Mempertanyakan Tujuh Proyek Mercusuar Ikon Parlemen

(Editorial www.sorotparlemen.com, Kamis, 27/8/2015)

imagespppHampir semua orang berakal waras dan berhati tercerahkan (hati nurani) — bukan berhati keruh bin butek (hati dzulmani) tahu bahwa kinerja anggota dewan (DPR) masih   memprihatinkan, dan perlu terus dibenahi. Selama tiga bulan pertama sejak dilantik, mereka sibuk mempertontonkan aurat pertikaian akrobatik — bak sudah putus urat malunya (padahal “malu” adalah sebagian dari “iman”) — dalam dua kubu, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Hingga saat ini, sifat malas bersidang juga masih dipraktikkan sebagian anggota dewan, padahal semua makhluk di Nusantara ini (baik manusia maupun makhluk non-kasat mata) mahfum  bahwa fasilitas dan gaji mereka tergolong borjuis menurut ukuran kita yang jelata atau kaum Marhaen alias Mustadh’afin (menurut terma Al-Qur’an) ini.

Bahkan di bidang legislasi, belum satu pun undang-undang yang dihasilkan (terkecuali undang-undang hasil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang/Perppu), padahal  mereka sudah lebih dari 10 bulan duduk di Senayan sana. Belum lagi perbuatan aib koruptif yang dipertontonkan sejumlah anggota DPR di masa lalu.

Dengan kinerja seperti itu, ditambah lagi himpitan demi himpitan yang dialami rakyat — mulai dari harga pangan/daging sapi yang mahal (akibat pemerintah lalai mengendalikan kiprah para mafia) hingga pelambatan pertumbuhan ekonomi dan terus merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS — pantaskah DPR  (yang dimotori Tim Implementasi Reformasi DPR pimpinan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari Fraksi PKS) mengajukan rencana pengembangan tujuh proyek di Kompleks Parlemen senilai Rp 1,6 triliun dengan dimulai dari ruang anggota DPR dan tenaga ahli, pusat kajian legislasi, museum dan perpustakaan, visitor  center, alun-alun demokrasi, jalan akses tamu ke gedung DPR, dan proyek integrasi  kawasan rumah jabatan dengan ruang kerja anggota DPR (yang ditargetkan rampung pada 2018)?

Bersyukur (syukran lillah walhamdulillah), Presiden Joko Widodo yang semula dijadwalkan menandatangani prasasti rencana pengembangan tujuh  proyek tersebut — seusai pidato kenegaraan di DPR pada Jum’at (14/8) — kemudian menolak dan meminta DPR  terlebih dahulu memperjelas rencana termaksud.

Bila tujuh proyek di Kompleks Parlemen itu dimaksudkan untuk menjadi “ikon” atau “monumen” parlemen, bukankah seharusnya DPR mengoptimalkan saja perannya yang diamanatkan dalam bentuk tiga fungsi konstitusional (yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran) sehingga  kemudian dengan sendirinya  ketiga fungsi  termaksud mewujud sebagai  ikon  atau  monumen  yang mereka dambakan?

Kemudian, bila ikon atau monumen parlemen dimaksudkan untuk mempermudah rakyat menyampaikan  aspirasi, bukankah demokrasi yang kita anut tidak saja sebatas demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi, seperti  diamanatkan dalam UUD Pasal 33 Ayat 3?  Dengan banyaknya undang-undang — produk DPR — yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi, karena bertentangan dengan konstitusi, bukankah seharusnya “monumen”  atau  “ikon”  itu adalah pengamalan demokrasi?

Dalam hubungan ini, misalnya, mengapa DPR tidak membangun/mewariskan monumen dengan: (1) Mengajak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengajukan dekrit agar kembali ke Pasal 33 UUD 1945 yang asli, sebelum amandemen; (2) Membuat Undang-Undang Perekonomian; dan (3) Melakukan harmonisasi UU Perekonomian dengan Pasal 33 UUD 1945.

***

ATAS kelancangan pengajuan proyek tersebut, kita layak bertanya, sebetulnya anggota DPR ini mewakili  rakyat yang mana?  Apakah tujuh  proyek  yang dimaksud  lebih penting dari pelaksanaan (penunaian)  tiga  fungsi  DPR?

Ambil contoh pembangunan “museum”, yang merupakan satu dari tujuh proyek termaksud. Kalau mau juga dipaksakan, beranikah DPR memajang/memamerkan (rekaman atau bukti material) — di dalam museum tersebut —- secara berimbang dan adil, bukan saja produk atau objek-objek yang diklaim sebagai bukti keberhasilan, melainkan  juga semua sepak terjang para anggotanya selama ini, mulai dari ruang sidang yang sering sepi, para anggota dewan yang tidur pulas (ngorok) saat rapat/bersidang, nonton video porno, caci maki atau lontaran kata-kata kotor dan membalikkan meja saat bersidang, ruang sejumlah anggota DPR yang pernah digeledah KPK, dan seterusnya;  dan kalau perlu sosok/postur sejumlah anggota DPR yang pernah terlibat korupsi dibuatkan patungnya dan dipajang pada bagian depan Museum Parlemen sebagai isyarat/penanda  “Selamat Datang”.

