Menggugat Kinerja DPR

(Diolah dari “Bincang Pagi Metro TV”, Sabtu, 3/10/2015)

rapat-paripurna-dprJAKARTA, www.sorotparlemen.com Hingga awal Oktober ini banyak pihak menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 lebih buruk dibandingkan dengan kinerja DPR periode sebelumnya. Hal itu antara lain dipengaruhi persaingan dua koalisi — yakni KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP (Koalisi Merah Putih) — selain makin malasnya anggota DPR dalam menghadiri sejumlah rapat.

Di bidang legislasi, misalnya, tren produktivitas DPR paling buruk, di mana dari 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2015, DPR hanya berhasil mengesahkan dua undang-undang (UU) prioritas, yakni UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota/UU Pilkada (UU Nomor 8 Tahun 2015) dan UU Pemerintahan Daerah (UU Nomor 9 Tahun 2015), di samping juga mengesahkan UU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Parahnya lagi, begitu disahkan, UU Pilkada beberapa kali diuji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga sejumlah pasal dibatalkan, antara lain Pasal 7 Huruf r (UU Pilkada) terkait larangan calon kepala daerah memiliki kepentingan dengan petahana (incumbent), karena dinilai diskriminatif dan mengancam hak konstitusional warga.

Anehnya, dengan kinerja legislasi DPR yang demikian loyo itu dua Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah (PKS) dan Fadli Zon (Partai Gerindra), masih juga berkilah. Fahri Hamzah, misalnya, mengatakan, seharusnya kinerja DPR tak hanya dilihat dari kuantitas legislasi yang dihasilkan karena kualitas sebuah UU juga semestinya dijadikan faktor untuk menilai kinerja DPR, sebab saat ini DPR lebih mementingkan kualitas ketimbang kuantitas produk (Kompas, 3/10/2015); apalagi pembahasan RUU dilakukan bersama pemerintah, sehingga produksi UU tidak semata ditentukan oleh DPR (dikutib dari pengantar “Bincang Pagi Metro TV“, Sabtu, 3/10). Bahkan Fadli Zon bilang, DPR bukan pabrik UU (dikutib dari pengantar “Bincang Pagi Metro TV“, Sabtu, 3/10).

***

KINERJA legislasi yang demikian rendah itu seakan diamini Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Widodo Eka Cahyana, yang diungkapkannya dalam “Bincang Pagi Metro TV“, Sabtu, 3/10. “Pada tahun 2014 ada 61 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas), tapi hanya 14 RUU yang ditetapkan menjadi UU. Memang, fungsi DPR bukan hanya legislasi, dan tidak ada ketentuan bahwa fungsi legislasi yang diprioritaskan. Tetapi, saat ini ada kecenderungan hiper-regulasi, termasuk pembuatan Peraturan Pemerintah (PP). Misalnya, banyak produk UU di bidang ekonomi yang kurang berkualitas, sehingga Presiden mengeluarkan paket-paket deregulasi,” kata Widodo.

Maka, ke depan, lanjut Widodo, jangan hanya melihat banyaknya RUU yang diajukan, tapi juga perlu memperhatikan kualitas dan urgensinya.

Hampir senada dengan Widodo, dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Bony Hargens mengingatkan, target prolegnas tidak bisa dijadikan patokan karena seharusnya juga dilihat kualitasnya. “Apalagi banyak waktu DPR dicurahkan untuk terlibat dalam konflik-konflik KMP-KIH. Kerja PDI-P dan partai-partai pendukung pemerintah luar biasa karena mereka berhasil melobi partai-partai oposisi. Saya justru mengapresiasi fungsi legislasi DPR, terutama dalam memecahkan kebuntuan politik anggaran,” ujar Bony.

Dalam amatan dia, seharusnya DPR lebih memperkuat fungsi kontrol (checks and balances) ketimbang fungsi legislasi. Dengan kata lain, menurut Bony, DPR perlu meningkatkan ketajaman berefleksi agar cukup memprioritaskan pembahasan RUU yang lebih relefan dengan kebutuhan (menjadi prioritas) rakyat banyak. Ia mencontohkan, pembatalan pasal tertentu dalam UU Pilkada — yakni tentang dibolehkannya pasangan calon tunggal untuk maju dalam Pilkada Serentak — oleh Mahkamah Konstitusi (MK), mengindikasikan bahwa DPR melakukan perbuatan mubadzir dalam membuat UU, dan di situ yang dirugikan adalah rakyat.

“Selektifitas termaksud (yakni penyeleksian pembahasan RUU berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan rakyat) perlu karena produk UU berkaitan dengan citra DPR nanti. Sehingga ke depan bukan hanya banyaknya produk UU yang dihasilkan, tapi juga harus mempertimbangkan kualitasnya. Misalnya, RUU Tembakau; ini kan tidak berkualitas. Maka, negara perlu mengontrol kualitas RUU itu,” tandas Bony.

Mananggapi hal ini, Yandri, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PAN, yang juga tampil dalam “Bincang Pagi Metro TV” — yang dipandu oleh Iqbal Himawan — itu mengatakan, produk UU memang harus berkualitas; jangan sampai dibatalkan oleh MK. Tetapi perlu pula diperhatikan soal jangka waktu dalam pembuatan UU.

Seakan berapologi, dia melanjutkan, prolegnas baru disahkan bulan Januari lalu; jadi waktunya belum terlalu panjang, apalagi setiap hari DPR menerima 5 atau 6 tamu dari berbagai kalangan untuk mendapatkan masukan terkait dengan RUU yang sedang dibahas.

“Selain itu, kendalanya juga karena terlalu banyaknya reses. Seharusnya, waktu reses jangan setiap bulan. Kendati demikian, kalau naskah RUU sudah masuk di DPR, memang untuk selanjutnya bolanya ada di DPR,” tambah Yandri.

***

TERLEPAS dari berbagai argumen tadi, untuk mendorong DPR memenuhi utang legislasinya, Widodo berjanji, Kemenkumham akan berkoordinasi dengan DPR, mana RUU yang perlu dipercepat pembahasannya pada sisa akhir tahun ini. “Pemerintah juga memang perlu membagi waktu untuk membahas banyaknya RUU tersebut. Misalnya, pembahasan RUU Pertanian, itu kan juga terkait dengan Kemenkumham. Jadi alokasi waktu oleh pemerintah perlu dibagi-bagi untuk berbagai kepentingan,” tegas Widodo.

Dia memaparkan, di tingkat daerah pun pemerintah juga sudah menfasilitasi rancangan peraturan-peraturan daerah. Sehingga, posisi Kemenkumham sangat dilematis, kadang tidak bisa menghadiri rapat pembahasan RUU dengan DPR karena banyak hal yang dikerjakan.   Menurut Widodo, untuk tahun 2015 saja ada 102 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 63 Rancangan Peraturan Presiden. [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Selasa, 6/10/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi Metro TV” (Sabtu, 3/10/2015) bertajuk : “Legislasi Mati Suri“.

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × 3 =