Mempertanyakan Manfaat Perayaan Imlek untuk Peningkatan Kehidupan Bangsa (Tanya-Politik-Tanya)

JAKARTA, www.sorotparlemen.com, Selasa, 9/2/2016 — Pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba), di bawah Presiden Soeharto, keberagaman (diversity) diberangus tanpa ampun. Bahkan kekuasaan Orba menciptakan hegemoni hingga ke alam bawah sadar yang melahirkan anak kandung bernama mayoritas diam (silent majority). Etnis/warga Tionghoa, misalnya, tidak saja dilarang menyelenggarakan perayaan Imlek di tempat-tempat umum, bahkan juga dinistakan jika nekad menggunakan nama asli, sehingga terpaksa harus mengindonesiakan nama-nama mereka. Padahal, tidakkah kita tahu bahwa “nama” bukan saja merupakan puisi terindah bagi pemiliknya dan menyimpan cita-cita agung pemberinya, melainkan juga “doa”?

Kalau ditarik benang merah, apakah kebijakan pendegradasian makna “nama” oleh rezim Orba itu adalah bagian dari tindakan ilmiah, mengingat sastrawan William Shakespeare (1564-1616) pernah mempromosikan : “Apa lah arti sebuah nama”? Atau kah kebijakan tersebut berkontribusi bagi meningkatnya pemberian nama-nama aneh akhir-akhir ini terhadap anak yang baru lahir, salah satunya bernama: “Tuhan”?

***

DI era pemerintahan otoriter Orba itu hanya lima agama yang diberi hak libur nasional terkait dengan perayaan keagamaan mereka, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sementara untuk agama-agama lainnya, seperti agama Khonghucu — dan juga agama-agama (kepercayaan-kepercayaan) lokal, seperti Sunda Wiwitan — nyaris dianggap bak virus bangsa.

Para pengikut (penganut) lima agama tersebut mendapat perlakuan khusus karena mereka dianggap menganut “agama resmi”.   Dengan kata lain negara melegalkan adanya “agama tidak resmi”, yakni agama-agama di luar dari lima agama termaksud. Pertanyaan kita, kalau negara mampu melegalkan agama (yang dianggapnya) resmi, mengapa hal yang sama tidak mampu dilakukan terhadapa agama (yang dianggapnya) tidak resmi? Bukankah dengan menempatkan semua agama dan kepercayaan menjadi resmi, kemudian bisa memberikan kemanfaatan optimal bagi bangsa?

Dengan kata lain, mengapa tidak sekalian saja melegalkan semua agama dan kepercayaan? Atau juga, seperti tadi, mengapa tidak dibuat resmi saja eksistensi semua agama dan kepercayaan sehingga bangsa ini tidak terus membenamkan kepala dalam lumpur politik legalisme yang merangkul kemunafikan (hipocrisy)?

Bukankan konstitusi Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945) menjamin hak hidup semua agama dan kepercayaan (menjunjung tinggi pluralitas)? Dalam perspektif agama Islam, bukankah Al-Qur’an memberi panduan, “Wahai manusia! Sungguh, Kami (Allah) telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa,” (QS Al-Hujurat 49 : 13), di mana dalam aneka suku dan bangsa terdapat beragam agama dan kepercayaan?

Tetapi, dalam konteks untuk menjamin kebebasan beragama, apakah usulan penghapusan kolom “agama” dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), misalnya, cukup relefan mengingat eksistensi apa pun di jagad raya ini — apalagi sekadar berada di penggalan bumi yang bernama: “Indonesia” — niscaya memerlukan identitas, apa tah lagi jika memiliki kaitan dengan masalah keyakinan? Bahwa identitas keagamaan acap diselewengkan selama pemerintahan Orba (dan terus melestari hingga kini), kita tidak pungkiri, bahkan kita mahfum bahwa ia sering dijadikan komoditas politik (politik identitas) untuk melanggengkan status quo penguasa atau kelompok-kelompok tertentu (the interest groups). Namun, untuk mengatasi hal demikian, bukankah sistem demokrasi yang kita anut sekarang menyediakan mekanisme atau instrumen-instrumen tertentu untuk mengatasinya?

Oleh karena itu, bereaksi berlebihan dengan menghapuskan identitas formal atau keagamaan — seperti antara lain usulan untuk meniadakan kolom “agama” dalam KTP — apakah tidak lain dari cerminan paranoia atau kepanikan non-proporsional, ibarat membakar tikus dalam lumbung padi atau menembak lalat dengan menggunakan basoka/meriam?

Masalahnya, bagaimana tinjauan moralitas dan hak asasi terkait dengan kesewenang-wenangan atau pelecehan berupa pemenggalan bagian tertentu dari yurisprudensi Islam (fiqh), misalnya soal “pengaturan pernikahan lintas agama”, yang dipicu keyakinan atas kebenaran subjektif si peleceh tanpa kesediaan mempertimbangkan pandangan argumentatif ahli-ahli hukum Islam (fuqaha) dan keharmonisan sosial yang ditimbulkan dari pengaturan tersebut?

