sektor minyak dan gas (migas) ada “Satgas Mafia Migas”. Sehingga, sangat realistis bila diajukan gagasan pembentukan “Satgas Anti Mafia Pangan”, dan ini dengan cepat bisa diwujudkan melalui penerbitan peraturan Presiden (Perpres).

Selain itu, penanganan ketimpangan/mafia pangan juga perlu dikoordinasikan dengan institusi lain, salah satunya “intelijen” karena ia (intelijen) bukan hanya melulu berurusan dengan soal pertahanan-keamanan, tapi juga menyangkut “urusan pangan” (keamanan urusan pangan). Dengan pelibatan intelijen itu akan memudahkan pengendusan sepak-terjang para mafia serta pengumpulan data yang terkait dengan pengamanan pangan (dan juga berbagai hal yang berhubungan dengannya). Persoalannya, adakah kemauan (political will) — terutama di kalangan DPR — untuk mengatasi kekusutan masalah tersebut?

Dengan demikian, penyelesaian harus komprehensif, dan jangan lagi parsial; misalnya hanya dengan menambahkan aspek penanganan dari perspektif intelijen. Dalam kaitan ini, setidaknya, yang kita maksud adalah kebijakan komprehensif, termasuk di bidang pendidikan (misalnya, kini, pelajar/mahasiswa pertanian malu menjadi mahasiswa pertanian), pertanian, dan perdagangan (ekspor-impor) komoditas pertanian/pangan.

Salah satu kebijakan komprehensif di bidang pertanian, misalnya, adalah penuntasan masalah konversi lahan pertanian secara besar-besaran untuk keperluan lain. Sekadar perbandingan, di Amerika Serikat, pemerintah memberikan perlindungan kepada petani dengan menyediakan dana untuk membeli lahan guna mengembangkan aktifitas pertanian.

Kebijakan pro-petani sejenis itu juga dilakukan Pemerintah India dengan menerapkan subsidi ganda/rangkap (double), baik terhadap seluruh rakyat maupun petani. India juga tidak mengimpor pangan untuk melindungi rakyatnya yang berjumlah lebih dari satu milyar.

***

SEMENTARA itu, di Indonesia, untuk sektor perdagangan komoditas pertanian, “beras”, misalnya, dari sisi kebijakan harus ada pemetaan ketersebaran potensi/pengembangannya. Dalam kaitan ini, bila Departemen Perdagangan menyatakan bahwa produksi beras kita mengalami surplus, kenapa Indonesia masih saja harus impor beras? Adalah aneh jika hanya dengan alasan untuk memenuhi permintaan banyak restaurant, Indonesia masih terus impor beras.

Dengan kata lain, penanganan/pengelolaan komoditas strategis, seperti “beras”, tidak boleh dianggap remeh karena ia bisa menjadi salah satu faktor penentu utama stabilitas negara. Bahkan berpotensi menjadi penyebab lengser-nya (impeachment) Presiden.

Di atas semua itu, penanganan komprehensif masalah komoditas pangan memerlukan koordinasi antar-institusi (para pemegang keputusan), dan bukan malah saling tumpang-tindih. Misalnya saja, konon Menteri Pertanian berencana akan mengimpor ribuan ton daging sapi untuk mengantisipasi kebutuhan pada Bulan Suci Ramadhan dan Lebaran tahun ini.

Berkebalikan dengan itu, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel justru mengambil kebijakan cerdas dan visioner untuk tidak mengimpor pangan. [**]

_________________________________________

www.sorotparlemen.com (Rabu, 6/5/2015): La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

Facebook Comments

Topik Tarkait

4 thoughts on “Memberesi Mafia Pangan

  1. “Hi to all, how is everything, I think every one is getting
    more from this site, and your views are pleasant in favor of new visitors”

  2. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

  3. “Good web site you have here.. It’s hard to find high quality writing like yours nowadays.
    I really appreciate people like you! Take care!!”

  4. “I’m really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
    A handful of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

sixteen − four =