Semua itu dimaksudkan untuk memupuk yang baik dan menepis perilaku anggota dewan yang buruk agar menjadi pelajaran bagi siapa pun yang berkunjung ke “Museum Parlemen”.

***

KENDATI  demikian secara esensial sebenarnya kita setuju saja dengan pembangunan seperti proyek-proyek yang disebutkan tadi, sebab memang bisa saja ia menjadi warisan DPR. Sebagai contoh pembanding, berbagai hal yang terkait dengan Konferensi Asia Afrika di masa lampau, misalnya, diabadikan dalam Gedung Asia Afrika di Bandung, yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini.

Dengan kata lain, sebelum  DPR menunjukkan prestasi optimal terkait dengan pelaksanaan tiga fungsinya (berikut aneka variannya), jangan coba-coba — apalagi bermimpi — mengusulkan proyek-proyek yang aneh-aneh. Sehingga, usulan nanti diajukan setelah kebutuhan pokok/urgen rakyat  terpenuhi. Artinya, bila kehidupan rakyat sudah masuk ke “wilayah sejahtera” (tidak usah dulu secara optimal), anggota DPR mau usul apa saja boleh, asalkan konstitusional, rasional, dan berkeadilan (tidak mencederai  amanat penderitaan rakyat); alias tidak seperti Si Punguk yang merindukan Rembulan.

Agaknya para anggota dewan perlu kita beri analogi bahwa dalam konteks pembicaraan kita ini hubungan antara DPR dan rakyat (Pemerintah) ibarat relasi antara  orang tua dengan anaknya. Kalau anak-anaknya bisa menunjukkan prestasi, orang tua pasti akan memberikan imbalan (reward) tanpa harus merengek-rengek, apalagi kadang terkesan ngamuk.  Selain itu, DPR jangan sekali-kali  lancang  berhalusinasi  mau  menjadi  pelaksana proyek, karena hal  itu adalah tugas pemerintah.

DPR juga perlu menyadari bahwa meskipun pemerintah adalah pelaksana proyek, tetapi ia tidak bisa seenaknya mengeluarkan anggaran sebab semua anggaran tersebut sudah ada peruntukkannya.  Maka, DPR jangan terus mempermalukan dirinya berulang kali  (yang diawali dengan pertarungan sengit antara kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat pada tiga bulan pertama usia DPR periode  kini).

***

DENGAN banyaknya kritik yang ditujukan kepada DPR terkait dengan rencana pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen itu, seharusnya para pengusul proyek tersebut  merenung dan merasa malu, terlebih lagi  “malu adalah sebagian dari  iman“, yang berarti  bahwa keimanan hanya bisa dimasuki melalui  dihadirkannya  rasa malu (tahu diri), dan sebaliknya  rasa malu  itu merupakan modal  dasar  atau suluh untuk meraih keimanan; itu lah salah satu bentuk pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (dan kemudian terproyeksi ke dalam sila-sila lainnya dalam Pancasila).  Maaf, kami  bukan ustadz, melainkan  sekadar menunaikan tanggung jawab sebagai  “anggota parlemen  jalanan”, yang memang tugasnya adalah  berkoar  (parle), dengan (insya Allah) disertai keadaban; dan sama sekali tidak berpretensi  “menghakimi”,  karena  Hakim Sejati  hanyalah  Allah  Rabbul  ‘âlamin. [**]

________________________

JAKARTA, www.sorotparlemen.com [Kamis, 27/8/2015] : La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

Facebook Comments

You May Also Like

5,099 thoughts on “Mempertanyakan Tujuh Proyek Mercusuar Ikon Parlemen

  1. How yon celebrating out of alongside paying it forward? As advanced as technology and capitalism be undergoing every other, there are restrain places and people who are living reyra.whacli.se/bruksanvisning/4-uker-baby.php in circumstances where basic necessities are not available. I immovably hold that volunteering to execute yon on with your signal other and children is an secure opportunity.

  2. Because the the willies manufacture is in all cases recognized as a watchword of fancy, anything with a insensitivity on it can be a Valentine. Stores at this straightaway pocard.diakim.se/elaemme-yhdessae/virkattuja-nelioeitae.php of year are as the crow flies of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t reconcile oneself to to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a wishes sculpt is flaxen-haired game.