Sungguh persoalan sejenis ini masih memerlukan kesediaan berbagai pihak untuk mendialogkannya dengan bijak dan arif, termasuk di dalamnya menjadikan Imlek sebagai momen untuk merekonstruksi konsep etnisitas karena selama ini, ia (etnisitas) didefinisikan sebagai kelompok yang berbudaya (berkebudayaan) sama. Namun, bukankah, sesungguhnya, tidak ada konsep “etnis” seperti itu, karena bagaimana menjelaskan etnis Tionghoa yang menikah dengan etnis Jawa atau Sunda, misalnya?

***

KHUSUS untuk agama Khonghucu, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden (inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, yang isinya melarang perayaan Imlek yang diselenggarakan secara terbuka di tempat-tempat umum, dan hanya boleh di lingkungan (internal) masing-masing keluarga. Bukankah aneh (jungkir balik logika ala Orde Baru), inpres ini seakan tunduk pada surat edaran Menteri Dalam Negeri (era Soeharto) Amirmachmud (tahun 1978), karena surat edaran tersebut isinya tidak mengizinkan sama sekali perayaan Imlek (atas dasar bahwa agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha)?

Bersyukur pada enam belas tahun lalu (17 Januari 2000), Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur — pejuang pluralitas dan HAM — mencabut inpres Nomor 14 Tahun 1967 itu, dan kemudian disusul dengan pembatalan surat edaran Menteri Dalam Negeri Amirmachmud.

Pencabutan inpres ini dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang berisi ketetapan bahwa agama Khonghucu adalah agama yang diakui eksistensinya. Sejak kebijakan Presiden Gus Dur itu, warga Tionghoa di Indonesia bebas merayakan pergantian tahun (Imlek) dengan meriah.

Selanjutnya, pada tahun 2003 Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional, dan sejak itu perayaannya senantiasa menggairahkan.

***

TANTANGANNYA kemudian adalah, apakah dengan kebebasan itu etnis Tionghoa — bersama-sama etnis atau komunitas-komunitas warga lainnya — juga mampu mengembangkan tanggung jawab untuk berperan serta menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa? Karena, harus diakui, selama ini terbangun anggapan keliru bahwa etnis Tionghoa hanya paham berdagang, semuanya kaya raya, dan (maaf) agak serakah.

Untuk memperkuat upaya pengembangan tanggung jawab termaksud, bukankah sebaiknya etnis Tionghoa tidak boleh terus menimang perasaan termarginalkan atau rendah diri (inferiority complex) karena terhadap mereka sudah dibuka kesempatan lebar bin menganga di berbagai bidang, bahkan beberapa di antaranya berhasil menjabat menteri, misalnya Kwik Kian Gie, Marie Pangestu, dan lain-lain?

Tantangan lain adalah, apakah masyarakat Tionghoa mampu memaknai bahwa melalui Tahun Baru Imlek 2567 Kongzili kali ini mereka bisa seratus persen menjadi Indonesia, namun juga tetap seratus persen mempertahankan etnisitas ketionghoaannya? Dan bahwa apakah setiap orang Tionghoa dapat mempertahankan jati dirinya bersamaan dengan menjadi (warga negara) Indonesia? Dan juga apakah dengan perayaan Imlek yang mereka lakukan, mereka juga mampu menjaga dan memuliakan harkat serta martabat bangsa, bukan (misalnya) memelihara loyalitas kepada tempat asal leluhur mereka?

***

BUKANKAH pengembangan tanggung jawab untuk berperan serta menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa tentu juga akan berpengaruh terhadap pengikisan anggapan klise (stereotype) dari sebagian kalangan bahwa etnis Tionghoa sangat tertutup dan diskriminatif?

Dalam kaitan ini, misalnya, sejauh mana upaya-upaya para pengusaha beretnik Tionghoa untuk menghapus — atau setidaknya meminimalisir — anggapan (yang mungkin saja keliru) bahwa sebagian perusahaan-perusahaan milik mereka (konon) memberlakukan pembedaan sistem penempatan jabatan dan penggajian untuk karyawan pribumi dan yang beretnik Tionghoa?

Jika anggapan itu betul, bukankah lebih baik kiranya jika melalui semangat “perayaan Imlek”, yang telah kita terima bersama sebagai aset (kultural) bangsa, pengusaha-pengusaha Tionghoa — yang menguasai (kegiatan) perekonomian — mulai menginisiasi penggencaran/pelebaran keterbukaan dan fairness, di mana antara lain penilaian terhadap para karyawan di perusahaan-perusahaan mereka bukan lagi didasarkan pada etnisitas, melainkan prestasi (objectivity)?

Nantinya, dengan keterbukaan para pengusaha Tionghoa tersebut, bukankah potensial menjadi batu loncatan (stepping stone) bagi masyarakat pribumi untuk diajak belajar etos kerja, sehingga kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas/bobot maknawi dari pesan perayaan Imlek, di antaranya bahwa: (1) Kita semua perlu mengembangkan perilaku inklusif, kebersamaan, dan solidaritas (gotong royong) yang menjebol sekat-sekat yang selama ini dipelihara (dikultuskan); (2) Saling curiga harus dipendam dalam-dalam karena ia sangat potensial membuat kita menjadi bangsa yang kerdil dan terkoyak-koyak; dan (3) Perayaan Imlek menjadi momentum merebut kemanfaatan bersama (luck) lewat tekad mengatasi aneka persoalan. [**]

_____________________________

JAKARTA, www.sorotparlemen.com, Selasa, 9/2/2016 : Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano

Facebook Comments

You May Also Like